Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penguasaan Atas Tanah Bekas Eigendom Verponding Nomor 1493 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Hak Pengelolaan Nomor 1/Tamansari dan Pengelolaannya sebagai Barang Milik Daerah (BMD) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3551 K/Pdt/2016) Permasalahan dari penelitian ini bermula dengan adanya sengketa penguasaan atas tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 1493 antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan NV. Sadang Sari. Walaupun kemenangan ada pada pihak Pemerintah Daerah, namun permasalahan tidak kunjung usai oleh karena tanah tersebut dikuasai secara illegal oleh pihak ketiga, yaitu Organisasi Masyarakat setempat. Adapun penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) pokok pembahasan yakni analisis dan kritik penulis terhadap pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 3551 K/Pdt/2016 mengenai permasalahan penguasaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atas tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 1493 dengan Hak Pengelolaan Nomor 1/Tamansari, pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Hak Pengelolaan Nomor 1/Tamansari, dan pengeloalan yang seharusnya terhadap tanah tersebut. Untuk menganalisa permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Adapun simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penguasaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atas tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 1493 adalah sah  oleh karena tanah tersebut telah jatuh sebagai tanah negara. Kemudian, pengelolaan terhadap tanah Hak Pengelolaan Nomor 1/Tamansari tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pengelolaan yang seharusnya adalah tanah tersebut harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya sebagai wujud dari adanya rasa memiliki, menjaga, dan melestarikan terhadap Barang Milik Daerahnya. ......Land Used of Eigendom Verponding Number 1493 by the Regional Government of West Java Province with Management Rights Number 1/Tamansari and its Management as Regional Property (BMD)  (Case Study of Supreme Court  Decision Number 3551 K/Pdt/2016) The problem of this research began with the dispute over the land of former Eigendom Verponding Number 1493 between the Regional Government of West Java Province and NV. Sadang Sari. Although the victory is with the Regional Government, the problem is not over because the land is controlled illegally by the third party, namely the local community organization. The research consists of 3 (three) main topics, namely the analysis and criticism of the author on the consideration of the Supreme Court Judges in the decision Number 3551 K/Pdt/2016 concerning the issue of control of the Regional Government of West Java Province on land used of Eigendom Verponding Number 1493 with the Management Rights Number 1/Tamansari, management of Regional Property in the form of Management Right Number 1/Tamansari, and management that should be done on the land. To analyze these problems, the author uses a normative juridical research method with qualitative analysis. The conclusion of this research is that the control by the Regional Government of West Java Province on former Eigendom Verponding land Number 1493 is legal because the land has fallen as state land. Then, management of Land Management Right Number 1/Tamansari is not carried out in accordance with the provisions of legislation so that the management that should be the land must be utilized in accordance with its designation as a manifestation of a sense of ownership, safeguarding and preserving the Regional Property.

Abstrak :
Lelang memiliki fungsi publik dimana pihak yang dinyatakan sebagai pemenang lelang akan memperoleh suatu kepastian hukum dari pejabat lelang dalam kepemilikan objek lelang. Namun dalam praktek dilapangan terdapat permasalahan seperti adanya gugatan terhadap objek lelang, adanya kekeliruan terhadap kantor lelang dalam pelaksanaan lelang dan keabsahan objek lelang itu sendiri. Permasalahannya adalah bagaimana objek lelang tanah HGB di atas HPL, bagaimana perlindungan terhadap pemenang lelang terkait pencabutan ijin pemanfaatan tanah asset pemerintah, dan bagaimana hasil putusan PTUN No.11/G/2009/PTUN.Dps menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis penulis adalah objek lelang HGB No.80/Desa Kesiman Petilan di atas HPL No.2/Desa Kesiman Petilan tidak mendapat ijin tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan untuk menjaminkan HGB kepada pihak ketiga sehingga PPAT sebaiknya menolak pembuatan APHT karena tidak memenuhi data yuridis. Mengenai perlindungan hukum terhadap pemenang lelang karena pencabutan ijin tersebut tidak diikuti permohonan pembatalan Hak Pengelolaan. Maka Hak Pengelolaan masih tetap ada, sehingga pemenang lelang masih dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai jangka waktu HGB tersebut masih berlaku. Hasil Putusan PTUN No.11/G/2009/PTUN.Dps telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

Auctions have a public function where the parties declared the winner of the auction will receive an official legal certainty of the auction in the auction object ownership. However, in practice there are problems as the object of a lawsuit against the auction, the fallacy of the auction office in the auction and the object the validity of the auction itself. The problem is how the object auction HGB land above HPL , how protection against the winner of the auction of land use rights related to revocation of government assets, and how the results of the administrative court decision No.11 / G / 2009 / PTUN.Dps according to the legislation in force. Results of the analysis is the author objects HGB auction No.80 / Desa Kesiman Petilan above HPL No.2 / Desa Kesiman Petilan not received written permission from the holder of management rights to ensure HGB to third parties so that PPAT should reject the manufacture APHT because it does not meet the juridical data. Regarding legal protection against the winner of the auction for the license revocation request is not followed by the cancellation of Right Management. Then the management right is still there, so the winner of the auction can still use and utilize the land in accordance HGB period is still valid. Results of the State Administrative Court's Decision No.11 / G / 2009 / PTUN.Dps in accordance with the legislation in force.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perkara perpanjangan Hak Guna Bangunan atas tanah bersama yang berada di atas tanah Hak Pengelolaan. Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut harus disetujui oleh Pemegang Hak Pengelolaan. Namun pada kasus dalam penelitian ini, PERUM PERUMNAS sebagai pemegang Hak Pengelolaan tidak memberikan persetujuan tersebut sehingga perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas Rumah Susun Kebon Kacang tersebut terhambat hingga sekarang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris analitis. Hasil penelitian menyarankan hendaknya faktor-faktor non hukum dihilangkan dalam proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut. Tesis ini menyimpulkan bahwa PERUM PERUMNAS tidak lagi sebagai pemegang Hak Pengelolaan karena tugas dan fungsinya telah selesai sehingga persetujuan dari PERUM PERUMNAS tersebut tidak diperlukan lagi. Hasil penelitian menyarankan hendaknya faktor-faktor non hukum dihilangkan dalam proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut sehingga proses perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dapat segera terselesaikan.

---

ABSTRACT
This thesis is discussing about the case of building rights title extension on joint land which above the land rights management. The extension of land rights certificate must approved by the right holder. However, in this case of the research, PERUM PERUMNAS as the right holder does not give approval as of building rights title extension of Kebon Kacang flats is hampered until now. This research is using normative juridical method which is explanatory analytics. The result of this research is to recommend removing non-legal factors in the extension process of Land Rights Certificate. This thesis is concluded that PERUMNAS is no longer holding the rights management because of the working period and function has finished so the approval from PERUM PERUMNAS is no longer needed. Result of the research is recommended non-legal factors should be removed in extension process of Land Rights Certificate so the extension process immediately completed.

Abstrak :
ABSTRAK
Bank sebagai financial intermediary berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Bank memperhatikan prinsip-prinsip tertentu dalam memberikan fasilitas kredit, salah satunya adalah agunan/ jaminan kredit. Salah satu bentuk agunan/ jaminan kredit yang diterima oleh bank adalah tanah dengan status Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan. Tesis ini membahas mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang timbul sehubungan dengan pembebanan Hak Tanggungan atas tanah tersebut: perihal tertib administrasi Badan Pertanahan Nasional dalam pencatatan hak atas tanah tersebut dalam sertipikat, perihal surat rekomendasi dari pemegang Hak Pengelolaan yang multitafsir, serta perihal uang pemasukan terkait perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan kasus di Kawasan Berikat Nusantara Marunda . Hal-hal tersebut membuat bank menghadapi risiko kehilangan kedudukan sebagai kreditur preferen pemegang Hak Tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan hukum tersebut disebabkan baik oleh ketidakseragaman administrasi Kantor Pertanahan maupun oleh kesewenang-wenangan pemegang Hak Pengelolaan, yang timbul karena adanya kekosongan hukum.

---

---

ABSTRACT
As a financial intermediary, bank has two functions to collect funds and to distribute it in the form of credit. Bank will use certain principles in giving credit facility, one of which is collaterals. One of the collaterals accepted by bank is Right to Build on Management Right land. This thesis reviews legal issues related to the mortgage imposition of such land regarding administration order in National Land Body in recording the status of land in the land certificate, regarding recommendation letter from Management Right holder which has multiple interpretations, and regarding the compensation fee in extending the period of Right to Build on Management Right land a case in Kawasan Berikat Nusantara Marunda . Those issues make bank face a risk to lose its position as a preference creditor. This research is a normative legal research with qualitative analysis on secondary data. This research shows that those legal issues are caused either by the disharmony in administration of Land Offices or by the despotism of Management Right holder, which came from the absence of regulations.

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini membahahas masalah dalam proses pemberian izin hak pemanfaatan hutan, yang dikaji dengan menggunakan teori White Collar Crime WCC dan Transnational Crime. Pemberian izin pemanfaatan hutan di wilayah Riau tahun 2002-2006 telah menangkap sejumlah kepada daerah dan pimpinan perusahaan. Dalam kasus ini pelaku telah melakukan kejahatan terkait fungsi dan kewajiban dalam pekerjaannya. Sedangkan secara lebih luas, kasus ini dapat dilihat sebagai kegagalan negara dalam melindungi sumber daya alam dari aktifitas bisnis ilegal. Kasus ini juga merupakan bentuk dari Transnational Crime, bila dibahas dari keterlibatan korporasi asing yang menerima keuntungan dari hasil pemberian izin tersebut. Sumber data dalam kajian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui buku, jurnal, laporan, penelusuran di internet dan melakukan riset langsung ke sejumlah LSM.

---

ABSTRACT
This Paper discusses the process of granting forest management rights permits that is studied using White Collar Crime WCC and Transnational Crime theory. The forest exploitation cases in Riau in 2002 2006 have resulted in a number of regional heads ands corporate leader has been captured as criminal offense. In this case the offender has commited a crime related to the obligation function in his work, while and can be seen as a failure of the state in protecting its natural resources from illegal bussiness activities. This case is also part of the Transnational Crime, when we discuss the involvement of foreign corporations who benefit from the illegal activities. The involvement referred to this case is how foreign entrepreneurs used the illegal natural resources as their main raw material for their own profit. The data source in this study uses secondary data obtained through books, journal, reports, searches on the Internet and conduct research directly to a number of NGOs

Abstrak :
Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN Persero, sebagaimana Perseroan Terbatas, tunduk pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007. Hal tersebut berdampak pada adanya pemisahan kekayaan dan terbaginya modal BUMN Persero dalam bentuk saham. Mengingat kedudukan BUMN Persero sebagai pemegang Hak Pengelolaan, menjadi pertanyaan apakah BUMN Persero layak memegang status tersebut? Hasil penelitian menunjukan terdapat inkonsistensi antara pengaturan yang mengatur Hak Pengelolaan dan ketentuan yang mengatur BUMN Persero seperti tidak ada prioritas bagi pihak ketiga yang dapat menjadi mitra kerja bagi BUMN Persero. Selain itu, menurut pandangan beberapa ahli, nomenklatur "kekayaan negara yang dipisahkan" dalam UU No. 19 Tahun 2003, menyebabkan aset negara kini telah beralih kepemilikannya kepada BUMN Persero yang digunakan untuk mencari keuntungan. Kemudian, diperbolehkannya pemindahan harta kekayaan BUMN dimana Hak Pengelolaan telah ditetapkan untuk tidak dapat dipindahtangankan. Dengan ini, BUMN Persero pun tidak layak disebut pemegang Hak Pengelolaan. Terkait dengan ketentuan yang mengatur tindakan yang harus diambil apabila Hak Pengelolaan jatuh ke tangan pihak yang bukan pemegang Hak Pengelolaan, hal ini belum diatur secara jelas. Menurut Permen No. 246/PMK/06/2014, berakhirnya jangka waktu penggunaan barang milik negara dapat menjadi pembatasan penggunaan tanah Hak Pengelolaan oleh BUMN Persero. Dengan berakhirnya jangka waktu tersebut, dapat dilakukan serah terima barang milik negara antara BUMN Persero dengan BPN sebagai pengguna barang, yang mana kemudian BPN dapat menyampaikan hal tersebut kepada Menteri BUMN. Ketentuan ini berikutnya harus ditindaklanjuti dengan ketentuan yang mengatur pencatatan hapusnya Hak Pengelolaan.

---

Law No. 19 Yr. 2003 stipulates that State Owned Limited Liability Company SOLLC has to comply with Law No. 40 Yr. 2007. This resulted in a separated asset and a division of capital into shares. Is SOLLC suitable to be the holder of the Management Right The research showed that there is a discrepancy between the rules controlling the Management Right and the regulation managing SOLLC, which is no priority for third parties who could partner with SOLLC. Besides, some law experts think in relation to declaration statement of ldquo the state rsquo s separated asset rdquo that the land asset is now in SOLLC rsquo s hand, for commercial use. Furthermore, the Management Right as one of the company rsquo s assets are transferrable, which are supposed to be the opposite non transferrable . The previous notion supports the idea of SOLLC is not suitable to be the holder of the Management Right. Unfortunately, there is no regulation dealing with it. Based on Regulation of The Minister of Finance No. 246 PMK 06 2014, the expiration date of using state property also could restrict utilization of the Management Right. Thus, SOLLC must have to hand over state propery to Minister of Agrarian and Spatial Planning at the end of the term. It must be followed with making record of transfer and conveying to Minister of State Owned Enterprises. As a consequence, Minister of Agrarian and Spatial Planning is obliged to do the registration of the nullification of the Management Right.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Hak Pengelolaan yang melekat di seluruh wilayah Pulau Batam yang penguasaannya dikelola oleh BP Batam. Faktanya tanah adat kampung tua berdiri di atas Hak Pengelolaan, sedangkan masyarakat adatnya sudah lama mendiami wilayahnya bahkan turun temurun.  Dengan memberikan status hak milik terhadap tanah adat tersebut merupakan bentuk perlindungan dengan diakuinya keberadaan masyarakat adat di kawasan kampung tua tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai masalah yang melatarbelakangi terkait pemberian status hak atas tanah dan peran notaris dalam pemberian status hak atas tanah di wilayah adat kampung tua serta perlindungan hukumnya. Untuk menjawab permasalahan  tersebut, penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Terdapat benturan kewenangan antara BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam dalam hal pemanfaatan dan penataan tanah adat kampung tua, BP Batam menganggap wilayah kampung tua merupakan bagian dari Hak Pengelolaan, dan Pemerintah Kota Batam menganggap wilayah kampung tua merupakan tanah adat karena masyarakat adatnya sudah terlebih dahulu menduduki wilayahnya sebelum timbulnya Hak Pengelolaan sehingga membuat permasalahan pemberian kepastian hukum status hak atas tanah di kampung tua menjadi berlarut-larut. Kemudian bentuk perlindungan hukumnya yaitu pemberian sertifikat hak milik secara massal secara bertahap dimulai pada titik wilayah dengan kategori clean and clear, Clean yaitu pemukiman dengan penataan rapi, tidak terdapat hutan lindung dan tidak terdapat pihak ketiga pemegang PL. Clear yaitu titik wilayah adat tersebut seluruh masyarakatnya sudah membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dengan tidak terjadi tunggakan serta sengketa.  ......This study discusses the Management Rights inherent in the whole area of Batam Island whose control is managed by BP Batam. The fact is that the customary land of the Kampung Tua stands on Management Rights, while the indigenous people have long inhabited their territory and even hereditary. By giving the status of ownership rights to the customary land is a form of protection with the recognition of the existence of indigenous peoples in the Kampung Tua area. The issues raised in this study are the underlying issues related to the granting of the status of land rights and the role of the notary in granting the status of land rights in the traditional territory of the Kampung Tua and its legal protection. To answer these problems, this study uses normative juridical research forms, using descriptive analysis method of analysis with a qualitative approach. The results of this study are that there is a conflict of authority between BP Batam and the Batam City Government in terms of the utilization and arrangement of the old village's customary land, BP Batam considers the Kampung Tua area to be part of the Management Right, and the Batam City Government considers the Kampung Tua area to be customary land because the community the custom had already occupied its territory before the emergence of Management Rights, making the problem of granting legal certainty to the status of land rights in old villages became protracted. Then the form of legal protection is in the form of granting certificates of ownership in stages gradually starting at the point of the area with the category of clean and clear, Clean is settlement with neat arrangement, there is no protected forest and there is no third party PL holders. Clear that is the point of the customary area, all the people have paid the Authority's Annual Obligation (UWTO) with no arrears and disputes.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis kesesuaian kebijakan pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Pokok Agraria sekaligus menelaah prospek investasi dengan adanya kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode doktrinal untuk mencari taraf sinkronisasi hukum. Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan hak pengelolaan dalam pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 diterbitkan untuk memberikan kemudahan berusaha dan investasi di Ibu Kota Nusantara, salah satunya adalah mekanisme pemberian tanah. Adanya kebijakan pemberian tanah melalui suatu siklus dengan jangka waktu yang panjang secara sekaligus tidak sesuai dan tidak sinkron dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang menghendaki pemberian tanah melalui tahapan tanpa sekaligus. Kebijakan tersebut juga cenderung pengulangan penerapan ketentuan pemberian tanah yang pernah diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal yang mana telah inkonstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Asas penting dalam investasi adalah kepastian hukum. Proyeksi pembangunan Ibu Kota Nusantara yang direncanakan mayoritas melalui permodalan kerjasama pemerintah badan usaha dan swasta membutuhkan pijakan hukum yang kuat. Dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 yang muncul dengan ketentuan yang tidak sinkron dengan hukum tanah nasional justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Ditambah dengan stabilitas politik yang rentan menuju kontestasi pemilihan presiden. Kepastian hukum dan stabilitas politik merupakan hal yang perlu diberikan pemangku kebijakan untuk merealisasi anggaran besar non-APBN sehingga dapat menghindari risiko proyek Ibu Kota Nusantara tidak berjalan atau mangkrak. ......This research analyzes the compatibility of the policies regarding the granting, extension, and updating of land rights above the land management rights of the Nusantara Capital Authority as regulated in Government Regulation Number 12 of 2023 concerning the Basic Agrarian Law, while also examining the investment prospects with the existence of these policies. The research is conducted using a doctrinal method to seek the level of legal synchronization. The Nusantara Capital Authority is granted management rights in the implementation of the development of the Nusantara Capital. The findings of this research reveal that Government Regulation Number 12 of 2023 is issued to facilitate business and investment in the Nusantara Capital, one of which is the land granting mechanism. The policy of granting land through a long-term cycle all at once is found to be inconsistent and unsynchronized with the Basic Agrarian Law, which requires land granting through phased stages rather than all at once. This policy also tends to repeat the application of land granting provisions that were previously regulated in the Investment Law, which was deemed unconstitutional by the Constitutional Court decision. An essential principle in investment is legal certainty. The development projection of the Nusantara Capital, mostly planned through government-business and private sector cooperation, requires a strong legal foundation. The issuance of Government Regulation Number 12 of 2023, which emerges with provisions that are not synchronized with national land laws, creates legal uncertainty rather than providing legal certainty. This, coupled with political instability heading towards presidential election contests, poses a risk to the Nusantara Capital project, potentially causing it to stall or fail. Legal certainty and political stability are crucial elements that policymakers need to provide to realize a large non-state budget allocation, thereby avoiding the risk of the Nusantara Capital project not progressing as planned.