Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di era perekonomian jasa, pengetahuan dan informasi menjadi elemen kunci untuk mencapai kesejahteraan. Dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan yang ada diperlukan informasi dan pengetahuan. Untuk itu, informasi dan pengetahuan perlu dikelola serta dioptimalkan untuk memperoleh manfaat dari pengolahan informasi tersebut. Dengan kata lain, diperlukan manajemen pengetahuan (knowledge management) yang baik agar dapat memberikan informasi yang tepat kepada orang yang tepat pada saat yang tepat sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat pula. Sejalan dengan program pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance), saat ini Badan Litbang telah menerapkan e-government - sebagai model e-bisnis - untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik internal maupun eksternal organisasi dengan dibangunnya jaringan IAARD (IAARDNet). Namun demikian, informasi dan pengetahuan yang ada di Badan Litbang saat ini belum terkelola dengan baik, sehingga pengambilan keputusan dan kebijakan menjadi terhambat dengan kurangnya informasi yang tepat pada waktu yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu sistem yang terintegrasi dengan memanfaatkan jaringan yang ada untuk mendukung pengelolaan informasi dan pengetahuan di Badan Litbang. Untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan yang didukung oleh teknologi informasi dalam rangka memberikan layanan komunikasi dan diseminasi, layanan administrasi organisasi, serta kolaborasi diperlukan suatu rancangan arsitektur e-government yang sesuai. Kebutuhan bisnis seperti di atas, dapat dituangkan dalam bentuk model bisnis berupa enterprise knowledge portal, yang merupakan gabungan antara portal intranet dan portal ekstranet. Fitur-fitur yang dimuat dalam portal ini antara lain pendaftaran dan pengelolaan RPTP; berita litbang; monitoring dan evaluasi; pelaporan; penelusuran dan download; research highlight; e-mail, milis dan forum diskusi; serta workflow management. Adapun pola bisnis yang sesuai adalah pola composite yang merupakan gabungan pola self-service, information aggregation, dan kolaborasi.

---

In the era of service economy, knowledge and information become the key elements to establish welfare. Information and knowledge are needed to accomplish all kinds of tasks. Therefore, information and knowledge must be managed and optimized to obtain the benefits of information processing. In other words, good knowledge management is needed to be able to provide the appropriate information so that decision making can be done appropriately as well. In accordance to the government program to conduct good governance, currently the Indonesian Agency for Agricultural Research and Development (IAARD) has applied e-government - as an e-business model - to improve public services, both internal and external of the organization by building the IAARD network (IAARDNet). However, the information and knowledge contained within the IAARD has not been well managed yet. Thus, decision and policy making is hindered by lack of the right information at the right time. Therefore, an integrated system is needed to support information and knowledge management at IAARD by utilizing the existing network. To implement knowledge management supported by information technology in order to provide communication and dissemination services, organization administration services, and collaboration, an appropriate e-government architecture design is needed. Such business needs can be manifested in the form of business model that is an enterprise knowledge portal, which is the combination of intranet portal and extranet portal. Features contained within this portal are, among others, registration and management of RPTPs; research and development news; monitoring and evaluation; reporting; tracking and download; research highlight; e-mail, mailist and discussion forum; and workflow management. Meanwhile, the suitable business pattern is the composite pattern that is the combination of self-service, information aggregation, and collaboration patterns. Several things to pay attention to in implementing this portal includes strong support from the IAARD leaders; strategic planning, code of conducts and comprehensive technical directives of information technology; the presence of Information System/Information Technology division and strong and professional human resource; socialization to both internal and external users; and data security issues and further development.

Abstrak :
Melalui peraturan pemerintah no 95 tahun 2018 mengenai SPBE, pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan sistem manajemen pengetahuan. Sayangnya pemerintah pusat maupun daerah masih kebingungan dalam pengembangan sistem ini. Hal ini juga terlihat dari hasil evaluasi tingkat kematangan manajemen pengetahuan rata-rata instansi berada pada tingkat 1 yang berarti bahwa manajemen pengetahuan belum atau telah diterapkan dengan kondisi tanpa perencanaan. Oleh karena itu pemerintah mengamanatkan setiap instansi untuk membuat pedoman dalam pengembangan sistem manajemen pengetahuan. Pedoman tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk metodologi. Namun dari literatur yang berkembang belum ada metodologi pengembangan proyek sistem manajemen pengetahuan yang ditujukan khusus untuk mengelola pengetahuan pada sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Gap penelitian tersebut diharapkan dapat diisi dan dijelaskan dengan baik pada penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan method enginerring pada design science research, pertama-tama studi literatur dan wawancara dilakukan untuk menghasilkan fragmen proses serta prinsip-prinsip desain dalam pengembangan sistem manajemen pengetahuan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Selanjutnya dilakukan perakitan metodologi pengembangan sistem manajemen pengetahuan sesuai kaidah method engineering. Metodologi kemudian dievaluasi menggunakan penilaian ahli dengan pendekatan delphi method . Hasilnya terdapat 17 proses tahapan yang terbagi kedalam fase perencanaan, analisis, desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Penilaian ahli juga mengindikasikan bahwa metodologi yang dibangun cukup valid, komprehensif dan mudah dimengerti. ......Government regulation No. 95 of 2018 regarding SPBE requires central and local governments to develop a knowledge management system. Nonetheless, central and many local governments are in a maze for developing such a system. This phenomenon is also reflected in the evaluation results of knowledge management maturity level, which is, on average, still at level 1. It indicates that knowledge management is not yet implemented using proper planning. Therefore, the government mandates that each agency creates a guideline for developing a knowledge management system. This guideline can be manifested in the form of methodology. No literature has discussed the methodology for developing a knowledge management system specific to managing knowledge in an electronic-based system in Indonesia. This gap in the literature is expected to be addressed and filled by this current study. Employing engineering method on design science research, this study first reviews the literature and conducts interviews to create process fragments and design principles for developing a knowledge management system in an electronic-based government system in Indonesia. Second, this study develops a methodology for developing a knowledge management system in line with the engineering method principles. Subsequently, the method is evaluated by experts employing the Delphi method approach. The results indicate 17 stage processes divided into several phases: planning, analysis, design, implementation, monitoring, and evaluation. The expert assessment also indicates that the developed methodology is valid, comprehensive, and easy to understand.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada saat ini terdapat berbagai metode untuk pengembangan Knowledge Management System KMS , namun dalam pelaksananya kebanyakan metode pengembangan KMS mempunyai tingkat penerimaan pengguna yang rendah dan kurang dalam menangkap kebutuhan pengguna pada organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pengembangan rancangan Knowledge Management System KMS dengan menggunakan pendekatan CommonKADS dan Zack Framework dengan mengevalusi tingkat Usability pengguna. Di dalam penelitian ini pendekatan yang dipakai dapat membantu peneliti menghasil rancangan KMS berupa arsitektur sistem, rancangan user interface dan rencana implementasi. Rancangan KMS yang didapat terdiri dari lima modul yaitu: modul pengetahuan organisasi, modul tupoksi jabatan, modul peraturan pemerintah, modul sumber pengetahuan baru explisit , serta modul kasus dan solusinya tacit . Objek penelitian ini adalah Balai Diklat Tambang Bawah tanah, responden yang terlibat terdiri dari pegawai negeri sipil PNS dan Pegawai Tidak Tetap PTT dengan jumlah reponden sebesar 57 orang. Pada evaluasi prototype, peneliti menggunakan alat pengujian SUS System Usability Scale dan didapatkan bahwa agent pegawai dengan skor SUS= 82,50, total Skor SUS Administrator Agent sebesar = 86,25, dan untuk total Skor SUS Agent narasumber sebesar = 81,67, berdarkan rata-rata skor SUS tersebut dapat dikatakan desain usability nya baik dengan tingkat acceptable yang baik.

---

ABSTRACT
Development knowledge management system method greatly increased, however in practice most method of development through KMS revenue users who have a low and lacking in catch user requirement in organizations. This study attempts to design the development of the Knowledge Management System KMS with commonKADS and Zack Framework approach and evaluate the level Usability users. In this study approach used can help researchers produced KMS design of architecture system, the user interface and the implementation. Through KMS design consisting of five modules Module Knowledge Organization, Module Duties and Function Office, Module Government Regulation, Module New Source of Knowledge explicit , and Module Cases and the Solution tacit . The object of research is Underground Mine Training Center, the respondents involved consisting of civil servants and non civil servants PTT with the number of respondents of 57 people. In the prototype of evaluation, researchers used an instrument for testing SUS System Usability Scale and got that employees agent with a score SUS 82.50, the total score SUS administrator agent of as much as 86.25, and for a total of a score SUS expert agent as much as 81.67, based on the average score it can be said that our usability design acceptable to the level of a good.