Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka memenuhi tenaga listrik yang andal untuk masyarakat, UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan telah memberikan kesempatan pihak selain PT PLN (Persero) untuk membantu memenuhi pasokan listrik yang andal kepada masyarakat dengan PT PLN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Konsep penyediaan tenaga listrik pada UU Nomor 15 Tahun 1985 memiliki peraturan pelaksana yang telah jelas jika terdapat pengembang listrik selain PT PLN yang akan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Ketentuan terkait usaha penyediaan yang dilakukan oleh pihak selain PT PLN masih belum diatur dengan baik terkait dengan wewenang, prosedur dan persyaratannya. Hal ini ditambahkan dengan banyaknya pihak terlibat dalam proses penerbitan Izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik. Terlepas dari hal tersebut, kebijakan dari pemerintah selaku penerbit izin usaha tersebut pada masa UU Nomor 15 Tahun 1985 belum memiliki landasan yang baik dan belum terdapat pertimbangan-pertimbangan mengingat masih sedikitnya pengetahun pada kebijakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk pengembang selain PT PLN. Dengan terbitnya UU Nomor 30 Tahun 2009 sebagai pengganti dari UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, hal terkait dengan kewenangan, prosedur dan persyaratan sudah mengalami penyederhanaan sejalan dengan diterbitkannya aturanaturan pelaksana baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Keterlibatan pihak-pihak yang ikut serta dalam proses pemberian izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik telah ditentukan dengan jelas dan mengalami perampingan. Kebijakan internal dan eksternal telah dibentuk terkait dengan izin usaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

---

In order to meet the reliable electric power to the public, the Law No. 15 Year 1985 concerning Electricity has provided the opportunity in parties other than PT PLN (Persero) to help meet a reliable supply of electricity to the community with PT PLN as the Holder of Business Authority. The concept of power supply to the Law No. 15 Year 1985 has been implementing regulations clearly if there is a power developers in addition to PT PLN will conduct electricity supply business. Provisions related to the provision of business conducted by a person other than PT PLN is still not well regulated associated with authority, procedures and requirements. It is added to the number of parties involved in the process of issuing business licenses for the supply of electric power.

Apart from this, the policy of the government as the issuer of the business license at the time of Act No. 15 Year1985 has not had a good grounding and yet there are considerations given the least knowledge in the electricity supply business policies for developers parties other than the PT PLN.

With the enactment of Law No. 30 of 2009 as a replacement of Act No. 15 of 1985 on Electricity, matters related to the authority, procedures and requirements have already been simplified in line with the issuance of the implementing rules in the form of government regulation and regulation.

The involvement of those who participated in the process of granting a business license for the supply of electricity has been clearly defined and experienced downsizing. Internal and external policies have been formed in relation to the business license in the field of power supply."

"Skripsi ini membahas mengenai peran pemerintah Korea dalam mendorong pembangunan industri budaya seperti film, drama dan musik di Korea. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisa tentang peran pemerintah Kim Young-sam 1993-1998 dan Kim Dae-jung 1998-2003 . Untuk menganalisa, penulis menggunakan teori governed interdependence dari Linda Weiss. Temuan penulis menunjukan bahwa kedua pemerintah berperan menyesuaikan hubungan koordinatif dengan sektor swasta bisnis dan praktisi budaya untuk mendorong pembangunan industri budaya termasuk film, drama dan musik. Berdasarkan bentuk-bentuk dalam teori governed interdependence, hubungan koordinatif pemerintah-swasta terjadi secara berkelanjutan dari periode pemerintah Kim Young-sam ke pemerintah Kim Dae-jung.

---

This undergraduate thesis discusses the roles of two Republic of Korean presidential administrations in developing national cultural industries such as film, drama and music. This research employs a qualitative method which analyzes the roles of the Kim Young sam 1993 1998 and Kim Dae jung 1998 2003 administrations, applying Linda Weiss rsquo governed interdependence theory. The findings of this research show that both administrations adjusted coordinative relations with the private sector consisting of business and cultural practitioners in order to foster cultural industries development. Based on the forms of governed interdependence, public private coordinative relations were consistently implemented during the Kim Young sam and Kim Dae jung administrations."

"Proyek akhir ini membahas tentang pengaruh Undang-Undang Diplomasi Publik Korea Selatan ditinjau dari peran industrialisasi budayanya. Undang-Undang Diplomasi Publik mempunyai tujuan untuk meningkatkan citra negara Korea Selatan. Citra negara bagi Korea Selatan sangat penting untuk menguatkan posisi mereka sebagai negara dengan kekuatan menengah serta untuk mengurangi persepsi negatif akibat konflik dengan Korea Utara. Dengan menggunakan konsep diplomasi publik serta metode sejarah, penelitian ini menganalisis alasan Korea Selatan memerlukan Undang-Undang Diplomasi Publik kemudian pelaksanaan diplomasi publik setelah pengesahan undang-undang tersebut dan manfaat dari undang-undang itu terhadap peningkatan citra negara Korea Selatan yang ditinjau secara kritis dari peran industrialisasi budaya Korea Selatan. Industrialisasi budaya Korea Selatan mencakup musik, festival film dan pariwisata. Industrialisasi budaya ini kemudian dimanfaatkan oleh Korea Selatan dalam diplomasi publiknya yang sejalan dengan penerapan Undang-Undang Diplomasi Publik. Hasil dari penelitian kemudian, memperlihatkan benar-benar ada peningkatan citra negara Korea Selatan setelah adanya Undang-Undang Diplomasi Publik yang dipengaruhi oleh industrialisasi budaya Korea Selatan.

---

This final project discusses the influence of South Korea's Public Diplomacy Law in terms of its cultural industrialization role. The Public Diplomacy Law has the objective of enhancing the image of the country of South Korea. The country's image for South Korea is very important to strengthen their position as a middle power country and to reduce negative perceptions due to conflict with North Korea. By using the concept of public diplomacy and historical methods, this study analyzes the reasons South Korea needs a Public Diplomacy Law then the implementation of public diplomacy after the ratification of the law and the benefits of the law on improving the image of the country of South Korea which is critically reviewed from its role South Korean cultural industrialization. South Korea's cultural industrialization includes music, film festivals and tourism. This cultural industrialization is then used by South Korea in its public diplomacy which is in line with the implementation of the Public Diplomacy Law. The results of later research show that there is actually an increase in the image of the country of South Korea after the Public Diplomacy Act was influenced by the industrialization of South Korean culture."

"Studi ini meneliti dampak pembatasan ekspor produk mineral hulu terhadap ekspor produk hilir menggunakan dua pendekatan. Pertama, studi ini menggunakan desain staggered difference-in-differences untuk menganalisis dampak pembatasan ekspor global pada limbah dan skrap tembaga dan nikel pada kuantitas dan nilai ekspor produk hilir. Kedua, studi ini menganalisis pembatasan ekspor bijih mineral Indonesia tahun 2014 pada kuantitas dan nilai ekspor produk hilir. Studi ini menemukan bahwa pembatasan ekspor limbah dan skrap tembaga dan nikel memiliki efek yang relatif minim terhadap ekspor produk hilirnya di tingkat global. Di sisi lain, studi ini menemukan bukti positif pembatasan bijih mineral Indonesia pada ekspor dan kuantitas produk hilir. Temuan studi ini memberikan bukti empiris kuasi-eksperimental bahwa pembatasan ekspor pada produk mineral hulu memiliki efek positif pada ekspor produk hilir. Namun, dampaknya bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi dengan mudah.

---

This study examines the impact of export restrictions on upstream mineral product to downstream product export using two approaches. First, we utilize a staggered difference-in-differences design to analyze the impact of global export restrictions in copper and nickel waste and scrap on the downstream product export quantity and value. Second, we analyze Indonesia’s 2014 mineral ore export restriction on the downstream product export quantity and value. We found that the export restrictions in the copper and nickel waste and scrap have negligible effect to their downstream product export globally. On the other hand, we found positive evidence of Indonesia’s mineral ore restrictions on its downstream product export and quantity. Our findings provide empirical and quasi-experimental evidence that export restrictions in the upstream mineral product does have a positive effect on the downstream product export. However, its impact is contextual and can’t be easily generalized. "

"Pembahasan dalam skripsi ini mengangkat kasus pembentukan kerja sama rantai pasokan bahan baku mineral untuk kendaraan listrik antara AS dan Jepang dalam U.S.-Japan Critical Minerals Agreement (U.S.-Japan CMA). Pembahasan berfokus untuk menjawab pertimbangan masing-masing negara, khususnya AS, untuk tetap membentuk kerja sama walaupun menuai pertanyaan dalam berbagai aspek. Keputusan AS untuk bekerja sama dengan Jepang dinilai tidak ideal karena tidak sesuai dengan pola kebijakan industri dan pemilihan Jepang sebagai mitra di tengah situasi aliansi AS dan Jepang yang sedang melemah. Skripsi ini menggunakan kerangka analisis teori kerja sama milik Axelrod dan Keohane dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif dan berpusat pada studi pustaka. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa faktor persepsi, resiprositas, prospek masa depan, dan rezim internasional menjadi penggerak utama yang mendorong payoff structure AS dan Jepang ke arah kerja sama rantai pasokan bahan baku mineral. Berdasarkan teori kooperasi, temuan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa insentif terhadap kedua negara untuk mematuhi kerja sama jauh lebih besar dibandingkan tidak mematuhi kerja sama. Teori ini membantu untuk meneliti sejauh mana variabel kontekstual dalam hubungan antarnegara mampu memengaruhi keputusan strategis kerja sama dagang internasional walaupun tidak dalam kondisi ideal.

---

This study examines the cooperation between the United States and Japan on critical minerals supply chains for electric vehicles through the U.S.-Japan CMA in 2023. The discussion aims to explain why both countries agreed to the pact, particularly the United States, despite domestic controversy. The decision to cooperate with Japan was not ideal, as it diverges from the United States’ energy security policy. Additionally, the deteriorating alliance between the two nations raises questions about Japan’s viability as a trade partner. To understand the U.S. and Japan’s actions in establishing the U.S.-Japan CMA, this thesis employs the theory of cooperation by Axelrod and Keohane as an analytical framework. The research, which focuses on desk research and exploratory qualitative methods, reveals that perception, reciprocity, and international regimes are the primary factors influencing the payoff structure between the two nations. According to the theory of cooperation, these findings suggest that the incentives for both countries to comply with cooperation are significantly greater than those for non-compliance. This theory helps to analyze the ways in which contextual variables influence strategic decisions about international trade agreement, even in non-ideal conditions. "