Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
"Although the recent financial crisis badly hurt the Western banking sector, commercial banks in China appear to have weathered the storm rather well. Nevertheless, the shadow banking system – a culprit of the crisis – also exists in China and recently has taken a turn for the worse. Wealth management products, one form of shadow banking, not only pose systemic risks to the banking sector but also raise concerns about consumer protection in the shadow banking sector at large. This article examines the systemic risks created by the proliferation of wealth management products and sheds light on the underlying logic of the policy responses adopted by Chinese regulatory authorities. While these regulatory tools are designed to address systemic risks surrounding wealth management products, the financial regulatory framework needs to be further improved to promote both financial safety and market liberalisation, thereby protecting consumer rights in the financial sector.
"
APLR 23:1 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Evan Ferdian Basri
"Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan: Pertama, bagaimana kelengkapan pengaturan mengenai pengawasan Shariah compliance pada pengelolaan Reksa Dana Syariah di Indonesia. Kedua, bagaimana penerapan pengawasan Shariah compliance pada pengelolaan Reksa Dana Danareksa Syariah Saham. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembahasan dimulai dari urgensi dari pengawasan shariah compliance di reksa dana syariah. Penerapan prinsip syariah harus dapat dijalankan dengan baik agar tujuan dari reksa dana syariah tersebut tercapai. Penerapan prinsip syariah tersebut diantaranya proses pemilihan instrumen yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (screening), proses pemisahan unsur haram dari penghasilan yang halal (proses cleansing, pengelolaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta dijalankan oleh Manajer Investasi dan bank Kustodian yang mengerti tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pengawasan tersebut dilakukan secara bertingkat oleh Bank Kustodian dan Otoritas Jasa Kustodian, namun dengan kurangnya pengaturan lebih lanjut di tataran teknis, dibutuhkan opini dari dewan pengawas syariah yang hingga saat ini keberadaannya di manajer investasi reksa dana syariah belum di legitimasi oleh peraturan perundang-undangan. Pada pelaksanaannya, keberadaan DPS telah menajadi common practice bagi manajer investasi reksa dana syariah termasuk PT. Danareksa Investment Management.

This research analyzes, (1) How is the completeness of Shariah compliance Supervision Regulation in the Islamic Mutual Fund. (2) How is the Implementation of shariah compliance supervison to Danareksa Syariah Saham. This research employs the normative legal research method. Initially, this research analyzed the urgency of shariah compliance supervision on Islamic Mutual Fund. The Shariah principles should be able to applied well, in order to the purposed of the Islamic Mutual Fund is achieved. the Focus of Shariah compliance on Islamic Mutual Fund are the process of investment instrument screening, the process of cleansing, management of which is not contrary to the shariah principles, as well run by the investment manager and custodian bank who well understand about shariah compliance. The supervision is carried out- rise by the Custodian Bank and Financial Services Authority. but with the lack of the further reguation in the technical level, there should be an opinion of shariah supervisory board, which its presence in Islamic Mutual Fund is not on the legitimacy of the law. In practice, the presence of DPS has become common practice for Investment Manager of Islamic Mutual Fund, including PT. Danareksa Investment Managemen.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S57648
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Banking crime phenomenon recently occurs by vreaking the Automatic Teller Machine as conducted by the criminal has created unsafe feeling amongst community specially for bank's customer. There are some typical methods used in the crime operation such as using skimmer, cloning credit card, cloning ATM card and stealing Personal Identification Number by hidden-camera and card reader installing on the machine. This type of electronic transaction crimes (e-banking) has been technically improved along with the highly development of technology in electronic banking transaction. The Act No. 11 year of 2008 regarding Information and Electronic Transaction has been attempted to cover and anticipate the accurrence of electronic crime. In practice, however, there is sort of constraint in implementing the law since such articles have called as grey are or having different meaning in perception of legal institution, so there requirement for another legal remedy in form of legal interpretation. In case the Judge unwilling to search for another legal interpretation but prefers to apply streams of legism then sociologically the law would not catch the highly e-banking crime. "
JUHUBIS
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"Banking crime was is an story. However, at any time the story may be blown up on the surface as new crime story like the automatic teller machine breaking which happenned in Jakarta and Bali in the last view months ago. As likely and iceberg story, the case of breaking ATM is just a peak of iceberg, there may many unseen crime stories that we have never known whether in total capital lose or in total customer disadvantaged. The main stream of action can be varied amongst intelectual actors and direct crime perpetrators, thus there are possibly become a global crime network. The breaking ATM has become a test case of law No. 11 year 2008 regarding Information and Electronic Transaction. International syndication did the action of breaking automatic teller machine using such method such as, skimming, ATM cloning, stealing Personal Identification Number (PIN), credit card cloning, installing camera or card reader to copy the PIN. The question now are, why occured the ATM breaking undetected until the accumulated lose reached for billions of rupiah? How far banking security system works to protect bank customer and credit card holder? Then, how wide the impact of the ATM breaking case on bank rush?"
JUHUBIS
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Kusumaningtuti
Jakarta: Rajawali, 2009
346.082 KUS p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Pardamean Kurniawan
"Aktivitas kegiatan usaha pemberian kredit secara tidak langsung memiliki dampak dan resiko terhadap lingkungan. Resiko tersebut muncul dari dampak kegiatan usaha yang dibiayai oleh bank yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Untuk mencegah dampak tersebut maka bank harus menerapkan green banking dalam melakukan pemberian kredit.
Skripsi ini akan membahas sejauh mana pengaturan green banking dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan di Indonesia dan melihat sejauh mana bank dapat memberikan sanksi kepada kreditur yang melakukan perusakan lingkungan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.
Kesimpulan dari penulisan ini menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan tentang perbankan telah mengatur penerapan green banking dan bank masih belum bisa menerapkan sanksi kepada kreditur yang melakukan perusakan lingkungan.

Lending activities have an impact and risk to the environment indirectly. The risk arises from the impact of business activities which financed by the bank that has the potential to damage the environment. To prevent these impacts, the banks should impelementing the green banking principle in credit provision activites.
This thesis will examine the adjustment of green banking principle in indonesian banking law and analyze whether banks could enforce penalty on debitors or not. This research is a normative juridical and using secondary data.
The conclusion of this paper explains that the regulation on banking law regulates the application of green banking and banks still not be able to apply penalty on debitors which cause environmental destruction.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S60685
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amira Arkadia Setya
"Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan untuk membiayai anggaran negara, termasuk pembiayaan pembangunan untuk pengembangan proyek-proyek negara. Sesuai dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang SBSN, penerbitan dan penjualan SBSN membutuhkan berbagai organ, yaitu agen pembayar, agen penata usaha, dan terutama agen penjual. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memungkinkan Bank Umum Syariah untuk melakukan aktivitas bukan hanya sebagai agen penjual, tetapi juga sebagai agen pembayar dan agen penata usaha. Pengaturan mengenai peran Bank Umum Syariah sebagai agen telah sukses diimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan terkait. Namun, tanggung jawab hukum Bank Umum Syariah sebagai agen penjual terbatas pada tanggung jawab terhadap pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab atas penerbitan dan penjualan SBSN, dan oleh karena itu membebaskan agen penjual dari segala tuntutan yang mungkin timbul dari pihak ketiga atau pemilik SBSN. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan memberlakukan peraturan yang berisi ketentuan tentang tanggung jawab hukum agen penjual terhadap investor, mengingat kurangnya ketentuan yang mengatur kewajiban agen penjual terhadap investor. Skripsi ini ditulis menggunakan pendekatan hukum normatif yang memberikan analisis deskriptif dari data sekunder dan didukung oleh data primer yang diperoleh melalui wawancara.

Sovereign Sukuk or State Sharia Bonds (SBSN) is issued in order to finance state budget, including financing construction for development of state projects. In accordance with Law No.19 Year 2008 on Sovereign Sukuk, the issuance and sales of sovereign Sukuk require the assistance of various organs, namely; paying agent, administrative agent and especially a selling agent. Law No.21 Year 2008 on Sharia Banking allows Sharia Commercial Bank to perform not only as a selling agent, but also a paying agent and an administrative agent. The provision of the role of Sharia Commercial Bank as agents has been successfully implemented in accordance with related laws and regulations. However, the legal responsibility of Sharia Commercial Bank as a selling agent is limited to the responsibility towards the government. The Government is responsible for the issuance and sales of the Sovereign Sukuk, and therefore free the selling agent of any possible claims arising from third parties or Sovereign Sukuk holders. Hence, the government shall draft and enact regulation which contained the provision on selling agents legal responsibility towards the investors, considering the lack of provision governing the liability of selling agent towards investors. This thesis is written in a normative legal approach providing descriptive analysis from secondary data and supported by primary data obtained through interviews. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinda Dinia
"Pada situasi ekonomi yang serba sulit belakangan ini, nasabah mengalami hambatan dalam pembayaran tagihan murabahah. Semua pihak, baik bank, nasabah maupun otoritas pembuat kebijakan harus mempunyai tindakan untuk mengatasi hal ini. Tindakan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan syariah. Bank syariah yang melaksanakan muamalah, maka pelaksanaannyapun harus sesuai dengan syariah, terutama bagi nasabah yang beritikad baik. Tetapi, dalam pelaksanaannya jangan sampai dilupakan bank juga berperan sebagai penghimpun dana nasabah yang bersifat amanah. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah bagi nasabah yang beritikad baik pada Bank Syariah Mandiri, kendala-kendala apa yang dihadapi oleh pihak bank maupun nasabah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dan apakah prosedur penyelesaian pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri berdasarkan analisis sesuai dengan ketentuan hukum perbankan dan ketentuan syariah. Penelitian ini berbentuk penelitian evaluatif, yaitu bertujuan untuk menilai apakah upaya Bank Syariah Mandiri dalam mengatasi adanya nasabah yang tidak mampu bayar dalam pembiayaan munabahah sesuai dengan aturan hukum dan aturan syariah. Prosedur penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Mandiri banyak mengalami kendala berkaitan dengan prilaku nasabah dan itikad tidak baik. Sedangkan kendala yang dihadapi nasabah terkait dengan kondisi keuangan, kehilangan barang jaminan dan kurangnya pengetahuan nasabah mengenai prosedur penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah. Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah pada Bank Syariah Mandiri terdapat perbedaan dengan ketentuan hukum dan fatwa DSN MUI, meliputi pembebasan hutang bagi nasabah yang tidak mampu bayar, penyitaan barang jaminan, penggolongan kualitas aktiva produktif, dan penyelesaian perselisihan pada Basyarnas, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Sedangkan prinsip kehati-hatian pada Bank Syariah Mandiri telah dilaksanakan dengan baik."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S21269
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Seta Mahardika Caesar Wahyuono
"BMT PSU Malang sebagai salah satu Lembaga keuangan mikro yang merupakan badan hukum menghadapi banyak masalah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi BMT PSU Malang adalah pengelolaan manajemen yang tidak sistematis, adanya sumber daya manusia yang tidak profesional, produk yang tidak memiliki inovasi, tidak memaksimalkan peran digital di dalamnya, banyaknya nasabah yang tidak produktif, pengelolaan manajemen produk yang menyimpang, kendala modal dan manajemen keuangan yang tidak dapat dilaksanakan di lapangan, dan adanya kredit macet. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyelesaian Sengketa Secara Musyawarah Atas Hutang Tak Terbayar pada Baitul Maal Wa Tamwil Perdana Surya Utama Malang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridus sociolegal research. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data skunder dan Alat pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumentasi dengan sumber data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan nasabah, pengurus, dan donatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT PSU Malang menyelesaikan pembiayaan tak terbayar dengan cara musyawarah melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) konsultasi ke Dinas Sosial kota Malang, (2) Rapat dengan beberapa pihak yaitu: korban, karyawan, pengurus, komponen masyarakat, dan MT PSU Malang, (3) Mendata aset-aset koperasi BMT-PSU barang bergerak dan barang tidak bergerak, (4) Menarik/menagih kreditur yang mempunyai pinjaman di Koperasi BMT-PSU, (5) mencairkan dana bagi nasabah sebesar 10% berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah, dan (6) pengurus baru membubarkan koperasi BMT-PSU, setelah membayar para nasabah sebagai korban

BMT PSU Malang, as one of the microfinance institutions a legal entity, faces many problems. The problems faced by BMT PSU Malang are unsystematic management, unprofessional human resources, products that do not have innovation, do not maximize the role of digital in them, many unproductive customers, deviant product management, capital constraints and financial management that can not be implemented in the field, and bad debts. This study aims to analyze the resolution of disputes through deliberation over the unpaid Baitul Maal Wa Tamwil Perdana Surya Utama Malang debt viewed from the perspective of Islamic law. This study is a descriptive-analytical study with a sociolegal research juridical approach. The types of data in this study include secondary data and data collection tools using interview techniques and documentation techniques with primary data sources sourced from the results of interviews with customers, administrators, and donors. The results of the study show that BMT PSU Malang resolved unpaid financing through deliberation through the following steps: (1) consultation with the Malang City Social Service, (2) Meetings with several parties, namely: victims, employees, administrators, community components, and MT PSU Malang, (3) Recording the assets of the BMT-PSU cooperative, movable and immovable goods, (4) Collecting/collecting creditors who have loans at the BMT-PSU Cooperative, (5) disbursing funds for customers of 10% based on the results of the agreement in the deliberation, and (6) the new administrators disbanding the BMT-PSU cooperative, after paying the customers as victims."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>