Hasil Pencarian

Ditemukan 36 dokumen yang sesuai dengan query

Yulia Edward, author

Aspek yuridis keterangan pemerintah dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi

Tugas mempersiapkan keterangan pemerintah, tidak hanya terbatas pada bagaimana pemerintah mempertahankan suatu undang-undang di hadapan Mahkamah Konstitusi melainkan juga bagaimana sebelumnya diperoleh risalah-risalah rapat di DPR dan menerjemahkan dalam keterangan pemerintah. Selain itu perlu pula dilakukan suatu koordinasi dengan pemrakarsa pembentukan suatu undang-undang dengan departemen lain, dalam hal menerjemahkan bunyi...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16521

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bambang Tedjo Anggono Budi, author

Perbedaan penafsiran hukum terhadap undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan peraturan pelaksanaannya pada institusi pemerintah (studi kasus pendaftaran fidusia perseroan terbatas "x")

Jaminan Fidusia merupakan salah satu pilihan yang dapat memberi kemudahan kepada para Debitor dengan tidak mengabaikan keamanan atas resiko kredit bagi Kreditur. Guna terjaminannya kepastian hukum bagi Kreditur, Undang Undang No. 42 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya memberikan kewajiban kepada Kreditur (Penerima Fidusia) untuk melakukan pendaftaran fidusia yang saat ini...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16559

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasrun Hasan, author

Hak uji materiil di Indonesia: Studi kasus tentang hak uji meteriil Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi setelah perubahan UUD 1945

Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechstaat). Sebagai konsekuensinya adalah bahwa seluruh aspek kehidupan kenegaraan harus didasarkan pada hukum/peraturan perundang-undangan. Menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, sumber tertinggi peraturan perundang-undangan...

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T16651

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fatmawati, author

Pembaharuan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur hak uji materiil di Indonesia

Dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Negara RI Tahun 1945 diatur tentang kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan hak uji materiil. Dalam Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Negara RI tahun 1945 diatur bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan...

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T16682

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Akhmad Fauzi, author

Hermeneutika dan pembaruan metode istinbath hukum Islam: Studi pemikiran Nashr Hamid abu Zayd

ABSTRAK
Dalam kajian metode istinbath hukum Islam dikenal dua corak pendekatan. Pertama, pendekatan tekstual yang menyakini bahwa apa yang tercantum dalam lahiriah teks adalah yang diinginkan oleh Allah. Tugas manusia hanya menjalankan saja. Kedua, pendekatan kontekstual yaitu bahwa untuk menemukan rumusan hukum, tidak saja berpegang pada lahiriah teks semata, tetapi harus...

2007

T 17939

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Herlina, author

Permasalahan perpanjangan hak guna bangunan nomor 54/Petamburan : tinjauan yuridis terhadap kekuatan berlakunya Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 122 tahun 1997 = Extension problem the right of building status number 54/Petamburan : judicial review applicated to strength the enactment of DKI Jakarta Governor Decree number 122 of 1997

ABSTRAK
Pada tahun 1997 Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur terkait dengan penyedian tanah untuk rumah susun yaitu Surat Keputusan No. 122 tahun 1997. hal ini menjadi permasalahan, terutama warga masyarakat yang telah memiliki sertipikat yaitu Bagaimanakah kekuatan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 54/Petamburan terkait dengan adanya Surat Keputusan Gubernur...

2013

T34841

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Eddy Suseno, author

Aspek kepastian hukum pendaftaran perusahaan pasca berlakunya otonomi daerah

Daftar Perusahaan, hingga sampai saat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tujuan pendaftaran perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU WDP belum tercapai secara optimal yaitu mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30094

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Arief Rahman Hakim, author

Analisis Implementasi Fee (Ujrah) pada Produk Hasanah Card Bank Syariah Indonesia ditinjau dari Hukum Islam (Studi pada Bank Syariah Indonesia Kota Depok) = Analysis Of Fee Implementation (Ujrah) On Hasanah Card Products Of Bank Syariah Indonesia Reviewed From Islamic Law (Study at Bank Syariah Indonesia Depok City)

Hasanah Card merupakan salah satu produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia yang berbentuk kartu. Model pembiayaannya hampir sama dengan sistem kartu kredit pada bank Konvensional, namun yang membedakan adalah dalam menjalankan produk tersebut Bank Syariah Indonesia menggunakan Prinsip syariah. Dalam menjalankan produk Hasanah Card, Bank Syariah Indonesia berpedoman pada Fatwa DSN...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ilyas Supena, author

Dekonstruksi dan rekonstruksi hukum Islam

Yogyakarta: Gama Media, 2002

340.59 ILY d (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Marmor, Andrei, author

Interpretation and legal theory

New York: Oxford University Press, 1995

340 MAR i (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian