Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan yang terjadi di era digital membuat tenaga kerja dituntut untuk memiliki keterampilan yang memumpuni. Keterampilan tersebut menjadi salah satu modal agarmenjadi sumber daya kompeten sehingga mampu bersaing di pasar kerja. Salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan dari tenaga kerja adalah dengan melakukan proses pelatihan melalui lembaga pendidikan nonformal. Balai Latihan Kerja Jakarta Timur menjadi salah satu instansi pemerintah yang bertujuan untuk memberikanpelatihan bagi para tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran dari Balai Latihan Kerja Jakarta Timur dalam mempersiapkan tenaga kerja di era digital melalui proses pelatihan yang dilaksanakan. Deskripsi peran Balai Latihan Kerja berangkat dari teori proses pelatihan yang dikemukakan oleh Mondy & Martocchio.Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah post-positivist. Data yang diperoleh untuk mendukung penelitian ini berasal dari data studi kepustakaan dan hasil wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa Balai Latihan Kerja Jakarta Timur memiliki peran dalam meningkatkan kompetensi dari tenaga kerja di era digital, hal ini dikarenakan tahapan pada proses pelatihan telah terpenuhi dan mengikuti perkembangan di era digital.

---

This digital era transformation demands labour are required to have certain sufficient skills. These skills is one of the reqirements to become a competent human resources in order to compete in the labour market. One of the solutions to improve the skills of the labour is by doing a training process. The East Jakarta Training centre is one of the government institutions that aims to provide training process for labour. This research aims to analyze how is the role of the East Jakarta Training Centre in preparing labour towards the digital era through the training process. The description of the role of the East

Jakarta Training Centre departs from the theory of training process by Mondy and Martocchio. The approach of this research is post-positivist. This research utilizes data from the literature study and in-depth interviews. The result shows that the East Jakarta Training Centre has an important role in increasing the competency of labour in the digital era, because the stages of the training process have been fulfilled and following the

developments in the digital era."

"Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuaangan Syariah masih berjalan kurang optimal yang disebabkan karena tingkat kompetensi dan sertifikasi masih rendah. Dibutuhkan Dewan Pengawas Syariah yang profesional dan kompeten dalam menguasai fiqh muamalah dan pengawasan syariah dengan disyaratkan mengikuti pelatihan pada DSN-MUI Institute. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran pelatihan DSN-MUI Institute, mekanisme pengawasan terhadap sharia compliance oleh Dewan Pengawas Syariah, serta relevansi pelatihan dengan pengawasan sharia compliance oleh Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan grounded theory. Hasil penelitian yang didapatkan antara lain: Pelatihan di DSN-MUI Institute bertujuan menjadi barometer untuk persiapan sebelum mengikuti sertifikasi profesi Pengawas Syariah pada LSP-MUI, Dewan Pengawas Syariah menjalankan pengawasan berlandaskan 6 (enam) segmentasi kompetensi dalam SKKNI Pengawas Syariah. Peran pelatihan DSN-MUI Institute yaitu meningkatkan kompetensi dan kognisi serta menunjang sertifikasi Dewan Pengawas Syariah, dan menjalankan beberapa fungsi strategis untuk ekonomi syariah di Indonesia. Relevansi pelatihan DSN-MUI Institute dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah sangat berkaitan dan berpedoman terhadap SKKNI, didesain dan disesuaikan untuk kebutuhan praktik implementasi aspek syariah.

---

Supervision of the Sharia Supervisory Board in Sharia Financial Institutions is still running less than optimal due to the low level of competence and certification. It takes a professional and competent Sharia Supervisory Board in mastering fiqh muamalah and sharia supervision by being required to attend training at the DSN-MUI Institute. This study aims to examine the role of DSN-MUI Institute training, the mechanism of supervision of sharia compliance by the Sharia Supervisory Board, and the relevance of training to the supervision of sharia compliance by the Sharia Supervisory Board. This research uses qualitative research methods with descriptive and grounded theory approaches. The research results obtained include: Training at the DSN-MUI Institute aims to be a barometer for preparation before taking the Sharia Supervisor professional certification at LSP-MUI, the Sharia Supervisory Board carries out supervision based on 6 (six) competency segmentations in the Indonesian National Work Competency Standards for Sharia Supervisory Positions. The role of DSN-MUI Institute training is to increase competence and cognition and support the certification of the Sharia Supervisory Board, and carry out several strategic functions for the Islamic economy in Indonesia. The relevance of DSN-MUI Institute training to the supervision of the Sharia Supervisory Board is closely related and guided by the Indonesian National Work Competency Standards, designed and tailored to the practical needs of implementing sharia aspects."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh human resource practices terhadap employee performance dengan employee well being dan job embeddedness sebagai variabel mediasi pada karyawan tetap The Jakarta Post. Penelitian ini mengambil studi pada perusahaan The Jakarta Post dengan karyawan tetapnya yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan teori human resource practices, employee performance, employee well being, dan job embeddedness untuk merumuskan dan mengkaji permasalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei kuesioner menggunakan total sampling terhadap karyawan tetap The Jakarta Post dengan jumlah responden sebanyak 130 responden. Penelitian ini menggunakan analisis Partial Least Square - Structural Equation Modelling (PLS - SEM) untuk menguj hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh human resource practices terhadap employee performance, terdapat pengaruh human resource pratices terhadap employee performance dengan employee well being sebagai variabel mediasi, dan terdapat pengaruh human resource practices terhadap employee performance dengan job embeddedness sebagai variabel mediasi.

---

This study aims to analyze the effect of human resource practices on employee performance with employee well being and job embeddedness as mediating variables for permanent employees of The Jakarta Post. This study took a study at the company The Jakarta Post with its permanent employees as the object of research. This study uses the theory of human resource practice, employee performance, employee well being, and job embeddedness to formulate and examine problems. The data technique used in this research is quantitative research with a questionnaire survey method using total sampling of permanent employees of The Jakarta Post with a total of 130 respondents. This study uses Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS - SEM) analysis to test the hypothesis. The results showed that there was an influence of human resource practices on employee performance, there was an effect of human resource practices on employee performance with employee well being as a mediating variable, and there was an influence of human resource practices on employee performance with job embeddedness as a mediating variable."

"Aspek sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek yang paling penting untuk dikelola karena merupakan penggerak pengamanan infomasi. Penelitian ini membahas tentang desain perencanaan peningkatan kompetensi SDM keamanan informasi berdasarkan Kamus Kompetensi Teknis Keamanan Siber Dan Persandian yang disusun oleh BSSN sebagai standar kompetensi keamanan siber sesuai dengan karakteristik tugas jabatan di Pemda. Desain perencaan ini diterapkan pada Pemda XYZ. Data profil kompetensi diperoleh dari asesmen melalui wawancara terhadap 5 personil Pemda XYZ yang bertugas dalam area pengamanan informasi. Hasil asesmen ini kemudian dibandingkan dengan standar kompetensi yang ideal sehingga diperoleh data kesenjangan kompetensi dari setiap personil. Hasil dari penerapan desain perencaan pada Pemda XYZ, terdapat 15 unit kompetensi yang ideal dimiliki oleh personil Pemda XYZ dari total 33 unit kompetensi keamanan siber. dari 15 unit kompetensi tersebut, 5 kompetensi diidentifikasi sudah dimiliki, sehingga masih terdapat kebutuhan sebanyak 10 unit kompetensi yang perlu dipenuhi. Dari aspek kebutuhan jabatan fungsional, dibutuhkan 5 jabatan fungsional dibidang keamanan informasi, 3 personil pada level 2 (Pertama), 1 personil pada level 3 (Muda) dan 1 Personil pada level 4 (Madya). Hasil penelitia ini juga memberikan rekomendasi prioritas pelatihan untuk setiap personil. Pada akhir penelitian dilakukan validasi kepada 5 (lima) orang narasumber sesuai dengan indikator validasi yang telah ditetapkan.

---

The aspect of human resources (HR) is the most important aspect to manage because it is the driving for information security. This study discusses the planning design for increasing the competence of information security human resources based on the Technical Competency Dictionary for Cyber Security and Encryption compiled by the BSSN as a cyber security competency standard in accordance with the characteristics of job assignments in the Regional Government. This planning design is applied to the Local Government of XYZ. Competency profile data was obtained from an assessment through interviews with 5 Local Government of XYZ personnel who served in the area of information security. The results of this assessment are then compared with the ideal standard of competency in order to obtain competency gap data for each personnel. As a result of implementing the planning design at the Local Government of XYZ, there are 15 competency units that are ideally owned by Local Government of XYZ personnel out of a total of 33 cyber security competency units. of the 15 competency units, 5 competencies are identified as already owned, so there is still a need for as many as 10 competency units that need to be fulfilled. From the aspect of functional position requirements, 5 functional positions are needed in the field of information security, 3 personnel at level 2 (First), 1 personnel at level 3 (Junior) and 1 Personnel at level 4 (Madya). The results of this study also provide training priority recommendations for each personnel. At the end of the study, 5 (five) resource persons were validated according to the established validation indicators."

"ABSTRAKSkripsi yang bertemakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini membahas 4 (empat) permasalahan yang seringkali timbul sehubungan dengan upaya pengembangan sumber daya manusia di perpustakaan umum. 4 (Empat) permasalahan tersebut, yaitu: pertama bagaimana kondisi sumber daya manusia yang dimiliki oleh perpustakaan umum yang digambarkan oleh responden, kedua sejauh mana pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang telah dilakukan. Mencakup kesempatan yang diberikan dan jenis program yang pemah diterima, ketiga upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh staf perpustakaan umum untuk mengembangkan wawasan dan keterampilan yang dimilikinya, keempat apakah program pelatihan dan pengembangan yang telah diikuti oleh para staf dapat membantu mereka melaksanakan pekerjaan lebih baik lagi. Penelitian dilakukan di 6 (enam) perpustakaan umum, terdiri dari 5 (lima) Perpustakaan Umum Kotamadya, dan Perpustakaan Umum Soemantri Brodjonegoro Pemerintah DKI Jakarta. Dan menjadikan para staf dalam kelornpok pekerjaan kepustakawanan di keenam perpustakaan umum tersebut sebagai subjek penelitian. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan metode survai sebagai metode penelitiannya. Data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang ada dikumpulkan dengan beberapa cara, yaitu melalui studi literatur, penelitian dokumenter, penyebaran kuesioner kepada para staf perpustakaan dan melakukan wawancara dengan para Kepala Perpustakaan Umum. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan, bahwa secara umum program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di Perpustakaan Umum masih belum memuaskan. Jumlah pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di perpustakaan umum masilti kurang jumlahnya dan belum dapat mencakup keseluruhan staf yang ada. Kemudian Perpustakaan Umum masih minim akan tenaga profesional di bidang perpustakaan. Sebagian besar staf perpustakaan umum merupakan lulusan SLTA dan tidak ada seorang pun yang pemah memperoleh pendidikan formal dalam bidang perpustakaan. Meskipun demikian, secara umum staf perpustakaan memiliki keinginan untuk maju yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat melalui kesediaan para staf untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan apabila diberi kesempatan. Untuk mengatasi sedikitnya kesempatan bagi staf untuk mengikuti program pelatihan di luar dan seminar, maka perpustakaan umum mengadakan pelatihan dalam kerja dan rotasi kerja untuk meningkatkan kemampuan kerja yang dimiliki stafnya. Kendala-kendala yang dihadapi oleh perpustakaan umum dalam mengupayakan pelatihan dan pengembangan somber daya manusia yang dirnilinya, pertanna kendala dalam hal dana. Perpustakaan umum tidak memiliki dana yang khusus dialokasikan bagi kepentingan pengembangan. Kendala kedua adalah minimnya pendidikan yang dimiliki oleh para staf, sehingga membatasi kesempatan yang ada karena terkadang untuk mengikuti sebuah program pelatihan dan pengembangan disyaratkan tingkat pendidikan dan golongan tertentu. Sebagian besar materi yang pernah diterima adalah materi yang berlandaskan kepada kepustakawanan tradisional, namun mulai terlihat adanya materi yang berlandaskan pada ilmu-ilmu komputer, komunikasi, dan linguistik. Pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan staf (menurut urutan prioritas) adalah pengetahuan komunikasi, komputer dan teknologi informasi, pengadaan, manajemen perpustakaan, pembuatan deskripsi bibliografi dan nomor klasifikasi, Bahasa Inggris, dan pengetahuan dalam pembuatan indeks. Selanjutnya staf perpustakaan umum akan membaca buku mengenai keahlian yang dibutuhkannya untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya."

""In The Workforce Scorecard, Huselid, Becker, and Beatty introduce a management and metrics system that identifies the behaviors, competencies, and mindset and culture required for workforce success, and measures how these dimensions impact the bottom line." "For managers who want to turn practices into strategic results and HR professionals who want to quantify the value they create, The Workforce Scorecard offers crucial lessons for leveraging human capital to achieve business success."--BOOK JACKET."

"Perkembangan teknologi transportasi telah membuat tantangan tersendiri bagi kualitas SDM, termasuk dibutuhkannya SDM yang memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan sistem transportasi tersebut. Dalam upaya mengantisipasi dampak perkembangan teknologi ini, serta pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) transportasi bidang jalan, diperlukan kajian untuk mengevaluasi standar kompetensi SDM. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan jasa transportasi yang selamat, handal, lancar, efektif, efisien, dan aman. Salah satu isu di bidang transportasi yang berkaitan erat dengan perkembangan teknologi adalah kehadiran kendaraan listrik. Operasional moda ini erat dengan penggunaan teknologi yang berbeda dengan teknologi yang saat ini dipakai. Sebagai konsekuensinya, SDM yang menyelenggarakan moda tersebut memerlukan penambahan kompetensi agar penyelenggaraan sistem transportasi kendaran listrik dapat menjamin keselamatan sistem transportasi. Laporan skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengevaluasi standardisasi SDM pada bidang transportasi jalan, dengan sektor pengujian kendaraan berkala listrik. Penyusunan standar kompetensi SDM Uji Berkala Kendaraan Listrik didasarkan pada benchmarking terhadap praktek pengujian kendaraan listrik di berbagai negara serta merujuk pada beberapa Peraturan Menteri Perhubungan terkait Uji Tipe Kendaraan Listrik. Standar Kompetensi yang dibutuhkan oleh Penguji Berkala Kendaraan Listrik pada dasarnya sama dengan standar kompetensi penguji kendaraan bermotor bakar hanya tidak diperlukannya uji emisi gas buang dan diperlukannya tambahan kompetensi terkait uji tambahan sebagai berikut : 1) uji fungsional baterei listrik, 2) uji fungsional pengisian ulang energi listrik; 3) uji perlindungan sentuh listrik; 4) uji keselamatan fungsional; 5) uji minimum sound requirement; serta 6) uji emisi hidrogen. Berdasarkan kebutuhan kompetensi tambahan tersebut, disusun materi Diklat yang dibutuhkan oleh SDM Penguji Kendaraan Listrik.

---

The development of transportation technology has created its own challenges for the quality of human resources, including the need for competent human resources to operate the transportation system. In an effort to anticipate the impact of this technological development, as well as the development and improvement of human resources for road transportation, a study is needed to evaluate HR competency standards. This is done to meet the demands of the community for safe, reliable, smooth, effective, efficient, and safe transportation services. One of the issues in the transportation sector that is closely related to technological developments is the presence of electric vehicles. The operation of this mode is closely related to the use of technology that is different from the technology currently used. As a consequence, the human resources who operate these modes require additional competence so that the operation of the electric vehicle transportation system can ensure the safety of the transportation system. This thesis report is intended to analyze and evaluate the standardization of human resources in the field of road transportation, with the periodic testing of the electric vehicles sector. The preparation of HR competency standards for the Periodic Test of Electric Vehicles is based on benchmarking against the practice of testing electric vehicles in various countries and referring to several Regulations of the Minister of Transportation related to Testing Types of Electric Vehicles. The Competency Standards required by the Electric Vehicle Periodic Testers are basically the same as the competency standards of fuel motorized vehicle testers, only that there is no need for exhaust emission tests and additional competencies related to additional tests are required as follows: 1) electric battery functional test, 2) energy recharge functional test electricity; 3) electric touch protection test; 4) functional safety test; 5) minimum sound requirement test; and 6) hydrogen emission test. Based on the need for these additional competencies, the training materials needed by Electric Vehicle Examiners are prepared."

"Selama pandemi Covid-19, PT Pertamina RU III mengubah metode pelatihan pegawai yang tadinya dilaksanakan secara langsung menjadi pelatihan online (e-Training). Selain metode, turut terjadi tiga perubahan, yakni dalam hal sistem di mana e-Training dilaksanakan secara sentralistik oleh holding PT Pertamina, unifikasi karena pelaksanaannya digabung dengan subholding PT Pertamina lain, serta pendekatan yang menghilangkan unsur experiential learning karena adanya pembatasan sosial. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena e-Training yang diadopsi di PT Pertamina RU III hanya bersifat mendadak dan temporal saja, yakni pada saat pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelenggaraan e-Training pada PT Pertamina RU III selama pandemi Covid-19 (November 2019 – Desember 2021) menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data adalah mixed method yakni menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan melalui survey, wawancara, dan studi kepustakaan. Terdapat 303 responden yang diperoleh dalam penelitian ini dan merupakan pegawai dari PT Pertamina RU III yang mengikuti e-Training selama pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil akumulasi dan pengolahan data, hasil penelitian ini menunjukan bahwa e-Training yang dilaksanakan di PT Pertamina RU III selama pandemi Covid-19 adalah tidak efektif. Mayoritas responden menyatakan bahwa perusahaan sudah efektif dalam melaksanakan sistem asesmen kebutuhan (48 persen) namun tidak efektif dalam mengaplikasikan pengalaman pembelajaran yang positif (45 persen), memberikan kontrol kepada peserta (49 persen), serta menyediakan waktu dan ruang saat melaksanakan e-Training (54 persen). Penelitian ini menyarankan adanya prosedur e-Training kepegawaian khusus yang dirancang secara komprehensif dan turut melibatkan holding, subholding, serta pegawai sebagai langkah perbaikan.

---

During the Covid-19 pandemic, PT Pertamina RU III changes its employee training method from offline to online (e-Training). Aside from the method, there are other three changes: the system in which the e-Training is implemented, which is a centralistic system, by PT Pertamina holding, unifications with other PT Pertamina sub-holdings, and the approach that omits experimental learning due to the social restrictions. These conditions are challenging as the e-Training adopted in PT Pertamina RU III is abrupt and temporal, which is only during the Covid-19 pandemic. This research aims to analyze the effectiveness implementation of e-Training in PT Pertamina RU III throughout the Covid-19 pandemic (November 2019 – December 2021) using a quantitative method. This study uses the mixed-method technique, which utilizes quantitative and qualitative methods at the same time through surveys, interviews, and literature reviews. There are 303 respondents in this research, and they are the employees of PT Pertamina RU III who participate in the e-Training during the Covid-19 pandemic. According to the data accumulation, this study indicates that the e-Training implemented in PT Pertamina RU III during the Covid-19 pandemic is not effective. The majority of the respondents stated that the company has effectively executed the needs assessment system (48 percent), but they were not as effective in applying a positive learning experience (45 percent), giving control to the participants (49 percent), and providing time and place for the e-Training (54 percent). Therefore, a particular employee e-Training procedure is needed, which is designed comprehensively and involves holding, sub-holding, as well as employees as measures towards improvement."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Panti Asuhan Putri Aisiyah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi panti dalam melakukan pelayanan terhadap anak. Sumber data adalah orang-orang yang memahami dan berhubungan langsung dengan pelayanan di PAnti Asuhan ANak (PSAA), yaitu dipilih beberapa orang yang berfungsi sebagai key information yang terdiri dari pengurus panti dan pengasuh, sebanyak lima orang. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan telaah dokumen.Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, menggambarkan pelaksanaan pelayanan anak asuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PSAA dalam menyiapkan SDM berkualitas cukup baik, terlihat dalam pelaksanaan pelayanan di PSAA meliputi pembinaan fisik (pemberian makanan, pakaian, perawatan kesehatan), psikis pembinaan mental rohani (pemberian perhatian, kasih sayang, pendidikan agama dan budi pekerti, rekreasi), bimbingan sosial (kesempatan mengikuti kegiatan di sekolah, kebebasan memilih jurusan, mengikuti kegiatan waktu luang (kebebasan bergaul), dan layanan penunjang yang cukup baik (pembinaan intelektual, pelatihan keterampilan, dan pembinaan hidup mandiri). Kualitas sumber daya anak asuh cukup baik terlihat dalam rutinitasmelaksanakan ibadah, kepribadian melalui menghargai terhadap pendapat orang lain, kemandirian mengatasi kesulitan dalam belajar, percaya diri menyelesaikan pekerjaan, dan kejujuran dengan tidak mencontek terhadap pekerjaan orang lain. Faktor pendukung terhadap keberhasilan panti karena adanya semangat dari pengurus dan pengasuh mengantarkan anak asuh agar dapat hidup layak serta mandiri, kepedulian dan partisipasi dari pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, dan masyarakat. Faktor penghambat, terbatasnya tenaga pengasuh, daya tampung, dan pendanaan operasional panti. Disarankan agar panti dapat lebih mengoptimalkan pelayanan, melalui jejaring khususnya anak asuh yang berhasil, pengasuh dan petugas panti. Pembimbing keterampilan perlu didukung oleh tenaga yang memiliki kualifikasi di bidangnya, jenis keterampilan disesuaikan dengan minat dan bakat anak asuh serta pasaran kerja."

"Recruitment and selection is a stressful and traumatic time for both applicant and organisation, where futures are decided and destinies set. How does it feel to be involved in this process? Experiencing Recruitment and Selection offers readers a unique insight into this life-changing event and gives a voice to both applicants and recruiters. Using real-life stories, this book explores applicants' and selectors' experiences of the recruitment and selection process." "Each chapter focuses on a key topic in recruitment and selection and features at least three related stories. The stories are interwoven with analyses that demonstrate the key lessons for practitioners and students. Each chapter concludes with a series of provocative questions and a guide to further reading."."With its practical, easy-to-use format, Experiencing Recruitment and Selection is essential reading for undergraduate and postgraduate students in organisational psychology, organisational behaviour, management studies and HRM, as well as personnel or HR managers and occupational psychologists."--BOOK JACKET.Contents"