Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perang informasi baik sebagai metode komunikasi maupun sebagai suatu bentuk perang merupakan strategi dan taktik yang diambil untuk mencapai superioritas informasi. Keberhasilan dan perang informasi apabila dapat mempengaruhi atau merubah pikiran komandan pihak lawan dan mampu merebut pikiran dan hati rakyat sesuai dengan keinginan yang melancarkan perang informasi. Dalam kepentingan militer untuk menghadapi perang informasi diperlukan jalinan hubungan dengan media.Di Amerika Serikat pola hubungan militer dengan media yang terjadi, militer melakukan pembatasan-pembatasan terhadap media pada saat krisis/perang, kepentingan nasional terancam dan Negara dalam keadaan bahaya. Hal serupa juga terjadi di Thailand, militer mengambil sikap mengontrol dan intervensi terhadap media demi stabilitas nasional dan kepentingan nasionalnya. Militer Thailand juga berusaha memiliki saham perusahaan telekomunikasi dan media sebagai bentuk lain dari kontrolnya.Pada periode masa Perang Kemerdekaan (1945-1949), sebenarnya telah terjalin hubungan yang baik antara militer dengan media, meskipun tidak dalam bentuk yang formal. Setidaknya ada titik temu idealisme, satu tujuan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Periode Masa Demokrasi Liberal (1950-1959), Pola hubungan yang tejadi pada saat itu, walaupun ada kerjasama antara militer dengan beberapa media. Namun media melakukan kontrol yang bersifat subjektif demi kepentingan kelompoknya. Menjelang berakhirnya periode demokrasi liberal ini, pola hubungan yang terjadi adalah adanya kerjasama antara militer dengan media, namun militer melakukan pembatasan-pembatasan terhadap media karena negara dalam keadaan bahaya. Periode masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), ada hubungan yang baik antara militer dengan media yang anti PM untuk menghadapi musuh bersama yaitu PKI, melakukan perang informasi dalam rangka membangun opini publik. Pada masa Orde Baru (1966-1998). Di awal pemerintahan Orde Baru, pola hubungan militer dengan media yang terjadi adalah adanya kerjasama antara militer dengan media. Kontrol mediapun dilakukan secara obyektif dengan mengedepankan supremasi hukum. Pasca peristiwa Malari tahun 1974, pola hubungan militer dengan media berubah yaitu masih ada kerjasama, namun apabila ada hal-hal yang mengganggu stabilitas nasional dan kepentingan nasional, militer mengambil sikap mengontrol dan intervensi terhadap pemberitaan media. Menjelang berakhirnya pemerintahan Orde Baru dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yaitu munculnya Internet, menjadikan pemerintah tidak berdaya untuk melakukan pembatasan-pembatasan. Melalui media internet ini kontrol mediapun mulai bersifat subjektif.Pola hubungan militer dan media di era reformasi berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi. Pada awal refonmasi, ada kerjasama pihak militer dengan media, namun beberapa media seolah ingin melakukan politik balas dendam atas kejadian di masa lalu. Kontrol yang dilakukan mediapun sangat subjektif. Kondisi demikian bergengaruh terhadap ketahanan nasional, Ada beberapa media nasional dan bahkan internasional menyampaikan informasi ikut merugikan kepentingan nasional melalui pembentukan opini yang mendiskreditkan pemerintah RI dan TNI di dalam negeri maupun di mata dunia internasional. Hal tersebut juga mengancam terhadap integrasi bangsa dan ketahanan nasional. Dengan tolok ukur kesejahteraan dan keamanan, kondisi tersebut berakibat terhadap kondisi ketahanan nasional saat ini yang relatif rawan.Information warfare, either in communication method or in the kind of war, is as strategy and tactics that should be taken to reach superiority in information. The successful of information warfare can influence or change the though of opponent commander and can influence people heart and thought based on the thought of one, who begin information warfare. In military interest, to hold information war is needed relation with media.

In USA, military relation pattern with media happens, military give limitation to media in crisis/war, national interest will be threaten, and the state in danger situation. The same case happens in Thailand; military control and intervene to media for national stability and interest. Thailand military try to have share in telecommunication and Media Company as another kind of control.

In Independence Warfare period (1945-1949), actually there is a good relation between military and media, even though not in formal kind. At leas, there is the same point of idealism, and one objective to attain and keep the independence of the Republic of Indonesia. Liberal Democratic Period (1950-1959), the relation pattern, which happen at that time, although there is relation between military and any media. However, media do subjective control for their group interest. When the liberal democratic period will end, relation pattern, which happen, is a relation between military and media, yet military do limitation to media because the country in danger situation. In Leaded Democratic period (1959-1966), there is good relationship between military and anti-communist media to hold the same enemy. It is PKI. They do information warfare in order to develop public opinion. In the New Order period (1966-1998), military relation pattern with media, which happens, is cooperation between military and media. Media control is done objectively with law supreme minded. The event post of Malari in 1974, military relation pattern with media change. There is cooperation, but if there is national stability and interest's disturbance, military will take control and intervenes to media news. At the end of New Order government, and information technology develop fast with appearing of Internet, government fell unused to do limitations. Control media can be done subjectively through Internet media.

Military and media relation pattern in reformation era develop dynamically along with the progress of situation and condition, which happen. At beginning of reformation, there is cooperation between military and media, but several media as if want to do revenge politic about the last event. Media control is done subjectively. That condition influences the national resilience. There are several national and international media involve in giving harm information through making opinion, which discredit Indonesian Government and TNI in domestic or international. It threatens the integration of national resilience. With prosperity and security approach, that condition has impact to unstable national resilience condition."

"Didalam sistem monitoring dan evaluasi ketersediaan obat dan penggunaan obat secara rasional dibutuhkan data,dan informasi yang lengkap, akurat dan legal waktu. Sistem informasi ini harus mampu menyediakan laporan laporan, baik rutin maupun khusus yang berkaitan dengan seluruh fungsi sistem informasi ketersediaan obat dan penggunaan obat secara rasional. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi ketersediaan obat dan penggunaan obat secara rasional dilakukan di Kabupaten Tangerang guna meningkatkan pengolahan dan penyampaian data dan informasi ketersediaan obat dan penggunaan obat secara rasional, serta teridentifikasinya faktor-faktor yang strategis untuk diintervensi dan dikembangkan lebih lanjut serta rekomendasi untuk sistem informasi ketersediaan obat dan penggunaan obat secara rasional. Pendekatan kajian dengan mengembangkan sistem yang ada menggunakan paket software MapInfo dan uji coba implementasi dengan melibatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dilingkungan Kabupaten Tengerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Software Maplnfo sangat membantu penyajian serta penyampaian infonnasi untuk mengambil keputusan di tingkat Kabupaten. Disamping itu dapat mendukung pelaksanaan pemantauan ketersediaan obat dan pembinaan kepada petugas di unit pelayanan kesehatan. Untuk meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi ketersediaan obat dan penggunaan obat secara rasional perlu dilakukan intervensi lebih lanjut. Faktor strategis yang perlu diintervensi adalah pembuatan paket software pendukung yang lebih sederhana dan mudah digunakan oleh pemakai di tingkat Kabupaten? "

"ABSTRAKSistem informasi dewasa ini merupakan suatu hal yang sangat panting dan sudah menjadi kebutuhan pokok suatu organisasi baik milik pemerintah atau swasta. Sistem informasi ini digunakan untuk memperlancar bisnis proses organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran dari perencanaan strategis bisnis organisasi. Untuk mendapatkan sistem informasi yang diinginkan, maka diperlukan suatu tahapan kegiatan yang dirangkum dalam perencanaan sistem informasi. Perencanaan sistem informasi berisikan pernyataan tentang apa yang akan dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan dan bagaimana hasilnya. Selain itu didalamnya terdapat langkah-langkah rencana pengembangan dari sistem informasi tersebut.STMIK Bina Darma merupakan lembaga pendidikan tinggi swasta yang tanggap terhadap permasalahan yang ada pada proses bisnis organisasinya. Proses bisnis yang menjadi prioritas utama organisasi ini adalah administrasi akademik dan kemahasiswaan. Sebagai jalan keluar untuk mengantisipasi permasalahan tersebut maka STMIK Bina Darma membutuhkan suatu sistem informasi administrasi akademik dan kemahasiswaan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi. Untuk itu akan dilakukan studi tentang bagaimana merencanakan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan proses bisnis organisasi. Hasil studi ini berupa perencanaan sistem informasi yang nantinya dapat diimplementasikan menjadi suatu sistem informasi yang diharapkan dapat mendukung pencapaian bisnis organisasi yang strategis. Selain itu melalui perencanaan sistem informasi ini, investasi teknologi informasi yang dikeluarkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pemenuhan kebutuhan organisasi.Studi tentang perencanaan sistem informasi ini dimulai dengan menganalisis rencana strategis bisnis organisasi dengan menggunakan pendekatan strategic framework dari Ward (1996) dan SWOT analysis. Setelah itu melalui tahapan kegiatan perencanaan sistem informasi dengan menggunakan pendekatan four-stage model of planning dari Turban (1996) dilakukan perumusan rencana strategis sistem informasilteknologi informasi dikombinasikan dengan pendekatan five forces Bari Porter (1980). Tahap pertama dirumuskan misi, arah dan tujuan serta strategi sistem informasi. Kemudian tahap kedua dilakukan analisis kebutuhan sistem informasi organisasi. Tahap ketiga dilakukan alokasi sumber daya yang dibutuhkan sistem informasi. Pendekatan pada tahap ini dikornbinasikan dengan pendekatan environment layer dari Tozer (1996) mengenai teknologi informasi. Tahap akhir dari kegiatan perencanaan sistem informasi ini adalah membuat perencanaan proyek sistem informasi yang akan diimplementasikan berikut biaya yang akan dikeluarkan.Hasil yang diharapkan dari penulisan tesis adalah suatu perencanaan sistem informasi administrasi akademik dan kemahasiswaan STMIK Bina Darma yang nantinya dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi.

---

ABSTRACT

Information system is very important to organization, government as well as private sector. Information system is very important in supporting business process to achieve business goals. To get the desired information system, series of activities called information system planning are required. Information system planning answers the following questions, i.e. what are the activities, who will perform the activities, when it is performed, and what is the expected result.

STMIK Bina Darma is a private educational institution. The main business processes of STMIK Bina Darma are academic and student administration. To support its main business processes, STMIK Bina Darma needs information system of student and academic administration. This thesis will study the information system of student and academic administration. The study's result is a cost effective system information planning that can be implemented to support STM[K Bina Darma main business process.

The information system planning is begin with the analyze of strategic business 'planning using SWOT analyze and strategic framework from Ward (1996). Based on strategic business analyze, a formulation of strategic planning of information system/information technology is constructed using Four-stages model of planning approach from Turban (1996) combined with five forces approach from Porter (1980). The first stage of strategic planning formulation is determination of vision, mission and goals of information system strategy. In the second stage, the information requirement of organization is analyzed. The resources needed by information system are allocated in the third stage. At this stage, an environment layer of Tozer (1996) approach is used. The final stage of information system planning is the determination of information system project planning and budget allocation.

The ultimate goal of this thesis is an information system planning of academic and student administration of STMIK Bina Darma which can be implemented as required by business needs of organization."

"Teknologi Informasi saat ini telah menjadi bagian panting dalam strategi bisnis perusahaan-perusahaan, khususnya dunia perbankan. Banyak dari perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan peningkatan keuntungan dan keunggulan bersaing akibat pemakaian TI di perusahaannya. Disadari juga bahwa investasi TI sangatlah mahal, sehingga proses justifikasi yang tepat sangat diperlukan.Untuk mencapai hasil yang terbaik, analisa manfaat-biaya (cost-benefit) harus dilakukan untuk mengukur hasil yang diharapkan dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. Ada dua jenis manfaat, yaitu intangible benefit atau manfaat tidak terukur dan tangible benefit atau manfaat terukur. Kesulitan timbul saat melakukan justifikasi intangible benefit, karena dengan metode tradisional sukar untuk mengevaluasinya.Metode Information Economics (IE digunakan untuk mengatasi masalah ini. Metode IE menambahkan perhitungan ROI dengan analisa business domain and technology domain. Kedua domain ini adalah kuantifikasi dari nilai-nilai aspek bisnis perusahaan, biaya investasi TI, dan resiko.Thesis ini berdasarkan studi kasus pada proyek Centralized Operation di Bank "U". Tujuannya adalah justifikasi investasi proyek yang tidak hanya berlandaskan perhitungan ROl semata, tapi melibatkan pengkajian intangible benefit.

---

Information Technology (IT) has now become an integral part of business strategies in many companies, especially in banking industries. Most companies gain benefit and achieve competitive advantage through the implementation of IT. There is no disagreement that IT investment is very expensive, so a proper justification is needed.

In order to achieve best result, a cost benefit analysis has to be done by comparing benefits to its cost. There are two different kind of benefits, the intangible benefit and tangible benefit. Problem arises when justifying intangible benefit. With traditional cost benefit analysis method, it is difficult to justify intangible benefit.

The method of Information Economics (IE) by Marilyn. M. Parker is used to overcome those problems. The IE method enhance ROI calculation by analyzing the business domain and technology domain. These domain are quantified value of business performance, IT investment cost, and risk factors.

This thesis was based on case study and focused on implementation of Centralized Operations project in Bank "LT. The aim of this case study is to justify project investment, not only based on the ROI calculation but also on intangible benefit calculation in particular."

"Perkembangan sistem informasi dewasa ini sangat pesat. Oleh karena kebutuhan informasi semakin terasa penting bagi pimpinan untuk merencanakan dan menyusun strategi suatu organisasi. Informasi juga menjadi kebutuhan utama eksekutif suatu organisasi atau perusahaan agar sukses bersaing dengan mengetahui lingkungan internal dan eksternal organisasi.Sistem informasi merupakan koleksi komponen-komponen yang memilih, memproses, menyimpan, menganalisis dan menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik. Sistem informasi dapat secara manual atau berdasarkan komputer.Tesis ini membahas analisis kebutuhan dan perancangan Sistem Informasi Eksekutif dengan pendekatan studi kasus pada STMIK Bina Darma Palembang. Pendekatan five forces model yang ditulis oleh (Porter, 1993) digunakan sebagai acuan untuk memetakan posisi organisasi dalam persaingan. Tahapan-tahapan siklus hidup pengembangan sistem dari (Curtis, 1996) digunakan untuk langkah pendekatan perancangan sistem informasi eksekutif.Dari studi ini dapat disimpulkan bentuk perancangan sistem informasi eksekutif yang ideal di STMIK Bina Darma, yang sekiranya pula dapat dipakai atau diterapkan pada organisasi yang relevant.

---

Information system is developing fast nowadays. Therefore, the need for information is very important for an executive to plan and to design strategies of an organization. Information also becomes the main needs for executives of an organization or a company to be successful to compete by knowing internal surroundings and external factors of an organization.

Information system is a components collection which choose, process, retrieve, analysis, and distribute the information for specified goals. The information system is available in manual way or base on computer system.

This thesis discusses the analysis of the need for information for executives and system design for executives which is done by case study approach to STMIK Bina Darma Palembang. The five forces model approach which is written by (Porter, 1993) used as a reference to locate the position of organization in competition. The stages of system development life cycle by (Curtis, 1996) is used to pace the approach of executive information system design.

From this thesis, it can be concluded the shape of design of an ideal executive information system at STMIK Bina Darma which is applicable to a relevant organization."

"Pengobatan rasional di Puskesmas telah diupayakan sejak dikeluarkannya buku pedoman pengobatan dasar di Puskesmas dan buku pedoman pembinaan pengobatan rasional di Puskesmas. Tetapi pada pelaksanaannya di lapangan tidak dapat dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur yang telah ditentukan yang ditandai dengan sedikitnya informasi tentang tingkat rasionalitas pengobatan di Puskesmas. Hal ini disebabkan Dinas Kesehatan Kabupaten belum lengkap memperoleh data tentarig rasionalitas pengobatan di Puskesmas, karena data tentang rasionalitas pengobatan di Puskesmas yang perlu diumpan balikkan kepada Puskesmas belum dapat diperoleh secara berkala dan tepat waktu karena keterbatasan kemampuan petugas pembina di Dinas Kesehatan Kabupaten, banyaknya form yang harus diisi, pengolahan data secara manual dan belum adanya koordinasi lintas program yang memadai.Studi ini merancang suatu model pengembangan Sistem Informasi Kesehatan tentang Pengobatan Rasional di Puskesmas (SIKPRP) dengan analisis kesesuaian dengan menggunakan program aplikasi Epi Info dan Epi Map di Kabupaten Cirebon. Program aplikasi yang telah siap pakai akan memudahkan petugas dalam pemasukan data, pengolahan dan penyajian hasil analisis data yang dibuat dengan tampilan peta wilayah.Tahapan pengembangan sistem SIKPRP di Kabupaten Cirebon terdiri dari penelitian awal, analisis sistem, desain sistem dan pengembangan sistem. Tahap selanjutnya adalah uji coba sistem, tetapi tidak dilakukan dalam penelitian ini karena keterbatasan waktu. Uji coba direncanakan di beberapa DT II agar diperoleh gambaran tentang penerapan sistem yang barn ini dan kemudian diharapkan sistem ini dapat diterapkan di semua DT II.

---

Since the base therapy and the creative rational manual have been published, the therapy in a local government clinic has been strove for good therapy. But the field implementation cannot be brought about well in accordance to the determined procedure that is lack of information about rational degree of therapy in a local government clinic (PUSKESMAS). It is because, the Regional Health Department has no such complete data on rational therapy (rational use of drugs) done in a PUSKESMAS in where the rational use-of drugs data must be feed back to the PUSKESMAS has not been got regularly and punctually.

The reasons are the field officer's incapability, many kinds of forms to be filled in, manual data processing and the coordination of crossed program are not satisfactory.

This study creates a model of a developed Health Information System about rational use of drugs in a PUSKESMAS (SIKPRP) using appropriate analysis application EPI INFO and EPI MAP program in Cirebon Regency. This ready for use application program will help officers enter and process the data easily and present the analyzed data in a regional map display.

The developing phase SIKPRP System in Cirebon Regency consists of a beginning research, analyzed system, and developing system. The next phase is a try-out system, but it has not been done in this research because of lack of time. The trial will be done in some regency in order to get a picture of applying this new system and then, this system is hopefully to be able to be applied in all regency in Indonesia.

Development in Health Information System on Rational Therapy in a Local Government Clinic In Cirebon RegencySince the base therapy and the creative rational manual have been published, the therapy in a local government clinic has been strove for good therapy. But the field implementation cannot be brought about well in accordance to the determined procedure that is lack of information about rational degree of therapy in a local government clinic (PUSKESMAS). It is because, the Regional Health Department has no such complete data on rational therapy (rational use of drugs) done in a PUSKESMAS in where the rational use-of drugs data must be feed back to the PUSKESMAS has not been got regularly and punctually. The reasons are the field officer's incapability, many kinds of forms to be filled in, manual data processing and the coordination of crossed program are not satisfactory.

This study creates a model of a developed Health Information System about rational use of drugs in a PUSKESMAS (SIKPRP) using appropriate analysis application EPI INFO and EPI MAP program in Cirebon Regency. This ready for use application program will help officers enter and process the data easily and present the analyzed data in a regional map display."

"ABSTRAK1. Pendahuluan Kegiatan tahap kedua model pengambilan keputusan dengan memanfaatkan sistem informasi sumber daya arkeologi mengandung dua piranti lunak, yaitu hypertext dan expert system. Pembuatan hypertext terhadap situs Trowulan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kondisi sumber data dan keberadaan data yang berbeda dengan Situs Borobudur (disusun pada tahun pertama) mempengaruhi proses pembuatan hypertext. Perbedaan penting jika dibandingkan dengan Situs Borobudur adalah (1) jumlah situs di Trowulan lebih dari satu dan melingkupi daerah yang lebih luas, (2) variasi yang lebih besar dalam penanganan bangunan dan penataan situs-situs, (3) ketidakteraturan dan ketidaklengkapan data, (4) pemugaran masih sedang berlangsung di beberapa situs, dan (5) kepustakaan tentang Trowulan tidak selengkap tentang Borobudur. Tahap kedua ini juga mencakup pembuatan Sistem Pakar (expert system) Penelitian Permukiman (selanjutnya disebut SiPPP). Sistem pakar adalah program untuk mengambil keputusan sebagaimana seorang pakar melakukannya. Sebuah sistem pakar memecahkan persoalan dengan memakai strategi dan asumsi dasar yang lazim disebut "basis pengetahuan" (knowledge base), yakni sebuah program yang pembangunannya dilakukan bersama satu atau lebih pakar dalam bidang tertentu, dalam hal ini adalah bidang arkeologi. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah model pengembangan hypertext dan sistem pakar dalam bidang arkeologi. Pembuatan model ini menggunakan metodologi sistem-lunak (Soft System Methodology). Sistem Informasi Arkeologi merupakan upaya kongkrit untuk mengubah sekumpulan data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. 2. Hasil Penelitian 2.1 Hypertext Situs Trowulan Semesta dokumen dan bahan-bahan lainnya yang mengandung informasi tentang Situs Trowulan ini dapat dijadikan sistem hypertext setelah ditemukannya struktur yang terbentuk dari enam topik yang membentuk enam simpul (nodes) utama, yaitu Sejarah Majapahit, Sejarah Trowulan, Trowulan sebagai Situs Kota, Pelestarian, Kerusakan Situs, dan Instansi yang Terkait. Dari enam topik utama tersebut, berhasil dibuat 26 turunan yang menjadi simpul-simpul lapis kedua dan ketiga yang dihubungkan lewat 125 link dan ditetapkan secara subjektif dalam bentuk kata atau frasa. Selain itu, pada sebuah simpul diletakkan informasi tambahan yang kontekstual (pop up) berupa teks, gambar, foto, atau gabungan ketiganya. Semua simpul, link, dan pop up ini kemudian dihimpun dalam satu kesatuan berkas elektronik yang dapat dibaca. Untuk menjadikan himpunan berkas ini sebagai sistem hypertext, penelitian ini membangun sebuah modul pembacaan yang ditulis dengan bahasa Visual Basic. 2.2 Sistem Pakar Penelitian Permukiman (SiPPP) Akuisisi pengetahuan dimulai dengan penetapan problem yang akan dipecahkan oleh sistem pakar. Untuk ini diadakan wawancara mendalam (in depth) dengan pakar bidang arkeologi. Topik wawancara mencakup (1) gambaran pakar tentang pemakai; (2) berbagai kasus pertemuan pakar dengan pemakai untuk menggambarkan karakteristik dialog, mengidentifikasi butir-butir pengetahuan yang akan dicantumkan dalam basis pengetahuan, dan menguraikan (breaking down) sistem pengetahuan yang relevan dengan arkeologi permukiman; dan (3) menyusun pengetahuan arkeologi permukiman. Algoritma sistem pakar yang disusun disini pada dasarnya adalah hasil dari representasi pengetahuan dalam bentuk diagram pohon; sedangkan pengkodean pada intinya adalah penerjemahan dan penulisan abstraksi dari algoritma dan struktur yang dirancang kedalam bahasa pemrograman dalam bentuk kode-kode tertentu. Kode-kode tersebut berupa statement-statement maupun command-command yang berbeda bagi setiap bahasa pemrograman. 2.3 Organisasi dan Sistem Informasi sebagai Konstruksi Sosial Pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini menyatakan bahwa organisasi di mana sebuah sistem informasi akan diterapkan adalah sebuah fenomena yang dibentuk secara sosial (socially constructed phenomena). Dalam rangka merancang sistem informasi untuk sebuah organisasi di bidang arkeologi, penelitian ini beranggapan bahwa perancangnya "membaca" organisasi di bidang arkeologi sebagai sebuah teks (text analog) sehingga diperoleh pemahaman yang akurat, dan dengan dasar pemahaman ini dapat mengajukan sistem yang sesuai untuk organisasi tersebut. Walaupun kegiatan pokoknya adalah pembuatan aplikasi, namun dalam proses pembuatan tersebut terjadi berbagai interaksi yang tidak langsung berhubungan dengan teknik pembuatan tersebut. 2.4 Model Konseptual Dari pengertian dasar C (Peneliti, pelestari, pendidik, pengelola pariwisata); A (Arkeolog berpandangan sistemik dan berkemampuan analitis); T (Mengurai, memadukan, dan mengemas data menjadi informasi); W (Memudahkan penyebaran dan pemanfaatan informasi); 0 (Ditlinbinjarah (sebagai pengelola situs); dan E (Promosi dan penyebaran informasi arkeologi) dapat dikenali berbagai kegiatan (identifiable activities), yaitu: (1) mendayagunakan data hasil penelitian maupun pelestarian terhadap situs dan benda cagar budaya, dengan (2) memadukan data yang tercerai berai menjadi kesatuan informasi, untuk (3) mempromosikan dan menyebarluaskan informasi tersebut kepada peneliti, pelestari, pendidik, pengelola pariwisata. Dengan demikian dapat diperoleh model konseptual umum yang menampakkan ketiga unsur sistem, yaitu masukan, pengolahan, dan luaran. 3. Kesimpulan Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama yang sating berhubungan dan merupakan suatu kesatuan. Pertama, penelitian ini menghasilkan paket perangkat lunak yang terdiri dari dua aplikasi, hypertext dan expert system. Kedua, penelitian ini merekam proses penciptaan kedua aplikasi tersebut, termasuk reaksi pemakainya dan reaksi perekayasa aplikasi terhadap reaksi tersebut, dalam sebuah prosedur kerja yang dapat ditiru (replicated). Ketiga, dad produk berupa perangkat lunak, dan dari proses penciptaannya yang memasukkan aspirasi pemakai, penelitian ini menghasilkan pula sebuah model konseptual sistem informasi arkeologi. Penelitian ini juga menemukan bahwa sebuah sistem informasi yang mencerminkan kebutuhan nyata para pengelola dan pemakainya dapat dibuat melalui pendekatan interpretif. Pendekatan ini mengijinkan semua pihak terkait memberikan interpretasi atas sistem yang ingin dibuat. Interpretasi ini kemudian dipahami oleh pembuat sistem sebagai parameter-parameter sistem. Dengan demikian, perangkat lunak, prosedur kerja dan model konseptual yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai hasil bersama antara tiga unsur: penggagas ide, pengelola sistem, dan pemakai sistem. Penelitian ini sendiri berfungsi sebagai fasilitator ketiga unsur tersebut. Untuk dapat menjadi fasilitator, penelitian ini memanfaatkan metodologi sistem lunak (soft system methodology). Pengelola sistem informasi arkeologi memiliki tiga keahlian. Pertama, sistem ini memerlukan keahlian arkeologi yang berperan sejak pengumpulan data sampai penulisan kembali. Kedua, sistem ini memerlukan analisis sistem yang mampu menerjemahkan aspirasi arkeolog. Ketiga, sistem ini memerlukan operator komputer, terutama dalam tahap pengumpulan dan penyimpanan data. 4. Saran: Kelayakan Perubahan dan Tindakan yang Perlu Dilakukan Sebagai sebuah kajian yang memusatkan perhatian pada aspek organisasi dari sebuah sistem informasi, maka penelitian ini juga menggarisbawahi beberapa temuan yang berkaitan dengan kelayakan (feasibility) pengembangannya di sebuah instansi arkeologi. Temuan ini menyangkut tiga aspek, yaitu: (1) sumber daya manusia atau menempatkan arkeolog sebagai pengelola sistem; (2) nilai penting sistem informasi di dalam keseluruhan kegiatan arkeologi; dan (3) ketersediaan alat (tools) untuk mengembangkan sistem multimedia. "

"Penanganan kasus KEP pada Balita tidak bisa hanya dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan, tetapi harus sekaligus dilakukan intervensi gizi, antara lain dengan pemberian tambahan konsumsi makanan. Untuk menyusun perencanaan program atau intervensi gizi diperlukan identifikasi masalah gizi dan kebutuhan yang diperlukan dengan melakukan analisis situasi kesehatan. Hasil analisis situasi kesehatan yang akurat membutuhkan datalinformasi yang cukup baik kuantitas maupun kualitas.Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas program gizi (SP3-LB3.1) yang berjalan selama ini belum menghasilkan data/informasi program gizi yang lengkap, cepat dan akurat. Oleh karenanya pemanfaatan hasil luaran SP3-LB3.1 oleh pengelolah program gizi di tingkat Dinkes Kabupaten belum optimal, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan informasi tingkat manajemen pelaksana dalam penyusunan programlintervensi terhadap permasalahan KEP pada Balita.Disamping itu, SP3-LB3.1 bukan merupakan satu-satunya pelaporan yang harus dibuat oleh Puskesmas, tetapi masih terdapat laporan lain (F III Gizi) yang diminta langsung oleh pengelola program gizi Dinkes Kabupaten. Hal ini selain menjadi beban bagi Puskesmas juga mengakibatkan adanya duplikasi data gizi antara pemegang program gizi dengan data pada pengelola SP3-LB3.1.Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program Gizi (SP3G) merupakan pengembangan dari SP3-LB3.1, yang diharapkan menghasilkan datalinformasi mengenai cakupan keberhasilan program gizi di Puskesmas secara cepat, lengkap, dan akurat. mengenai cakupan keberhasilan program gizi di Puskesmas secara cepat, lengkap, dan akurat. Pengembangan sistem ini didukung dengan adanya perubahan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten dalam era otonomi daerah, dari technical control menjadi technical support. Dimana Dinas Kesehatan kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengembangan Sistem Kesehatan sesuai dengan kebutuhannya sendiri.Pengembangan SP3G dilaksanakan dengan menetapkan kebutuhan data/informasi, dan indikator, mendesain sistem pengolahan dan penyajian data, mendesain format input dan output laporan, serta perancangan program aplikasinya. Pengumpulan data/informasi dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap komponen sistem. Pengoptimalan fungsi Sub Bagian Perencanaan sebagai pengelola data program kesehatan khususnya masalah gizi, serta pelaksanaan mekanisme umpan balik akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan SP3G dalam menghasilkan informasi program gizi yang berkualitas, sehingga dapat mendukung manajemen program gizi di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten, baik dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi program.

---

Management Information System Development of Protein Energy Malnutrition For Children 0-5 Years at The Health Departement of Banjarnegara District

To solve the case of protein energy malnutrition (PEM) for children 0-5 years is not only through prevention, but also through nutrition intervention program, for example by giving additional food. To compose nutrition intervention program or planning, officer should identify nutrition problem along with its needs through analyzing health condition. Its accurate result needs qualified data 1 information in terms of quality and quantity.

SP3-LB3.1 (Nutrition recording and reporting program used at public health center/PHC) which is used currently does not produce data 1 information which is complete, instant and accurate. Consequently, performing SP3-LB.1 results used by nutrition analyst at District Health Officer is still not so optimal that it does not fulfill information which is needed by management executive level in order to compose nutrition intervention program/planning to solve PEM for children 0-5 years.

In addition, SP3-LB3.1 is not the only reporting program which is composed by PT-IC. The other report is F III - nutrition which is asked directly by the nutrition program executive of District Health Office. These all become burden for PHC. In addition, it causes nutrition data to be duplicated among nutrition program executives and SP3-LB3.I executives.

SP3G (the system of nutrition recording and reporting program is developed from SP3-LB3.1) which is designed in order to produce data / information about the coverage of PHC nutrition program achievement rapidly, completely and accurately. The system development is supported by functional changes of district health office from technical control into technical support in distract authonomy era. With this changes, District Health Office has an authority to develop health system based on its own needs.

Developing SP3G is conducted deciding data/information needs along with their indicators, designing data performing and processing system, designing input and output reporting format and designing its application program. Data/information collection is conducted through interviewing and observing system components. Optimizing the function of Sub Sector Planning office as the executive of health program data especially for nutrition along with its feed back mechanism application will maximize SP3G application in order to produce qualified nutrition program information so that it supports nutrition program management at District Health Office in perspective of planning, monitoring, and program evaluation."