Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis hubungan efisiensi belanja pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Data yang digunakan berupa data panel dari tahun 2004 sampai 2013. Analisis dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pertama melakukan pengukuran efisiensi belanja dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Pada tahap kedua dilakukan analisis regresi untuk mengestimasi pengaruh skor efisiensi belanja pemerintah daerah dan determinan-determinan lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Jawa Barat dan Sumatera Utara skor efisiensi belanja pemerintah daerah berkorelasi positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Artinya, semakin besar skor efisiensi belanja pemerintah daerah maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

---

This research studies correlation between the efficiency of the local government expenditure and the economic growth in West Java and North Sumatera. The data source is pooled data from 2004 to 2013. The analysis is divided into two stages. First, expenditure efficiency is measured by using Data Envelopment Analysis (DEA) method. In the second stage, regression analysis is conducted to estimate impacts of the local governments‟ efficiency scores and other determinants on the regional economic growth.

The research result shows that, in West Java and North Sumatera, the local government expenditure efficiency scores have positive and significant correlation with the economic growth in the region. Hence, the bigger the efficiency scores of the regional government expenditure, the higher the economic growth in the region."

"ABSTRAKPembangunan nasional pada era desentralisasi dan otonomi daerah yang ada saat ini maka, pemerintah daerah harus dapat mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah saat ini diatur secara umum pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena belum adanya peraturan pelaksanaan maka terdapat permasalahan dalam pendiriannya yaitu mengenai pelimpahan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah sebagai wakil dari daerah untuk menandatangani akta pendirian Peseroan Terbatas Badan Usaha Milik Daerah dan batasan kepala daerah dalam melimpahkan kewenangan untuk penandatanganan akta pendirian Peseroan Terbatas Badan Usaha Milik Daerah menurut peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan penulisan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan kajian penulis dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah sebagai wakil dari daerah untuk menandatangani akta pendirian perseroan terbatas Badan Usaha Milik Daerah merupakan kewenangan atributif dari Undang-Undang. Batasan kepala daerah dalam melimpahkan kewenangan untuk penandatanganan akta pendirian perseroan terbatas Badan Usaha Milik Daerah menurut peraturan perundang-undangan merupakan kebebasan Kepala Daerah sepanjang tidak berkaitan dengan keuangan negara. Berdasarkan hal tersebut maka dengan ini penulis menyarankan kepada Kepala Daerah dalam memberikan kuasa harus memperhatikan pemberian kuasa diberikan kepada orang yang memiliki tugas dan wewenang terkait serta batasan kewenangan yang dimiliki dan kepada Notaris dalam membuat Akta Pendirian PT dimana Pemerintah Daerah harus juga memperhatikan PERDA yang menetapkan pendiriannya sebagai landasan pembuatan akta terkait dengan permodalan.

---

ABSTRACTNational development in the era of decentralization and regional autonomy that exists today, local governments should be able to develop the ability to increase local revenue, one way that government can do is establishing regional owned enterprises. Establishment of Regional Owned currently set in general Act No. 23 of 2014 on Regional Government. Because of the lack of regulations implementing that there are problems in his stance that the delegation of authority possessed by the head of the region as a representative of the region to sign the deed of incorporation of the company may Limited Regional Owned Enterprises and the limits of regional heads within delegated authority to the Articles of the company may Limited Owned regions according to the legislation. In the writing, author uses research methods that used in this paper is a normative juridical research method. Based on the study, authors concluded that the authority possessed by the head of the region as a representative of the region to sign the deed of incorporation of a limited liability company Regional Owned Enterprises is attributive authority of the Act. Limitation of regional heads within delegated authority to sign the deed of incorporation of a limited liability company Regional Owned by the legislation is the Regional Head option as far not related to state finances. Under these conditions, authors suggest to the Regional Head in giving authority must consider the authorization given to the person who has the duty and the authority concerned and the limits of authority possessed and to the Notary in making the Deed of Establishment of Limited Liability Company where the regional government act as party, Notary needs to pay attention on the local regulation on the establishment of the Limited Liability Company which sets its founding as the foundation deed relating to government capital."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana dampak dari penerapan seleksi terbuka dapat mengurangi jumlah korupsi JPT pada pemerintah daerah Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan difference-in-differences-in-differences (DDD), penelitian ini menganalisis data panel korupsi JPT di Indonesia yang telah inkracht yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu 2009-2019. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pelaksanaan seleksi terbuka memiliki dampak positif terhadap penrunan kasus korupsi Jabatan Pimpinan Tinggi di Indonesia pada pemerintah daerah. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan seleksi terbuka memiliki efek terhadap jumlah kasus korupsi sebesar -0.892% dan signifikan pada tingkatan 10% pada daerah dengan total belanja modal yang tinggi. Temuan ini memperlihatkan dampak dari seleksi terbuka yang positif terhadap kasus korupsi JPT dan dengan demikian mendukungstudi-studi terdahulu mengenai dampak positif dari pelaksanaan sistem merit, khusunya seleksi terbuka terhadap jumlah kasus korupsi JPT pada daerah yang memiliki total belanja yang tinggi. Selain itu, untuk memperkuat hasil penelitian dengan menambahkan studi kasus dan wawancara mendalam dengan KASN dan ICW. Didapatkan bahwa peran politik daerah yang sangat kental sangat mempengaruhi pelaksanaan seleksi terbuka. Biaya politik di daerah yang tinggi lah yang menjadi penyebab utama yang menyebabkan korupsi gubernur, walikota dan bupati diikuti oleh pejabat perangkat daerah dibawahnyaakan terus terjadi.

---

ABSTRACTThis study aims to identify the extent to which the impact of open selection can reduce the amount of corruption cases of high leadership position on Indonesian local governments. Using a difference-in-differences-in-differences (DDD) approach, this study analyzes panel data in Indonesia that has been inkracht handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the period 2009-2019. Estimation results show that the implementation of open selection has a positive impact on the decline in corruption cases of High Leadership Position in Indonesia in local governments. This study found that the implementation of open selection had an effect on the number of corruption cases by -0.892% and was significant at the 10% level in regions with high total capital expenditures. This finding shows the positive impact of open selection on the number of corruption cases of high leadership position and thus supports previous studies on thepositive impact of implementing the merit system, especially the open selection in regions with high total expenditure. In addition, to strengthen research results by adding case studies and in-depth interviews with KASN and ICW. It was found that the very strong role of regional politics greatly influenced the implementation of open selection. Political costs in the high regions are the main cause of corruption in governors, mayors and regents followed by officials of the regional apparatus underneath."