Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan pekerja anak-anak banyak mendapat perhatian berbagai pihak. Disamping dianggap melanggar hak-hak anak, juga dikuatirkan bekerja dapat menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan anak. Akan tetapi, bagi Indonesia melarang anak-anak bekerja bukanlah tindakan rasional, mengingat keadaan sosial ekonomi Indonesia. Sekalipun demikian, pekerja anak harus dikurangi secara bertahap yang didasarkan pada skala prioritas. Untuk membuat skala prioritas ini dibutuhkan pengkajian dari berbagai aspek.Berdasarkan hal tersebut, maka tesis ini mencoba untuk meneliti beberapa permasalahan pekerja anak, sehingga dapat memberi rekomendasi guna pembuatan prioritas dalam rangka mengurangi pekerja anak.Tesis ini mempunyai beberapa fokus pembahasan, yaitu melihat kondisi pekerja anak-anak, mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pekerja anak-anak, dan melihat karakteristik pekerja anak yang mengalami eksploitasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pads Survei Sosial Nasional (Susenas) KOR tahun 2000. Oleh karena keterbatasan informasi pada sumber data maka pekerja anak-anak dibatasi untuk penduduk yang berusia 10-14 tahun saja. Sedang metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan membuat model regresi logistik. Variabel babas yang digunakan dalam pembuatan model adalah daerah tempat tinggal, lapangan usaha kepala rumahtangga (KRT), status pekerjaan KRT, pendidikan KRT, jenis kelamin KRT, rata-rata pengeluaran rumahtangga per kapita per bulan, dan jenis kelamin anak.Analisis situasi yang digunakan untuk melihat kondisi pekerja anak-anak memberikan beberapa hasil, yaitu: sebagian besar pekerja anak-anak tinggal di daerah pedesaan, dan bekerja di sektor pertanian, dengan status sebagai pekerja keluarga/tak dibayar. Sedang berdasarkan jenis kelamin, persentase anak laki-laki yang menjadi pekerja ternyata lebih tinggi dibanding anak perempuan.Berdasarkan model regresi logistik, terlihat adanya kecenderungan semakin rendah rata rata pengeluaran rumahtangga per kapita per bulan, maka akan semakin tinggi resiko anak-anak untuk bekerja. Karakteristik kepala rumahtangga, yaitu: pendidikan, lapangan usaha, status pekerjaan, dan jenis kelamin, juga mempunyai pengaruh yang mengakibatkan timbulnya pekerja anak-anak, Disamping itu, daerah tempat tinggal, dan jenis kelamin anak juga ikut mempengaruhi timbulnya pekerja anak-anak.Pekerja anak-anak yang mengalami eksploitasi berdasarkan kriteria akses ke pendidikan, jam kerja, dan upah/gaji menunjukan kondisi yang memprihatinkan. Semua propinsi di Indonesia ternyata terdapat anak-anak yang mengalami eksploitasi tersebut. Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Bali, Sulawesi Utara, merupakan propinsi-propinsi yang perlu mendapat perhatian dalam masalah eksploitasi pekerja anak-anak."

"Saat ini sudah semakin banyak perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruhnyanya berdasarkan perjanjian kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu). Perusahaan tersebut dalam merekrut pekerja/buruhnya melalui pihak ketiga (perusahaan penyedia jasa pekerja). Akibat dari cara ini maka status pekerja/buruh tersebut tidak akan sama dengan pekerja/buruh tetap di perusahaan tersebut. Status kepegawaiannya dari pekerja/buruh tersebut adalah pekerja/buruh kontrak. Hal ini menimbulkan perbedaan kesejahteraan balk itu mengenai upah, tunjangan, dan pesangon serta hak-hak lainnya pada saat kontrak kerja (perjanjian kerja waktu tertentu) berakhir.Masalah inilah yang paling dikeluhkan oleh para masyarakat (pekerja) dengan sistem kontrak. Oleh sebab itu dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur tentang pekerja/buruh kontrak yang direkrut melalui pihak ketiga (perusahaan outsourcing). Pekerja/buruh jenis ini tergolong dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Menurut ketentuan dalam undang-undang tersebut, PKWT diperuntukkan untuk pekerjaan penunjang yang akan selesai paling lama 3 (tiga) tahun."

"Penulisan tentang topik ini dipandang oleh penulis sangat panting melihat keadaan sehari-hari di mana terjadi eksploitasi terhadap anak bekerja (buruh anak). Hal mana merupakan suatu masalah sosial yang berlaku universal, terutama karena negara kita masih merupakan negara berkembang di mana saat ini sejak sepuluh tahun yang lalu belum lagi keluar dari krisis ekonomi yang masih marak melanda. Faktor-faktor utama yang muncul dalam keadaan ini adalah kemiskinan dan tidak dilaksanakan hukum secara tegas yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Hal-hal ini pula memicu anak yang masih muda terpaksa bekerja karena keadaan sosial ekonomi orang tua yang tidak menguntungkan sehingga tidak mampu lagi menikmati pendidikan yang sangat panting bagi masa depan anak dan dalam j angka panjang bagi bangsa, yang hams diperoleh anak secara dini. Penelitian telah dilakukan sejak tahun 1988 dengan undang-undang lama hingga undang-undang bare yaitu UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang baru ini menaikkan batas usia anak untuk bekerja bilamana sudah berumur 18 tahun atau berdasarkan syarat tertentu dapat berumur di bawah itu. Ketentuan ini menambah ketidak tegasan dalam pelaksanaan hukum karena tidak realistis diterapkan mengingat kondisi negara kita sebagai yang telah disebut di atas. Sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan yang diterapkan dalam Konvensi ILO yang menetapkan usia 15 tahun, yang sejalan dengan pendidikan nasional mensyaratkan wajib belajar 9 tahun. Tentu saja diharapkan bahwa kaiak secara perlahan anak terpaksa bekerja (buruh anak) tidak akan terdapat lagi di negara kita. Walaupun penelitian adalah normatif, namun dengan terdapatnya data yang menunjukkan eksploitasi dalam berbagai bentuk terhadap anak maka data tersebut hanya merupakan data pendukung semata untuk penelitian ini."

"Apabila dilihat dari sisi kuantitas, program pemerintah untuk menempatkan tenaga kerja Indonesia keluar negeri martian dapat dikatakan berhasil dengan baik, jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri cenderung terus meningkat, akan tetapi jika dilihat dari aspek perlindungan terhadap buruh migran, terutama perlindungan hukum, program pemerintah tersebut masih patut dipertanyakan mengingat masih rentannya pelindungan hukum terhadap buruh migran khususnya buruh migran informal.Sebagai suatu studi comparative dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi buruh migran Indonesia, sangatlah perlu melihat suatu model penanganan buruh migran yang bisa dikatakan cukup berhasil yaitu penanganan buruh migran Fhilipina.Dalam penulisan Tesis ini kemudian akan dikaji mengenai : Bagaimana penanganan dan pengaturan perlindungan buruh migran Indonesia?, Bagaimana penanganan dan pengaturan buruh migran Philipina?, Apakah pengaturan buruh migran yang ada sudah cukup memberikan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia dan bagaimana jika dibandingkan dengan Philipina?, dan terakhir adalah Bagaimana peran negara dalam perlindungan buruh migran Indonesia dan perbandingannya dengan Philipina?Dari penelitian dan kajian Tesis dapat disimpulkan sebagai berikut : Pengaturan perlindungan buruh migran Indonesia peraturan yang berlaku saat hanya sebatas peraturan setingkat menteri, padahal persoalanlurusan buruh mingran Indonesia bersinggungan dengan lintas departemen dan lintas negara.Pengaturan buruh migran Philipina diatur dalam suatu undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap buruh migran yaitu Republik Act 8024 (The Migran Workers and Filipinos Act of 1995). Keberhasilan Philipina dalam menangani penataan tenaga kerja Philipina di luar negeri pada umumnya tidak terlepas dari peranan Departemen Tenaga Kerja Philipina dan 3 (tiga) badan penunjangnya seperti Philipine Overseas Employment Administration (POEA), Overseas Welfare Worker Administration (OWWA), dan Technical Education and Skill Development Authority (TESDA).Perlindungan hukum buruh migran Indonesia masih memiliki kelemahan sehingga belum cukup efektif dan maksimal dalam memberikan perlindungan buruh migran. Peran negara dalam memberi perlindungan terhadap buruh migran Indonesia masih sangat minim. Pendapat ini muncul seiring dengan masih banyaknya kasus yang menimpa buruh migran Indonesia, terutama pada saat tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri, seperti inisalnya kasus pelecehan seksual, perkosaan, penipuan, eksploitasi dan sebagainya."

"Sebagai konsekuensi dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi, seperti penanaman modal asing secara laiigsung, maka jumlah tenaga kerja asing yang herkerja di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Apalgi Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia seperti WTO, AFTA dan APEC semakin memperbesar peluang masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Dalam World Ttrade Organisation yang salah satunya membahas perdagangan dalam sektor jasa (General Agreemnts on Trade in Services), mewajibkan kepada setiap negara anggotanya untuk membuka akses pasarnya bagi penyedia jasa asing. Indonesia yang telah ikut seta dalam WTO dan telah meratifikasi tentunya harus mengikuti kewajiban yang diamanatkan dalam perjanjian tersebut. Dalam kondisi perekonomian yang belum pulih seratus persen, telah menimbulkan sikap pesimistis dalam pemecahan masalah ketenagakerjaan dalam waktu dekat, khususnya menyangkut pemecahan masalah pengangguran dan menghadapi tantangan globalisasi di bidang ketenagakerjaan. Untuk itu perhatian terhadap aspek kualitas sumber daya manusia harus menjadi titk sentral. Selain itu pengaturan dari sektor perundang-undagan juga harus lebih dimaksimalkan demi terciptanya perlindungan dan pengawasan yang lebih baik bagi tenaga kerja asing."