Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji kemampuan tingkat daya beli masyarakat serta faktor faktor yang mempengaruhinya terhadap Rumah Sejahtera Tapak yang layak huni dan terjangkau di Kabupaten Tangerang. Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode penelitian deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan perhitungan angsuran yang digunakan bank pada umumnya yang layak memperoleh Kredit Pemilikan Rumah untuk estimasi daya beli dan regresi linear berganda untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat daya beli masyarakat terhadap Rumah Sejahtera Tapak sebesar Rp. 675.167 untuk angsuran per bulan dengan harga jual rumah sebesar Rp.79,905,000dengan asumsi uang muka 10% dan suku bunga 7,5% serta faktor yang mempengaruhi daya beli rumah sejahtera tapak adalah angsuran terjangkau, jarak ke tempat kerja, bantuan uang muka serta kualitas bangunan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterjangkauan daya beli rumah sejahtera tapak, dalam penelitian ini perlu adanya peran pemerintah untuk meningkatkan keterjangkuan daya beli rumah dengan cara memperinganangsuran KPR serta menekan harga jual rumah sejahtera tapak, atau menambah komposisi dana pemerintah pada blended financing Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dengan sektor perbankan untuk lebih menekan tingkat suku bunga, sehingga angsuran yang dibayarkan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lebih terjangkau.

---

This study discusses the landed housing affordability of decent at Tangerang Region. The research method in this thesis is a descriptive research method and banking credit installment analysis to estimate housing affordability and to analyze housing affodability influencing factorsvalue is used multiple regression analysis. The result of this study concluded that the housing affordability of landed housing trough housing welfare mortgage programme is Rp 675.167 (monthly mortgage installment) with assumption, 10% mortgage installment and interest rate is 7,25%. The housing price projected is Rp.79.905.000 and the influencing factors are affordable monthly mortgage installment, distance to working place, initial installment and the house quality. Therefore to solve these housing affordability problems in this study suggest the need for the role of government to lower monthly mortgage installment and landed housing selling price. It also needed to raise government share of composition in blended financing with banking sector to lower monthly mortgage installment in order to support low-income people affordability."

"ABSTRAKPertengahan tahun 2015 lalu, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu peraturan yang Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk mengajak pengusaha asing dan investor agar mudah untuk berinvestasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan data sekunder, sumber-sumber dan teori-teori mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan analisa hukum dari Guru Besar Agraria Universitas Indonesia yaitu Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, SH, MLI. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa tujuan dari pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia adalah untuk mengundang investor asing masuk ke Indonesia. Dan pada prinsipnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia memenuhi asas-asas pembentukan peraturan pemerintah yang baik

---

ABSTRACTMid 2015, the Government of the Republic of Indonesia issued a regulation the Government Regulation Number 103 Year 2015 Regarding Dwelling House Ownership Or Occupancy By Foreign Persons Who Domiciled In Indonesia. The regulation is intended to invite foreign businessmen and investors to make it easier to invest in Indonesia. This study uses normative and secondary data sources and theories about the principles of the formation of legislation is good and legal analysis of Professor of Agricultural University of Indonesia Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, SH, MLI. Results of research and analysis indicate that the purpose of government issued Government Regulation Number 103 Year 2015 Regarding Dwelling House Ownership Or Occupancy By Foreign Persons Who Domiciled In Indonesia is to invite foreign investors to enter Indonesia. And in principle the Government Regulation Number 103 Year 2015 Regarding Dwelling House Ownership Or Occupancy By Foreign Persons Who Domiciled In Indonesia to meet the principles of the formation of a good government regulations"

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas pelaksanaan prosedur yang disepakati bersama (Agreed Upon Procedures AUP) berupa uji tuntas sekuritisasi KPR yang dilaksanakan di Bank PONM. Pelaksanaan uji tuntas sekuritisasi KPR dilakukan berdasarkan prosedur-prosedur yang telah disepakati sebelumnya oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan uji tuntas sekuritisasi KPR tersebut, yaitu pihak akuntan publik/auditor, Abadi Jaya Finansial (AJF), pihak Bank PONM, dan pihak konsultan hukum/notaris. Prosedur pelaksanaan uji tuntas sekuritisasi KPR berisikan kriteria-kriteria yang menjadi acuan dalam melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dokumen debitur dan pemeriksaan fisik bangunan yang menjadi agunan. Pelaksanaan uji tuntas sekuritisasi KPR yang dilakukan telah sesuai dengan standar prosedur yang disepakati bersama yang berlaku, yaitu Standar Perikatan Jasa (SPJ) 4400."

"Persentase kepemilikan rumah pada rumah tangga di Indonesia menujukan trend yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Keterbatasan penyediaan rumah dan tingginya harga rumah membuat sebagian besar rumah tangga menempuh skema kredit untuk dapat memiliki rumah. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana hubungan antara ketidakpastian pendapatan (income uncertainty), kendala pembiayaan (credit constraint) dan preferensi risiko (risk preference) rumah tangga terhadap status kepemilikan rumah di Indonesia. Studi ini menggunakan data IFLS Tahun 2007 dan 2014. Estimasi menggunakan variabel dengan metode probit dengan data panel dan probit OLS (ordinaryleast square) pada tahun 2014 dilakukan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara ketidakpastian pendapatan (income uncertainty), kendala pembiayaan (credit constraint) dan preferensi risiko (risk preference) dengan status kepemilikan rumah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indoensia sebagai negara berkembang menunjukan pengaruh negatif dari ketidakpastian pendapatan (income uncertainty) terhadap status kepemilikan rumah di Indonesia lebih besar bila dibandingkan dengan negara maju lainnya. Sedangkan kendala kredit memiliki pengaruh negatif terhadap status kepemilikan rumah di Indonesia, terutama kendala yang bersumber dari keterbatasan kekayaan yang digunakan sebagai jaminan pinjaman.

---

The percentage of home ownership in Indonesian households shows a declining trend. Limited housing supply and high house prices in Indonesia make most households use credit schemes to be able to own a house. This study aims to investigate how the relationship between income uncertainty, credit constraint and household risk preference on home ownership in Indonesia. This study uses IFLS data in 2007 and 2014. Estimates using the probit model with panel data were conducted to determine the causal relationship between income uncertainty, credit constraints and risk preferences on home ownership in Indonesia. The results of the study show that Indonesia as a developing country shows that the negative effect of income uncertainty on the status of home ownership in Indonesia is greater when compared to other developed countries. Meanwhile, credit constraints have a negative influence on the home ownership in Indonesia, especially constraints originating from limited wealth used as loan collateral."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko kredit dalam proses penyaluran kredit pemilikan rumah subsidi pada Bank XYZ Kantor Cabang ABC. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode evaluasi untuk mengidentifikasi dan menilai penerapan manajemen risiko kredit. Penelitian berhasil menjelaskan manajemen risiko kredit yang diterapkan dalam proses penyaluran KPR Subsidi di Bank XYZ Kantor Cabang ABC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank XYZ Kantor Cabang ABC telah menerapkan manajemen risiko kredit dengan baik berdasarkan kemampuan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit.

---

This research aims to evaluate the implementation of credit risk management in the lending process of subsidized home ownership loans at Bank XYZ Branch Office ABC. This research is a case study research using evaluation method to identify and assess the application of credit risk management. The study succeeded in explaining the credit risk management applied in the lending process of subsidized home ownership loans at Bank XYZ Branch Office ABC. The results show that Bank XYZ Branch Office ABC has implemented credit risk management well based on the ability to identify, measure, monitor, and control credit risk. "

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Buy Back Guarantee Bagi Pengembang Yang Mengalami Merger dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa dengan cara deskriptif pada sumber bahan-bahan hukum mengenai Buy Back Guarantee dan perjanjian kerja sama pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dilakukan oleh Pengembang Perumahan atau Developer dan Bank. Penelitian ini adalah penelitian dengan melakukan penelitian doktrinal. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan kerangka teoritis yang komprehensif mengenai konsep Buy Back Guarantee dalam konteks Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Tujuan lain dari penelitian ini untuk memenuhi kebutuhan akan risiko dan implikasi hukum bagi Pengembang Perumahan atau Developer sebagai penjamin dalam pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah sehingga dapat meminimalisir risiko yang akan dialami. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi ataupun masukan bagi pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya, khususnya di bidang ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan Buy Back Guarantee khususnya bagi pihak Pengembang Perumahan atau Developer yaitu berkaitan dengan pengaturan Buy Back Guarantee belum terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia secara khusus mengatur tentang Pengembang Perumahan atau Developer yang mengalami merger. Selain itu, eksekusi Buy Back Guarantee pada Pengembang Perumahan atau Developer hasil penggabungan usaha tidak dapat langsung dilakukan, meskipun terjadi perpindahan otomatis karena beralih secara hukum. Hal tersebut dikarenakan pada praktiknya diperlukan perubahan nama pihak yang ada pada dokumen tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan adanya regulasi secara tertulis terkait eksekusi Buy Back Guarantee agar lebih terjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

---

This research discusses the implementation of the Buy Back Guarantee for Developers Who Experience Mergers in Home Ownership Loan Agreements. The research is conducted by collecting and analyzing legal materials on Buy Back Guarantee and cooperation agreements for providing Home Ownership Loan between Housing Developers and Banks using a descriptive approach. This research is doctrinal research aimed at developing a comprehensive theoretical framework regarding the concept of Buy Back Guarantee within the context of Home Ownership Loan Agreements. Another objective of this study is to address the risks and legal implications for Housing Developers or Developers as guarantors in providing Home Ownership Loan facilities, thus minimizing the risks they may face. The results of this research are expected to serve as a reference or input for the development of knowledge in the field of law in general, particularly in the economic field. This research shows that there are still shortcomings in the implementation of Buy Back Guarantee, especially for Housing Developers, particularly regarding the absence of specific regulations in Indonesia about Buy Back Guarantee for Developers who undergo mergers. Furthermore, the execution of the Buy Back Guarantee for merged Housing Developers can not be immediately carried out, even though there is an automatic transfer due to the legal transition. The reason is in practice, a name change on the related documents is required. The research concludes that written regulations related to the execution of the Buy Back Guarantee are needed to provide greater legal certainty for all interested parties."

"Undang Undang Nomor 16 Tahun 1985, tentang rumah susun, telah mengatur bahwa satuan rumah susun hanya dapat dijual jika telah mendapatkan izin layak huni dari pemerintah, akan tetapi untuk memudahkan developer mendapatkan dana selain dari perbankan, diperbolehkan milakukan penjualan sebelum rumah susun selesai dibangun, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan membuat perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun antara penjual (developer) dan pembeli dimana para pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan jual beli pada saat tertentu yang diperjanjikan.Mengingat besarnya resiko penjualan seperti ini, maka pemerintah membuat suatu pedoman perikatan jual bell satuan rumah susun yang dimuat dalam bentuk lampiran suatu Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor l/Kpts11994, sejauh mana pedoman perikatan jual beli satuan rumah susun ini dilaksanakan dalam praktek, dalam hal ini timbul suatu permasalahan yang memerlukan pembahasan, yakni: 1. Apakah format akta perjanjian pengikatan jual bell satuan rumah susun yang sering digunakan sekarang ini telah mengatur hak dan kewajiban yang seimbang antara penjual dan pembeli; 2. Apakah perjanjian tersebut telah dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi calon pembeli?Dari penelitian yang dilakukan, dengan menggunakan metode penelitian normatif dan kepustakaan, hasil penelitian bersifat deskriptif, analitis dan evaluatif dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun yang ditemukan dalam praktek sekarang ini tidak mengatur hak dan kewajiban yang seimbang antara penjual dan pembeli juga tidak menjamin kepastian hukum bagi pembeli.Jadi disarankan agar pedoman yang selama ini hanya berbentuk lampiran Keputusan Mentezi ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah atau Undang-Undang dengan menambah ketentuan mengenai sanksi, serta dituntut peran notaris memperhatikan klausul-klausul penting dalam perjanjian, dan agar dibuat dalam bentuk akta notaris atau minimal dilegalisasi dihadapan notaris serta di daftarkan di departemeniinstansi terkait untuk lebih meningkatkan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian."

"Skripsi ini membahas tentang Surat Edaran Tentang Kredit Pemilikan Rumah BRI (KPR-BRI), NOSE: S.09-DIR/ADK/02/2009 yang dibuat oleh Bank Rakyat Indonesia untuk menjaring calon debitur yang akan mangajukan permohonan Kredit Pemilikan Rumah agar terhindar dari resiko yang terjadi dan wanprestasi yang terjadi setelah Kredit Pemilikan Rumah diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Rakyat Indonesa telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari resiko yang terjadi seperti wanprestasi yang dapat terjadi seperti seleksi calon debitur yang mengajukan permohonan Kredit Pemilikan Rumah. Hanya yang dianggap mampu untuk membayar kredit saja yang diberikan BRI. Pada kenyataannya resiko seperti wanprestasi tidak dapat dihindari baik itu resiko bisnis maupun resiko non bisnis.

---

This Paper is arguing about Letter of Promotional of BRI?s Housing Credit Property (KPR-BRI), NOSE : S.09-DIR/ADK/02/2009 which issued by Bank Rakyat Indonesia to attract future debitor who is submitting a Housing Credit Property Proposals in order to avoid from possibly risk of one-up-manship occurred after the credit is given by Bank Rakyat Indonesia.

The result of this research shows that Bank Rakyat Indonesia has done the best to avoid such a possibly risk as one-up-manship occurred namely by selecting future debitor who has submitted the proposals. BRI shall provide a credit to those who is consider able to pay the credit. As a matter of fact either business risk or non business risk is inevitable for one-up-manship."

"Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan berperan penting dalam mendukung aktivitas keluarga. Rumah yang layak, aman dan terjangkau menjadi keinginan setiap rumah tangga. Namun, menurut berbagai hasil empiris di sejumlah negara, masih menghadapi beberapa hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai pengaruh karakteristik rumah tangga dan akses keuangan terhadap status penguasaan rumah di Indonesia dengan menggunakan metode multinomial logistik dan 2 tahun data dari Indonesia Family Life Survey (IFLS). Hasil penelitian ini menemukan bahwa status penguasaan rumah milik sendiri memiliki peluang yang lebih tinggi jika lokasi lembaga keuangan dekat dengan rumah tangga, kepala rumah tangga mengetahui KPR dan mengetahui lembaga keuangan. Selain itu, dari sisi karakteristik rumah tangga, status penguasaan rumah milik sendiri memiliki peluang yang lebih tinggi jika jumlah anggota rumah tangga semakin banyak, umur kepala rumah tangga semakin tua, dan lokasi rumah tangga yang jauh dari perkotaan.

---