Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kejahatan bermotif ekonomi telah mengakibatkan kerugian negara. Penindakannya sebatas pada penjatuhan pidana kepada pelaku (in personam) namun belum menyentuh hasil kejahatan itu. Perampasan pidana sulit dilaksanakan saat terdakwanya meninggal dunia atau melarikan diri. Non-Conviction Based Asset Forfeiture merupakan perampasan secara perdata (in rem) yang ditujukan kepada aset pelaku tanpa melalui proses pidana. Permasalahan penelitian ini adalah: apakah Non-Conviction Based Asset Forfeiture merupakan alternatif untuk memperoleh kembali kerugian negara karena tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian negara? Dengan menggunakan metode deskriptif normatif, peneliti menganalisis efektifitasnya dalam pengembalian kerugian Negara. Kesimpulan yang diperoleh sebagai hasil penelitian ini adalah Non-Conviction Based Asset Forfeiture dapat digunakan sebagai langkah alternatif pengembalian kerugian negara. ......Economically motivated crimes have resulted in losses to the state. Limited to the imposition of criminal prosecution of the perpetrator (in personam) but has not touched the proceeds of the crime. Criminal Confiscation difficult to implement when the defendant died or fled. Non-Conviction Based Asset forfeiture is a deprivation of the civil (in rem) addressed to the assets of the perpetrators without going through the criminal process. The problem of this study is: is Non-Conviction Based Asset forfeiture is an alternative to recover the losses due to criminal offenses relating to the economy of the country? By using descriptive normative method, researchers analyzed its effectiveness in recovering losses State. Conclusions made ​​as a result of this study is Non-Conviction Based Asset forfeiture can be used as an alternative measure of return loss to the state.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perolehan kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana. Pihak ketiga pemilik barang dalam perkara pidana sering kali kurang mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh kembali barang miliknya yang terkait dengan tindak pidana. Tidak semua undang-undang yang memerintahkan penyitaan dan perampasan terhadap barang yang terkait dengan tindak pidana memberikan perlindungan kepada pihak ketiga dalam memperoleh barang miliknya. Hal itu mendorong dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui apakah ada perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perolehan kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana, bagaimana konsekuensi hukumnya apabila hakim dalam putusan tindak pidana tidak mengembalikan barang milik pihak ketiga dan bagaimana seharusnya sistem peradilan pidana memberikan perlindungan kepada pihak ketiga. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pihak ketiga dapat diberikan perlindungan hukum dan konsekuensi hukumnya dengan mengajukan gugatan secara perdata atau melakukan intervensi sebelum perkara diputus agar hakim dalam putusannya tidak merampas barang milik pihak ketiga tersebut, dan yang paling utama perlindungan hukum tersebut diberikan oleh hakim melalui putusannya yang mempunyai visi pemikiran ke depan dan mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum, di mana dalam suatu ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, kesusilaan, dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hakim bebas dan berwenang mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga putusan tersebut dapat dijadikan yurisprudensi tetap. ......This thesis discusses the legal protection of third parties in the recovery of her belongings were confiscated in criminal acts. Third parties owners of goods in a criminal case are often less legal protection to regain possessions associated with crime. Not all laws that ordered the seizure and confiscation of the items related to the crime to protect third parties in acquiring possessions. That prompted this study to determine whether there is legal protection for third parties in the recovery of her belongings were confiscated in criminal, how the legal ramifications if the judge in a criminal verdict does not return the goods belonging to third parties and how the criminal justice system is supposed to provide protection to third parties. The results concluded that a third parties may be given legal protection and legal consequences by filing a civil lawsuit or intervene before the judge in the case decided that the decision not to take the property of a third parties, and the most important is the legal protection given by judges through decisions that visionary thinking ahead and have the moral courage to do the groundbreaking law, where a statutory provision that is contrary to the public interest, propriety, decency, and humanity, are the values that live in the community, the judge freely and authorized take a decision which is contrary to law article is concerned with a view to achieving truth and justice, so that decisions can be made permanent jurisprudence.

Abstrak :
Korupsi merupakan masalah yang menjadi perhatian dari masyarakat internasional. Untuk menghadapi masalah tersebut, negara-negara di dunia kemudian membuat dan menandatangani perjanjian internasional yakni United Nation Convention Againts Corruptions UNCAC , dimana didalam UNCAC ini dikenal suatu konsep baru perampasan aset yang dikenal dengan Non-Conviction Based Asset Forfeiture yang memungkinkan negara untuk merampas aset hasil korupsi tanpa memidana pelaku korupsi tersebut. Akan tetapi bagaimana jika terdapat suatu kepentingan dari pihak lain terhadap aset tersebut, dalam hal ini kreditor. Dalam hal ini konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture ini dapat memberikan perlindungan kepada kreditor dalam bentuk pihak ketiga yang beritikad baik dan juga pemberian hak untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan aset yang diajukan. Hal ini serupa dengan pengaturan tentang perlindungan bagi kreditor di Amerika, Australia dan juga Filipina. ......Corruption is an issue of concern from the international community. To address these issues, the countries in the world then create and sign international treaties named United Nations Convention Against corruptions UNCAC . There is a new concept of assets forfeiture within UNCAC, known as Non Conviction Based Asset forfeiture which allows the state to seize assets resulting from corruption without convict perpetrators of corruption. But what if there is an interest of the other party to such assets, in this case the creditor. In this case the concept of Non Conviction Based Asset forfeiture is to provide protection to creditors in the form of third parties acting in good faith and also granting the right to raise objections against the petition filed confiscation of assets. This is similar to the setting of protection for creditors in the United States, Australia and the Philippines.

Abstrak :
Skripsi ini membahas kedudukan hukum tindakan penyitaan secara pidana terhadap harta pailit dalam proses pemberesan kepailitan, yang mana adanya bentrokan ketentuan antara hukum kepailitan dan hukum acara pidana terkait penyitaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis akan menganalisis pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara Kurator dan Penyidik yang saling memperebutkan penyitaan suatu benda yang merupakan harta pailit sekaligus barang bukti dalam perkara pidana. Terhadap permasalahan diatas dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa sita pidana didahulukan dari sita pidana. Walaupun demikian, mungkin terasa kurang adil dalam ranah kepailitan dimana hal tersebut dapat mengurangi nilai harta pailit, oleh karena itu ditemukan suatu sarana yang telah diterapkan di Amerika yaitu berupa perjanjian koordinasi yaitu perjanjian antara Kurator maupun Penyidik untuk menangani konflik kepentingan atas harta pailit yang sekaligus barang bukti. Dalam perjanjian ini dapat diatur bagaimana kedudukan benda yang menjadi objek sengketa, apakah ia akan dimasukkan ke dalam boedel pailit, lalu di register sebagai barang bukti, atau ia hanya akan dimasukkan sebagai barang bukti dan sebagainya. ......This thesis discusses the legal status of the act of criminal forfeiture against the bankruptcy property in the liquidation process of bankruptcy assets, in which the clash of provisions between the law of bankruptcy and criminal procedure law related to foreclosure. To answer the problem then the authors will analyze the consideration of the panel of judges who examine and adjudicate cases between curators and investigators who are fighting over the seizure of an object that is a bankruptcy property as well as evidence in a criminal case. With regard to the above problems, the research is conducted using a normative juridical method. The results show that criminal forfeiture takes precedence from bankruptcy. However, it may feel unfair in the realm of bankruptcy where it can reduce the value of bankruptcy assets, hence found a solution that has been applied in the United States is a coordination agreement which is an agreement between the Curator and the Investigator to handle conflicts of interest on the property of bankruptcy as well as evidence in criminal case. In this agreement can be arranged how the position of objects that become the object of dispute, whether it will be inserted into the list of bankruptcy assets, then registered as evidence in criminal case, or it will be included as evidence only and so forth.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis perbandingan konsep perampasan aset yang diatur dalam hukum positif di Indonesia dengan konsep perampasan aset menurut Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana, serta urgensi instrumen perampasan aset tanpa pemidanaan atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture di Indonesia dengan melakukan studi kasus terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Pinangki Sirna Malasari. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Perampasan Aset merupakan upaya paksa negara yang didasarkan atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna pengambilan kekuasaan dan/atau kepemilikan suatu aset tindak pidana tanpa penghukuman kepada pelakunya. Rezim Perampasan Aset di Indonesia masih menekankan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan sebelum dapat merampas aset hasil kejahatan dari pelakunya, di mana pendekatan seperti ini disebut perampasan aset secara in personam. Perampasan aset secara in personam terbukti seringkali menemui kendala, sehingga Jaksa tidak dapat secara cepat merampas aset tindak pidana. Salah satu kasus yang terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara adalah kasus mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst. Aset hasil kejahatan yang berhasil dirampas dari Pinangki Sirna Malasari tidak sebanding dengan jumlah aset yang berhasil ia peroleh dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan pendekatan perampasan aset secara Non-Conviction Based Asset Forfeiture melalui pengesahan RUU Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana menjadi Undang-Undang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa RUU tersebut terbukti efektif jika digunakan sebagai dasar hukum dalam merampas aset hasil kejahatan dari Pinangki Sirna Malasari. ......This research analyzes the comparison of the concept of asset confiscation regulated in positive law in Indonesia with the concept of asset confiscation according to the Draft Law on Confiscation of Assets Related to Criminal Acts, as well as the urgency of the instrument of asset confiscation without punishment or Non-Conviction Based Asset Forfeiture in Indonesia by conducting a study case regarding criminal acts of corruption and criminal acts of money laundering committed by Pinangki Sirna Malasari. This research was prepared using doctrinal research methods. Asset confiscation is a state coercive measure based on a court decision that has permanent legal force to take power and/or ownership of a criminal asset without punishing the perpetrator. The Asset Confiscation regime in Indonesia still emphasizes punishing criminals before they can confiscate the assets resulting from crime from the perpetrators, where this approach is called in personam asset confiscation. It has been proven that confiscation of assets in personam often encounters obstacles, so that prosecutors cannot quickly confiscate criminal assets. One of the cases proven to have caused state financial losses was the case of former Prosecutor Pinangki Sirna Malasari in Decision Number 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst. The criminal assets that were confiscated from Pinangki Sirna Malasari were not comparable to the amount of assets he managed to obtain from criminal acts of corruption and money laundering. The results of this research indicate that Indonesia needs a Non-Conviction Based Asset Forfeiture approach to confiscation of assets through the ratification of the Bill Concerning Confiscation of Assets Related to Criminal Acts into law. This research also shows that the bill has proven effective if used as a legal basis for confiscating assets resulting from crime from Pinangki Sirna Malasari.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri adalah prioritas utama untuk dikejar oleh Pemerintah RI, KPK, PPATK dan lembaga penegak hukum lainnya dalam rangka mengembalikan kerugian negara karena para pejabat korup menyamarkan aset-aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri melalui mekanisme pencucian uang, sehingga sulit untuk ditelusuri, dibekukan, dan disita. Untuk memaksimalkan upaya pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri, maka pemerintah RI dan KPK menjalin kerjasama internasional melalui Mutual Legal Assistance (MLA) sebagaimana mengacu pada Pasal 46 UNCAC. Indonesia mempunyai Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, tetapi kelemahannya adalah tidak mengatur secara rinci mengenai sharing fee forfeiture dan asset management, sehingga kedua hal iu menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah RI dalam menjalin MLA dengan negara lain. Kemudian, mekanisme pengembalian aset hasil korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 57 UNCAC, terutama perampasan aset tanpa pemidanaan (NCB) atau perampasan aset in rem, yang merupakan paling efektif untuk mengembalikan aset-aset tersebut. Tetapi, hambatan-hambatan dalam pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri sering dihadapi pemerintah RI dan KPK, seperti kinerja penegak hukum tidak maksimal, MLA ditolak karena alasan penerapan hukuman mati di negara yang dimintakan MLA, perbedaan sistem hukum dan legal proceedings, beberapa negara yang tidak menegakkan anti money laundering, dan lain-lain. Dikarenakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mampu mendukung pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri, oleh karena itu, seharusnya pemerintah RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memaksimalkan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana di luar negeri, khususnya tahap-tahap pengembalian aset, kerjasama internasional, badan pengelola aset, dan lain-lain.

---

ABSTRACT
Recovering assets from corruption in aboard is a top priority to being chased by the Government of Indonesia, KPK, and PPATK to recover state losses because of corrupt officials disguising assets proceeds of corruption in aboard through money laundering mechanisms, making it difficult to trace, frozen and seized. To maximize the efforts in recovering assets from corruption in aboard, the government of Indonesia and KPK to establish international cooperation through the Mutual Legal Assistance (MLA) as referred to in Article 46 of UNCAC. Indonesia has Law No. 1/2006 on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, but the weakness is not set in detail regarding the sharing fee forfeiture and asset management, so that both are became an obstacle for the government of Indonesia in establishing MLA with other countries. Then, a mechanism to recover assets from corruption cases under Article 51 through Article 57 of UNCAC, especially confiscation of assets without a criminal conviction (NCB) or confiscation of assets in rem, which is the most effective way to restore these assets. However, the obstacles in recovering assets from overseas corruption in government, and often facing KPK, such as the performance of law enforcement is not maximal, MLA rejected the application of the death penalty for reasons for which a MLA in the state, the legal system and legal differences proceedings, some states not enforce anti-money laundering, and others. Due to the Law on Corruption Eradication and Prevention Act and Anti-Money Laundering unable to support the return of proceeds of corruption assets abroad, therefore, the Indonesian government should immediately pass Draft Law of Asset Confiscation asset recovery efforts to maximize the the proceeds of crime abroad, particularly the stages of asset recovery, international cooperation, asset management agencies, and others.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam melakukan penyelesaian/penertiban terhadap aset BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMN dihadapkan pada perangkat peraturan yang berbeda dibanding pihak swasta, dimana keputusan bisnis berpotensi dikenakan tindak pidana korupsi ketika keputusan bisnis tersebut ditetapkan dengan mengesampingkan asas kehati-hatian, prinsip-prinsip bisnis, menyimpang dari ketentuan, ada atau tidak adanya Good Corporate Governance (GCG), dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau orang lain yang bukan kepentingan perusahaan. Dalam hal ini, Penulis melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang tersedia dan keterbatasannya dalam penyelesaian/penertiban aset Pertamina di Yos Sudarso Plumpang Jakarta Utara. Metode yang digunakan untuk meneliti adalah yuridis normatif yaitu meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan tipologi penelitian evaluatif. Tesis ini menyimpulkan bahwa management BUMN dalam melakukan penyelesaian permasalahan/penertiban aset BUMN (PT Pertamina) di Jalan Yos Sudarso Plumpang belum dapat memiliki koridor hukum yang kuat dimana penyelesaian permasalahan aset tersebut tidak cukup diselesaikan dengan menggunakan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-06/MBU/2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap BUMN dan/atau Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-02/MBU/2010 tentang Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtangan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara. Secara mendasar, pembuatan kedua peraturan tersebut lebih menekankan pada bisnis/nilai tambah bagi BUMN dibanding penyelamatan aset-aset BUMN (recovery asset). Pada akhir tesis, penulis memberikan saran agar pembuat kebijakan (Menteri) melakukan perubahan atau revisi terhadap Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-06/MBU/2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap BUMN dan/atau Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-02/MBU/2010 tentang Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtangan Aktiva Tetap BUMN atau membuat peraturan baru yang secara khusus mengatur mengenai penyelamatan terhadap aset-aset BUMN (Recovery Asset).

---

ABSTRACT
In the resolution/enforcement against dispute the assets of BUMN, the BUMN’s management faced a different set of rules than the private sector, where their business decisions potentially subject to corruption when the decisions are exclude principle of prudence, the principles of business, notwithstanding, the presence or absence of Good Corporate Governance (GCG), committed for personal gain or groups or others who are not corporate interests. In this studies, the authors review the regulations and limitations provided in the settlement/enforcement dispute as a highest BUMN in Indonesia Pertamina North Jakarta. The method used to examine the normative juridical researching legal norms contained in the legislation is the typology of evaluative research. This thesis concludes that the Pertamina management in the resolution of disputing their assets the Jalan Plumpang BUMN can not have a strong legal corridor to solve the problems since the dispute assets are not adequately resolved by using the Regulation of the BUMN Minister PER-06/MBU/2011 Number of Fixed Asset Performance Guidelines state and/or the Minister of BUMN Number: Per-02/MBU/2010 on How to Write-off of Fixed Assets and alienation of State-Owned Enterprises. Fundamentally, both regulation the have more emphasis on the business/value added for BUMN than saving the assets (asset recovery). At the end of the thesis, the author provides advice to policy-makers (the Minister) to revise the Regulation of the Minister of BUMN No.PER-06/MBU/2011 Number of Fixed Asset Performance Guidelines state and/or the Minister of State Owned Enterprises No.: Per-02/MBU/2010 on How to Write-off of fixed assets and the alienation of state or create new legislation regulation that specifically regulates the rescue of the state-owned enterprise assets (Asset Recovery).

Abstrak :
ABSTRAK
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu negara, khususnya untuk pembiayaan pembangunan karena pajak merupakan sumber penerimaan negara. Berdasarkan hal tersebut, pemenuhan piutang pajak harus didahulukan dari piutang-piutang lain, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pembagian hasil lelang eksekusi pajak, dimana obyek lelang tersebut dibebani Hak Tanggungan. Penelitian tesis ini difokuskan untuk menganalisis apakah hasil lelang akan dipergunakan untuk melunasi utang pajak atau akan dipergunakan untuk melunasi utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Bentuk penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, diantaranya melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan, Hak Tanggungan dan lelang serta menggunakan pendekatan kasus. Dalam penelitian, diketahui bahwa lelang yang dilaksanakan pada kasus ini adalah lelang eksekusi pajak, bukan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Walaupun peraturan telah menentukan bahwa hasil lelang seharusnya digunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang pajak, namun pada prakteknya hasil lelang digunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan

---

ABSTRACT
Taxes have a very important role in a state, particularly in financing the state development, since taxes are the primary source of the state revenue. Based on this explanation, the fulfillment of tax receivables shall take precedence over other receivables, as stipulated by the Indonesian tax laws and the Indonesian Civil Code. Therefore, the problem statement to be examined in this theses is how is the distribution of auction proceeds of a tax foreclosure auction where the auction object is secured by Mortgage Right The theses focused on the analysis whether the proceeds of the auction be used to pay off the taxes or the mortgage. The research method used herein is a juridical normative method, i.e. research that is focused on reviewing the implementation of rules or norms in law, including to conduct studies on any prevailing regulation relating to taxation, Mortgage Right and auction, and by using a case approach. The research found that the auction applicable to this case was the tax foreclosure auction, not the mortgage auction. Although the regulations has determined that the auction proceeds be used to pay off the taxes first, in practice, the auction proceeds were used to pay off the debt secured by Mortgage Rights first

Abstrak :
Pengelolaan aset rampasan tindak pidana terorisme merupakan sebuah bahasan yang sangat jarang untuk dibicarakan khalayak umum. Pembahasan mengenai pengelolaan aset ini patut menjadi perhatian oleh pemerintah, karena Indonesia secara keseluruhan masih menjadi sarang atau tempat berkumpulnya organisasi teroris dan operasi terorisme. Pengelolaan aset rampasan tindak pidana terorisme ini dapat menjadi sumber daya yang berharga bagi negara untuk melawan tindak pidana terorisme dengan melakukan penelusuran mengenai mekanisme aset tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana terorisme. Pengelolaan aset rampasan tindak pidana terorisme ini secara tersirat juga menjadi alat bagi negara untuk membantu memulihkan keadaan yang sudah dirusak oleh tindak pidana terorisme. Dalam melaksanakan pengelolaan aset rampasan tindak pidana terorisme. Terdapat beberapa hal yang wajib diketahui sebelum melakukan pengelolaan aset rampasan. Hal yang wajib diketahui adalah bagaimana cara mengetahui aset rampasan tersebut terkait dengan tindak pidana terorisme. Urgensi untuk mengetahui bahwa aset rampasan tersebut terkait dengan tindak pidana terorisme adalah untuk mengetahui langkah apa yang akan dilakukan pemerintah dalam hal mengelola aset yang sudah dirampas tersebut. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai peraturan yang terdapat Indonesia dan juga pada dunia Internasional mengenai pengelolaan aset rampasan tindak pidana terorisme. Beberapa peraturan yang akan dituliskan ini akan dijelaskan secara jelas dan rinci, karena sering terjadi kesalahan penerapan peraturan dan kewenangan antar lembaga dan institusi negara. Terakhir, pembahasan yang akan dibawa adalah tentang peran PPATK dalam pengelolaan aset rampasan tindak pidana terorisme.  Peran PPATK akan menjadi vital dalam pengelolaan aset rampasan tindak pidana terorisme sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Penelitian ini juga akan membahas mengenai bentuk kolaboratif dan tingkat efektivitas yang dipunyai oleh PPATK dalam melaksakan pengelolaan aset rampasan tindak pidana terorisme di Indonesia. ......The management of confiscated assets in terrorism criminal acts in Indonesia is a topic that is rarely discussed by the general public. The discussion on the management of these assets deserves the attention of the government, as Indonesia continues to be a breeding ground or gathering place for terrorist organizations and operations. The management of confiscated assets in terrorism criminal acts can be a valuable resource for the country to combat terrorism by tracing the mechanisms through which these assets are linked to terrorism criminal acts. Implicitly, the management of confiscated assets in terrorism criminal acts also serves as a tool for the state to help restore the damage caused by terrorist activities. In carrying out the management of confiscated assets in terrorism criminal acts, there are several important factors that need to be known before proceeding with asset management. One crucial aspect to be aware of is how to determine the connection between the confiscated assets and terrorism criminal acts. Understanding whether the confiscated assets are related to terrorist activities is essential to determine the government's course of action in managing the seized assets. Furthermore, the regulations in Indonesia and the international community regarding the management of confiscated assets in terrorism criminal acts will be explained. These regulations will be discussed in a clear and detailed manner, as there are often errors in the implementation of regulations and the delineation of authority between government agencies and institutions. Lastly, the role of the Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) in the management of confiscated assets in terrorism criminal acts will be addressed. The role of PPATK is vital in managing the confiscated assets in accordance with its functions and authorities. This research will also explore the collaborative efforts and effectiveness levels demonstrated by PPATK in implementing the management of confiscated assets in terrorism criminal acts in Indonesia.