Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pola perencanaan fondasi tersebar akan berbeda dengan pola perencanaan fondasi terpusat di satu tempat.Karena sifatnya yang menyebar maka perencanaan fondasi tersebutakan banyak dipengaruhi dan juga peka terhadap bemacam-macamfaktor perubah terhadap rencana fondasi definitif, yang berasaldari lingkungan setempat, maupun kebijakan baru yang timbul dandatangnya dari pemilik proyek ataupun instansi terkait.Bilamana masa pelaksanaan pembangunan telah berjalan maka setiapperubahan yang terjadi mendadak pada konfigurasi fondasi definitifharus dapat diatasi dengan cepat, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.Hal ini hanya mungkin dilakukan dengan mengakomodasikan suatusistem perencanaan sedemikian rupa sehingga perubahan tersebutdapat diantisipasi dan tidak akan mengakibatkan perlu tambahanwaktu extra bagi perencanaan baru yang pada akhirnya menyebabkanmundurnya jadwal pelaksanaan dari bagian pekerjaan tersebut."

"Dengan diterapkannya desentralisasi dan otonomi penuh saat ini, menjadikan pemerintah daerah otonomi mempunyai kewenangan penuh dalam merencanakan, membiayai, membangun dan mengelola pembangunan jalan didaerah otonominya. Hal ini pada akhimya menjadi lantangan yang sangat berat bagi daerah yang memiliki pendapatan asli daerahnya kecil, namun pada sisi yang lain diperhadapkan dengan kondisi kerusakan jalan yang semakin parah yang memerlukan biaya yang besar dalam penanganannya. Sehingga pemerintah daerah harus berupaya mencari altematif pembiayaan pemeliharaan jalan, agar dapat tetap menyediakan infraslruktur jalan yang baik.Pada studi ini dilakukan kajian dan analisis alas mekanisme sistem pembiayaan pemeliharaan jalan melalui penerapan konsep Road Fund sebagai alternalif pendanaan. Sedangkan sebagai daerah studi ditentukan adalah propinsi Lampung, dengan pertimbangan bahwa selain sebagai daerah tujuan juga merupakan daerah yang harus dilintasi oleh seluruh kendaraan yang akan menuju pulau Jawa dari pulau Sumatera.Penelitian ini menelaah sistem pembiayaan pemeliharaan jalan nasional dan propinsi di propinsi Lampung dengan membandingkan sumber pendanaan APBN dan sumber dana untuk Road Fund yang diambil dari pajak sektor jalan yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bennotor, Pajak Bahan Bakar Minyak dan Pajak Tambahan pada harga Bahan Bakar Minyak (Levy Tax) yang dikumpulkan selama 5 tahun dan tahun 1998/1999 sampai dengan 2002.Didapatkan kombinasi sumber pendanaan yang paling aplicable dalam penerapan Road Fund di propinsi Lampung adalah antara Pajak Sektor Jalan dengan Levy Tax. Dimana dari hasil analisis didapalkan besaran minimum Levy Tax yang dapat digunakan dalam rekening Road Fund untuk membiayai pemeliharaan jalan nasional dan propinsi di propinsi Lampung hanya berkisar penambahan 3 % saja dari setiap harga per liter BBM nya atau sebesar Rp. 40, 87 per liter.Selain itu tulisan ini juga membahas tentang formulasi kebijakan pemerintah daerah untuk menunjang maksud tersebut diatas, serta memberikan gambaran tentang kaitannya Road Fund dengan biaya operasi kendaraan.

---

By decentralization and full autonomy in this time had created local government has a full authority of planning, costing, constructing and managing of road works in its autonomy area. This case in the last will the be very heavy challenge for province that has Local Original Income ( PAD ) was less, where in the same time should look out on the condition of damage road that need the big of cost to handle. So, local government should try to find the alternative of road maintenance fund to prepare good infrastructure of road.

In this case study to research and analysis for mechanism of road maintenance fund system through applying concept of Road Fund as funding alternative. As the study area determined is Lampung Province, with considered that beside as the objective area of the journey, also Lampung Province as transit area of all transportation from Sumatera Island to Java Island or on the contrary.

This research will analysis of national roar maintenance system and province with compared at APBN fund source and fund source for Road Fund that taken from road sector taxes that is vehicle registration tax ( PKB ), vehicle ownership transfer fees ( BBNKB ), road transport fuel tax ( PBSKB ) and tax addition to price fuel levy. The analysis will be supported by five years data from 1998/1999 to 2002.

Founded the most feasible of funding combination to use that road sector tax and levy tax. Where through analysis was founded the minimum levy lax that only adding about 3 % or equal Rp. 40,87 from transport fuel tax will fulfill on the needs of fund for mantenance the road in Lampung Province.

Beside of that this article also studying the police formulation that must take on by local government, and also described about relation of Road Fund on Vehicle Operation Cost ( VOC )."

"Pembangunan jalan tol Trans Jawa adalah untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, menghubungkan antar kawasan dan mengatasi kemacetan di daerah perkotaan. Lokasi pengadaan tanah jalan tol Trans Jawa adalah Cikampek - Palimanan, Kanci - Penjagan, Penjagan - Pemalang,Pemalang - Batang, Batang - Semarang, Semarang - Solo, Solo – Mantingan – Ngawi, Ngawi – Kertosono, Kertosono – Mojokerto, Mojokerto –Surabaya. Konseptual pemetaan yang dikembangkan dan dioperasionalkan pada kajian ini adalah dengan membangun data spasial, informasi spasial, database spasial dan analisis spasial. Kegiatan pemetaan terestrial dikombinasikan dengan penginderaan jauh plus data sekunder memfokuskanluasan persil rata-rata yang dimiliki pemilik tanah yang terkena rencana jalan tol trans Jawa.Dalam kajian ini pembahasan lebih ditekankan pada pemanfaatan penginderaan jauh sebagai perangkat pemantau perubahan informasi spasial dan identifikasi kelas objek liputan lahan yang terkena pembebasan tol trans Jawa. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa kelas objek liputan lahan yaitu sawah merupakan kelas yang paling luas untuk dibebaskan bagi keperluan jalan tol trans Jawa."

"Kawasan metropolitan Surabaya mengalami suburbanisasi dimana pertumbuhan penduduk yang tinggal di pinggiran Surabaya lebih besar daripada di Kota Surabaya sendiri. Dengan menggunakan metode instrumental variable, studi ini meneliti apakah perkembangan jaringan jalan tol di kawasan metropolitan Surabaya pada periode 2005-2020 dapat mendorong suburbanisasi dan perubahan struktur urban di kawasan tersebut dengan menggunakan data kependudukan (sensus dan registrasi penduduk akhir). Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kepadatan penduduk di pusat daerah suburban dan penurunan kepadatan penduduk di Kota Surabaya dan daerah suburban lain sebagai akibat dari peningkatan akses menuju jalan tol terdekat.

---

Surabaya metropolitan area is experiencing suburbanization when the population growth in Surabaya’s suburb is larger than in the city of Surabaya itself. By using instrumental variable method, this study examines whether the expansion of highway network in Surabaya metropolitan area during 2005-2020 period will encourage suburbanization and change in the urban structure of that area by using population data (population census and final population registration) from 2010 and 2020. The result shows the increase of population density in the center of suburban area and decrease of population density in Surabaya and other suburban area as the result from the nearest highway access improvement."

"Jalan tol merupakan salah satu infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dalam mendorong roda perekonomian. Pembangunan infrastruktur jalan tol merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara. Pembangunan jalan tol membutuhkan dana yang besar sehingga pemerintah dapat melibatkan pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Skema ini merupakan alternatif sumber pendanaan utama infrastruktur karena anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas. Tarif tol menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengembalian biaya investasi yang dikeluarkan oleh badan usaha jalan tol dalam melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. Sehingga permasalahan mengenai tarif tol merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat swasta dalam melakukan investasi di bidang pengusahaan jalan tol. Selain itu, dalam melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, badan usaha jalan tol seringkali mengalami kenaikan biaya investasi tambahan. Hal ini akan mempengaruhi pendapatan dari badan usaha jalan tol. Untuk itu penelitian ini akan membahas mengenai upaya negara dalam pengembalian biaya investasi badan usaha jalan tol. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui ketentuan hukum mengenai upaya negara dalam mengembalikan biaya investasi badan usaha jalan tol.

---

Highway is one of the most important infrastructure that has influence for economic growth in a country. The development of toll roads is the responsibility of Indonesian Government, but in this case the private sector can built the infrastructure with the Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP scheme is a major source of alternative financing, because the state has a limited budget for infrastructure development. Highway pricing is the one of most important factor that influence the revenue of private sector. So it influence the private sector to invest in highway development in Indonesia. Private sector can face a major problem that influence their revenue because of the addition of operation and maintenance cost that cause additional cost for their investment. To that end, this research will discuss about the state effort to return the private sector investment cost by highway pricing control. The purpose of this research was to determine the effort of the state to return the investment cost that invested by the private sector."