Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejak tahun 1988 sampai dengan 1994, Pemerintah telah mengeluarkan empat kebijakan insentif disektor hulu industri minyak dan gas bumi, yang dinamakan Kebijakan Paket Insentif Perminyakan. Tujuan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan insentif tersebut adalah untuk mendorong investor/kontraktor Kontrak Bagi Hasil (KBH) meningkatkan investasi/kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia. Tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi industri minyak dan gas bumi dimasa yang akan datang menuntut perlunya diadakan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan insentif tersebut sebagai dasar penyempurnaan atau penyesuaian/dikeluarkan kebijakan insentif baru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan insentif yang telah dikeluarkan Pemerintah selama ini dengan melakukan analisis mengenai formulasi, implementasi dan implikasi dari kebijakan-kebijakan insentif tersebut serta perlu/tidaknya dikeluarkan kebijakan insentif baru dan bagaimanakah kebijakan insentif yang lebih menarik bagi kontraktor KBH. Data untuk penelitian diperoleh dari wawancara mendalam dengan beberapa pejabat yang berkompeten, menyebarkan kuesioner kepada beberapa kontraktor KBH yang beroperasi di Indonesia serta dari publikasi dan dokumentasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dari hasil penelitian terungkap antara lain perkembangan investasi/kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi kontraktor KBH setelah dikeluarkannya Kebijakan Paket Insentif Perminyakan belum sepenuhnya mencapai sasaran yang diharapkan. Hal ini disebabkan disamping adanya beberapa kelemahan pada kebijakan insentif, juga diakibatkan pengaruh dari faktor-faktor diluar kebijakan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya dorongan/kebutuhan untuk dikeluarkannya kebijakan insentif yang baru sebagai penyempurnaan/peningkatan dari kebijakan-kebijakan insentif yang telah dikeluarkan Pemerintah selama ini. Beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah : melibatkan kelompok sasaran kebijakan (kontraktor KBH) dalam proses formulasi kebijakan insentif, penyempurnaan petunjuk pelaksanaan kebijakan, Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengeluarkan kebijakan insentif baru yang lebih menarik bagi kontraktor KBH, yaitu yang dapat meningkatkan "return" investasi yang ditanamkan dan dapat meringankan beban kontraktor KBH dalam tahap eksplorasi (risk sharing) terutama untuk daerah frontier, laut dalam dan Kawasan Timur Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini membahas Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja Pekerja Studi Kasus PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno Hatta dengan metode analisis eksplanatif dan pendekatan kuantitatif Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja pekerja bagian operasional Bandara Soekarno Hatta Penelitian ini juga memaparkan kepuasan pekerja terhadap insentif yang diberikan perusahaan dan kinerja pekerja berdasarkan isian kuesioner Dengan jumlah insentif yang berbeda kinerja yang dikeluarkan oleh pekerja juga tentu berbeda Berdasarkan hal ini perlu adanya strategi penyusunan rencana insentif yang efektif agar kinerja meningkat dan tujuan perusahaan tercapai. ...... This thesis discuss about Effect of Incentives on Worker Performance Case Study PT Angkasa Pura II Main Branch Soekarno Hatta Airport with explanatory analysis methods and quantitative approaches This study describes how the effect of incentives on worker performance operational part Soekarno Hatta Airport This study also exposes workers to the satisfaction of corporate incentives and worker performance based questionnaires With a number of different incentives performance issued by the workers would also differ Based on this the need for strategic planning of effective incentives to increase performance and achieve corporate goals.

Abstrak :
Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perbandingan insentif keekonomian dari aspek production sharing contract gross split dan perpajakan, khususnya untuk mengetahui besaran keseimbangan insentif yang dapat diberikan oleh pemerintah baik dalam perpajakan atau diskresi tambahan split kepada kontraktor wilayah kerja Alfa yang merupakan wilayah kerja operasional migas yang berada di Kalimantan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan melakukan perhitungan menggunakan skema bagi hasil gross split untuk melihat perbandingan keekonomian wilayah kerja Alfa tanpa diskresi, dengan tambahan diskresi dan kombinasi persentase pajaknya, dengan berbagai kombinasi tersebut, maka didapatkan 25 (dua puluh lima) skenario untuk perhitungan keekonomian terhadap wilayah kerja Alfa.  Berdasarkan perhitungan keekonomian pada wilayah kerja Alfa diperoleh nilai profitability index (PI) sebesar 1,09, nilai ini menunjukan nilai minimum keekonomian dari kontraktor. Berdasarkan skenario tersebut diperoleh analisa keekonomian dengan kombinasi besaran indirect tax 0-100% dan diskresi tambahan split 0-100%. Hasil penelitian menunjukkan nilai NPV kontraktor negatif jika insentif tambahan diskresi kurang dari (<) 50%, diskresi 75% dengan indirect tax 75% dan 100%. Sedangkan untuk nilai PI > 1 diskresi yang diberikan 75% dengan indirect tax 0-50% dan juga diskresi 100%. Perhitungan simulasi skenario dengan target PI sebesar 1,09 diperoleh hasil optimum besaran insentif yang seimbang pada indirect tax 50% dan diskresi tambahan split 92%. ......The objective of this study is to evaluate the comparison of economic incentives from the aspect of production sharing contract gross split and taxation, especially to determine the balance of incentives that can be provided by the government either in taxation or additional discretion splits to contractors Alfa working area which is an oil and gas operational work area located in Kalimantan. The method used in this study is a quantitative method, by performing calculations using a gross split profit sharing scheme to observe the economic comparison of Alfa working area without discretion, with additional discretion and a combination of tax percentages, with various combinations, it provide 25 (twenty-five) scenarios for economic calculations to Alfa working area. Based on the economic calculation in Alfa's work area, the profitability index (PI) value is 1,09, this value shows the minimum economic value of the contractor. Based on these scenarios an economic analysis was obtained with a combination of the number of indirect tax 0-100% and additional discretionary split 0-100%. The results showed that the contractor's NPV value was negative if the additional discretionary incentive was less than 50%, 75% discretion is given with indirect tax 0-50% and 100% discretion. The scenario simulation calculation with a PI target of 1,09 obtained the optimum result of a balanced incentive amount at 50% indirect tax and an additional 92% split discretion.

Abstrak :
Kejahatan korporasi menjadi lebih luas sejak beberapa dekade lalu. Oleh karena itu, menginduksi tindakan dan meningkatkan penelitian mendalam untuk mencegah penyebaran kejahatan koporasi. Penelitian ini mengamati hubungan tidak langsung antara teori-teori kecurangan dan kemungkinan penipuan perusahaan dari kompensasi pegawai eksekutif. Berbagai alasan ditemukan di belakang relasi dari kompensasi eksekutif dan penipuan perusahaan; skripsi ini membahas akan relevansi kompensasi moneter dan non-moneter terhadap CEO dan peluang untuk melakukan kejahatan/kecurangan dengan mengaitkan teori-teori psikologis pada tindakan tidak jujur ​​dan teori insentif keuangan. Selain itu, penelitian ini memperluas kemungkinan penipuan dengan mengangkat isu gender dan industri perusahaan pada CEO masing-masing. Kompensasi non-moneter yang equity-berbasis di jumlah saham dan  kepemilikan terbatas pembayaran insentif adalah bukti untuk meningkatkan kejahatan korporasi daripada kompensasi moneter dalam jumlah gaji, bonus, dan kompensasi jangka panjang. Penelitian ini menggabungkan 2 tipe database antara perusahaan yang terbukti telah terjadi kejahatan/kecurangan korporasi dan perusahaan yang bersih untuk periode 5-tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2011 di Amerika Serikat. ......Corporate fraud becomes more pervasive since a decade ago.The prevalence induces acts and enhances profound researches in order to prevent its vast spread. This study observes indirect relation between cheating theories and the likelihood of corporate fraud from executive compensation. Various reasons are found behind executive compensation and corporate fraud; this paper enhances the essential of monetary and non-monetary compensation towards the CEOs odds for cheating by relating psychological theories on dishonest acts and financial incentive theories. Additionally, this study extends the likelihood of fraud by lifting gender and firm industry issues upon CEOs respectively. Non–monetary compensation that is equity- based in sum of stock, unrestricted holdings, and long –term incentive payouts proof to increase the odds of corporate fraud than monetary compensation in sum of salary, bonus, and long-term compensation. This study combines 2 sets of databases between fraudulent and non-fraudulent firms for 5-years period of 2007-2011 in USA.

Abstrak :
The purpose of the present research is to analyze the effect of spiritual capital and incentives on the employees' performance. The survey method used in the study was conducted by distributing the questionnaires to 100 employees of Hosana Medica Lippo Cikarang. The results indicate that the spiritual capital and incentives affect the performance significantly. In addition, it was found that the incentives were the dominant factor that affects the employee's performance.

Abstrak :
PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“KAI”) merupakan salah satu perusahaan jasa transportasi yang cukup signifikan terdampak pandemi Covid-19. Pembatasan pergerakan manusia dan distribusi barang akibat Covid-19 menyebabkan arus kas operasi KAI mengalami defisit sepanjang tahun 2020. Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk membantu perusahaan menghadapi krisis keuangan akibat Covid-19. Walaupun penerapan insentif PPh Pasal 21 DTP telah dilakukan dengan baik sesuai PMK 23/2020, namun dalam pelaksanaannya KAI banyak menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terkait laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh 21 DTP. Analisis biaya manfaat digunakan untuk mengisi kesenjangan penelitian dalam mengevaluasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dengan berfokus pada upaya-upaya manajemen pajak KAI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dari segi analisis biaya manfaat dan kendala apa saja yang dialami perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis konten untuk mengolah data primer berupa survey pendahuluan, wawancara serta data sekunder berupa dokumentasi yang disediakan oleh KAI. Analisis biaya manfaat dilakukan pada komponen berwujud dan tidak berwujud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan jumlah opportunity cost, time cost dan psychological cost dalam memanfaatkan insentif PPh 21 DTP, manfaat yang didapatkan belum dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan. Meskipun demikian manfaat tidak berwujud yang didapatkan oleh KAI berupa kemudahan dalam perhitungan dan pelaporan serta compliance yang lebih baik merupakan bagian dari manajemen pajak yang menjadi multiplier effect untuk mempermudah perusahaan dalam berbagai aksi-aksi korporasi yang membutuhkan kepercayaan publik kedepannya. Dalam proses pelaksanaannya KAI telah mencermati dan mengantisipasi kendala-kendala yang umum terjadi seperti teknis perhitungan maupun teknis pada saat pelaporan jatuh tempo. Hal ini merupakan bagian dari aktivitas manajemen pajak yang dilakukan KAI dalam memanfaatkan kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP. ......PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“KAI”) is a transportation service company that has been significantly affected by the Covid-19 pandemic. Restrictions on the movement of people and the distribution of goods due to Covid-19 caused KAI's operating cash flow to experience a deficit throughout 2020. The use of income tax article 21 incentives borne by the government (DTP) is one of the strategies that can be implemented to help companies deal with the financial crisis due to Covid-19. Even though the implementation of Income Tax Article 21 DTP incentives has been carried out well according to PMK 23/2020. In practice, KAI received many Letters of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) related to reports on the realization of the utilization of Income Tax Article 21 DTP incentives. Cost-benefit analysis is used to fill the research gap in evaluating the use of Income Tax Article 21 DTP incentives by focusing on KAI's tax management efforts. This study aims to analyze the impact of using Income Tax Article 21 DTP incentives in terms of cost-benefit analysis and what constraints the company is experiencing. This study uses a case study method with a qualitative approach. The analysis technique used is descriptive analysis and content analysis to process primary data in the form of preliminary surveys, interviews, and secondary data in the form of documentation provided by KAI. Cost-benefit analysis is performed on tangible and intangible components. The results of the study show that with the sum of opportunity costs, time costs, and psychological costs in utilizing Income Tax Article 21 DTP incentives, the benefits obtained cannot yet be expressed in numerical form. Nonetheless, the intangible benefits obtained by KAI in the form of ease of calculation and reporting as well as better compliance are part of tax management which becomes a multiplier effect to facilitate companies in various corporate actions that require public trust in the future. In the process of its implementation, KAI has observed and anticipated the problems that commonly occur, such as technical calculations and technical when the reporting is due. This is part of the tax management activities carried out by KAI in utilizing the Income Tax Article 21 DTP incentives policy.

Abstrak :
Indonesia sudah mulai mencanangkan penggunaan BBG tahun 1986 untuk transportasi namun sampai saat ini perkembangannya dinilai lambat. Salah satu penyebabnya yaitu harga BBG yang tidak menarik. Maka perlu dilakukan penelitian mengenai harga BBG dengan menggunakan beberapa skenario perhitungan untuk mendapatkan kisaran harga 40 - 50% lebih murah dari harga BBM. Metode penelitian ini yaitu dengan menggunakan 7 Skenario ditinjau dari sumber pembiayaan dan insentif oleh pemerintah serta melakukan perhitungan harga BBG dalam satuan Liter Setara Pertamax dan Pertamax Plus. Dari hasil perhitungan diperoleh harga BBG di SPBG Mother Station untuk semua Skenario masih menarik masyarakat pengguna dan pengusaha kecuali pada pada volume penjaualan 50% yaitu sekitar Rp. 3.140/LSP - Rp. 4.479/LSP, sehingga jika volume penjualan lebih dari 50% maka tidak perlu pembiayaan dan insentif dari pemerintah. Sedangkan harga BBG di SPBG Daughter Station yang menarik yaitu hanya pada Skenario 4 dengan harga Rp. 4.052/LSP - Rp. 4.425/LSP, sehingga masih diperlukan pembiayaan dan insentif dari pemerintah. Harga BBG dalam satuan Liter Setara Pertamax Plus adalah yang paling mahal tetapi masih tidak menarik karena selisih harga yang sedikit dengan premium yaitu Rp 16/LSP dan Rp. 9/LSP untuk Pertamax. ......Indonesia has begun to declare the use of CNG for transportation in 1986 but until now the development assessed. One of the factors causing the failure of policy implementation, namely the use of CNG price for transportation that are not competitive. There should be a study of the price CNG for transportation by using several scenarios calculations to get the price range 40-50% cheaper than the price of fuel oil. This research method is by calculating the price of CNG in Liter Equivalent Premium use 7 Scenario of the sources of financing and incentives by the government as well as calculating the price of CNG in units Liter Equivalent Pertamax and Liter Equivalent Pertamax Plus using Scenario 1. From the calculations, the price of CNG in Mother Station for all scenario still interesting fo user and investor except in sales volumes of 50% which is about Rp. 3.140 / LSP - Rp. 4.497/LSP, so if the volume above of 50% it does not need financing and incentives from the government. While the price of CNG in Daughter Station will be interesting only in Scenario 4 at a price of Rp. Rp. 4.052/LSP - Rp. 4.425/LSP, so its necessary to gets financing and incentives from the government. CNG price in units Liter Equivalent Pertamax Plus is the most but its considered unattractive because of the difference price with premium is slightly that is Rp. 16 /LSP and Rp. 9/LSP for Pertamax.

Abstrak :
Studi jangka panjang ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengukuran kinerja dan rancangan insentif pada PT. X dalam upaya implementasi strategi. Metode penelitian berupa analisis deskriptif kualitatif dan eksploratif dengan sumber data kuesioner 51 responden karyawan internal yang masa kerjanya lebih 25 tahun, diverifikasi dengan wawancara serta dokumen lainnya. Hasil peneilitian menunjukkan: Sistem Pengendalian Manajemen mengalami perubahan tergantung konteks strategi dalam mengartikulasi lingkungan; Sistem Insentif dan SPM mengikuti strategi; SPM tidak sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja terutama kinerja keuangan. Implikasi penelitian ini adalah pengembangan Peran Human Resorce Management dalam merancang insentif sebagai alat implementasi strategi untuk menjamin pelaku organisasi bertindak dan ukurannya berdasar kinerja yang obyektif. ......This long-term study aims to analyze performance measurement system and incentive design at PT. X in the effort of strategy implementation. The method of research is descriptive qualitative and explorative analysis with questionnaire data source 51 internal employees whose work period is more 25 years, verified by interview and other documents. The results of the study show: Management Control Systems are changing depending on the context of the strategy in articulating the environment; Incentives and SPM systems follow the strategy; SPM does not fully improve performance especially financial performance. The implications of this research are the development of the role of Human Resource Management in designing incentives as a strategy implementation tool to ensure that the actors of the organization act and measure based on objective performance.