Hasil Pencarian

Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query

Salim H.S., author

Dasar-dasar hukum kehutanan

Jakarta : Sinar Grafika, 2003

346.046 75 SAL d

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Salim H.S., author

Dasar-dasar hukum kehutanan

Jakarta: Sinar Grafika, 2006

346.046 75 SAL d

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Salim H.S., author

Dasar-dasar hukum kehutanan

Jakarta: Sinar Grafika, 1997

346.046 75 SAL d

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Prudensius, Maring, author

Hubungan kekuasaan: konflik, perlawanan, dan kolaborasi dalam penguasaan hutan di Egon Flores

Hutan mengandung nilai ekonomi, ekologi, sosial, dan kultmal. Banyak pihak menaruh perhatian pada nilai tersebut dengan kepentingan berbeda. Hubungan antarpihak dengan kepentingan berbeda bisa melahirkan konflik, perlawanan, dan kolaborasi. Analisis konflik, perlawanan, dan kolaborasi sering dilakukan secara terpisah sekalipun realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi melibatkan pihak yang sama pada kasus...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008

D895

UI - Disertasi (Open) Universitas Indonesia Library

Fitria Noor, author

Implementasi kewenangan otonomi daerah di bidang kehutanan

Otonomi Daerah sejak Tahun 200 l diterapkan, dengan perubahan paradigma Pembangunan yang ditujukan kepada penguatan sumber daya Iokal, demokratisasi dan kemandirian masyarakat Kebijakan ini temyata menimbulkan berbagai permasalahan diseputar penerapannya. Salah satu permasalahan tersebut adalah mengenai Tarik Menarik Kewenangan Di Bidang Perizinan antara Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

T5039

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Juan Hugo Alan Emmanuel, author

Pengukuhan Kawasan Hutan: Pencegahan Konflik Status Hutan di Indonesia = Forest Area Gazettement: Prevention of Forest Status Conflicts in Indonesia

Begitu besarnya potensi kehutanan di Indonesia dibarengi dengan pengelolaan sumber daya hutan yang juga tidak mudah. Konflik-konflik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, tidak jarang terjadi saat melakukan pengelolaan sumber daya kehutanan. Pemerintah kemudian secara terkhusus mencanangkan program pengukuhan kawasan hutan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi wilayah hutan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bambang Pamulardi, author

Hukum kehutanan dan pembangunan bidang kehutanan

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999

346.046 75 BAM h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nixon Nikolaus Nilla, author

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan berdasarkan peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua

ABSTRAK
Pengelolaan hutan di Provinsi Papua selama ini belum meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya masyarakat hukum adat Papua selaku pengguna hak ulayat. Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, negara dan rakyat Indonesia mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak masyarakat hukum adat Papua atas...

2012

T30743

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Fathiri Mulki, author

IMF dan isu lingkungan hidup di Indonesia: studi kasus implikasi kebijakan SAP IMF dalam reformasi sektor kehutanan Indonesia periode 1998-2001

Tesis ini menjelaskan mengenai implikasi reformasi kebijakan sektor kehutanan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia karena adanya dorongan dari lembaga keuangan multilateral, JMF (International Monetary Fund) agar pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi sektor kehutanan, terutama alur perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia. Ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini akan mencakup pembahasan mengenai...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Iqbalsyah Nouval Muktiajie, author

Pemenuhan hak pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat yang terdapat di dalam wilayah hutan konservasi: studi kasus: hak pengelolaan hutan oleh MHA Kasepuhan Sinar Resmi = Compliance of adat law community's forestry rights inside conservation forest area: case study: forestry rights of Kasepuhan Sinar Resmi adat law community

Hutan seharusnya dapat dikelola dengan melibatkan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan, secara khusus termasuk pula masyarakat hukum adat yang telah ada sebelum masa kemerdekaan Indonesia dan masih eksis hingga saat ini. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam kegiatan pengelolaan hutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian