Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan teknologi internet telah memasuki suatu peradaban dimana semua orang melihat internet sebagai kebutuhan dasar. Demikian juga dengan perkembangan bisnis, dimana hampir semua bisnis pada masa ini telah berpindah dari yang bisnis yang konvensional ke dunia digital yang membutuhkan koneksi internet. Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah salah satu bisnis jasa yang juga sangat bergantung kepada teknologi internet. Pinjam meminjam uang ini mempertemukan pihak Pemberi Pinjaman dan pihak Penerima Pinjaman dalam suatu platform online yang dikelola oleh Penyelenggara Layanan. Di dalam platform online tersebut, Penyelenggara Layanan akan memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dana yang dimiliki di dalam virtual account kepada setiap pengajuan pinjaman. Sistem pendanaan ini menggunakan sistem crowd funding atau urun dana, dimana untuk satu pinjaman yang diajukan akan didanai oleh beberapa Pemberi Pinjaman. Sebagai pihak yang memberikan pinjaman, maka keputusan para Pemberi Pinjaman ini sangat bergantung kepada informasi yang diberikan oleh Penyelenggara Layanan, baik informasi atas data-data calon Penerima Pinjaman atau hasil analisa dari Penyelenggara Layanan terhadap setiap pengajuan pinjaman. Karena itu, pembahasan adalah mengenai tanggung jawab dari Penyelenggara Layanan terhadap informasi yang disediakan di dalam platform online yang dikelolanya apabila Pemberi Pinjaman mengalami kerugian sebagai akibat dari informasi tersebut. Terhadap hal tersebut maka penelitian ini secara khusus akan mengelaborasi ketentuan Pasal 37 POJK 77/2016 yang memiliki konsep yang sama dengan tanggung jawab keperdataan yang timbul sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Peneliti memberikan saran, agar OJK membuat suatu peraturan baru yang khusus mengatur mengenai tanggung jawab Penyelenggara Layanan atas informasi yang disediakan di dalam platform pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yaitu kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, ketentuan mengenai penggunaan artificial intelligence dalam menganalisa data dan bentuk tanggung jawab dari Penyelenggara Layanan atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari informasi tersebut. ......Internet technology development has entered a civilization where everybody sees internet as basic need. As well as business development, where almost all business nowadays has shifted from conventional business to the digital which needs internet connection. Peer to peer lending is a kind of service business which depends on the internet technology. Peer to peer lending bridges the Lender to the Borrower in an online platform managed by the Operator. In the online platform, the Operator will provide all the information needed by the Lender to deliver the fund available in the virtual account to the respective loan proposals. This peer to peer lending uses crowd funding system, where a loan proposal is funded by more than Lender. As the party who gives loan, then the Lenders decision will solely depend on the information provided by the Operator, both for the information of Borrowers data or information as the result of analysis from the Operator of respective loan proposals. Therefore, the aim is to study the liability of the Operator towards information provided in the online platform that managed by the Operator if the information has caused loss to the Lender. Regarding the matter, this research specifically elaborates the Article 37 POJK 77/2016 which has same concept with the liability as the result of tort. The researcher suggests OJK to draft new regulation specifically regarding the responsibility of the Operator towards information provided in the peer to peer lending online platform, the liability is to give correct information, article to regulate the usage of artificial intelligence for data analyzing and the form of liability of the Operator for the loss as the result of the information.

Abstrak :
Pada jaman modern ini, diperlukan suatu kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli, yang dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Melalui internet dewasa ini, kita bisa melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa di dalam cyberspace, hanya cukup dengan duduk di depan komputer. Transaksi jual beli tersebut, salah satunya dapat dilakukan melalui perantara perusahaan online (situs) seperti eBay.com, amazon.com, solebox.com yang menyediakan sistem atau mekanisme untuk melakukan transaksi jual beli tersebut, dengan cara mengakses situs milik perusahaan online tersebut. Di dalam suatu situs milik perusahaan online, biasanya disediakan fasilitas feedback system yang berfungsi untuk menyampaikan komentar terhadap sesama user yang melakukan transaksi jual beli di dalam situs tersebut, yang mana dalam penulisan ini pembahasannya tertuju pada situs eBay. Yang menjadi permasalahan adalah apabila seorang user menyampaikan komentar yang mengandung penghinaan dan fitnah yang ditujukan kepada user lainnya di dalam feedback system tersebut, apakah perusahaan online (situs) yang memiliki sistem tersebut, bertanggungjawab atas perbuatan melanggar hukum tentang penghinaan (tort of defamation) yang dilakukan user-nya? Hal ini tentunya berkaitan dengan erat dengan pengidentifikasian perusahaan online yaitu apakah dapat dianggap sebagai publisher (penerbit) ataukah sebagai distributor dari komentar tersebut. Selanjutnya apabila ternyata suatu perusahaan online (situs) bertanggungjawab atas komentar tersebut, sejauhmanakah user agreement yang mencantumkan klausula pembebasan situs dari klaim apapun, dapat berlaku efektif untuk membebaskan pihak perusahaan online (situs). Hal ini merupakan suatu bahan pertimbangan bagi hakim yang mengadili kasus tersebut.

Abstrak :
ABSTRAK

Sebelum adanya internet dan mesin pencari (search engine), tampaknya kita menikmati keadaan perlindungan atas kerahasiaan pribadi. Foto-foto dan kenangan-kenangan hanyalah sebuah konsumsi domestik. Walaupun dapat diungkapkan kepada publik, tetap membutuhkan waktu dan biaya yang besar bagi seorang researches untuk mencari dan menyatukan seluruh informasinya. Berjalanlah waktu, dan keseluruhan tugas itu menjadi semakin mudah, lebih cepat dan tidak membutuhkan waktu dan biaya yang berlebih dan, gratis. Dengan mengonsumsi begitu banyaknya jumlah informasi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, para pengguna internet kini menjadi semakin terbuka untuk menjadi subjek profil dan dilakukannya modifikasi-modifikasi atas informasi dirinya sendiri. Sejauh manakah hubungan antara privasi dengan data pribadi dalam kebebasan arus data maupun informasi, bentuk pelanggaran-pelanggaran atas privasi terhadap data pribadi, dan bagaimanakah hukum positif di Indonesia sepatutnya melindungi privasi setiap individu merupakan permasalahan yang penting untuk dijawab. Penyusunan Tesis ini menggunakan metode normatif, dengan langkah-langkah studi kepustakaan yang menelaah data-data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan lainnya. Tesis ini ingin menunjukan bahwa dalam praktek di masyarakat, privasi adalah benar-benar ada, benda nyata yang melekat dalam diri setiap individu, walaupun privasi itu tidak berwujud, dan akhirnya, harus dapat disimpulkan bahwa privasi haruslah menjadi sebuah pembebas dalam hubungan antar manusia.

---

ABSTRACT

---

Before the internet and search engine, it seems we enjoy a state of protection of privacy. Photos and memories were domestic consumption. Although it can be disclosed to the public, it still requires a lot of time and money researcher to found and unite them. There was time lapsed and the whole task becomes easier, faster, and does not require extra time and, free. Consuming more and more information which that had never thought before, internet users are now becoming a subject of privacy and making modifications to their information its self. What is the relationship between privacy and personal data in freedom of data flow or information, form of violations of privacy and personal data, and how law in Indonesia should protect privacy of all individual persona is important problems to answer. This Thesis wants to show in practice privacy is really there, an avatar object that are attached to every individual even though they are not tangible, and finally shall be concluded that privacy must be a barrier in human relationships.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji tiga proposisi terkait regulasi internet di Indonesia dan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pertama, UU ITE telah membatasi kebebasan berekspresi di ruang publik digital. Dalam konteks ini, penelitian akan menyelidiki dampak pembatasan tersebut terhadap kebebasan berpendapat dan partisipasi masyarakat dalam sistem politik demokrasi. Kedua, dalam implementasi UU ITE, terdapat ketegangan terus menerus antara pemerintah, dewan perwakilan rakyat dan masyarakat sipil yang diwakili aktivis perjuangan kebebasan berekspresi di internet. Ketiga, terdapat fenomena salah guna UU ITE, di mana regulasi yang semula ditujukan untuk mengatur transaksi digital di ranah internet, belakangan dibelokkan sehingga UU tersebut digunakan untuk terutama membatasi kebebasan berkspresi di ranah internet. Penelitian ini akan menginvestigasi dampak dan implikasi dari perluasan cakupan regulasi tersebut. Adapun pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses lahirnya pasal-pasal dalam UU ITE berpotensi melumpuhkan demokratisasi di Indonesia? (2) Apa implikasi dari penerapan UU ITE terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat warga dan (3) Bagaimana dinamika proses tarik-menarik antara berbagai pemangku kepentingan dalam formulasi dan revisi UU ITE, terutama antar pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, tidak ada bukti yang cukup untuk menjelaskan latar belakang dimasukkannya sejumlah pasal bermasalah ke dalam UU ITE pada 2008. Pemerintah maupun DPR sebenarnya semula menyiapkan RUU ITE untuk menertibkan transaksi bisnis elektonik, dan pornografi yang saat itu semakin marak. Namun di saat terakhir, dimasukkanlah pasal-pasal yang mengandung semangat otoritarian. Kedua, setelah UU tersebut disahkan dan dijalankan, tidak ada juga bukti yang menunjukkan bahwa baik pemerintah (pusat) dan DPR memanfaatkan pasal-pasal tersebut untuk kepentingan mereka, mempertahankan kekuasaan. Dalam banyak kasus, yang menggunakan UU ITE adalah sesama masyarakat, perusahaan, kelompok agama, dan para pemimpin agama. Ketiga, yang secara konsisten terus menolak UU ITE ini adalah masyarakat sipil. Sejak kelahiran UU ITE, berbagai LSM dan akademisi secara aktif mengkritisi kelahiran UU ITE beserta pasal-pasalnya. Masyarakat sipil sejak awal sudah bisa menduga ancaman bahaya pasal-pasal bermasalah dalam UU tersebut. Keempat, Sikap pemerintah secara perlahan berubah. Bila pada 2016, pemerintah menganggap bahwa UU ITE tidak mengandung kelemahan substansial yang melemahkan demokrasi, pada 2021 cara pandang pemerintah berubah. Kelima, yang nampaknya belum berubah adalah DPR. Memang benar, DPR tidaklah berwajah tunggal. Di dalam DPR hadir banyak partai-partai politik yang memiliki sikap berbeda-beda. Namun demikian, tidak terlihat ada tanda-tanda bahwa DPR akan mengikuti langkah pemerintah untuk menulis ......This research aims to investigate three propositions related to internet regulation in Indonesia and the implementation of the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law). First, the ITE Law has restricted freedom of expression in the digital public sphere. In this context, the research will investigate the impact of such restrictions on freedom of speech and public participation in a democratic political system. Second, in the implementation of the ITE Law, there are continuous tensions between the government, the legislature and civil society represented by activists fighting for freedom of expression on the internet. Third, there is a phenomenon of misuse of the ITE Law, where the regulation that was originally intended to regulate digital transactions on the internet, was later deflected so that the law was used to primarily limit freedom of expression on the internet. This research will investigate the impact and implications of the expansion of the scope of the regulation. The questions to be answered in this research are: (1) How does the process of the articles in the ITE Law potentially cripple democratization in Indonesia? (2) What are the implications of the implementation of the ITE Law on the freedom of expression and opinion of citizens and (3) What are the dynamics of the push-pull process between various stakeholders in the formulation and revision of the ITE Law, especially between the government, the Parliament, and civil society.This research leads to the following conclusions. First, there is insuf icient evidence to explain the background to the inclusion of a number of problematic articles in the ITE Law in 2008. The government and the House of Representatives originally prepared the ITE Bill to bring order to electronic business transactions, and pornography, which was becoming more prevalent at the time. However, at the last moment, articles that contained the spirit of authoritarianism were included. Secondly, after the law was passed and implemented, there is no evidence to suggest that either the government (central) or the House of Representatives (DPR) used the articles for their interests, maintaining power. In many cases, it was fellow citizens, companies, religious groups and religious leaders who used the law. Third, civil society has consistently rejected the ITE Law. Since the birth of the ITE Law, various NGOs and academics have actively criticized the birth of the ITE Law and its articles. Civil society has been able to foresee the danger of the problematic articles in the law from the beginning. Fourth, the government's attitude is slowly changing. If in 2016, the government considered that the ITE Law did not contain substantial weaknesses that weakened democracy, in 2021 the government's perspective has changed. Fifth, what does not seem to have changed is the DPR. It is true that the DPR is not single-faced. There are many political parties in the House that have dif erent stances. However, there is no sign that the DPR will follow the government's lead in rewriting

Abstrak :
this book provides a deeper reflection, are current legal systems adapted to business models such as that of Google or are they conceived for an industrial economy? Do the various lawsuits involving Google show an evolution of the existing legal framework that might favour the flourishing of other knowledge-economy businesses? Or do they simply reflect that Google has gone too far? What lessons can other knowledge-based businesses learn from all the disputes in which Google has been or is involved?

Abstrak :
Fluktuasi kurs mata uang suatu negara terhadap valuta asing, serta gejolak antara valuta asing itu sendiri terjadi setiap hari. Pihak pebisnis seperti importir dan eksportir sangat berkepentingan dengan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Situasi valas yang fluktuatif dimanfaatkan oleh kalangan spekulator untuk mendapatkan keuntungan melalui Transaksi Valuta Asing Berjangka Melalui Internet. Sampai saat sekarang ini belum ada peraturan yang mengatur secara jelas tentang, Perpajakan atas Penghasilan dari Transaksi Valula Asing Berjangka melalui Internet. Yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana dapat menciptakan kejelasan dan kepastian berkenaan dengan pengenaan pajak atas penghasilan dari transaksi valas berjangka melalui internet, agar WajibPajak tidak ragu melaksanakankan kewajiban dan haknya. Hakekat ekonomi dari Transaksi Valas Betjangka Melalui Internet adalah bila investor memperoleh keuntungan akan menambalt kemampuan ekonomis yang akan dikenakan pajak. Sedangkan bila investor mengalami kerugian akan mengurangi kemampuan ekonomis yang mengurangi pajak.Penyelesaian transaksi secara langsung, berdasarkan pesanan, ataupun kehabisan marjin akan diselesaikan dengan cara reaiisasi dan metode "mark-to-market." Pemungutan pajak kepada masyarakat Wajib Pajak dapat lancar bila pihak pelaksana Kebijakan Pajak dan Hukum Pajak memperhatikan "Four Canons" dari Adam Smith, yaitu: Equality, Certainty, Convenience, dan economy, yang memenuhi Azas Keadilan yaitu Keadilazn Horizontal dan Keadilan VertikaI,daIam pemungulan pajak. Metode Penelitian dan Metode Pengumpulan Data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan deskriptif dan fenomenologis. Deskriplif berarti mengumpulkan tulisan-tulisan para ahli dan penuturan-penuturan yang berlaku. Fenomenologis berarti melalui wawancara langsung dapat diketahui pendapat pribadi pengambil kebijakan dan pelaku pasar. Fenomena yang dimaksud dengan penelitian ini adalah perolehan penghasilan dari pelaku transaksi valas berjangka melalui internet. Dari penelitian dokumen maupun penelitian di lapangan diperoleh temuan-temuan Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, yang dihitung dari Penghasilan Neto berdasarkan pembukuan WajibPajak dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada WajibPajak Orang Pribadi. Pajak Penghasilan tentang dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh. atas Penghasilan Kena Pajak. Wajib Pajak yang diwawancarai tidak ada kesulitan untuk mengumpulkan bukti-bukti transaksi dengan menggunakan tasilitas yang disediakan perusahaan pialang, di mana WajibPajak mengikat kontrak transaksi valas beljangka melalui internet. Unluk WajibPajak Orang Pribadi yang memiliki usaha yang mempunyai Peredaran Bruto kurang dari 600 (enamratus)juta rupiah, tidal; diwajibkan pembukuan, melainkan wajib pencatatan saja. Untuk Transaksi Valas Berjangka tidak diterapkanNorma Penghitungan Penghasilan Neto, karena tidak ada peredaran usahanya, lagi pula untuk apa diterapkan Norma ataupun Pajak Penghasilan Final,karena dari bukti-bukti yang dikumpuIkan,WajibPajak dapat menyusun pembukuannya. Tujuan investor atau spekulalor yang rasional adalah mencari keuntungan. Keuntungan dari transaksi valas diperoleh apabila harga pokok valas yang dlbeli mengalami kenaikan. baik melalui pengambilan keuntungan langsung (spot) atau berdasarkan pesanan "take profit order", prosesnya menggunakan prinsip realisasi dengan metode "mark-to-market" Sebaliknya kerugian dari transaksi valas terjadi apabila harga pokok valas yang dijual mengalami kenaikan, kemudian dilakukan pemutusan transaksi rugi(cut loss) arau berdasarkan pesanan pembatasan kerugian (stop loss order) dan pada saat investor kehabisan marjin. Prosesnya menggunakan realisasi dan mark-to-market. Sampai saal ini belum ada upaya yang sungguh-sungguh dari pihak Direktorat Jenderal Pajak umuk mengeksplorasi potensi pajak dari Transaksi Valas Berjangka melalui Intemet. Pihak WajibPajak sendiri yang, menekuni bisnis ini terkesan menulup diri, apalagi untuk memperhatikan kewajiban pajaknya. Upaya yang sehamsnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah bertindak cepat membual buku pedoman tentang transaksi valas berjangka dan tara cara pemenuhan kewajiban pajak serta hak-hak yang dimiliki oleh WajibPajak. Dari uraian dan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi pajak dari transaksi Valas Berjangka melalui internet oleh WajibPaiak OrangPribadi belum terjamah oleh Pihak Direktorat Jenderal Pujak dan belum ada upaya untuk mengeksplorasinya. Oleh karena itu Penulis menyampaikan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan eksplorasi potensi pajak,segera mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan yang kondusif bagi investor untuk mendapatkan kepastian berusaha., melakukan sosialisasi kepada pelaku pasar, pelaku bursa, meIalui asosiasi-asosiasi terkait, khususnya Transaksi Valas Berjangka melalui internet yang dilakukanoleh orang Pribadi di Indonesia.

---

Fluctuation of foreign currency known as foreign exchange ( forex ) to domestic currency rate, as well as the Fluctuation between foreign exchange rates itself happen everyday. Many entrepreneurs such as importers and exporters take much concern in the stabilities of rupiah rate against foreign exchange rates. This Fluctuative condition is being advantage by the speculators to make profit with foreign exchange transaction through internet. Until now, there are no clear tax regulations subjected to The Transaction on Foreign Exchange through lnternet. The main objective is how to create understandability and certainty on Taxation of Foreign Exchange Transaction through lntemet, so that the Taxpayers will have no doubt in doing their rights and obligations. The economic substance of The Transaction on Foreign Exchange through Internet is when investors receive profit, it will increase the economic ability that can be taxed. On the other hand, if the investor suffer loss, it will decrease the economic ability that can deduct their tax obligations. The settlement of these transaction are done by realization and mark-to-market method. Tax collection to the taxpayers will run smoothly when The Tax Administration is concerned to Adam Smith's Four Canons, which are: Equality, Certainly, Convenience, and Economy, and should match with the equity principle, which are horizontal equity and vertical equity. The Research tnethod and Data Collection method used in this thesis are based on The Qualitative Research Methodology with descriptive and phenomenon approach. Descriptive means to collect literatures from many experts and existing tax regulations. Phenomenon means through direct interview, we can know the personal opinion of the tax policy side and market user's. Phenomenon mentioned in this context means the earned income from personal investor of foreign exchange through internet.

Abstrak :
Sengketa data pribadi yang terjadi di dalam cyberspace telah menyebabkan konflik kedaulatan dikarenakan mengingat sifat cyberspace yang dapat mengkoneksi berbagai jaringan komunikasi dapat menyebabkan bebeberapa negara berwenang untuk menerapkan yurisdiksinya. Dilihat dari hukum Indonesia sendiri, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, keberlakuan dari peraturannya diterapkan dengan prinsip Extraterritorial Jurisdiction yang berlaku terhadap setiap orang dan badan hukum apabila merugikan kepentingan nasional Indonesia. Sudah jelas apabila dilihat dari keberlakuan dari peraturan ini tentu sudah dapat diperkirakan akan terjadi konflik yurisdiksi dengan negara lain. Oleh karena itu melalui penulisan ini akan dibahas bagaimana penerapan Yurisdiksi Indonesia dalam sengketa data pribadi yang terjadi di dalam cyberspace melalui upaya-upaya yang memungkinkan.
Personal data disputes that occur in cyberspace have caused conflicts of jurisdiction due to the nature of cyberspace it self can connect various of communication networks that can cause several countries capable to apply their jurisdiction. Judging from Indonesian law itself, based on Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions, the territorial scope of its regulations is relied on the principle of Extraterritorial Jurisdiction in which applies to every person or legal entity if it is detrimental to Indonesia’s national interest. It is clear that when seen from the enactment of this regulation, jurisdictional conflicts with other countries could be happen. Therefore, through this writing, we will discuss how to apply the Indonesian Jurisdiction in regards to personal data dispute that occur in cyberspace through possible efforts.