Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

Bayu Suryaningrat

Organisasi pemerintahan wilayah/daerah / Bayu Suryaningrat

Jakarta: Aksara Baru, 1980

352 BAY o

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Marsono, author

Himpunan peraturan tentang pemerintahan daerah / Marsono

Jakarta: Djambatan, 1999

342.598 02 MAR h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sujamto, author

Pokok-pokok pemerintahan di daerah: proses pembuatan Undang-undang no.5, th. 1974

Jakarta : Rineka Cipta, 1991

352 SUJ p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Irma Agustin, author

Penataan urusan penelitian dan pengembangan daerah: studi kasus: perumpunan urusan Litbang dengan urusan perencanaan di pemerintah Kota Tangerang = The arrangement of local government Research & Developmment (R&D) affairs: case study: merging of R&D affairs and planning affairs in Tangerang government

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kedudukan penelitian dan pengembangan sebagai unsur penunjang strategis yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Urusan litbang berperan penting agar kebijakan daerah didasarkan pada kajian atau bukti. Namun, banyak daerah yang belum menata urusan litbang sebagaimana mestinya,...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

H.A.W. Widjaja,1940-, author

Penyelenggaraan otonomi di Indonesia : dalam rangka sosialisasi UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005

352.14 WID p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Tabrani Rab, author

Mempertahankan otonomi daerah: kumpulan pidato Prof. Dr. H. Tabrani Rab di DPOD RI tahun 2000-2004

Pekanbaru: Riau Cultural Institute, 2004

320.8 TAB m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang no. tahun 1974, tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dan penjelasannya

Jakarta: Biro Hukum dan Humas, Depdagri, 1974

352.02 IND p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

H.A.W. Widjaja,1940-, author

Penyelenggaraan otonomi di Indonesia: dalam rangka sosialisasi UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2013

352.14 WID p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Yusuf Dwiantoro, author

Kualitas belanja dan pembangunan manusia: peran akuntabilitas pemerintah daerah = Quality of spending and human development: the role of local government accountability

Dengan tingkat belanja yang sama di bidang pendidikan atau kesehatan, beberapa daerah memiliki pencapaian IPM yang baik sementara daerah lainnya mengalami ketertinggalan. Hal tersebut menunjukkan terdapat faktor lain yang mempengaruhi pencapaian IPM. Human Development Report 2016 secara khusus menekankan bahwa Indonesia harus memberikan perhatian serius terhadap mekanisme akuntabilitas lokal. Hal...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019

T53682

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

William Aditya Sarana, author

Mekanisme pengujian peraturan daerah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 137/PUU-XII/2015 dan nomor 56/PUU-XIV/2016 dalam kerangka negara kesatuan = Mechanism of regional regulation review after contitutional court decision no. 137/PUU-XIII/2015 and constitutional court decision no. 56 /PUU-XIV/2016 in the framework of unitary state

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 / PUU-XIII / 2015 dan Nomor 56/PUU- XIV/2016, Pemerintah Pusat tidak lagi dapat membatalkan Perda Provinsi dan Kabupaten Kota namun tetap dapat membatalkan Peraturan Kepala Daerah. Mahkmah Agung menjadi satu-satunya lembaga negara yang dapat membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam dua Putusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian