Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Disertasi ini membahas rekonstruksi pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta.Melalui pendekatan sejarah pemikiran (history of ideas) yang dihubungkan dengan pendekatan sosiologi historis, rekonstruksi atas pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta menunjukkan bahwa gagasan tersebut dari sudut pandang politik perekonomian merupakan gagasan mengenai ideologi ekonomi Indonesia. Karena tercantum di dalam konstitusi, yang dilembagakan sebagai Pasal 33 UUD 1945, gagasan Ekonomi Kerakyatan merupakan imperatif yang mengikat politik perekonomian Indonesia.

---

ABSTRACT
This study explores the formation of The People Economic Thought of Mohammad Hatta. Analysed through the approach of history of ideas, along with the sociological history approach, the formation of Hatta?s thought on the People Economic System has showed that idea as an Indonesian economic ideology. As it is written in the Indonesian constitution, in particular in the article 33 UUD 1945, the People Economic System is an imperative for political economy of Indonesia.

Abstrak :
Lahirnya suatu pemikiran ekonomi biasanya memang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan keadaan jaman dan dari keadaan di mana pada tahap itu dialami sejumlah masalah besar dalam kehidupan masyarakat, baik itu masyarakat desa, masyarakat suatu bangsa maupun masyarakat dunia. Pemikiran ekonomi Hatta dilahirkan pada masa di mana kolonialisme imperialisme telah memporak-porandakan sistem sosial, budaya dan sendi-sendi perekonomian masyarakat Indonesia. Kerusakan-kerusakan yang diderita rakyat akibat penjajahan dilihatnya sebagai suatu kenyataan yang harus dicarikan jaman keluarnya. Sejak masih duduk di bangku kuliah dan hidup di alam penjajahan, pemuda belasan tahun Hatta sudah membayangkan sistem pemerintahan yang tepat bila Indonesia merdeka. Demokrasi Parlementer dengan banyak partai sebagai sistem pemerintahan dan koperasi sebagai wadah ekonomi untuk mem_bangun perekonomian rakyat sekaligus untuk menghindari munculnya kapitalis Cina dan Arab atau kapitalis Indonesia yang menjadi alat asing. Hal ini sudah diketengahkannya awal tahun 1920-an. Pemikiran ekonomi Hatta di bidang koperasi dilatarbelakangi oleh tiga paham yaitu, Islam, sosialisme dan roman_tisme. Hatta dilahirkan dalam keluarga Islam yang kuat. la meyakini bahwa menciptakan orde sosial dan ekonomi yang adil sebagai bagian dari keinginan Tuhan. Keyakinan agamanya diperkuat oleh pengaruh bacaan yang sistematis tentang karya-karya Marx dan sosialis-sosialis Eropa, sebagai reak_sinya terhadap kapitalisme. Sementara itu pandangannya yang romantis tentang masyarakat Indonesia pra-kolonialisme juga mewarnai pemikirannya dengan membuktikan bahwa kolektivisme dan demokrasi sudah ada di tingkat-tingkat desa. Hatta percaya bahwa sikap-sikap ini dapat dikembangkan dalam sistem perekonomian yang diorganisir dengan cara modern melalui wadah koperasi. Cita-cita koperasi Indonesia menurut Hatta menentang kapitalisme dan individualisme secara fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat-istiadat hidup Indonesia asli dengan diorganisasi secara modern. Hatta menolak perkem_bangan kapitalisme di bumi Indonesia, termasuk kapitalisme oleh bangsa sendiri. Dalam kapitalisme rakyat tidak dapat berkembang dan pembangunan menjurus pada kepentingan pero_rangan. Hatta memang tidak pernah mendapat kesempatan yang cukup luas untuk mengembangkan dan melaksanakan pemikiran ekonominya bagi bangsa Indonesia. Ide pokok pemikiran ekono_minya yang telah tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 sampai di hari-hari tuanya menurutnya memang belum dilaksanakan. Strategi pembangunan yang diambil oleh ekonom-ekonom Orde Baru berbeda dengan apa yang sejak jaman pergerakan telah dipikirkannya bagi sistem ekonomi Indonesia. Hatta pergi bersama cita-citanya untuk mengangkat perekonomian rakyat, rakyat dari negara yang diperjuangkannya dengan segenap kehidupannya. Perdebatan tentang maksud dan penafsiran yang terkan_dung dalam pasal 33 UUD 1945 memang dapat terus berlanjut. Namun yang lebih dibutuhkan adalah langkah kongkrit pem_bangunan yang dapat mengangkat perekonomian rakyat Indonesia kebanyakan pada tingkat yang lebih baik. Proses pembangunan membutuhkan waktu ke arah ini. Semoga.

Abstrak :
ABSTRAK
Disertasi ini merupakan karya tulis hasil penelitian Sejarah Diplomasi mahasiswa S3 Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Masalah yang menjadi materi penelitian adalah peristiwa perundingan Indonesia-Belanda pada tahun 1946-1947. Delegasi Belanda terdiri dari Prof.Ir.W.Sehermerhorn, F.de Boer dan M.TM.van Poll. Delegasi Indonesia terdiri dari Perdana Menteri Sutan Sjahrir, Mr Mohamad Roem, Mr Soesanto Tirto Prodjo dan dr A.K.Gani. Perundingan ini khususnya yang berlangsung di Linggajati Kuningan Jawa Barat., yang kemudian berhasil menemukan dokumen persetujuan yang diparaf pada 15 November 1946 dan ditanda tangani pada 25 Maret 1947 amatlah penting. Karena merupakan tonggak awal persetujuan dalam rangka proses dekolonisasi di Indonesia. Jalannya perundingan tidaklah mulus karena perbedaan sudut pandang Indonesia dan Belanda soal Negara Indonesia Serikat dan rencana kerja sama Indonesia-Belanda pasca dekolonisasi, khususnya yang menyangkut UNI Indonesia-Belanda serta perwakilan RI di luar negeri pada periode masa peralihan. Meskipun pihak Inggris yang bertindak sebagai penengah telah berusaha sejauh mungkin agar perundingan sukses, kedua delegasi yang berunding, mengalami hambatan pada beberapa pasal-pasal tertentu. Akhirnya atas campur tangan, kebijakan dan keputusan yang diambil Soekarno-Hatta lah perundingan bisa selesai. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk membuktikan hal tersebut dengan berbagai alasannya.

---

ABSTRACT
This dissertation is a documentation of research about diplomacy history by a doctoral degree student in history study program, in the Faculty of Cultural Sciences, University of Indonesia. The main issue of the research was th event of an agreement between Indonesia and Netherland in Indonesia which happened in the 1946-1947. Indonesian delegation consisted of Premier Sutan Sjahrir, Mr Mohamad Roem, Mr Soesanto Tirtoprodjo and dr A.K.Ga.ni. And Dutch delegation consisted of Prof.Ir W.Schermerhorn, F.de Boer and M.TM.van Poll. This negotiation especially the one at Linggajati Kuningan West Java, which was succeed, produced an agreement document which initialed at November 15?h 1946 and signed at March 2501 1947. This event is very important because it was the beginning of an agreement in the process of the decolonization in Indonesia. That negotiation was not running so smooth because there was different points of view between Indonesia and Netherlands about the Issue of United Indonesian Republic and about the cooperation plan between Indonesia and Netherland after the decolonization, especially about the UNI Indonesia-Netherland and about the Indonesia Republic international representative, at the transition periode. Althouyn the British as a mediator already try to help to make it a success, both of delegacies found obstacles at some sections of the agreement document. Finally Soekarno-Hatta made an important role in helping them out by making good decisions and policy. This research was intended to prove the importance of that role and to find the evidence about that theory.