Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kekuatan eksekutorial benda jaminan dalam recovery pada agreement of indemnity (studi kasus pelaksanaan surety bond dalam perjanjian PT. Hidayat Amin dengan PT. Jasaraharja Putera). Adapun yang menjadi pokok permasalahan ialah : upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian recovery dari agreement of Indemnity pada penjaminan surety bond antara PT. Hidayat Amin dengan PT. Jasaraharja Putera, hambatan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi dalam penyelesaian recovery dalam agreement of indemnity, serta kekuatan hukum eksekutorial benda jaminan untuk recovery dalam agreement of indemnity dalam surety bond antara PT. Hidayat Amin dengan PT. Jasaraharja Putera. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah - kaidah atau norma - norma hukum yang terdapat peraturan perundang - undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penagihan recovery dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan cara penagihan secara langsung ataupun penagihan melalui pihak lain seperti : melalui Gapensi. Hambatan dalam penagihan recovery ini dapat berasal dari iktikad baik dari principal selaku kontraktor terkait dengan pembuatan surety bond. Kendala lain ialah adanya syarat unconditional yang melemahkan posisi surety. Perjanjian ganti rugi yang ditandantangani principal tidak dapat menjamin untuk menagih recovery. Hal ini membutuhkan pengikatan jaminan seperti fidusia ataupun hak tanggungan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the executorial power of collateral material in the recovery of agreement of indemnity (case study of surety bond implementation in the Agreement between PT. Hidayat Amin and PT. Jasaraharja Putera). While the main problems are: efforts which can be done in settling the recovery of agreement of Indemnity in guaranteeing the surety bond between PT. Hidayat Amin and PT. Jasaraharja Putera, The obstacles faced by the insurance company in settling recovery in agreement of indemnity, as well as executorial power of collateral material for the recovery in agreement of indemnity in the surety bond between PT. Hidayat Amin and PT. Jasaraharja Putera. This thesis used normative judicial method, which is a legal study based or referred to legal principles or norms in the legislations. Research results showed that recovery billing could be done in various ways, such as direct billing or through another party, e.g: through Gapensi. The obstacle in recovery billing was the good faith of the principals as the contractors in the making of surety bond. Another problem was unconditional requirement which weakened the surety of the position. Indemnity agreement signed by principals couldn’t guarantee recovery billing. It required collateral biding such as fiduciary or mortgage.

Abstrak :
Asuransi Alat Berat merupakan asuransi yang melindungi alat-alat berat yang pada umumnya berada pada lokasi-lokasi konstruksi atau pekerjaan yang membutuhkan alat berat. Skripsi ini membahas mengenai 2 (dua) permasalahan yaitu: 1 mengenai pengaturan Prinsip Indemnitas dalam Hukum Asuransi di Indonesia, dan 2 penerapan Prinsip Indemnitas dalam penggantian kerugian pada putusan pengadilan No. 236/PDT/2020/PT DKI. Permasalahan dalam putusan pengadilan No. 236/PDT/2020/PT DKI merupakan terjadi perselisihan pendapat antara PT Kartika Jemaja Jaya dengan PT Asuransi Jasa Tania, Tbk dikarenakan perbedaan perhitungan jumlah ganti kerugian antara Tertanggung dan pihak Penanggung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Prinsip Indemnitas telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam beberapa pasal. Selanjutnya, dalam kasus yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 236/PDT/2020/PT DKI, Prinsip Indemnitas telah diterapkan dalam kasus ini, namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan gugatan tersebut tidak berdasarkan pemahaman Prinsip Indemnitas. Saran yang diberikan, agar dilakukan pelatihan kepada hakim yang materi dari perlatihan tersebut termasuk tentang hukum asuransi termasuk prinsip-prinsip asuransi termasuk Prinsip Indemnitas. ......Heavy Equipment Insurance is insurance that protects heavy equipment that is generally located at construction sites or jobs that require heavy equipment. This thesis discusses 2 (two) issues, namely: 1. the regulation of the Principle of Indemnity in Indonesian Insurance Law, and 2. the application of the Principle of Indemnity in compensation for losses in court decision No. 236/PDT/2020/PT DKI. The problem in court decision No. 236/PDT/2020/PT DKI is a dispute of opinion between PT Kartika Jemaja Jaya and PT Asuransi Jasa Tania, Tbk due to differences in the calculation of the amount of compensation between the Insured and the Insurer party. The research method used is qualitative with a form of juridical-normative research using secondary data. The results showed that the regulation of the Indemnity Principle has been regulated in the Commercial Code under several articles. Furthermore, in the case described in the DKI Jakarta High Court decision No. 236/PDT/2020/PT DKI, the Indemnity Principle has been applied in this case, however, the DKI Jakarta High Court Panel of Judges granted the lawsuit not based on an understanding of the Indemnity Principle. The suggestion is that training be conducted for judges whose material from the training includes insurance law including insurance principles including the Principle of Indemnity.

Abstrak :
Menjelang 100 tahun kemerdekaan negara ini, nyatanya banyak penyelesaian permasalahan hukum yang masih berpedoman pada produk legislasi era Pemerintahan Hindia Belanda seperti Herzienne Indonesisch Reglement (HIR)–S. 1941 No. 44 dan Rechtsreglement Buitengeweten (RBg)–S. 1927 No. 277 yang masih dianggap berlaku. Salah satunya adalah Pasal 118 HIR yang tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan penyelesaian perkaranya kepada orang lain. Alhasil, pasal tersebut menjadi sebuah alasan bagi hakim-hakim di pengadilan untuk menolak gugatan yang memintakan agar pihak lawan menanggung ganti kerugian berupa biaya honorarium advokat yang telah dikeluarkan. Padahal dengan dapat dipulihkannya baya honorarium advokat melalui mekanisme ganti kerugian, maka diharapkan kedepannya fenomena gugatan sembrono (vexatious litigation) akan menurun dikemudian hari. Alasannya karena penggugat akan lebih mempertimbangkan langkahnya sebelum mengajukan gugatan, sebab dia kemungkinan akan menanggung biaya honorarium advokat pihak lawannya sebagai kerugian apabila gugatan tersebut terbukti sebagai gugatan sembrono (vexatious litigation). Pemulihan biaya honorarium advokat di Inggris sendiri sudah lebih lama berlaku melalui doktrin pengalihan biaya (cost shifting), atau pecundang membayar (loser pays), atau follow the event. Secara umum prinsip tersebut mewajibkan pihak yang gagal memenangkan perkara untuk membayar biaya pihak yang memenangkan perkara. Prinsip tersebut juga telah memperoleh payung hukum berupa Hukum Acara Perdata (Civil Procedure Rules) (CPR) tahun 1998, (Costs Practice Direction atau CPD), Civil Supreme Court Practice (SCP) atau Rule of the Supreme Court (RSC). Melihat dari perbandingan pengaturan pengalihan biaya honorarium advokat dengan Inggris dapat menghantarkan kita pada sebuah pandangan bahwa pemikiran atau pandangan hukum progresif dalam penggunaan konsep kerugian tampaknya belum sepenuhnya melandasi pembentukan hukum di Indonesia ......Approaching the 100th anniversary of this country's independence, many legal dispute resolutions are still to this day guided by legislative products from the Dutch East Indies era such as the Herzienne Indonesisch Regulation (HIR)–S. 1941 No. 44 and Rechtsreglement Buitengeweten (RBg)–S. 1927 No. 277. One of such archaic regulations can be found on Article 118 HIR which does not oblige the parties to be represented in the settlement of their cases by an advocate, which is still in power. As a result, the article becomes an excuse for the judges at the court to reject a lawsuit requesting that the opposing party bear compensation in the form of an attorney's fee that has been issued. With the restoration of an advocate's honorarium through a compensation mechanism, it is hoped that in the future the phenomenon of reckless litigation will decrease significantly. This should cause the plaintiff to be more considerate before filing in a lawsuit, because he is likely to bear the cost of the opposing party's advocate’s honorarium as a loss if the lawsuit is proven to be a reckless lawsuit (vexatious litigation). The recovery of advocate’s honorarium in England itself has been in effect for a long time through the doctrine of cost shifting, or loser pays, or follow the event principle. In general, this principle obliges the party who fails to win the case to pay the costs of the party who won the case. This principle has also obtained a legal umbrella in the form of Civil Procedure Rules (CPR) of 1998, (Costs Practice Direction or CPD), Civil Supreme Court Practice (SCP) or Rule of the Supreme Court (RSC). Judging from the comparison of the regulation of the recovery of the cost of an advocate’s honorarium with the UK, it can lead us to a view that progressive legal ideas or views in the use of the concept of loss do not seem to fully underlie the formation of law in Indonesia. 

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai polis asuransi Industrial All Risk (IAR) yang di dalamnya dilekatkan reinstatement clause yang berkaitan dengan penerapan prinsip indemnitas dalam perhitungan ganti kerugian. Dalam skripsi ini dibahas mengenai asuransi yang terjadi antara PT Lestari Karya Makmur dengan PT Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Surabaya dan PT Asuransi Wahana Tata yang berkaitan dengan perhitungan ganti kerugian dengan pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana prinsip indemnitas diterapkan dalam perhitungan ganti kerugian yang dilakukan oleh loss adjuster dalam kasus ini, 2. Apakah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pada pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 216/Pdt.G/2011/Sby sudah sesuai dengan prinsip indemnitas dalam asuransi. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip indemnitas dalam perhitungan ganti kerugian dalam kasus ini dan menganalisis apakah pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 216/Pdt.G/2011/Sby sudah sesuai dengan prinsip indemnitas dalam asuransi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan prinsip indemnitas telah dilakukan dalam perhitungan ganti kerugian dalam kasus ini. Akan tetapi, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 216/Pdt.G/2011/Sby belum sepenuhnya memenuhi prinsip indemnitas dalam perjanjian asuransi.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the Industrial All Risk (IAR) insurance policy in which the reinstatement clause is attached of which this clause is related to the application of indemnity principle in compensation calculation. This thesis discussed about the insurance agreement between PT Lestari Karya Makmur with PT Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Surabaya and PT Asuransi Wahana Tata concerning the compensation calculation with the following issues: 1. How was the principle of indemnitas applied in the calculation of compensation by loss adjuster in this case, 2. What is the legal consideration of the Panel of Judges in the Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 216/Pdt.G/2011/Sby is in accordance with the indemnity principle in insurance. This research uses normative juridical method. The purpose of this study is to find out how the application of indemnity principle in compensation calculation in this case and analyze whether The Judges consideration in the Putusan Pengadilan Negeri Surabaya. 216/Pdt.G/2011/Sby is in accordance with the indemnity principle in insurance. Based on research conducted, the application of indemnity principle has been applied in the calculation of compensation in this case. In addition, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 216/Pdt.G/2011/Sby has not fully fulfilled the indemnity principle in the insurance agreement.

Abstrak :
ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai penerapan prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkutan laut pada PT. Asuransi AXA Indonesia dengan PT. Asuransi Buana Independent. Permasalahan yang dibahas adalah tanggung jawab PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Asuransi Buana Independent dalam membayarkan ganti kerugian kepada pemilik barang atau muatan PT. Santos Jaya Abadi sesuai dengan prinsip kontribusi serta penerapan prinsip subrogasi oleh PT. Asuransi AXA Indonesia terhadap pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan teori pengalihan risiko, prinsip indemnitas dan prinsip subrogasi serta menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Asuransi Buana Independent membayar ganti kerugian kepada PT. Santos Jaya Abadi selaku tertanggung berdasarkan prinsip kontribusi, karena telah memenuhi syarat-syarat prinsip kontribusi namun, dalam hal perhitungan tidak sesuai dengan rumus perhitungan berdasarkan prinsip kontribusi. Prinsip subrogasi tidak dapat diterapkan karena terdapat 2 (dua) polis dan syarat-syarat kontribusi telah terpenuhi. Penulis menyarankan agar perusahaan pengangkut mengasuransikan barang atau muatan dan apabila sudah mengasuransikan agar menyampaikan kepada pemilik barang.

---

ABSTRACT

 

---

This thesis discusses the application of the principle of contribution and the principle of subrogation in marine cargo insurance at PT. Asuransi AXA Indonesia and PT. Asuransi Buana Independent. The research questions discussed is the liability of PT. Asuransi AXA Indonesia and PT. Asuransi Buana Independent in paying indemnity to the owner of the cargo PT. Santos Jaya Abadi in accordance with the principle of contribution, and the application of the principle of subrogation by PT. Asuransi AXA Indonesia against PT. Transporindo Agung Sejahtera. This thesis uses normative juridical research methods and uses the theory of risk transfer, the principle of indemnity, the principle of contribution, the principle of subrogation, and uses qualitative data analysis techniques. The result of the study concluded that PT. Asuransi AXA Indonesia and PT. Asuransi Buana Independent paid indemnity to the insured PT. Santos Jaya Abadi in accordance with the principle of contribution, however the amount of the indemnity was not calculated based on the contribution formula. The principle of subrogation cannot be applied because there are two policies and the conditions of contribution are fulfilled. The author suggest to carriers to insure their cargoes and inform that to the owner of the cargo.

 

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai kedudukan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai bukti dari perolehan hak atas tanah di pemerintah kota Pekanbaru Provinsi Riau. Berbeda dengan keterangan ganti rugi yang dianut oleh beberapa daerah di Indonesia yang diberikan oleh negara kepada pemilik tanah dalam suatu bentuk ganti rugi karena tanahnya digunakan untuk kepentingan umum. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) di daerah Kota Pekanbaru digunakan untuk suatu bentuk penguasaan fisik dalam suatu bidang tanah dan juga sebagai bentuk peralihan penguasaan fisik bidang tanah yang masih berstatus tanah negara. Peralihan yang dilakukan dalam suatu bentuk Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) bukan merupakan suatu bukti perolehan hak atas tanah melainkan hanya dalam peralihan penguasaan fisik. Tidak diaturnya pengaturan tentang penggunaan dan pengaplikasian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) mengakibatkan banyaknya salah penafsiran dalam penggunaan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Contoh realistisnya adalah masih banyak dari masyarakat Provinsi Riau yang mengartikan bahwa dengan memegang Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) maka mereka sudah memegang suatu bukti perolehan hak atas tanah, yang padahal tidak lain dan tidak bukan hanya sebagai bentuk penguasaan fisik dan bentuk peralihan suatu tanah negara. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui kegunaan dan peran dari suatu Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terhadap suatu bidang tanah khususnya di Daerah Provinsi Riau. Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat ekspalanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

---

ABSTRACT This thesis discusses the position of the Certificate of Compensation (SKGR) as evidence of the acquisition of land in the province of Riau Pekanbaru city government. In contrast to the description of compensation adopted by several regions in Indonesia were granted by the State to landowners in a form of compensation for land used for public purposes. Letter of Indemnity (SKGR) in Pekanbaru City area used for some form of physical mastery in a field of soil as well as an intermediate form of physical control of parcels of land are still a state land. The transition is done in a form of Letter of Indemnity (SKGR) is not a proof of acquisition of land, but only in the transition of physical mastery. That the exclusion of regulations on the use and application of Certificate of Indemnity (SKGR) resulted in many misinterpretations in the use of Certificate of Indemnity (SKGR). Example of realistic is still a lot of people Riau Province which means that by holding a Certificate of Compensation (SKGR) then they already hold a proof of acquisition of land, which when none other not only as a form of physical control and an intermediate form a ground state , This thesis research aims to determine the usefulness and role of a Certificate of Compensation (SKGR) on a plot of land particularly in the province of Riau. This thesis is a normative legal research ekspalanatoris. Data used is secondary data.

Abstrak :
Deductible, atau yang dikenal juga sebagai risiko sendiri, pada dasarnya membuat pemegang polis membayar biaya tambahan dari kantong untuk mendapatkan kompensasi kerugian dari perusahaan asuransi diatas premi yang sudah dibayar. Prinsip indemnitas, sebagai salah satu prinsip dasar perjanjian asuransi, pada dasarnya mengatakan bahwa kompensasi kerugian yang diterima pemegang polis seharusnya memiliki proporsi sama dengan kerugian yang dialami. Deductible dan prinsip indemnitas keduanya terkandung dalam asuransi mobil komprehensif. Asuransi mobil komprehensif itu sendiri merupakan salah satu jenis polis yang menanggung kerugian dari hampir semua penyebab. Namun, dengan adanya deductible, kerugian kecil yang nilainya sama dengan atau kurang dari deductible itu sendiri tidak akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jika kerugiannya lebih dari nilai deductible, perusahaan asuransi hanya akan memberi kompensasi yang nilainya selisih dari nilai kerugian dengan deductible. Dapat dilihat bahwa deductible memiliki pengaruh terhadap prinsip indemnitas dalam polis asuransi mobil komprehensif. Penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh apa yang deductible miliki terhadap prinsip indemnitas dalam polis asuransi mobil komprehensif perlu dilakukan. Penulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis dalam melakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan bahwa pengaruh yang deductible miliki terhadap prinsip indemnitas adalah bahwa deductible membatasi prinsip indemnitas. Saran dari penulis adalah kepada perusahaan asuransi untuk lebih menjelaskan mengenai deductible ketika mengiklankan polis agar pemegang polis lebih paham mengenai deductible. ...... Deductible, or also known as own risk, basically makes the insured pay additional out of pocket money in order to receive the loss compensation from the insurer on top of the premium that has already been paid. Indemnity principle, as one of the basic principles of insurance agreement on the other hand, basically states that the compensation of the loss received by the insured should be in the same proportion as the loss suffered. Both deductible and indemnity principle are contained within a comprehensive car insurance. Comprehensive car insurance itself is one type of policy that covers losses from almost all causes. However, with the existence of deductible, minor losses that are equal to or less than the deductible, will not be covered by the insurer. If the loss is more than the deductible, the insurer will only compensate for the remaining excess amount of loss. It can be seen that deductible has an effect towards indemnity principle in comprehensive car insurance policy. Further research on what kind of effect deductible has with indemnity principle must be conducted. The writer uses normative juridical approach in order to find the answer. After conducting such research, the writer finds that the effect of deductible has towards indemnity principle in comprehensive car insurance policy is that deductible limits indemnity principle. The suggestion from the writer is for Insurance Companies to explain more clearly about deductible when advertising the policy terms and conditions so that the policy holder has better understanding about deductible.

Abstrak :
Tindak pidana dan aktivitas di pasar modal semakin kompleks dan canggih. hal ini merupakan salah satu dampak dari semakin maju dan canggihnya teknik dan sistem yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan berbagai macam hal yang dapat dikategorikan tindak pidana dalam pasar modal. Sedangkan di Indonesia skema ganti rugi yang dapat dilakukan oleh investor masih terhitung sangat samar, tidak pasti, dan jumlahnya sangat kecil. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan dengan Disgorgement dapat dikatakan sebagai remedial action yang diharapkan dapat mencegah pihak yang melakukan pelanggaran. Tulisan ini akan membahas bagaimana perbandingan dari disgorgement dan disgorgement fund dengan Dana Perlindungan Pemodal Indonesia serta disgorgement dan disgorgement fund di Amerika Serikat dengan metode penelitian yuridis normatif. Dengan skemanya yang tidak sulit dan menjamin kepastian diterimanya ganti rugi oleh investor jika dibandingkan dengan moda ganti rugi sebelumnya serta jumlah yang terhitung besar jika dibandingkan dengan moda ganti rugi sebelumnya. Maka penerbitan rancangan peraturan tentang Disgorgement dan Disgorgement Funds adalah sebuah terobosan baru untuk industri pasar modal di Indonesia dalam menangani suatu pelanggaran hukum, meningkatkan perlindungan kepada investor dan efektivitas penegakan hukum di bidang Pasar Modal serta merupakan suatu titik balik bagi penerapan restorative justice terhadap kerugian yang dialami oleh pemodal yang diakibatkan oleh pelanggaran atas ketentuan perundang- undangan di bidang pasar modal. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti perincian tentang subjek yang dapat menerima klaim dan penggunaan redaksi yang kurang tepat dalam konsideransnya. ......Capital market crimes and activities are getting more complex and sophisticated. These phenomenon are the impacts of increasingly advanced and sophisticated techniques and systems carried out by certain parties in doing various things that can be classified as capital market crimes. Whereas in the Indonesia Indemnity scheme, pertaining capital market crimes, at the moment, that can be executed by an investor can be considered as cryptic, uncertain, and, for the amount, is very measly. Hence, this disgorgement, as the new indemnity scheme, issued by the Financial Services Authority can be considered as a remedial action that is expected to prevent parties to do such wrongdoing. This thesis will examine the comparison between the Indonesian version of disgorgement and disgorgement fund with the Investor protection fund also with the American Version of disgorgement and disgorgement fund by using juridical normative research method. Uncomplicated scheme and certainty on receiving of such indemnity by investor as well as a proportionate amount of indemnity compared to the previous regulation makes this draft regulation pertaining disgorgement and disgorgement funds is a breakthrough for the Indonesian Capital Market in handling violation, increasing protection towards investor, strengthening capital market law enforcement effectively, and constitute a turning point for restorative justices application against losses encountered by investor caused by violation against the capital market law. Nevertheless, there are a few things that need to amend such as specification on the subject suitable for receiving such claims and the use of inadequate words in its consideration

Abstrak :
Proyek pembangkit tenaga listrik sebagai infrastruktur untuk memenuhi hajat hidup masyarakat luas memiliki risiko-risiko yang harus ditanggung oleh IPP. Risiko tersebut di antaranya, yakni risiko gagal bayar dan risiko politik, yang mana dijamin oleh Pemerintah dengan Surat Jaminan Kelayakan Usaha 'SJKU', sebagaimana diatur dalam PMK No. 130/2016. Namun seiring perkembangan waktu, SJKU justru menimbulkan isu mengenai sifat hukum sejatinya SJKU. Skripsi ini membahas mengenai konsep indemnitas dan penanggungan sebagai suatu bentuk jaminan perorangan dan dihubungkan dengan pengaturan dan penerbitan SJKU. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan serta wawancara. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara indemnitas dan penanggungan yang secara mendasar telah diatur dalam KUHPerdata, selain itu sifat hukum dari SJKU menurut Pemerintah sendiri adalah indemnitas yang mana untuk melihat kebenaran tersebut, maka harus memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dalam SJKU itu sendiri. Dengan adanya kewajiban Pemerintah untuk mengganti kerugian kepada IPP apabila PT PLN Persero wanprestasi, alangkah lebih baik jika Pemerintah cq. Kementerian Keuangan untuk mengatur lebih lanjut perihal tata cara klaim ganti rugi oleh IPP, dan menambahkan klasul mengenai tata cara klaim ganti rugi dalam SJKU yang diterbitkan. ......Power plant project as an infrastructure to satisfy people rsquo s needs have risks to be borne by the IPP. Two of the risks are payment failure risk and political risk, which now be covered by the Government through Business Viability Guarantee Letter 'BVGL', as stipulated under PMK No. 130 2016. But over time, BVGL has an issue regarding its true legal nature. This thesis discusses the concept of indemnity and guarantee as a form of personal guarantee and its relation with the regulation and issuance of BVGL. Research method used in this thesis is juridical normative research with qualitative approach, and using library materials and interview. From the results of the research, it is found that there are some differences between indemnity and guarantee which basically had been regulated in the Indonesian Civil Code, and that the true legal nature of BVGL that the Government claimed is indemnity. But, to see the conformity, we shall consider the rights and obligations of the parties within BVGL. With the Government 39 s obligation to indemnify IPP if PT PLN Persero is in default, it would be better if the Government cq. Ministry of Finance to further regulate the procedure of claim for indemnification by IPP, and add a clause on the procedures of claim for indemnification in the further issued BVGL.