Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan infrastruktur pariwisata dan peraturan pemerintah dengan permintaan pariwisata internasional di Indonesia. Dengan menggunakan data panel dari 34 Provinsi di Indonesia dalam periode tahun 2018-2021, penelitian ini menjelaskan tentang permintaan pariwisata internasional Indoensia yang di pengaruhi oleh infratruktur-infrastruktur yang ada di Indonesia dan peran pemerintah Indonesia dalam mengatur dan membangun pariwisata Indonesia. Hasil estimasi menunjukan bahwa ketersediaan akomodasi, anggaran pemerintah daerah untuk sektor pariwisata dan budaya, perbedaan pulau Jawa dan non pulau Jawa serta ketersediaan penerbangan langsung di bandara Indonesia memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap permintaan pariwisata internasional Indonesia. Sedangkan pandemi Covid-19 memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap permintaan pariwisata internasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Fixed Effect Model (FEM) dan Generalized Least Square (GLS) menghasilkan estimator yang Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). ......This study aims to determine the relationship between tourism infrastructure and government regulations with international tourism demand in Indonesia. Using panel data from 34 provinces in Indonesia in the 2018-2021 period, this study explains Indonesia's international tourism demand which influenced by infrastructure in Indonesia and Indonesian government regulations for developing Indonesian tourism. The estimation results show that the availability of accommodation, local government budgets for the tourism and culture sector, the differences between Java and non-Java islands and the availability of direct flights at Indonesian airports have a positive and significant relationship to Indonesia's international tourism demand. Meanwhile, the Covid-19 pandemic has a negative and significant relationship to Indonesia's international tourism demand. This study used the Fixed Effect Model and Generalized Least Square (GLS) methods to produce the Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah baik dalam maupun sekitar organisasi sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Rencana penerbitan obligasi daerah di Provinsi Jawa Barat sudah dikaji sejak tahun 2012. Hasil penelitian dari rencana penerbitan obligasi daerah pada Provinsi Jawa Barat adalah sudah siap jika ditinjau dari penilaian keuangan. Namun, secara penilaian administratif masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Diketahui pula hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya komitmen pemerintah dalam hal peraturan dasar obligasi daerah yang kurang memadai untuk menerbitkan obligasi daerah, belum adanya sinergi antar lembaga yang terlibat, dan tingginya pajak yang dikenakan atas tingkat bunga dan/atau diskonto obligasi daerah yang dapat menyebabkan kurangnya minat investor serta sulitnya obligasi daerah untuk dapat berkompetisi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

---

ABSTRACTThis study discusses Factors Affecting the Preparation of Bond Issuance in both within and around the organization as an alternative financing infrastructure development. This research uses post positivist approach, using qualitative data collection technique through in depth interview and literature study. The plan to issue local bonds in West Java Province has been studied since 2012. The research results of the planned issuance of regional bonds in West Java Province is ready when viewed from the financial valuation. However, in administrative assessment there are still some things to be considered. It is also influenced by the lack of government commitment in terms of inadequate local bond regulations to issue local bonds, the absence of synergies between the agencies involved, and the high taxes imposed on the interest rate and or discounted regional bonds that may lead to a lack of interest Investors and the difficulties of local bonds to compete at the local, national, and global levels."

"Kabupaten Karawang telah ditetapkan sebagai daerah pengembangan kawasan industri dimana hal ini berdampak kepada alih fungsi lahan pertanian pola hidup masyarakat dan modal sosial petani . Penelitian ini mendeskripsikan dua hal , pertama modal sosial terhadap ketahanan pangan petani dan kedua peran kepemimpinan seorang kepala daerah yang berorientasi pada ketahanan pangan di era industri yang dapat berpengaruh terhadap modal sosial petani di daerah tersebut . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil analisis menemukan bahwa modal sosial petani di Kabupaten Karawang di era industri ini berada pada tingkatan yang relatif rendah baik dari segi norma yang bersifat informal, networking yang relatif terbatas dan kepercayaan yang belum tumbuh baik dari segi internal maupun eksternal sehingga hal ini berpengaruh terhadap ketahanan pangan dan tingkat kesejahteraan dari petani . Kepemimpinan Bupati Karawang dalam era industri menunjukkan adanya potensi upaya dukungan pada modal sosial petani yang diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan. Hal ini dapat terus ditingkatkan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan modal sosial petani. ......Karawang regency has been designated as a development of industrial areas where this has an impact to agricultural land conversion, lifestyle and social capital of farmers. This study describes two things, first is social capital of farmers and the leadership role of a regent oriented food security in the industrial era can affect the social capital of farmers . The method used in this research is descriptive qualitative method by using indepth interviews and literature studies. The analysis finds that social capital of farmers in Karawang regency are at relatively low levels both in terms of norms that are informal, networking is relatively limited and trust that has not been grown in the internal and external so that it affects the food security and the welfare of farmers. Karawang Regent in the industrial era suggest the potential for supportive efforts on social capital of farmers who are expected to achieve food security. This can be improved by issuing policies oriented to build the social capital of farmers. "

"Tesis ini mengeksplorasi faktor yang mendorong peningkatan bantuan Tiongkok di Indonesia pada sektor infrastruktur di masa pemerintahan Joko Widodo (2015-2019). Hal ini menarik diteliti mengingat banyaknya kritik terhadap bantuan Tiongkok yang dipandang mengarah pada dominasi negara penerima bantuan. Penelitian ini menggunakan teori adaptif dan teori performance-based legitimacy dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, mengacu pada model adaptif (adaptive model), faktor eksternal dipengaruhi kesiapan Tiongkok untuk membantu mewujudkan Kebijakan Poros Maritim pemerintah Joko Widodo yang sejalan dengan implementasi kebijakan BRI yang diusung Tiongkok. Dari sisi internal, Indonesia memiliki permasalahan rendahnya daya saing infrastruktur dan ketimpangan yang semakin besar sehingga infrastruktur penunjang dibutuhkan. Berdasarkan faktor kepemimpinan, Presiden Joko Widodo melihat faktor eksternal dan faktor internal beserta keinginan bahwa dua periode kepemimpinannya dianggap berhasil dalam mengatasi permasalahan krusial yaitu infrastruktur sebagai sektor yang berdampak langsung bagi rakyat. Peningkatan bantuan Tiongkok pada sektor infrastruktur di Indonesia era pemerintahan Joko Widodo merupakan implikasi dari salah satu pola teori adaptif adaptasi pemeliharaan (preservation adaptation) yaitu tetap menjalankan prinsip bebas-aktif dalam dunia internasional dengan melihat respon peningkatan dominasi Tiongkok sebagai momentum dukungan pengembangan infrastruktur dalam negeri. Kedua, teori legitimasi berbasis kinerja (performance-based legitimacy). Berdasarkan sisi keluaran (output), menggunakan bantuan Tiongkok menandakan Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan sesuai dengan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur yang merata di pulau-pulau Indonesia. Hasil (outcome) yang ingin dicapai pemerintah Indonesia ialah banyaknya investasi proyek di masa depan. Dampak (impact) yang ingin dicapai adalah mendukung tujuan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi disparitas dalam memajukan daya saing infrastruktur serta mendukung peningkatan pembangunan infrastruktur.......This thesis explores the factors that have driven the increase of Tiongkok aid in Indonesia in the infrastructure sector during the Joko Widodo administration (2015-2019). It is interesting to study considering that there are many critics for Tiongkok aid which are seen leading to the domination of the recipient countries. This study uses adaptive theory and performance based legitimacy theory with qualitative method. The results of the study depict, firstly, by referring to the adaptive model, externally, Tiongkok’s readiness helping Joko Widodo;s Maritime Axis. It is in line with the implementation of Tiongkok’s Belt Road Initiative (BRI) policy. Internally, Indonesia has problems with infrastructure competitiveness which is below the global average and gap based on gini ratio. Based on leadership factors, President Joko Widodo sees external and internal factors as well as the desire that his two periods of leadership are considered successful in overcoming a crucial problem, namely infrastructure as a sector that has a direct impact on the people. Improving relations between Indonesia and Tiongkok under the leadership of Joko Widodo in the first period is an adaptation in the form of preservation adaptation as freeactive foreign policy in the international order by looking at the response to increasing the domination of Tiongkok as a momentum to support domestic infrastructure development. Second, the theory of performance-based legitimacy in analyzing domestic factors. Based on the output side, the use of Tiongkok assistance indicates that the Indonesian government is taking policies according to the needs of the people by prioritizing equitable infrastructure development on the islands of Indonesia. The outcome that the Indonesian government wants to achieve is the amount of investment in the future. The impact to be achieved is to support the goals of the Indonesian government to improve connectivity and reduce disparities in advancing power infrastructure and supporting the improvement of development infrastructure."

"Kota Pangkal Pinang di Provinsi Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi daerah hinterland berupa industri ekstraktif, pertanian, dan agroindustri dengan komoditas utamanya berupa timah. Namun performa infrastruktur transportasi yang ada masih kurang mampu mendukung kegiatan distribusi sehingga menempatkan Kota Pangkal Pinang berada pada Kuadran III yang termasuk ke dalam kota - kota yang skor performa infrastruktur transportasinya berada pada kelas menengah kebawah di Indonesia. Sehingga Pengembangan Pelabuhan mampu memberikan dampak social dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan instrument berupa kuisoner dalam 4 tahapan dan dianalisa menggunakan SPSS dan teknik Relative Importance Index untuk mengurutkan dampak dari yang terbesar hingga yang terkecil. ......Pangkal Pinang in Bangka Belitung province is one of the provinces in Indonesia which has the potential of hinterland areas such as extractive industries, agriculture and agro-industry with primary commodities such as tin. However, the performance of the existing transport infrastructure is still less able to support distribution activities thus putting Pangkal Pinang located in Quadrant III belonging to the city - the city transport infrastructure performance scores are in the middle class in Indonesia. Port Development thus able to provide social and economic impact. This study uses the instrument in the form of questionnaires in four stages and analyzed using SPSS and techniques Relative Importance Index to sort the impact from the largest to the smallest."

"Indonesia sangat berpotensi untuk memimpin pasar ASEAN. Namun hal tersebut terhambat oleh kondisi infrastruktur yang belum memadai terutama pada sektor transportasi. Untuk mengatasi kendala infrastruktur tersebut, CSID bekerja sama dengan Saatnyadidengar.org, melakukan survey online yang disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Survey tersebut berisi pendapat masyarakat mengenai sektor infrastruktur mana yang menjadi prioritas pembangunan, serta permasalahan dan usulan solusinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan infrastruktur transportasi dan solusinya berdasarkan hasil survey online tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode analisis konten terhadap jawaban masyarakat. Hasilnya, kemacetan masih menjadi permasalahan utama, disusul dengan kurangnya tingkat keamanan transportasi, dan kurangnya akses penghubung antar daerah.......Indonesia has a huge potential to lead ASEAN market. But it is constrained by inadequate infrastructure condition, especially in transport sector. To overcome the infrastructure constraints, CSID cooperate with Saatnyadidengar.org, conduct an online survey that was distributed to all region of Indonesia. The survey shows public opinion about the infrastructure development priorities, as well as the problems and the proposed solutions. This research aims to identify the problems of transport infrastructure and solutions based on the results of the online survey. This study uses content analysis method to determine the problems of transport infrastructure and solutions. The result is traffic congestion remains a major issue, followed by the lack of transport safety level, and lack of access to the inter-regional."

"Pembangunan infrastruktur sangat penting dalam pembangunan negara. Di Indonesia, kemajuan pesat tekanan urbanisasi untuk peningkatan jumlah transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, transportasi modern harus dikembangkan secara berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan dalam jangka panjang. Penelitian ini ditulis untuk menyelidiki skema pendanaan alternatif yang dapat diimplementasikan di Karawang, mengidentifikasi permintaan dan kondisi kritis mdash, untuk indikator transportasi berkelanjutan mdash; diminta oleh warga Karawang, serta pengukuran keberlanjutan perkotaan di Karawang sesudahnya. Metode survei kuesioner digunakan di mana ia diproses menggunakan kuantifikasi, di mana ia diproses menggunakan metode penilaian Skala Likert dan tes Mann-Whitney U untuk analisis lebih lanjut. Dari analisis, ditarik kesimpulan. Skema pendanaan alternatif dengan pembiayaan kreatif melalui pengembangan infrastruktur berbasis masyarakat dapat digunakan, di mana ia dapat mengakomodasi proyek infrastruktur skala kecil berkelanjutan yang bermanfaat. Selain itu, empat mata pelajaran utama mdash; Keselamatan, Keamanan, Kenyamanan, dan Layanan Handal mdash, adalah tuntutan dan kebutuhan kritis untuk pengembangan transportasi di Karawang. Selain itu, Karawang hanya menggaruk permukaan pada subjek metrik keberlanjutan perkotaan untuk tindakan berkelanjutan, oleh karena itu elaborasi lebih lanjut dari set metrik untuk kontrol dan pengawasan pembangunan berkelanjutan di bawah lembaga yang sah perlu dikembangkan sesuai. ......Infrastructure development is essential in a country rsquo s development. In Indonesia, the rapid progress of urbanization pressures for increased amount of transportation to fulfill society rsquo s needs. However, modern transportation must be developed sustainably to ensure wellbeing in the long term. This research is written to investigate alternative funding schemes that can be implemented in Karawang, identify critical demands and conditions mdash to sustainable transportation indicators mdash requested by the Karawang citizens, as well as the measurement of urban sustainability in Karawang afterwards. A questionnaire survey method was employed in which it was processed using quantification, where it was processed using Likert Scale scoring method and Mann Whitney U test for further analysis. From the analysis, a conclusion was drawn. An alternative funding scheme by creative financing through a community based infrastructure development can be used, where it can accommodate useful sustainable small scaled infrastructure projects. Furthermore, four main subjects mdash Safety, Security, Comfort, and Reliable Service mdash were the critical demands and needs for transportation development in Karawang. Additionally, Karawang has only scratched the surface upon the subject of urban sustainability metrics for sustainable measures, therefore further elaboration of the set of metrics for sustainable development control and supervision under a lawful institution needs to be developed accordingly."

"Infrastruktur berkelanjutan merupakan kunci kesuksesan dari pembangunan. Pembangunan infrastruktur transportasi akan melibatkan kondisi sosial masyarakat dan kondisi lingkungan setempat. Penilaian dari ketersediaan infrastruktur transportasi ini merupakan salah satu solusi yang diadaptasi dari dampak sosial dan lingkungan. Dengan melakukan uji korelasi antar keduanya, bentuk keterkaitannya dan besar keterkaitan antara kehadiran infrastruktur transportasi dan kondisi sosial lingkungannya dapat terlihat. Selain uji korelasi juga dilakukan uji skoring dan uji beda untuk membandingkan kondisi sosial dari wilayah kota dan desa yang ada di KarawangHasil yang didapatkan adalah aksesibilitas, tingkat keamanan, dan tingkat kesetaraan memiliki korelasi terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan di Kabupaten Karawang. Dari segi lingkungan, ketersediaan infrastruktur transportasi tidak berkaian langsung terhadap dampak keberlanjutan lingkungan yang dirasakan. Dampak lingkungan yang dirasakan juga tidak berpengaruh terhadap perjalanan yang ditempuh. Hasil korelasi menunjukkan bahwa besar atau kecil waktu tempuh dan tingkat kemacetan dalam perjalanan tidak membuat dampak yang dirasakan menjadi lebih besar. Dampak lingkungan yang dirasakan lebih disebabkan karena moda yang digunakan masyarakat dengan pemakaian energi yang juga tinggi karena penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi juga pada Kabupaten Karawang. ......Sustainable infrastructure is the key to success from development. The development of transportation infrastructure will involve social conditions of society and local environmental conditions. Assessment of the availability of this transport infrastructure is one of the solutions adapted from social and environmental impacts. By conducting a correlation test between the two,the form of linkage and the strength of the linkage between the presence of transport infrastructure and the social conditions of the environment can be seen. The results obtained are the accessibility, the level of security, and the level of equality has a correlation to social and environmental sustainability in Karawang regency. In terms of environment, the availability of transportation infrastructure is not directly related to the impact of environmental sustainability. The impact of the perceived environment also has no effect on the journey. Correlation results indicate that the length of travel time and congestion level on the way do not make the perceived impact becomes greater. The impact of the perceived environment is more due to the mode used by society with the use of energy which is also high because of the use of private vehicles are also high in Karawang regency."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pembangunan infrastruktur berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia di Indonesia dalam cakupan kabupaten dan kota pada tahun 2018. Pembangunan manusia dalam penelitian ini dihitung dari besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasikan oleh UNDP dan diolah oleh BPS. Dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) terbukti adanya hubungan yang positif antara pembangunan infrastruktur dan IPM di Indonesia. Variabel infrastruktur yang memengaruhi IPM secara signifikan, adalah persentase jalan beraspal, jumlah perguruan tinggi, keberadaan sinyal internet 4G, akses terhadap listrik, air bersih, dan sanitasi. Sedangkan bank dan rumah sakit tidak terbukti berpengaruh terhadap IPM. Wilayah berstatus kota memiliki IPM lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten dan wilayah yang berada di Indonesia bagian barat memiliki IPM lebih tinggi dibandingkan wilayah yang berada di Indonesia bagian timur. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah agar dapat meningkatkan pembangunan manusia di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur yang signifikan memengaruhi IPM.

---

This study discusses the development of infrastructure that is positive for human development in Indonesia in the development of districts and cities in 2018. Human development in this study is calculated from the score in the Human Development Index (HDI) published by UNDP and processed by BPS. By using the Ordinary Least Square (OLS) method it is proven that there is a positive relationship between infrastructure development and HDI in Indonesia. Infrastructure variables that significantly affect HDI, are the percentage of asphalt roads, the number of universities, the presence of 4G internet signals, access to electricity, clean water, and sanitation. While banks and hospitals have not been proven to have an impact on HDI. Cities have a higher HDI compared to districts and regions in western Indonesia have a higher HDI than regions in eastern Indonesia. The results of this study can be considered by the government in order to improve human development in Indonesia through infrastructure development that significantly influences HDI."

"Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan transfer dana yang efisien dan cepat di era digital, Bank Indonesia mengembangkan Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST). BI-FAST merupakan infrastruktur sistem pembayaran yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat dengan menggunakan berbagai kanal dan instrumen pembayaran. BI-FAST menawarkan berbagai manfaat bagi masyarakat. Namun, sebagai infrastruktur baru, tentunya BI-FAST tidak lepas dari suatu risiko yang dapat timbul dalam penyelenggaraannya. Maka, pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana risiko yang dapat timbul dalam penyelenggaraan BI-FAST dan upaya pengendaliannya, serta bagaimana Bank Indonesia memberikan perlindungan bagi nasabah sebagai pengguna BI-FAST. Bentuk penelitian pada skripsi ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung alat pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa: 1) Risiko yang berpotensi timbul meliputi risiko operasional berupa gangguan sistem BI-FAST di sisi Bank Indonesia maupun peserta, risiko terjadinya fraud, risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui BI-FAST, dan risiko peserta tidak dapat memproses transaksi nasabah. Bagi Bank Indonesia, terdapat risiko reputasi dan risiko hukum. Terhadap setiap risiko tersebut, telah dilakukan upaya pengendalian yang memadai; 2) Bank Indonesia memberikan perlindungan kepada nasabah melalui perannya sebagai regulator dan pengawas. Sebagai regulator, Bank Indonesia menerbitkan PBI Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, PBI Sistem Pembayaran, PBI Penyelenggara Infrastruktur, dan PADG BI-FAST yang mengikat penyelenggaraan BI-FAST. Bank Indonesia juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran peraturan tersebut. Sebagai pengawas, Bank Indonesia melakukan pengawasan berbasis risiko dan berbasis market conduct terhadap peserta, serta pemantauan kepatuhan peserta terhadap ketentuan PADG BI-FAST secara offsite dan onsite. Di samping itu, Bank Indonesia juga melakukan pemantauan terhadap infrastruktur BI-FAST itu sendiri.......To answer the public's need for an efficient and fast fund transfer services in the digital era, Bank Indonesia developed Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST). BI-FAST is a payment system infrastructure that can facilitate real-time, safe, efficient, and continuously available retail payments using various payment channels and instruments. BI-FAST offers various benefits to society. However, as a new infrastructure, of course, BI-FAST certainly cannot be separated from risks that may arise in its implementation. Thus, the main issues discussed in this study are how are the risks that may arise in the implementation of BI-FAST and the control measures which are taken, as well as how Bank Indonesia provides protection for customers as BI-FAST users. The research method in this thesis is normative juridical with a descriptive research typology supported by data collection tools in the form of literature studies and interviews. The results of this study conclude that: 1) Risks that may arise include operational risks in the form of disruptions to the BI-FAST system on the side of Bank Indonesia and participants, fraud risks, risk of money laundering and terrorism financing through BI-FAST, and risk of participants not being able to process customer transactions. As for Bank Indonesia, there are reputational risks and legal risks. For each of these risks, adequate control measures have been taken; 2) Bank Indonesia provides protection to customers through it’s role as a regulator and supervisor. As a regulator, Bank Indonesia issues Bank Indonesia Regulation on Consumer Protection, Bank Indonesia Regulation on Payment System, Bank Indonesia Regulation on Payment System Infrastructure Operator, and Board of Governors Regulation on BI-FAST which are the basis for BI-FAST operation. Bank Indonesia also imposed administrative sanctions for violations towards those regulations. As a supervisor, Bank Indonesia carries out risk-based and market conduct-based supervision towards participants, as well as monitoring the compliance of participants through offsite and onsite supervision. In addition, Bank Indonesia also monitors the BI-FAST infrastructure itself."