Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Porajow, David Fredriek Albert, author

Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai alternatif memperoleh kembali kekayaan negara yang hilang karena tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian negara = Non-Conviction Based Asset Forfeiture as an alternative to getting back the lost wealth of the country due to criminal offenses relating to the country's economy

Kejahatan bermotif ekonomi telah mengakibatkan kerugian negara. Penindakannya sebatas pada penjatuhan pidana kepada pelaku (in personam) namun belum menyentuh hasil kejahatan itu. Perampasan pidana sulit dilaksanakan saat terdakwanya meninggal dunia atau melarikan diri. Non-Conviction Based Asset Forfeiture merupakan perampasan secara perdata (in rem) yang ditujukan kepada aset pelaku tanpa melalui...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Afif Januarsyah Saleh, author

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perolehan kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana = Legal protection for third parties in the recovery of her belongings were confiscated in criminal

Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perolehan kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana. Pihak ketiga pemilik barang dalam perkara pidana sering kali kurang mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh kembali barang miliknya yang terkait dengan tindak pidana. Tidak semua undang-undang yang memerintahkan penyitaan dan perampasan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T32561

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Stolen asset recovery : a good practices guide for non-conviction based asset forfeiture

Washington DC : World Bank, 2009

345.077.3 STO

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Letycia Minerva Pariela, author

Eksistensi perlindungan hukum bagi kreditor yang barang jaminannya dirampas oleh Indonesia dengan mempergunakan non-concivtion based (NCB) assset forfeiture = Existence of legal protection for creditors if theirs security goods seized by Indonesia by using based non conviction (NCB) asset forfeiture

Korupsi merupakan masalah yang menjadi perhatian dari masyarakat internasional. Untuk menghadapi masalah tersebut, negara-negara di dunia kemudian membuat dan menandatangani perjanjian internasional yakni United Nation Convention Againts Corruptions UNCAC , dimana didalam UNCAC ini dikenal suatu konsep baru perampasan aset yang dikenal dengan Non-Conviction Based Asset Forfeiture yang memungkinkan negara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46911

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Uvani Martaulina Rodoputri, author

Kedudukan hukum tindakan penyitaan secara pidana terhadap harta pailit dalam proses pemberesan kepailitan: studi kasus putusan no.11/Pdt.Sus-Pailit/Gugatan-lain-lain/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan putusan MA no. 202pk/Pdt.Sus/2012 = Legal status of the act criminal forfeiture in relation with the liquidation process of bankruptcy assets: case study decision num 11/Pdt.Sus-Pailit/Gugatan-lain-lain/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst and putusan MA num 202pk/Pdt.Sus/2012

Skripsi ini membahas kedudukan hukum tindakan penyitaan secara pidana terhadap harta pailit dalam proses pemberesan kepailitan, yang mana adanya bentrokan ketentuan antara hukum kepailitan dan hukum acara pidana terkait penyitaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis akan menganalisis pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara Kurator dan Penyidik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ida Bagus Gede Krishna Siwananda, author

Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana: Studi Kasus Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst = The Urgency of Ratifying the Draft Law Concerning Confiscation of Assets Related to Criminal Acts: Case Study of Decision Number 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst

Penelitian ini menganalisis perbandingan konsep perampasan aset yang diatur dalam hukum positif di Indonesia dengan konsep perampasan aset menurut Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana, serta urgensi instrumen perampasan aset tanpa pemidanaan atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture di Indonesia dengan melakukan studi kasus terhadap tindak pidana korupsi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Chitraning Widhianindya, author

Analisis hukum upaya pengembalian aset (asset recovery) hasil korupsi di luar negeri = Legal analysis of asset recovery effort from corruption in abroad / Chitraning Widhianindya

ABSTRAK
Pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri adalah prioritas utama untuk dikejar oleh Pemerintah RI, KPK, PPATK dan lembaga penegak hukum lainnya dalam rangka mengembalikan kerugian negara karena para pejabat korup menyamarkan aset-aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri melalui mekanisme pencucian uang, sehingga sulit untuk ditelusuri, dibekukan, dan disita. Untuk memaksimalkan upaya pengembalian...

Universitas Indonesia, 2013

T35414

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Raden Meitty Amelia, author

Kajian kebijakan penggunaan dasar hukum Peraturan Menteri Negara BUMN sebagai dasar rencana penyelesaian permasalahan aset Pertamina di Jalan Yos Sudarso Plumpang Jakarta Utara = A study on policy on the use of legal basis of decree of State Owned Enterprises Minister as a basis of Pertamina assets problem solving plan on Jalan Yos Sudarso Plumpang North Jakarta

ABSTRAK
Dalam melakukan penyelesaian/penertiban terhadap aset BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMN dihadapkan pada perangkat peraturan yang berbeda dibanding pihak swasta, dimana keputusan bisnis berpotensi dikenakan tindak pidana korupsi ketika keputusan bisnis tersebut ditetapkan dengan mengesampingkan asas kehati-hatian, prinsip-prinsip bisnis, menyimpang dari ketentuan, ada atau tidak adanya Good Corporate Governance (GCG),...

2013

T34907

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nurlia, author

Lelang eksekusi pajak atas barang sitaan yang dibebani hak tanggungan (studi kasus pada KPKNl Jakarta l) = Tax foreclosure auction upon the confiscated goods which are secured by mortgage right (case study in KPKNl) Jakarta l) / Nurlia

ABSTRAK
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu negara, khususnya untuk pembiayaan pembangunan karena pajak merupakan sumber penerimaan negara. Berdasarkan hal tersebut, pemenuhan piutang pajak harus didahulukan dari piutang-piutang lain, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pembagian hasil lelang eksekusi pajak,...

2016

T45905

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sidajaya Barus, author

Pengelolaan Aset Rampasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia = Management of Confiscated Assets in Terrorism Criminal Acts in Indonesia

Pengelolaan aset rampasan tindak pidana terorisme merupakan sebuah bahasan yang sangat jarang untuk dibicarakan khalayak umum. Pembahasan mengenai pengelolaan aset ini patut menjadi perhatian oleh pemerintah, karena Indonesia secara keseluruhan masih menjadi sarang atau tempat berkumpulnya organisasi teroris dan operasi terorisme. Pengelolaan aset rampasan tindak pidana terorisme ini dapat menjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian