Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Evan Tonggo Palito
Abstrak :
Peradilan koneksitas merupakan prosedur beracara yang aturan dasarnya tercantum pada Pasal 89 s.d. 94 KUHAP jo. Pasal 198 s.d. 203 UU Peradilan Militer. Berdasarkan aturan dasar tersebut diketahui bahwa dalam mengadili perkara pidana koneksitas haruslah diadili bersama-sama di pengadilan di bawah badan peradilan umum atau badan peradilan militer. Penelitian ini akan membahas mengenai bentuk pelaksanaannya pada masa kini yang mana dalam mengadili perkara pidana koneksitas para penegak hukum memilih untuk memisahkan berkas perkara (Splitsing) yang akibatnya para terdakwa diperiksa dan diadili di pengadilan sesuai yurisdiksi yang berlaku pada masing-masing terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta dengan melakukan wawancara pada narasumber. Adapun pertanyaan penelitian dalam topik ini ialah bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota masyarakat sipil dan anggota militer serta bagaimana kewenangan pengadilan Tipikor dalam mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer. Hasil dari penelitian ini, menyimpulkan bahwa dalam mengadili perkara koneksitas dilakukan secara terpisah (Splitsing) untuk menjamin kesederhanaan, cepat dalam proses persidangan serta menjamin kepastian hukum. Serta menegaskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki kewenangan mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer. ......Connectivity trial is a procedural procedure whose basic rules are contained in Articles 89 to 94 of the Criminal Procedure Code jo. Articles 198 to 203 of the Military Court Law. Based on these basic rules, it is known that in adjudicating criminal cases, the connection must be tried together in courts under the general judiciary or military courts. This thesis will discuss the current form of implementation which in adjudicating criminal cases of connectivity, law enforcers choose to separate the case files (Splitting) which results in the defendants being examined and tried in courts according to the jurisdiction that applies to each defendant. This study uses a normative juridical method as well as by conducting interviews with informants. The research questions in this topic are how to resolve cases of criminal acts of corruption carried out jointly by members of civil society and members of the military and how the authority of the Corruption Court in adjudicating corruption crimes committed by members of the military. The results of this study conclude that in adjudicating connectivity cases, they are carried out separately (Splitting) to ensure simplicity, speed in the trial process and guarantee legal certainty and emphasize that the Corruption Court does not have the authority to adjudicate corruption crimes committed by members of the military.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Meeson, Nigel
Milton: Taylor and Francis, 2018
343.730 96 MEE a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Marcel Hendrapati
Abstrak :
ABSTRAK
The Timor Gap Treaty on oil and gas management cooperation in some parts of the Timor Sea was full of political intrigues between Australia and Republic of Indonesia, since the treaty which comprises three areas of cooperation was detrimental to Indonesia and it indicated the highest influence of Indonesian Republic by Australia. Renunciation of the treaty due to the independence of Timor Leste after a referendum resulted in the issue of maritime delimitation between Timor Leste and Indonesia. Nevertheless in fact in 2002 the new state declared maritime expansion to a distance of 100 nautical miles measured from the former Timor Gap lines. The result of the expansion was that it potentially reached to Indonesian oil and gas fields located in the west and east of the lines. Apparently the unilateral expansion conducted by the country which from 1975 until 1999 was the 27th province of Indonesian Republic motivated both states to accelerate maritime delimitation aimed at achieving equitable solution. to it, such as the maritime expansion and implementation of the equitable solution principle in maritime delimitation between the two states after the Timor Gap Treaty.

Perjanjian Celah Timor mengenai kerjasama pengelolaan migas di Laut Timor sarat dengan intrik politik antara Australia dan Indonesia, karena ternyata perjanjian yang mencakup tiga zona kerjasama merugikan Indonesia serta menunjukkan kuatnya pengaruh Australia terhadap Indonesia pada masa itu.Pembatalan perjanjian tersebut akibat kemerdekaan Timor Leste setelah referendum menimbulkan isu delimitasi maritim antaraIndonesia dan Timor Leste. Namun ternyata pada tahun 2002Timor Leste memperluas secara sepihak zona maritimnya sejauh 100 mil laut dengan menggunakan garis-garis bekas Celah Timor sehingga dikawatirkan berpotensi mencapai ladang migas Indonesia yang berada di sebelah barat dan timur dari garis-garis tersebut. Tampaknya ekspansi sepihak negara yang dari tahun 1975 hingga 1999 merupakan provinsi Republik Indonesia ke27 ini mendorong kedua negara untuk mempercepat dilakukannya berbagai negosiasi delimitasi maritim, khususnya delimitasi zona ekonomi eksklusif di kawasan tersebut. Artikel ini mengkaji substansi perjanjian Celah Timor dan perluasan maritim negara tetangga dan penerapan prinsip solusi yang berkeadilan dalam menetapkan garis batas maritim kedua negara setelah perjanjian Celah Timor
University of Indonesia, Faculty of Law, 2015
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Iriani
Abstrak :
Indonesia as the 16th largest economy in the world, the 4th in Asia-after China, Japan and India as well as Southeast Asia?s largest-has the potential to be the seventh biggest by 2030, due to the increasing economic. Indonesia also has many potential natural resources that can be utilized to support development in order to increase the nation welfare. However, the number of poor people still has not been significantly reduced, reaching 28.07 million or 11.37% of the total population in 2013. The Government has tried to reduce poverty with some programs such as BLT (Bantuan Langsung Tunai/Direct Cash Assistance) and Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat/ Community Health Protection Scheme). However, the programs are considered not effective and do not make poor people become financially independent. Ironically, in inadequate evaluation, the Government continues to runs the programs. By using a qualitative approach, researchers will provide policy alternatives that can be implemented by Government.

Indonesia sebagai negara dengan ekonomi ke-16 terbesar di dunia, ke-4 di Asiasetelah Cina, Jepang dan India serta memiliki potensi menjadi yang terbesar ketujuh di Asia Tenggara pada tahun 2030 sesuai dengan peningkatan ekonominya. Indonesia juga memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin masih belum berkurang secara signifikan, pada tahun 2013 mencapai 28.070.000 atau 11,37% dari total penduduk. Pemerintah telah mencoba untuk mengurangi kemiskinan dengan beberapa program seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Namun, program-program tersebut dianggap tidak efektif dan tidak membuat orang miskin menjadi mandiri secara finansial. Ironisnya, dalam evaluasi yang tidak memadai, Pemerintah tetap menjalankan program-program tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti akan memberikan alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah.
University of Indonesia, Faculty of Law, 2014
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Lila Pratiwi
Abstrak :
Steel industry is a strategic sector in the economy of a country. Steel industry in Indonesia has not been able to fulfill their domestic demand that is still necessary to import steel product. However, many of these imported products are sold at dumping prices, especially those from china giving rise to unfair trade. One of trade remedy measures as a result of unfair trade remedies can recover trough the imposition of antidumping duty. In 2013, Indonesia imposes antidumping duty for Cold Rolled Coil/ Sheet (CRC/S) from China and other countries. Imposition of antidumping duty will be analyzed descriptively with the antidumping agreement conformity. While, it cannot be denied that political factors also determine imposition of antidumping duty. It is need to use analytical theory of justice in order to enforce fair-trade
University of Indonesia, Faculty of Law, 2013
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
M. Aji Satria S
Abstrak :
The limit of host states? right to regulate foreign investment within their jurisdiction has been the main, yet unresolved issues in international investment law. This makes it more difficult, given the global structure of investment law that consists of networks of Bilateral Investment Treaties (BITs). This article will not deal with the question of optimal structure of regulatory discretion under BITs which is still debatable among scholars. The central agenda of this article is to address the precondition for an efficient outcome to materialize within the complex web of BITs already signed among states. It is even more complex to be concluded. This issue is due to the absence of international coordinating institution, letting alone that of global supranational authority. This is different from the case of domestic regulatory takings which ?simply? requires the correct information and measure from the benevolent government, that means, the existence of an efficient provision, if any, will not necessarily result in an efficient outcome. The main research question addressed in the article is: under what condition a capital exporting state could introduce higher flexibility for regulating public interest in an investment treaty negotiation? The article offer the answer on issue linkage between the level of protection under BIT, the degree of openness of access to domestic legal and regulatory making of the host state, and the foreign investor?s capabilities to deal with the trade-off. Ceteris paribus, the linkage enables a set of feasible Pareto improving deals out of BIT negotiation
University of Indonesia, Faculty of Law, 2011
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Amiroeddin Sjarif
Jakarta: Rineka Cipta, 1996
355.13 AMI h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
The Netlerlands: T.M.C. Asser Press, 2003
345.023 5 TER (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Christoph Spengel
Abstrak :
For the first time, details on the determination of taxable income under the proposed Council Directive are compared to prevailing corporate tax accounting regulations in all 27 Member States, Switzerland and the US. The study presents evidence on the scope of differences and similarities between national tax accounting regulations and the directive’s treatment in a complete, yet concise form. Based on this comprehensive comparison, it goes on to discuss remaining open questions and adjustments needed if the directive is to be implemented in national tax law. Readers seeking a basis for taking an active part in the public debate will find a valuable source of information and a first impression of how the proposed CC(C)TB would affect corporate tax burdens in the European Union.
Berlin: Springer, 2012
e20399757
eBooks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>