Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pendidikan di Indonesia saat ini sangatlah berkembang, salah satu lembaga sosial yang dapat didirikan atas dasar pendidikan adalah yayasan. Guna mencerdaskan anak bangsa, banyak yayasan-yayasan pendidikan yang mulai bermuculuan. Didalam Undang-undang Yayasan menegaskan bahwa pendirian yayasan yang berbadan hukum harus dilakukan dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris. Akta pendirian kemudian harus mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menjadi permasalahn jika didalam suatu yayasan terjadinya dualisme kepengurusan. Dimana masing-masing pengurus memiliki akta pendirian Yayasan yang masing-masing mendapatkan pengesahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Inilah yang menyebabkan adanya pihak ketiga yang merasa dirugikan dan menggugat ke Pengadilan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dalam artikel ini hal yang diteliti adalah Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan. (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 20 November 2017 Nomor 497 K/TUN/2017). Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa ini adalah Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara disingkat Yayasan UISU melawan Badan/pejabat tata usaha negara yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan  Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al-Munawwarah disingkat Yayasan UISU Al-Munawwarah. Yayasan UISU menggugat Keputusan Tata Usaha Negara mengenai pengesahaan Yayasan UISU Al-Munawwarah yang merugikan pihak Yayasan UISU. Seolah-olah didalam tubuh badan Yayasan UISU adanya dua kepengurusan yang menjalankan kegiatan pendidikan. Inilah yang menimbulkan konflik dan memberikan ketidakjelasan status legalitas yayasan mana yang berhak menjalankan kegiatan Yayasan Pendidikan Tinggi UISU. Oleh karenanya, ingin dicari Yayasan mana yang berwenang dalam menjalankan kepengurusan Yayasan UISU, serta peran dan tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengesahaan Yayasan pendidikan di Indonesia.

---

Education in Indonesia now are very developed, one social institutions that can be established on the basis of education is the foundation. To do educate children of, many foundations are  began. The legislation of foundation said that establishment foundation that are legal entities must be conducted with a deed drawn up before the notary establishment. The deed of establishment and must have approval from the ministry of law and human rights. As if in a foundation of management dualism. Where the executives having their legalization the deed of establishment foundations get from the ministry of law and human rights. This is what causes the third party who were cheated and sue to court. Based on the exposure, hence in this article the question is the foundation dualism management islamic university of north sumatra ( UISU). ( The decisions of the supreme court republic indonesia on 20 november 2017 number 497 k / tun ) / 2017. They involved in this dispute is the foundation Islamic university of north sumatra abbreviated foundation uisu against / agency officials administrative the minister of law and human rights of Indonesia and foundations Islamic university of North Sumatra Al-munawwarah abbreviated UISU Al-munawwarah foundation. The foundation UISU suing the administrative about legalization foundation of UISU Al-munawwarah who have lost the institution UISU. As though in the body of the foundation UISU has the existence of two management who runs educational activities. This is what create conflicts and give status foundation obscurity legality which are entitled to run the foundation higher education UISU.

Abstrak :
Pengesahan UU 23 tahun 2011 memberikan kejelasan kelembagaan dan fungsi tambahan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah. Selain sebagai operator zakat yang membantu pengentasan kemiskinan BAZNAS berperan sebagai koordinator pengelola zakat secara nasional. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses penyusunan anggaran yang dijalankan oleh BAZNAS dan pendekatan yang digunakan dalam menyusun anggaran. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Pendekatan Anggaran yang digunakan oleh BAZNAS adalah pendekatan Planning Programing Budgeting System (PPBS) dengan beberapa kekurangan. Dengan mengetahui proses penyusunan anggaran yang selama ini digunakan BAZNAS, diharapkan dapat membantu pembuatan proses penyusunan anggaran BAZNAS dalam mengemban tambahan fungsi yang diamanatkan undang-undang. ......The Ratification of Act 23 of 2011 about Zakat Management provides institutional clarity and additional functions for the Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) as the only one zakat organization established by the Government. Instead of the role as zakat operator that helps government in poverty allevation, BAZNAS assigned the role as coordinator of zakat management nationally. The purposes of this study are to determine the budgeting process that used in BAZNAS and approaches used in preparing the budget. This study concluded that the budget approach used by BAZNAS is Programing Planning Budgeting System (PPBS) with some shortcomings. By knowing the budgeting process that has been used by BAZNAS, it is expected to assist BAZNAS? budgeting process in carrying supplementary functions mandated by law.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang perbandingan pencatatan akuntansi suatu pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102, PSAK 50, 55, dan 60, dan praktik di Bank XYZ serta dampak keuangan yang akan timbul pada laporan keuangan Bank XYZ yang disebabkan oleh perbedaan pencatatan akuntansi piutang murabahah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan studi kasus di salah satu bank syariah di Indonesia, yaitu Bank XYZ. Hasil penelitian menunjukkanterdapat konsep pencatatan akuntansi murabahah baru yang menggabungkan antara PSAK 50, 55, dan 60 dengan konsep murabahah. Terdapat perbedaan dalam pencatatan akuntansi piutang murabahah PSAK 102 dibandingkan dengan pencatatan berdasarkan PSAK 50,55, dan 60, dan PSAK 50, 55, dan 60 modifikasi, danpraktik Bank XYZ yang selamainiyang mengacukepada PSAK 102.Namun praktik pencatatan di Bank XYZ tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan PSAK 102 khususnya pada metode pengakuan keuntungan murabahah. Perbedaan pencatatan tersebut menimbulkan dampak keuangan yang berbeda pada laporan keuangan Bank XYZ. ......This study is aimed to explain comparison of accounting treatment for a murabahah financing based on PSAK 102, PSAK 50, 55, and 60, and the practice in Bank XYZ and also the financial impact on the Bank XYZ financial statement that arise because of those differences in the accounting treatment of murabahah financing. This study is a qualitative study with a descriptive approach and case study in one sharia bank in Indonesia. This study is done in Bank XYZ because Bank XYZ has the largest assets and net income per December 2012 among all sharia banks in Indonesia. There is a new concept of accounting treatment for a murabahah, that is unification of PSAK 50, 55, and 60 with the concept of murabahah.The result of this study indicates that there are some differences in the accounting treatment of murabahah financing based on PSAK 102 compared to the accounting treatment of murabahah financing based on PSAK 50, 55, and 60,based on the unification of PSAK 50, 55, and 60 with murabahah, and also there are some diferences compared to the accounting treatment practice in Bank XYZ that refer to PSAK 102. But, the accountuing treatment in Bank XYZ is not entirely comply to PSAK 102, especially on the income recognition method. Those differences in accounting treatments resultdifferents financial impact in the financial statement of Bank XYZ.

Abstrak :
Dalam sistem perbankan syariah di Indonesia yang memiliki sifat alamiah (nature) dalam operasinya berupa basis bagi hasil (revenue-sharing), pembiayaan syirkah yang berbasis bagi hasil menjadi penting sebagai kegiatan operasional bank syariah untuk memaksimalkan keuntungan (profit). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan syirkah terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Pengaruh kinerja pembiayaan syirkah dapat diestimasi melalui pendekatan stokastik (Stokastic Frontier Approach) berupa analisis model regresi linear (Ordinary Least Squares), model regresi efek tetap (Fixed Effect) dan model regresi efek random (Random Effect). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan syrikah secara statistik signifikan berpengaruh negatif terhadap tiga indikator profitabilitas perbankan syariah di Indonesia, yakni Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan rasio keuntungan berbanding total pembiayaan (Return to Financing Ratio). ......In the Indonesia?s Islamic banking system that has the natural operations in the revenuesharing basis, syirkah financing that based on revenue-sharing basis to be important as the operations of Islamic banks to maximize profits. This study aimed to determine the effect of syirkah financing on profitability of Islamic banking in Indonesia. Influence of syirkah financing performance can be estimated by a Stokastic Frontier Approach in the form of a linear regression model analysis (Ordinary Least Squares), Fixed Effects regression model and Random Effects regression model. The results showed that the level of syirkah financing statistically significant has negative effect on the three indicators of profitability of Islamic banking in Indonesia, namely Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) and profit ratio towards total financing (Return to Financing Ratio).

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan data time series dengan rentang waktu penelitian dimulai dari Februari 2008 sampai dengan Oktober 2012. Penelitian ini diuji menggunakan metode multivariance regresi dengan software Eviews.6, menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan yang positif antara biaya intermediasi, bagi hasil DPK, dan PDB terhadap margin pembiayaan murabahah,mudharabah, musyarakah, dan ijarah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Selain itu variabel lainnya yaitu BI rate dan krisis ekonomi juga memiliki pengaruh yang signifikan walaupun secara negatif terhadap margin pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Sedangkan untuk variabel volume pembiayaan dan tingkat pertumbuhan inflasi dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. ......This thesis discusses the variables that have an influence on the margin financing murabahah, mudarabah, musharakah, and ijarah at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. This study uses time series data to the study period starting from February 2008 to October 2012. This study tested using mutivariance regression methods with Eviews.6, found that there is a positive significant effect between the cost of intermediation, profit sharing of customer fund, and the GDP to the margin financing murabahah, mudarabah, Musharakah and Ijarah at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Besides other variables, BI rates and economic crisis also had a significant effect, although the negative effect on margin financing murabahah, mudarabah,musharakah, and ijarah and PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. As for the variable volume of financing and inflation growth rates in this study had no effect on margin financing murabahah, mudarabah, musharakah, and ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi biaya dan efisiensi profit perbankan syariah di Indonesia khususnya Unit Usaha Syariah (UUS). Efisiensi merupakan parameter untuk mengukur kinerja perbankan. Terdapat 18 UUS yang digunakan sebagai sampel penelitian ini dengan jangka waktu penelitian selama 5 tahun yaitu tahun 2007-2011. Dalam penelitian ini akan digunakan metode Stochastic Frontier Analysis (SFA) dengan fungsi biaya dan profit guna mengukur efisiensi perbankan syariah pada UUS di Indonesia. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan software frontier 4.1. Semakin mendekati angka 1 maka semakin efisien bank tersebut. Variabel dipilih berdasarkan pendekatan intermediasi. Variabel input dalam penelitian ini adalah harga tenaga kerja, harga dana, dan harga modal. Sementara variabel output berupa total pembiayaan dan aktiva produktif lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada UUS yang mempunyai nilai 1 dalam efisiensi biaya dan efisiensi profit. Rata-rata efisiensi biaya selama 5 tahun sebesar 1.252 dan rata-rata efisiensi profit sebesar 0.881. Hal ini berarti selama tahun 2007-2011 inefisiensi biaya UUS sebesar 0.252, sementara nilai inefisiensi profit sebesar 0.1192. Nilai inefisiensi profit lebih rendah dibandingkan nilai inefisiensi biaya, artinya selama periode penelitian UUS lebih efisien dalam menghasilkan profit dibandingkan mengendalikan biaya. ......This research purpose to analyze the cost efficiency and profit efficiency of Islamic Business Unit. Efficiency is a parameter to measure the performance of banks. There are 18 Islamic Business Unit are used as the sample of this study for 5 years during 2007-2011. In this research, the method of Stochastic Frontier Analysis (SFA) in order to measure the cost and profit efficiency of Islamic Business Unit in Indonesia. The research data were processed using the software Frontier 4.1. The closer to 1, the more efficient the bank. Variables selected based intermediation approach. Input variable in this study is the price of labor, the price of funds, and the price of capital. While the output variables such as total financing and other earning assets. The analysis showed that there was no UUS which has 1 of value in cost efficiency and profit efficiency. The average cost efficiency for 5years is 1,252 and the average profit efficiency is 0.881. It means that during 2007-2011 the inefficiency of cost is 0.252, and the inefficiency of profit is 0.1192. The value of profit inefficiency is lower than the cost inefficiency, it means that during the research period, UUS more efficient in generating profits than controlling costs.

Abstrak :
Salah satu konsep ekonomi Syari’ah yang berkembang di indonesia adalah akad mudharabah, yakni akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (shahibul maal) dengan pihak pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedang kerugian ditanggung pemilik dana (modal).Konsep Ekonomi syariah mulai berkembang di Indonesia sejak Indonesia mengalami krisis Ekonomi pada akhir tahun 1990-an. Perkembangan ini diikuti dengan timbulnya ide-ide pembaharuan dalam berbagai ekonomi. Konsep yang ditawarkan dalam konsep ekonomi Syariah antara lain adalah konsep bagi hasil dalam bentuk Mudharabah.Hal yang menjadi Pokok permasalahan penelitian ini adalah:1) bagaimana pelaksanaan akad mudharabah antara pihak X dan pihak BMT Y?; 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim mengenai perkara wanprestasi dalam putusan No. 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl?Penelitian ini mengangkat kompensasi kesesuaian Putusan Pengadilan Agama Nomor 0463/Pdt. G/2011/PA. Btl. dan Putusan Nomor 63/Pdt. G/2011/PTA. Yk. dengan peraturan terkait yaitu antara KUH Perdata dengan Hukum Islam. Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa praktik akad Mudharabah antara X dan BMT Y. Penulis menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Nomor 0463/PDT. G/2011/PA. Btl dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 63/Pdt. G/2011/PTA. Yk. sudah tepat. ......One of the concept of sharia economic which begins to develop in Indonesia is Mudharabah agreement. It is a kind of business which has high risk (risky bussiness), an agreement between investor (shahibul maal) and management (mudharib) which has profit sharing concept, reconciled with nisbah agreed, but profit loss will be the investor responsible. In nowadays era, the concept of sharia economics has developed since Indonesia underwent economic crisis at the end of the 1990 the development was then followed by the emergence of innovative ideas in various economic activities. One of consepts offered by sharia economic principlas is profit loss sharing concept in froom of Mudharabah Paiment. What becomes the main concern of this research is the implementation of mudharabah agreement in relation to wanprestasi case happening between X and BMT Y. Other than that, this research also discusses the interrelation among Putusan Pengadilan Agama No.0463/Pdt.G/2011/PA.Btl, No.63/Pdt. G/2011/PTA.Yk., and other related laws such as KUH Perdata and Islamic Law. This research is carrying out by descriptive trought analysis technique using qualitative approach. In this research, the researcher analyses mudharabah practice between X and BMT Y. The researcher concludes that Putusan Pengadilan Agama No.63/Pdt. G/2011/PTA.Yk. issued on appeal level in solving wanprestasi case already conform with the regulation or precisely implemented