Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan kawasan perbatasan berdasarkan keadilan sosial. Permasalahan yang diangkat adalah bertujuan untuk menguraikan bentuk disharmoni peraturan perundang-undangan pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia dan menguraikan harmonisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan kawasan perbatasan berdasarkan keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan pengelolaan kawasan perbatasan ditinjau dari aspek kebijakan pembangunan wilayah dan aspek kelembagaan. Implikasinya adalah kebijakan pembangunan wilayah yang tidak fokus serta terlalu banyaknya lembaga yang mengelola kawasan perbatasan. Harmonisasi dilakukan dengan mengedepankan penyelesaian isu strategis dan mengedepankan pemerataan kesejahteraan. Cara mengharmonisasikan dapat dilakukan dengan executive review, legislative review, dan judicial review.

---

This research discusses about harmonization of border area management regulation based on social justice principles. Problems raised are intended to describe the form of disharmony area management regulation in Indonesia and elaborate harmonization of border area management regulation based on social justice principles. Research methods used is a normative juridical by statue approach and approach. The results showed that there is disharmony between the regulation of border area management in terms regional development policy aspects and institutional aspects. The implication is that regional development policies are not focused and too many institutions that manage the border area. Harmonisation conducted by promoting the completion of the strategic issues and promote wealth distribution. How to harmonize to conducted with executive, legislative, and judicial review."

"Konflik perbatasan Indonesia dan Malaysia selalu terkait dengan adanya perbedaan persepsi, pemahaman, dan tanggapan. Oleh karena itu dengan menggunakan konsep konflik komunikasi dari Krauss dan Morella, penelitian ini menganalisis media baru dan media sosial berbasis forum diskusi online untuk menemukan isu perbatasan yang sering menjadi diskursus. Dengan menggunakan metode netnografi, teks-teks diskursus yang menyebabkan perbedaan persepsi, paham, dan konstruksi dianalisis yang kemudian dibandingkan dengan temuan-temuan keadaan daerah perbatasan yang aktual dengan metode etnografi. Gabungan metode netnografi dan etnografi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis serta mendiskusikan data-data potensi konflik daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia diharapkan dapat menemukan dan menguraikan konflik Indonesia-Malaysia yang sebenarnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna forum diskusi online belum memahami konteks perbatasan, sedangkan masyarakat lokal memperlihatkan bahwa harmonisasi interaksi dan komunikasi. Konflik dalam forum komunitas online merupakan ekstensi konflik bilateral Indonesia-Malaysia yang sebenarnya telah selesai.Indonesia and Malaysia border conflict is always associated with the differences in perceptions, understanding and responses. Therefore, by using the concept of conflict of Krauss and Morella communication, this study analyzes the new media and social media-based online discussion forums to find the border issue which often becomes discourse. By using netnografi, texts discourse that causes differences in perception, understanding, and construction is analyzed and then compared with the findings of the actual state of border areas with ethnographic methods. Combined netnografi and ethnographic methods in collecting, processing, analyzing and discussing the data potential conflict border areas of Indonesia and Malaysia are expected to find and decipher the Indonesia-Malaysia conflict truth. This study shows that online discussion forum users do not understand the context of the border, while the local community shows that the harmonization of interaction and communication. Conflict in the online community forum is an extension Indonesia-Malaysia bilateral conflict has actually been completed."

"Beberapa perrnasalahan di wilayah perbatasan antara Republik Indonesia dan Republik Philipina saat ini berupa : kemiskinan, kesenjangan sosial antara penduduk negeri sendiri dengan penduduk negara tetangga, ekonomi yang belum berkembang, pengurangan jumlah penduduk dikarenakan faktor kesulitan hidup, terjadinya berbagai penyelundupan, serta eksploitasi kekayaan laut oleh nelayan asing dengan menggunakan kapal dan peralatan yang modern dan canggih. Kompleksnya persoalan tersebut telah memberi dampak bagi ketahanan nasional atau wilayah.Konsepsi Ketahanan Nasional merupakan pedoman (metode) untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Dalam melaksanakan pembangunan di wilayah perbatasan pemerintah memiliki lembaga-lembaga yang dalam strukturnya memiliki divisi atau bagian yang diberi kewenangan mengelola daerah-daerah perbatasan, tetapi dalam perkembangan selama ini wilayah perbatasan tidak menunjukkan perubahan dalam peningkatan kesejahteraan dan keamanan. Banyak variabel yang mempengaruhi peran pemerintah diwilayah perbatasan tersebut, namun variabel-variabel tersebut belum dapat diketahui variabel mana secara signifikan dan mendasari yang mempengaruhi peran pemerintah tersebut.Menghadapi permasalahan di wilayah perbatasan tersebut pemerintah harus mengambil tindakan yang diperlukan dalarn mengelola wilayah perbatasan sehingga terjadi peningkatan ketahanan wilayah (keamanan dan kesejahteraan).Dari latar belakang singkat di atas maka penelitian ini bertujuan : a. Mengetahui faktor-faktor prioritas yang mempengaruhi pecan pemerintah di perbatasan RI dengan Filipina.b. Mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan ketahanan wilayah.c. Mengetahui bagaimana strategi pengelolaan daerah perbatasan dalam meningkatkan ketahanan wilayah di perbatasan.Metode penelitian ini menggunakan penelitian survey. Pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner dan wawancara kepada nara sumber. Untuk menjawab pertanyaan permasalahan digunakan teknik analisis sebagai berikut : Pertanyaan (a) menggunakan teknik analisis faktor, pertanyaan (b) dengan menggunakan analisis kualitatif, pertanyaan (c) menggunakan analisis SWOT. Teknik-teknik analisis di atas dibantu dengan program komputer SPSS. CDC-EZ Text, dan Microsoft Excel.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Terdapat korelasi kuat antar variabel-variabel yang mempengaruhi peran pemerintah. Dengan menggunakan nama variabel sebagai pengganti (substitute or surrogate variable) maka faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi peran pemerintah adalah kemampuan keuangan, sarana perhubungan dan media massa, kepemimpinan, serta strategi pemerintah. Peran pemerintah dilihat dan pemilihan kode respon menunjukkan prosentase terbesar yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan transportasi, telekomunikasi serta media massa. Kemudian peningkatan keamanan wilayah perbatasan, mengembangkan ibukota/kecamatan wilayah perbatasan, memanfaatkan sumber daya alam wilayah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, pembentukan lembaga koordinasi wilayah perbatasan, serta menciptakan stabilitas sosial budaya masyarakat di perbatasan.Strategi yang ditempuh dalam mengelola wilayah perbatasan RI dan Filipina yakni pemberdayaan masyarakat, pengembangan prasarana dan sarana, pengembangan pusat pertumbuhan baru di daerah kabupaten perbatasan, penguatan sistem pertahanan dan keamanan di perbatasan bekerjasama dengan negara tetangga Filipina, kerjasama antar daerah negara tetangga, penegakkan hukum dengan melibatkan peran aktif berbagai aparat penegak hukum, menggiatkan diplomasi dengan pemerintah Filipina dalam penentuan batas negara.

---

There are several problems related to the border area between the Republic of Indonesia and the Republic of Philippines, viz, poverty, social gap between the people of two countries, undeveloped economy, population reduction caused by the poor life quality, smuggling and marine resources exploitation by foreign fishermen using modem and high-tech ships and equipments. The complexity of this problem has affected the national and regional resilience.

The conception of National Resilience is a method to improve perseverance and toughness of the nation, which include ability to develop national strength using prosperity and security approach. In developing the border area, the government has several agencies that are authorized to manage it. But in the border area has not indicated significant changes in terms of improving prosperity and security. Many variables shape the government's role in the border area. Nevertheless, which variable that has a significant a fundamental effect on that role is not recognized.

Facing the border area problem, the government should take any measure necessary factors to administer the border area so as to increase regional resilience- security and prosperity.

Based on the brief background above. This research aims to; a. identify the priority factors that influence the government's role in the border area between Indonesia and Philippines: b. find out the government's role in improving regional resilience; c. knowing the strategy of managing the border area in the framework of enhancing regional resilience in the border area.

This method employs survey research and distributing questionaries collects data and conducting interviews, In order to answer the problem questions, the following analysis techniques are used. Question (a) employs factor analysis technique (b) uses qualitati57e analysis and question (c) draws on SWOT analysis. These techniques are aided with computer software such as SPSS, CDC-EZ Text and Microsoft Excel.

The result of this research is that there is a strong correlation among variables, which impinge on the government's rule. By using variable name as substitute or surrogate variable. The fundamental factors that affect the government's role is financial ability, transportation facility and mass media, leadership and the government's strategy

The government's role viewed from the response code selection signifies that the largest role is developing the border area through community economic empowerment, developing transportation, telecommunication as well as mass media. Improving the security of the border area then follows it, developing the capital city or the district of the border area, benefit from regional natural resources to augment, regional financial ability, establishing coordinating agency in the border area and creating socio-cultural ability of the community in the border area. The strategy taken in managing the border area between Republic of Indonesia and Republic of Philippines is community empowerment, developing the infrastructure, establishing new growth centers in the border area (regency), empowering defense and security system in the border area by working together with the Philippines, encouraging inter-regional cooperation with neighboring countries, upholding the law by enhancing law enforcer's active role and improving diplomacy with the government of Philippines in determining state border."