Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan apakah pemberian sumbangan materi saat ini mempengaruhi pendapatan, kecukupan hidup (standar hidup), konsumsi pangan dan perawatan kesehatan seseorang di masa yang akan datang yang akan meningkat dan berada dalam kondisi memadai dengan menggunakan dana variabel. permasalahan sosial yang dikeluarkan tahun 2007 tentang variabel pendapatan, kecukupan hidup, konsumsi pangan dan pelayanan kesehatan seseorang tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode regresi logistik kuadrat terkecil dan teratur dengan jumlah sampel sebanyak 7.035 responden yang keduanya diambil dari data survei. Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (IFLS) gelombang 4 dan IFLS gelombang 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana sosial yang diberikan seseorang berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan, kecukupan hidup, konsumsi pangan dan kesehatan secara statistik di masa yang akan datang. depan. Variabel lain yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan adalah religiusitas, kebahagiaan, kondisi kesehatan, pendidikan, lokasi tempat tinggal, usia, jenis kelamin, proporsi anggota keluarga yang bekerja dan jumlah anak responden.

---

The focus of this study is to estimate whether doing charitable giving in the form of monetary giving influences one’s income, standard of living, food consumption and healthcare in the future which is expected to be rise and in adequate level using variable of social fund given in 2007, to variable of income, standard of living, food consumption and healthcare in 2014. This study uses quantitative method approach particularly ordinary least square and ordered logistic regression method with total sample of 7,035 observations which was taken from Indonesian Family Life Survey data of 4th and 5th wave. The result shows that social fund given by someone significantly have positive impact to future income, standard of living, food consumption and healthcare in statistics way. Other variables also affect future income significantly are religiosity, happiness, health condition, education, region of living, age, gender, proportion of total workers in one family and total child of respondents."

"Sejak tanggal 6 Agustus 2001, Indonesia telah memiliki suatu Undang-Undang yang mengatur tentang yayasan. Akhirnya keberadaan yayasan yang selama ini didirikan berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan jurisprudensi Mahkamah Agung memperoleh dasar pengaturan yang kuat dengan diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Pemisahan kekayaan yayasan dari kekayaan pribadi para pendirinya merupakan prasyarat penting bagi berdirinya suatu yayasan (Pasal 1 ayat(1), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) UUY).Penulisan tesis ini memberikan gambaran mengenai tiga hal pokok yang dibahas yaitu Bagaimanakah cara perwakafan tanah dari pendiri sebagai modal awal kekayaan yayasan?, bagaimanakah pelaksanaan pengalihan hak milik mengenai modal awal kekayaan yayasan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan? serta bagaimanakah status modal awal kekayaan yayasan yang berasal dari wakaf, dalam hal yayasan bubar dan atau yayasan dinyatakan pailit? Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yaitumenggambarkan secara sistematis kedudukan hukum tanah wakaf akibat dibubarkannya yayasan dihubungkan dengan UUY.Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa cara perwakafan tanah dari pendiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 (1977 No.38) tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam hal ini berlaku prinsip Lex Spesialis Derogat Lex Generalis, karena Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UUY, dalam hal kekayaan yayasan yang berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan. UUY tidak menegaskan terjadinya peralihan hak milik atas kekayaan yang dipisahkan oleh pendirinya kepada yayasan. UUY tidak mewajibkan pemisahan kekayaan yang meliputi penyerahan hak milik kepada yayasan. UUY hanya menegaskan bahwa pendiri memisahkan (sebagian) kekayaannya untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Kekayaan yang berasal dari wakaf tidak dimasukkan dalam harta pailit, jika ketentuan perwakafan diberlakukan. Karena harta wakaf merupakan benda diluar perdagangan (res extra comrnercium) yang tidak dapat dijadikan objek jaminan dan oleh karena itu tidak dapat disita dan dieksekusi."

"

Gamifikasi merujuk kepada adaptasi elemen permainan ke dalam elemen non-permainan. Fenomena adaptasi gamifikasi semakin meningkat seiring dengan banyaknya developer aplikasi yang ingin meningkatkan interaksi pengguna dan menjadikan elemen game sebagai salah satu langkah peningkatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh elemen gamifikasi dalam meningkatkan keterlibatan pengguna seperti Gifting Intention dan Word of Mouth dalam platform TikTok Live dengan menggunakan kerangka Mechanics Dynamics Aesthetics (MDA). Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah mixed-methods yang diawali dengan metode kuantitatif kemudian kualitatif. Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan metode PLS-SEM dengan total sampel valid sebanyak 391 responden. Analisis kualitatif menggunakan metode wawancara dengan 7 responden. Hasil dari pengolahan analisis data menunjukkan bahwa Achievement Gamification Element dan Socialization Gamification Element memengaruhi Social Interaction Ties, Perceived Usefulness, dan Perceived Enjoyment dari penonton TikTok Live. Lebih lanjut, Social Interaction Ties dan Perceived Usefulness memiliki pengaruh terhadap Gifting Intention. Selain itu, Social Interaction Ties, Perceived Usefulness, dan Perceived Enjoyment berpengaruh terhadap Word of Mouth. Penelitian ini diharapkan dapat membantu penyedia platform social live streaming mengetahui apakah gamifikasi yang sudah ada memiliki pengaruh signifikan terhadap niat pengguna memberikan virtual gift dan merekomendasikan platform kepada orang lain. Dengan adanya keterbatasan lingkup pada penelitian ini, maka penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup demografi responden serta platform live streaming lainnya.

---

Gamification refers to the adaptation of game elements into non-game contexts. The phenomenon of gamification adaptation is increasing as more application developers seek to enhance user interaction and incorporate game elements as a means of improvement. This research aims to identify the impact of gamification elements toward the engagement of TikTok Live viewers through internal factors that influence the engagement such as Gifting Intention and Word of Mouth using the Mechanics Dynamics Aesthetics (MDA) framework. The research employs a mixed-methods analysis approach, starting with quantitative analysis followed by qualitative analysis. The quantitative data analysis utilizes the PLS-SEM method, with a valid sample of 391 respondents. The qualitative analysis utilizes interview method with 7 respondents. The results of the data analysis indicate that achievement and socialization gamification element significantly influence the dynamics of TikTok Live viewers. Furthermore, social interaction ties and perceived usefulness have a positive influence on gifting intention. Additionally, word of mouth is influenced by social interaction ties, perceived usefulness, and perceived enjoyment. The findings of this research are expected to assist social live streaming platform providers, especially TikTok, in understanding the significant impact of gamification elements implemented in TikTok Live on users' intention to give virtual gifts and recommend the platform to others. Given the limited scope of this research, further research is suggested to broaden the demographic scope of the respondents and other live streaming platforms.

"

"Laju arus telekomunikasi yang semakin canggih membuat dunia bisnis pun terbangun Stasiun televisi tidak hanya didominasi oleh TVRI tetapi sudah dibagi antara 6 stasiun televisi swasta lainnya, yang paling muda adal ah Indosiar. Masya rakat kini semakin t erbuai dengan adanya layar kaca yang memberikan alternatif hiburan yang beraneka ragam. Tiap stasiun televisi berlomba-lomba merebut hati pemirsa. Salah satu acara yang digemari pemirsa televisi adalah adanya siaran langsung baik itu berupa siaran langsung olahraga hiburan ataupun berita. Untuk menyajikan acara siaran langsung tersebut PT. RCTI telah membeli satelit dish. Akan tetapi, menurut PP no. 8 tahun 1989 telekomunikasi hanya dipegang oleh badan penyelenggara, dalam hal ini adalah PT. Indosat yang berhak menjadi badan penyelenggara telekomunikasi di Indonesia termasuk telekomunikasi satelit Sehingga PT. RCTI akhirnya menghibahkan satelit dish itu kepada PT. Indosat. PT. Indosat kemudian meminjamkan satelit dish tersebut kepada PT. RCTI untuk dipakai bagi keperluan siaran langsungnya. Satelit dish itu sendiri terletak di kawasan PT. RCTI. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, mereka sepakat untuk mengikatkan diri kedalam suatu Perjanjian Hibah dan Pinjam Pakaian antara PT. RCTI dan PT. Indosat. Penulis dalam skripsi ini berusaha untuk meninjau dan menganalisa perjanjian tersebut ditinjau dari segi hukum."

"Pemberian hibah dengan objek harta bersama dalam perkawinan semestinya dilakukan melalui persetujuan antara kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Namun dalam beberapa kasus, pemberian hibah di mana tanah merupakan objek hibah yang juga merupakan harta bersama, tidak dilakukan dengan persetujuan salah satu dari pasangan dalam hubungan suami dan isteri, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PN.Cbi. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan status hibah harta bersama yang diberikan tanpa persetujuan isteri dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan hak atas tanah melalui pemberian hibah yang dilakukan tanpa persetujuan isteri. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis, dapat dinyatakan bahwa status hibah atas harta bersama yang diberikan tanpa persetujuan isteri adalah dapat dibatalkan. Hibah terhadap objek harta bersama yang diberikan dengan tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah karena melawan hukum. Pada dasarnya, hibah dapat diberikan secara cuma-cuma kepada siapa saja yang terkualifikasi sebagai penerima hibah. Namun, terhadap objek harta bersama, pemberian hibah harus memiliki persetujuan dari kedua belah pihak yakni suami dan isteri. Selain itu, PPAT dalam peralihan hak atas tanah melalui pemberian hibah adalah untuk memastikan bahwa semua dokumen yang merupakan persyaratan dan ketentuan yang berlaku telah dipenuhi sebelum akta dibuat. Pembuatan akta harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi syarat-syarat dalam pembuatan akta hibah. Sebelum pembuatan akta, PPAT wajib dengan teliti mencek dokumen-dokumen yang diberikan penghadap kepadanya. Apabila, syarat subjektif dalam sebuah akta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka akta tersebut dapat dibatalkan sehingga kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi di bawah tangan. Batalnya suatu akta akan menimbulkan tanggung jawab PPAT yang membuat akta tersebut. Tanggung jawab PPAT terhadap pembatalan suatu akta hibah adalah sanksi perdata yakni batalnya akta itu sendiri dan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul akibat akta tersebut.

---

Granting grants with the object of joint property in marriage should be done through the consent of both parties, both husband and wife. However, in some cases, the granting of grants where land is the object of the grant which is also joint property, is not made with the consent of one of the partners in the relationship of husband and wife, as found in Decision Number 167/Pdt.G/2019/PN.Cbi. Therefore, the issues raised in this research are related to the status of joint property grants given without the consent of the wife and the responsibility of the Land Deed Official (PPAT) in the transfer of land rights through grants made without the consent of the wife. This doctrinal legal research is conducted by collecting legal materials through literature study. Secondary data in the form of legal materials are then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be stated that the status of grants on joint property given without the consent of the wife is cancelable. Grants of joint property objects given without the consent of the wife are invalid because they are against the law. Basically, grants can be given freely to anyone who qualifies as a grantee. However, for the object of joint property, the grant must have the consent of both parties, namely the husband and wife. In addition, PPAT in the transfer of land rights through grants is to ensure that all documents that constitute the applicable requirements and conditions have been fulfilled before the deed is made. The making of the deed must comply with the applicable laws and regulations and fulfill the requirements in making the grant deed. Before making the deed, the PPAT is obliged to carefully check the documents provided by the confronter. If the subjective requirements in a deed do not match the actual facts, then the deed can be canceled so that the evidentiary power of the deed becomes under hand. The cancellation of a deed will lead to the responsibility of the PPAT who made the deed. The PPAT's responsibility for canceling a grant deed is a civil sanction, namely the cancellation of the deed itself and compensation for losses arising from the deed."

"Di sektor zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ziswaf) di Indonesia mengalami peningkatan akuntabilitas diyakini mampu meningkatkan kepercayaan dan reputasi publik juga menjadi solusi untuk meningkatkan donasi yang diterima. Namun, masih minim bukti empiris mengenai apakah donor benar-benar mempertimbangkannya akuntabilitas. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif untuk melihat pengaruh level akuntabilitas lembaga ziswaf atas kepercayaan publik, reputasi, dan donasi diterima. Data diperoleh dari percobaan pada 158 Muslim dengan pendapatan kelassedang di wilayah Jabodetabek. Eksperimen dilakukan secara online dengan menyediakan lima kasus fiktif yang disusun berdasarkan lima tingkat pertanggungjawaban, dari lembaga ziswaf terendah tanpa akuntabilitas dan lembaga ziswaf tertinggi dengan akuntabilitas eksternal dan terakreditasi. Responden diilustrasikan dengan cara yang salah satu kasus kemudian ditanyakan kepercayaan, reputasi dan sumbangannya kepada lembaga tersebut itu. Pengolahan data menggunakan SEM-PLS dengan menunjukkan hasil bahwa tingkat akuntabilitas secara signifikan mempengaruhi kepercayaan dan reputasi, sedangkan donasi dipengaruhi oleh tingkat pertanggungjawaban hanya melalui mediasi reputasi. Selain akuntabilitas, penelitian ini juga menemukan peran penting reputasi dalam membangun kepercayaan dan sumbangan.

---

In the sector of zakat, infaq, alms and waqf (ziswaf) in Indonesia, increased accountability is believed to be able to increase public trust and reputation as a solution to increasing donations received. However, there is still little empirical evidence on whether donors really consider it accountability. This research was conducted quantitatively to see the effect of the ziswaf institution's level of accountability on public trust, reputation and received donations. The data were obtained from an experiment on 158 Muslims with an income class being in the Jabodetabek area. Experiments were conducted online with provides five fictitious cases arranged according to five levels of accountability, from the lowest ziswaf institution without accountability and the highest ziswaf institution with external accountability and accredited. Respondents were illustrated in a way in which one of the cases was then asked for his trust, reputation and contribution to the institution. Data processing using SEM-PLS shows that the level of accountability significantly affects trust and reputation, while donations are influenced by the level of accountability only through reputation mediation. Apart from accountability, this study also found the important role of reputation in building trust and donations."

"Setiap orang berhak membuat perjanjian secara bebas namun tetap dalam batasan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Perjanjian yang disepakati oleh pihak yang membuatnya kemudian menjadi undang-undang yang berlaku diantara mereka. Namun, dalam perjanjian mengenai peralihan hak atas tanah, peralihan hak tidak serta merta berlaku hanya berdasarkan perjanjian tersebut. Rumusan permasalahan yang diangkat dalampenulisan ini yaitu bagaimana kepastian hukum atas kepemilikkan tanah dialihkan dengan surat perjanjian pengalihan hak dan bagaimana keabsahan antara peralihan hak secara perjanjian jual beli dan perjanjian hibah yang dibuat di bawah tangan dari studi putusan no. 132/Pdt.G/2017 PN Bitung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif yang menggunakan data sekunder, dengan tipologi penelitian yaiu deskriptif analitis dan hasil dari penelitian dengan bentuk deskriptif analitis. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu perjanjian jual beli dan perjanjian hibah.Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tidak terdapat kepastian hukum surat perjanjian peralihan hak karena tidak tercapainya kesepakatan diantara para pemilik tanah untuk mengalihkan tanah sengketa dan perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut bukan merupakan bukti sah peralihan hukum karena tidak ditindaklanjuti kepada pihak yanng berwenang yaitu Notaris dan PPAT, sehingga hak kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat beralih dan harus tetap berada dalam penguasaan pemilik tanah. Surat perjanjian jual beli dan perjanjian hibah tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuat peralihan hak secara hibah dengan membawanya ke hadapan Notaris dan PPAT untuk kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan dan memperoleh bukti kepemilikan yang sah.

---

Everyone has the right to make free rights agreements in the laws and regulations that apply in Indonesia. Agreements approved by the parties issued then become the laws that apply between them. However, in the agreement regarding the transfer of land rights, the transfer of rights does not necessarily apply only based on the agreement. The formulation of the problem raised in this writing is how legal certainty over the ownership of land is transferred to the transfer of rights agreement and the way of validity between the transfer of purchase rights and grant agreements made under the hands of the studio decision no. 132/Pdt.G/2017 PN Bitung. The method used in this study is a normative juridical method that uses secondary data, with a descriptive analytical research typology and the results of the research in the form of analytical descriptive. The agreements made by the parties are the sale and purchase agreement and grant agreement.Based on the research conducted, there is no legal certainty regarding the transfer of rights agreement because there is no agreement between the landowners for the land transfer and the agreement made by the parties is not valid evidence of legal transition because it is not followed up by the party invited by the Notary and PPAT So, ownership of a piece of land cannot be transferred and must remain in the control of the land owner. The sale and purchase agreement and grant agreement can be made the basis for making a transfer of the grant right by inviting before the Notary and PPAT to then be registered with the Land Office and obtain valid ownership."

"Karya tulis ini akan membahas dinamika pemaknaan dari pemberian donasi di antara penggemar Virtual Youtuber di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan pengalaman yang diusung oleh Turner (1986) dan metode nethnography yang diusung oleh Kozinets (2015), penelitian dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara mendalam kepada penggemar dan donatur, observasi partisipan, dan arsip-arsip rekaman siaran langsung. Penelitian ini bermaksud untuk menggali bagaimana pengalaman-pengalaman penggemar VTuber, baik secara personal maupun kolektif, dapat membantu tiap individunya memahami apa itu donasi VTuber, batasan-batasan dalam berdonasi, dan bentuk-bentuk ekspresi yang timbul dari pemaknaan yang mereka miliki. Ekspresi yang beragam atas pemberian donasi menujukkan bahwa pengalaman yang dimiliki baik oleh penggemar dan donatur membangun gambaran yang beragam atas pemberian donasi. Temuan menunjukkan bahwa donasi sebagai yang bersifat moneter dapat dimaknai sebagai sarana untuk berkomunikasi, membangun relasi dan keintiman, cara untuk mengekspresikan apresiasi dari penggemar kepada VTuber idolanya. Hal tersebut terkait dengan batasan-batasan yang diekspresikan melalui interaksi antara penggemar dengan penggemar, penggemar dengan donatur, dan penggemar dengan idola.

---

This paper will discuss the dynamics of the meaning regarding donation among Virtual Youtuber fans in Indonesia. Using Turner's (1986) anthropology of experience approach and Kozinets' (2015) nethnography method, the research is conducted by analyzing the results of in-depth interviews with fans and donors, participant observation, and archives of live broadcast recordings. This study aims to explore how the experiences of VTuber fans, both in personal and collective levels, help individuals understand what donating in VTuber scene means, the limitations of donating, and the forms of expression that arise from their meanings. The diverse expressions of donation indicate that the experiences of both fans and donors build a diverse imagery regarding donation. The findings show that donations, as monetary gift in nature, can be interpreted as a means to communicate, build relationships and intimacy, and a way to express appreciation from fans to their idol VTuber. It is related to the boundaries expressed through interactions between fans and fans, fans and donors, and fans and idols"