Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang sampai sejauh mana dampak dari peningkatan jumlah senjata api ilegal yang beredar pasca reformasi terhadap keamanan nasional Indonesia yang diperkirakan dalam tahun-tahun yang akan datang semakin meningkat tajam dengan adanya kolaborasi antara tindakan kejahatan bersenjata yang lebih terorganisir dengan separatisme yang makin meningkat setelah berlakunya otonomi daerah atau otonomi khusus dan terorisme yang mulai beralih dari penggunaan bahan peledak menjadi penembakan dengan sasaran tertentu terutama aparat keamanan khususnya polisi yang selama ini telah melaksanakan operasi anti terorisme.Pembahasan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian intelijen berupa analisis deskriptif dengan diagram tulang ikan (Fishbone Diagram) dengan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung (Indepth Interview) yang meliputi kondisi keamanan pasca reformasi berupa ancaman aktual yang sedang dihadapi dan ancaman potensial yang mungkin akan terjadi di masa-masa yang akan datang, isu-isu globalisasi serta perubahan-perubahan peraturan dan kebijakan di sektor keamanan yang terjadi, dan gambaran tentang peningkatan peredaran dan perdagangan senjata api ilegal dan dampaknya terhadap keamanan nasional Indonesia.

---

This thesis focus on how far is it the implications of the increase of illegal small arms circulation post Reform against Indonesian National Security that it predicted in the future will be arise with the collaboration between organized crime arms and separatism that increase after desentralization or special otonomi also terorism since change their method from use the explosive thing become shooting with specific target especially security guard like the police who until now performance counter-terrorism operation.

It is a qualitative research with intelligence research methods and descriptive analysis use Fishbone Diagram and the data which collect from In-depth Interview such as security conditions post the reform are actual threats faced right now and potential threats that probably happens in the future, the issues globalization and the changes of security sector rules and the pictures of about the increase of small arms circulations and trafficking and the implications that face against Indonesia national security."

"Gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak lepas dari kebutuhan bahan bangunan, salah satunya besi baja batangan untuk keperluan umum (BjKU). BjKU merupakan salah satu produk yang telah wajib Standar Nasional Indonesia (SNI). Tujuan dari SNI adalah melindungi hak-hak konsumen dan secara tidak langsung juga mengangkat harkat bangsa dan negara. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah banyak pelaku usaha yang memperdagangkan BjKU yang tidak sesuai SNI walaupun telah ada hukum perlindungan konsumen, yang memiliki tujuan penelitian terkait penjelasan alasan dan sebab CV Karya Virkan memperdagangkan BjKU yang tidak sesuai SNI serta bertujuan untuk menggambarkan tentang bagaimana penegakan hukum perlindungan konsumen terhadap CV Karya Virkan yang memperdagangkan BjKU yang tidak sesuai SNI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi dan studi dokumen sebagai teknik dalam pengumpulan data kepada sumber data, baik primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa alasan dan sebab CV Karya Virkan memperdagangkan BjKU yang tidak sesuai SNI yang dipengaruhi oleh faktor internal (yang mendorong) serta faktor eksternal (yang menarik). Salah satu motif yang mendasari CV Karya Virkan melakukan kegiatan ini tidak lain dikarenakan alasan ekonomi agar mampu bersaing dengan toko bangunan/ besi lainnya serta menganggap kegiatannya sudah benar karena tokonya belum pernah mendapatkan komplain dari konsumennya. Selain stakeholder terkait agar merancang suatu regulasi pengawasan terhadap pelaku usaha guna melaksanakan pencegahan pada kegiatan hulu BjKU, masyarakat sebagai konsumen wajib diberikan sosialisasi, edukasi terkait pentingnya pemenuhan SNI suatu produk, khususnya BjKU. Karena SNI merupakan suatu bukti jaminan negara hadir dalam pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kajian ilmu kepolisian, secara praktis diharapkan berkontribusi bagi peneliti dalam menambah cakrawala pengetahuan di bidang perlindungan konsumen BjKU yang tidak sesuai SNI dan secara metodologis diharapkan berkontribusi untuk penelitian selanjutnya.

---

The incessant development of infrastructure in Indonesia is inseparable from the need for building materials, one of which is steel bar for general use (BjKU). BjKU is one of the products that has been required by the Indonesian National Standard (SNI). The purpose of SNI is to protect the rights of consumers and indirectly also lift the dignity of the nation and state. The main issue raised in this study is that many business actors who trade BjKU are not in accordance with SNI even though there is a consumer protection law, which has research objectives related to the explanation of the reasons and reasons of CV Karya Virkan that trades BjKU that is not in accordance with SNI and aims to illustrate how enforcement consumer protection law against CV Karya Virkan that trades BjKU which is not in accordance with SNI. This study uses a qualitative approach with interviews, observations and document studies as a technique in collecting data to data sources, both primary and secondary. In this research, the researcher found several reasons and reasons for CV Karya Virkan to trade BjKU which was not in accordance with SNI which was influenced by internal (encouraging) and external (interesting) factors. One of the motives underlying CV Karya Virkan to do this activity is none other than economic reasons to be able to compete with other building / iron shops and assume its activities are correct because the shop has never received complaints from consumers. In addition to the relevant stakeholders in order to design a regulation for supervision of business actors in order to implement prevention in the upstream activities of the BjKU, the public as consumers must be given socialization, education related to the importance of fulfilling the SNI of a product, especially the BjKU. Because SNI is a proof of the country's guarantee to be presented in fulfilling safety and security aspects to protect the public as consumers. This research is expected can be able to contribute theoretically to the development of science, especially the study of police science. Practically expected to contribute for another researcher in adding knowledge in consumer protection of BjKU that isn’t accordance with SNI and methodologically is expected to contributed for further research."

"ABSTRAKTesis ini membahas efektivitas Assessment Center sebuah studi kasus pada Assessment Center Polri sebagai suatu metode penilaian kompetensi seseorang calon pejabat Polri yang menjadi prasyarat sebelum menduduki suatu jabatan tertentu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design deskriptif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) Hasil penelitian menyimpulkan bahwa saat ini Assessment Center Polri belum efektif, dan menyarankan bahwa perlu pembentukan struktur organisasi Assessment Center Polri dan penetapan Hubungan Tata Cara Kerja dengan Satuan kerja Polri yang berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusia Polri.

---

ABSTRACT

The focus of this study is the effectiveness of Assessment Center: A case study of Assessment Center of Indonesian National Police (INP) as a method for measuring of candidates competencies before occupying a certain position in Indonesian National Police (INP). This research is qualitative descriptive interpretative design. The data were collected by means of depth interview. The research concluded that Assessment Center of Indonesian National Police is ineffective, since then the researcher suggest to build an organization structure of Assessment Center of Indonesian National Police and to design a certain work relation with any unit in Indonesian National Police (INP) which deal with managing human resources."

"Tesis ini membahas cara meminimalkan laporan polisi yang prematur dalam kasus perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan diluar pengadilan maupun melalui pengadilan hubungan industrial. Dengan panjangnya mekanisme tersebut maka banyak pekerja yang mengambil jalan cepat dengan membuat laporan kepada Polisi. Sehingga laporan polisi di wilayah hukum Polda Metro Jaya terkait perselisihan hubungan industrial semakin meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi laporan polisi tersebut tidak dapat dilanjutkan karena dianggap prematur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis manajerial, yaitu dengan cara pandang aspek manajemen dan hukum. Penulis menganalisa laporan polisi yang berkaitan dengan kasus perselisihan hubungan industrial. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen-dokumen. Data diperoleh berdasarkan data primer dan data sekunder. Penulis secara langsung memperoleh informasi dari responden dan melakukan wawancara dengan petugas polisi subdit Sumdaling serta analisis pustaka yang diperoleh dari KUHP, UU Kepolisian dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir laporan polisi yang prematur tersebut, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan sehingga upaya minimalisir tidak berjalan maksimal. Saran dari Penulis bagi Pemerintah agar dapat melaksanakan sosialisi atas peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bagi pengusaha agar lebih akomodatif mendengarkan keluh kesah pekerja serta bagi Polisi perlu membuat form pengaduan beserta kerjasama dengan Sudinakertrans dalam menghadapi kasus perselisihan hubungan industrial.

---

This thesis analysis the ways to minimize premature police report regarding the case on industrial relation. Under Law No. 2 In 2004, a labor dispute resolution mechanisms can be done out of court or through a court of industrial relations. Due to its long mechanism, many workers take a shortcut to make a report to the police so. So the police report in the jurisdiction of Jakarta Metropolitan Police related to an industrial dispute is increasing from year to year, but the police report could not be continued because it is considered premature. This study is qualitative by using managerial juridical methods, namely with the perspective of management and legal aspects. The author analyze police reports related to the case of an industrial dispute. Data is collected through observation, interviews and review of documents. Primary data is gathered from respondents by interviewing police officers as well as the Sub Directorate Sumdaling. Literature analysis is obtained from the Criminal Code, the Police Act and the Industrial Dispute Settlement Act. The results showed that Ditreskrimsus Jakarta Metropolitan Police have made efforts to minimize the premature police report, but these efforts face several obstacles. Suggests therefore, the writer for the Government to carry out socialization of legislation regarding labor and mechanisms for resolving industrial disputes and for employers to be more accommodative to listen the workers complaints as well as for the police to formulated form of complaints and to closely cooperate with Sudinakertrans in dealing with cases of industrial disputes."

"Polri merupakan alat negara yang menggunakan teknologi informasi guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, serta perannya dalam pemerintahan Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan pemanfaatan sistem informasi pada Polri, turut berimplikasi pada meningkatnya risiko keamanan informasi. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya risiko keamanan informasi yang dapat dilihat dari berbagai laporan terkait upaya serangan siber yang ditujukan kepada Polri diantaranya laporan Id-SIRTII/CC, zone-h.org, hingga laporan internal Polri. Selain itu terdapat juga berbagai jenis serangan siber yang telah berhasil mengeksploitasi Polri diantaranya web defacement, phising, DDOS, hingga pencurian data personel. Manusia merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian berkaitan dengan keamanan informasi. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi keamanan informasi Polri dengan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi personel Polri. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan sequential explanatory mixed method yang mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan diikuti oleh pendekatan kualitatif guna mendapatkan hasil yang lebih optimal. Model penelitian dibangun berdasarkan model Knowledge, Attitude, dan Behavior (KAB) yang diperluas dengan penambahan dimensi budaya keamanan (security culture) dan karakteristik individual (individual characteristic) dalam organisasi. Pengukuran dilakukan menggunakan kuesioner The Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) dan pernyataan dalam Organisational Security Culture Measure (OSCM) dengan total 54 pernyataan. Sampel penelitian adalah sebanyak 361 personel Polri yang tersebar di seluruh Indonesia dan dipilih secara kuota proporsional. Berdasarkan hasil pengukuran kuantitatif yang telah dilakukan diperoleh hasil tingkat kesadaran keamanan informasi personel Polri sebesar 96,02% dan termasuk pada pada kategori baik. Hasil tersebut turut dikonfirmasi dan divalidasi dari hasil wawancara bahwa responden mengetahui dengan baik setiap indikator pada masing-masing fokus area yang ditanyakan dalam kuesioner. Adapun dalam beberapa kasus dan kondisi tertentu memang masih ditemukan perilaku kebiasaan sharing password. Selain itu disebutkan juga bahwa saat ini email yang digunakan pada sistem bukan merupakan email dinas dan saat ini belum ada pelatihan khusus mengenai keamanan informasi. Namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh responden terkait kebijakan keamanan informasi yang menjadi indikator dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, demi menjaga kondisi saat ini dapat disimpulkan bahwa perlu terus dilakukan sosialisasi keamanan informasi terhadap personel dengan implementasi program keamanan informasi seperti penyampaian pesan melalui media sosial, pelaksanaan seminar, dan penyertaan buku pedoman keamanan informasi.

---

The Indonesian National Police (INP) is a government institution that uses Information Technology in order to successfully implement its duty, purpose, and role within the Indonesian government. Along with the development of INP's Information System, the implied information security risk increases. This is evident based on the reports of cyber attack attempts towards INP such as ones by Id-SIRTII/CC, zone-h.org, and INP's internal reports. Various cyber-attacks on INP have also been successful, namely defacement, phishing, DDOS, and personnel data theft. One aspect of security that needs to be considered and requires attention regarding information security is the human factor. Accordingly, the purpose of this research is to evaluate the information security of INP by measuring the level of information security awareness of INP personnel. This research conducted using a sequential explanatory mixed-method approach that combines a quantitative approach followed by a qualitative approach in order to obtain optimal results. The research model is built based on the Knowledge, Attitude, and Behavior (KAB) model which is expanded by adding dimensions of security culture and individual characteristics within the organization. The questionnaire modeled based on the Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) and Organizational Security Culture Measure (OSCM) questionnaire models with a total of 54 questions. The research sample consists of 361 INP’s personnel located throughout Indonesia and selected on a proportional quota. The result, based on the quantitative survey, shows that the information security awareness level of INP personnel are at 96.02% and are within the good category. These results were also confirmed and validated from the interview results that the respondents knew well each indicator in each focus area asked in the questionnaire. As for some cases and certain conditions, behavior in the habit of sharing passwords is still found. In addition, it was also stated that currently the email used in the system is non-official email and currently there is no special training on information security awareness. However, this did not affect the knowledge possessed by respondents regarding information security policy which is an indicator in this study. Based on these, in order to maintain current conditions it can be concluded that it is necessary to continue to disseminate information security to personnel by implementing information security programs such as sending messages through social media, hosting seminars, and providing information security guide."

"Pada September 2008, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian memberlakukan kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib pada produk besi beton. Produk besi beton merupakan salah satu produk akhir dalam rangkaian struktur industri besi baja dan banyak digunakan untuk keperluan infrastruktur atau konstruksi bangunan lainnya.Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap impor dan produksi pada produk besi beton menggunakan analisis model ekonometri pendekatan OLS (Ordinary Least Square) dengan 2 (dua) bentuk persamaan yaitu persamaan impor dan produksi. Pada persamaan impor, variabel penjelas yang diperhitungkan adalah nilai PDB riil, nilai tukar riil dan variabel dummy SNI Wajib. Sedangkan pada persamaan produksi, variabel penjelas yang diperhitungkan adalah nilai kapital (utilisasi), impor, PDB riil, dan variabel dummy SNI wajib.Dari hasil estimasi dan analisis pada data deret waktu bulanan periode tahun 2002 s/d 2011, diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberlakuan SNI secara wajib berdampak negatif terhadap impor besi beton dan berdampak positif terhadap produksi besi beton dalam negeri.

---

In September 2008, Indonesian Government through the Ministry of Industry enact policies of mandatory Indonesian National Standard (SNI) in concrete steel products. Concrete steel products is one of the finished product in the structure of steel industry and is widely used for infrastructure or other building construction.This study analyzes the impact of Mandatory Indonesian National Standard (SNI) policy against imports and production in concrete steel products using econometric model analysis which approached by OLS (Ordinary Least Square) with two (2) forms of equation, imports and production model. In the import equation, explanatory variables were taken into model are the real GDP, real exchange rate and dummy variables of mandatory SNI. While in the production equation, explanatory variables were taken into model are the value of capital (utility), imports, real GDP, and dummy variables of mandatory SNI.The estimation on monthly time series data that period in 2002 till 2011, showed that the policy of mandatory SNI had negative impact on the imports of concrete steel and positive impact on the domestic production of concrete steel."

"ABSTRAKTesis ini membahas perubahan peran Lembaga Ketahanan Nasional RepublikIndonesia (Lemhannas RI) sebagai salah satu lembaga think tank pemerintahsekaligus lembaga pendidikan tingkat nasional yang bertujuan untuk mendidikcalon pemimpin tingkat nasional. Sesuai dengan teori daur hidup organisasi posisiLemhannas saat ini berada pada posisi puncak yang berfungsi mulai menurunpasca UU ASN yang tidak menjadikan pendidikan Lemhannas sebagai prasayaratbagi pejabat esselon 1 dan esselon 2 sebagai kenaikan jenjang kepangkatan.Keberadaan Lemhannas RI di usia nya yang sudah lebih dari 50 tahun membuatLemhannas harus berbenah dini agar tidak terlena dan selalu waspada denganperubahan yang sangat cepat dalam mendidik calon-calon pemimpin tingkatnasional. Setidaknya ada tiga perubahan mendasar yang harus dilakukan olehLemhannas RI dengan mengadopsi konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni(1) Pendidikan dan Pengajaran, (2) Penelitian dan Pengembangan, dan (3)Pengabdian Masyarakat. Pendidikan Tingkat Nasional yakni Pendidikan danPengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Penelitian yang dilakukanpeneliti menggunakan pendekatan Soft Systems Methodology (SSM). SSM dipilihkarena memandang dunia (sosial) sebagai hal yang kompleks, problematik,misterius, dikarakteristikan oleh pertarungan sudut pandang atau clashes ofworldview serta bersifat soft ill structured. Hasil penelitian menunjukkan bahwaLemhannas RI harus melakukan perubahan pada bidang pendidikan, pengkajian,dan pengabdian masyarakat. Hasil kajian merekomendasikan Lemhannas RI harusmelakukan pembenahan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan fungsiLemhannas diawal pembentukannya sebagai upaya Lemhannas RI menjadiLembaga Berkelas Dunia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the changing role of the National Resilience Institute of theRepublic of Indonesia (Indonesian National Resilience Institute) as one of thegovernment think tank at the same national level educational institutions aimed ateducating future leaders of the national level. In accordance with theorganizational life cycle theory Lemhannas position is currently at the top of thefunction began to decline following Law ASN does not make education as aprerequisite for the National Resilience Institute officials echelon echelon 1 and 2as a rise in the ladder. The existence of National Resilience Institute RI at his ageare already more than 50 years makes Lemhannas must clean up early so as not tobe complacent and always be alert to the rapid changes in educating future leadersof national level. There are at least three fundamental changes that must be madeby the National Resilience Institute of RI by adopting the concept of Three Pillarsof Tertiay Education (Tri Dharma Perguruan Tinggi), namely (1) Education andPromotion, (2) Research and Development, and (3) Community Service. TheNational Education Education and Teaching, Research and Community Service.The study, conducted by researchers using the approach of Soft SystemsMethodology (SSM). SSM selected for viewing the world (social) as complex,problematic, mysterious, characterized by fights or clashes of viewpoints are softworldview and ill structured. The results showed that the National ResilienceInstitute of RI must make changes in the field of education, assessment, andcommunity service. The study results recommend the National Resilience Instituteof RI must make improvements to the duties and functions in accordance with theNational Resilience Institute function at the beginning of its formation as anattempt Lemhannas RI become World Class Organization."