Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini sistem pengukuran kinerja yang paling banyak digunakan dan diadaptasi oleh perusahaan-perusahaan di dunia adalah konsep Balanced Scorecard yang dipublikasikan pertama kali oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton pada tahun 1992. Konsep Balanced Scorecard memberikan kemudahan bagi manajer untuk mengetahui perusahaan secara cepat dan komprehensif termasuk didalamnya ukuran kinerja keuangan yang memberikan informasi atas langkah yang diambil dilengkapi dengan ukuran kinerja operasional berdasarkan kepuasaan pelanggan, proses internal dan inovasi yang telah dilakukan perusahaan serta kemajuan aktifitas perusahaan yang akan menjadi pemicu kinerja keuangan di masa yang akan datang.Dalam karya akhir ini Balanced Scorecard digunakan sebagai kerangka pemikiran untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap penerapan Balanced Scorecard pada NK Indonesia, salah satu perusahaan pcnyedia infrastruktur jaringan te]ekomunikasi yang menguasai pasar terbesar dalam industri telekomunikasi Indonesia.Balanced Scorecard diadaptasi oleh NK Indonesia scjak tahun 2004. Sejalan dengan konsep Balanced Scorecard, NK Indonesia tclah menetapkan visi, misi, nilai dan strategi perusahaan. Narnun berbeda dengan konsep aslinya yang hanya terdiri dari empat perspektif, NIC menfonnulasikan ke dalam tujuh perspektif.Hasil evaluasi dan analisis dalam karya akhir ini menunjukkan belum adanya keterkaitan antara visi, misi dan strategi. Selain itu pernyataan visi NK Indonesia belum memenuhi kriteria visi yang baik, yaitu belum menggambarkan kondisi organisasi yang akan dicapai di masa yang akan datang.Dalam konsep Balanced Scorecard setelah penetapan visa, misi dan strategi langkah sclanjutnya adalah membuat strategy mrraps, yaitu dengan mcnghubungkan strategic objective perusahaan dengan masing-masing Key Performance Indicator yang dikelompokkan ke dalam masing-masing perspektif. Hal ini akan membantu akan membanlu perusahaan dalam melaksanakan implementasi strateginya. Namun sayangnya NK Indonesia belum menerjemahkan strateginya ke dalam strategy maps.Selain itu NK Indonesia menetapkan bahwa kepuasan pelanggan menjadi salah satu strategy utamanya, namun basil evaluasi dan analisis penerapan Balanced Scorecard menunjukkan bahwa manajemen NK Indonesia hanya fokus pads perspektif bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan saja dan cenderung mengabaikan sasaran dalam perspektif pelanggan.

---

Currently, the most usable and adopted performance measurement system by the companies in the world is Balanced Scorecard system which first published by Robert S. Kaplan and David P. Norton in 1992. Balanced scorecard concept gives easy way to the manager in order to understand the company performance in fast and comprehensive manner. including financial performance measurement which giving comprehensive information about undertaken action. supplemented with operational performance measurement base on customer satisfactions, internal processes and innovation had been done by the company with activity improvement which will be a trigger for the next financial performance.In this thesis. Balanced Scorecard used as consideration framework to do evaluation and analysis toward Balanced Scorecard application at NK Indonesia, the prominent telecommunication vendor in Indonesia.Balanced Scorecard adopted by NK Indonesia since 2004. In line with Balanced Scorecard concept. NK Indonesia was determining vision, mission, value and company strategy. However. disparate with the original concept which only consisting of four perspectives. NK makes the formulation into seven perspectives.The result of evaluation and analysis in this thesis are showing no interconnection between vision, mission and strategy. Moreover, the statement of NK Indonesia vision is fulfilling the proper criteria yet, it is not representing organization condition which will be achieved in the future.In the Balanced Scorecard concept, after quotion of vision, mission and strategy, further step is to make strategy maps, by connecting company strategic objective with respective Key Performance Indicator grouped into respective perspective. This will help the company to do the implementation of their strategy. Nevertheless, NK Indonesia translate their strategy into strategy maps yet.Moreover NK Indonesia determines that customer satisfaction will be the main strategy, however the evaluation result and Balanced Scorecard application is showing the NK Indonesia management only focusing on the internal business perspective and market growth, and tends to neglect the objective in the customer perspective."

"Rumah Sakit sebagai sebuah institusi perlu menerapkan good corporate governance dan good clinical governance dalam meningkatkan mutu pelayanannya secara berkesinambungan. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pemerintah menyadari perlunya keleluasaan praktik berbisnis yang sehat di berbagai instansinya, sehingga diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 (PP 23/2005) mengenai Pengelolaan Keuangan BLU dan mengijinkan penerapannya dapat dilaksanakan di berbagai instansi pemerintah termasuk Rumah Sakit. Tujuan: Mengevaluasi tata kelola pada 4 (empat) Rumah Sakit Vertikal Kelas A di Jawa dan Bali. Hasil penelitian: Terdapat perbedaan implementasi pada ke 4 (empat) RS Vertikal tipe A di Jawa dan Bali yang diteliti. Perbedaan tersebut adalah perbedaan pencapaian kelengkapan persyaratan dokumen tata kelola serta perbedaan pada 4 (empat) unsur tata kelola BLU sesuai PP 23/2005 yang meliputi 12 (dua belas) faktor terkait peningkatan mutu pelayanan menurut skema Donabedian1.a dan Glickman2.a, yaitu budaya korporat, penetapan BLU, hospital by laws, Renstra & RBA, pengembangan layanan, pengadaan barang dan jasa, standar pelayanan, penetapan tarif, pejabat pengelola, penetapan remunerasi, kepegawaian, pembinaan dan pengawasan. Diskusi: Perlunya peningkatan pemahaman pejabat pengelola satuan kerja, peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan, pembentukan pengelola khusus BLU di Kemenkes, pembentukan tim terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Diperlukan juga perubahan budaya organisasi, seleksi dan evaluasi RS BLU, pemenuhan syarat kelembagaan BLU, reward and punishment, peraturan yang jelas, rencana strategis dan rencana bisnis anggaran yang sesuai. Kebijakan publik yang tepat sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuannya."

"Sebagai langkah awal dari suatu siklus manajemen, perencanaan mempunyai makna yang paling mendasar berhasil tidaknya pelaksanaan fungsi manajemen. Sama halnya dengan perencanaan, evaluasi juga merupakan salah satu fungsi dalam siklus manajemen, khususnya manajemen program atau proyek.Evaluasi adalah suatu usaha penilaian untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil kegiatan, karena itu evaluasi dimaksudkan menjadi umpan balik bagi perencanaan dimasa mendatang. Perencanaan kesehatan merupakan merupakan suatu proses yang dinamis dan berkesinambungan, meliputi proses merumuskan rencana (analisis situasi, penentuan prioritas, perencanaan strategi, perencanaan operasional) dan proses evaluasi atau penilain.Beberapa indikator, kriteria, teknik, dan piranti serta informasi dasar untuk perencanaan dan evaluasi juga disajikan dalam buku ini."

"

Hak memilih dikatakan sebagai ciri atau sifat utama dari demokrasi. Hak memilih penting untuk memilih wakil yang melakukan pembuatan, perubahan, dan penghapusan suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa hak memilih maka tidak terdapat suatu bentuk pengalihan kekuasaan atau legitimasi dari rakyat secara masif dan menyeluruh kepada negara dan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan pertimbangan Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan kemudian ditegaskan lagi melalui Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, bahwa hak memilih merupakan hak konstitusional. Tetapi pada prakteknya, terdapat pembatasan oleh hukum atas Hak Konstitusional berupa hak memilih tersebut, yaitu pembatasan hak memilih kepada anggota aktif dari Tentara Nasional Indonesia dalam pemilihan umum. Walau pembatasan hak memilih tersebut dapat terjadi dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku, keberadaan pengaturan untuk membatasi hak memilih ini perlu dilakukan kajian lebih jauh. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan cara menarik asas hukum baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, sistematika hukum, taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal ataupun horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Pengaturan hak memilih bagi anggota Tentara Nasional Indonesia adalah tidak diberikan hak memilih dengan dasar menjaga netralitas dari para anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara. Sementara terdapat beberapa bentuk pengaturan hak memilih bagi anggota angkatan bersenjata, yaitu dengan memberikan hak memilih secara penuh, memberikan hak memilih secara sebagian, dan tidak memberikan hak memilih, serta melakukan pengaturan melalui dua cara, yaitu dicantumkan pada produk hukum konstitusi atau hanya dicantumkan pada produk hukum bukan konstitusi, yaitu undang-undang.

 

---

The right to vote is the main characteristic of democracy. The right to vote is important to elect representatives who make, amend, and repeal a law. Without the right to vote, there is no form of transfer of power or legitimacy from people to the state and government massively and comprehensively. The Constitutional Court issued Judgement 011-017/PUU-I/2003 and was later reaffirmed through Judgement 102/PUU-VII/2009, said the right to vote was constitutional right. But in practice, there are restrictions on that right, that is limitation of the right to vote on active members of Indonesian National Armed Forces in general elections. Although the limitation of that right can occur by observing the provisions on the law, the existence of arrangements requires further study. Type of legal research is normative juridical by appealing to written and unwritten legal principles, systematic of law, the degree of synchronization of legislation both vertically and horizontally, comparison of law and legal history. The right to vote for members of Indonesian National Armed Forces is not given on the basis of maintaining the neutrality of the members of Indonesian National Armed Forces as state instrument. While there are several forms of regulation of the right to vote for members of the armed forces, namely by giving full right to vote, giving the right to vote partially, and not giving the right to vote, and making arrangements through two ways, namely listed on constitutional law or listed on law that is not constitutional, like statute.

 

"

"Penelitian ini membahas analisis penerapan ketentuan akuntansi dan ketentuan pajak saat pengalihan aset pada transaksi merger penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu penerapan apabila perusahaan yang melakukan merger menggunakan metode harga pasar purchase method untuk tujuan akuntansi dan metode nilai buku pooling of interest saat pengalihan aset serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah yang timbul akibat dari penerapan ketentuan tersebut Pada ketentuan akuntansi hanya mengakui satu metode yaitu metode harga pasar sedangkan ketentuan pajak mengakui dua metode yaitu metode harga pasar dan metode nilai buku Pada metode harga pasar terdapat kewajiban pajak penghasilan akibat selisih antara harga pasar dan nilai buku Pada metode nilai buku tidak ada kewajiban pajak penghasilan karena tidak ada selisih Perusahaan yang melakukan merger menggunakan nilai buku untuk tujuan pajak dan metode harga pasar untuk tujuan akuntansi akan menimbulkan masalah yaitu terkait business purpose test dan juga masalah pembukuan terkait pajak penghasilan Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penyesuaian adjustment pada pembukuan dan memperhatikan pos pos terkait perbedaan akuntansi dan pajak Selain itu upaya yang dapat dilakukan dengan memperjelas aturan mengenai business purpose test.

---

This is the study on the analysis of accounting and tax provisions application during the asset transfer in merger transaction There are two issues in this study First the application of accounting and tax provisions if the merger implementing companyuses purchase method for accounting purposes and pooling of interest method during the asset transfer Second the efforts which can be done to solve the problems emerging from such application The accounting provisions only recognize one method which is purchase method On the other hand the tax provisions recognize two methods both purchase method and pooling of interest method In purchase method there are income tax obligations because of the deviation between the purchase and pooling of interest In pooling of interest method there is no income tax obligations because there is no deviation The merger implementing company which uses pooling of interest method for tax purposes and purchase method for accounting purposes will create problems relating to business purpose test and accounting problems relating to income tax Some efforts which can be done include making adjustment during the accounting process and paying attention on the issues relating to accounting and tax differences Another effort is to make clearer regulations on business purpose test."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh performance expectancy, effort expectancy, social influence, hedonic motivation, habit, self-efficacy, dan trust terhadap behavioral intention siswa di DKI Jakarta dalam menggunakan Zenius. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei berdasarkan purposive sampling terhadap populasi. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 orang yang didapatkan melalui online questionnaire. Data yang didapatkan diolah menggunakan SPSS dan Microsoft Excel 2016 melalui analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa performance expectancy, habit, dan trust memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap behavioral intention. Sementara itu, ditemukan bahwa effort expectancy, social influence, hedonic motivation, dan self-efficacy tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap behavioral intention

---

The purpose of this study is to analyse the effect of performance expectancy, effort expectancy, social influence, hedonic motivation, habit, self-efficacy, and trust on behavioral intention of students in DKI Jakarta in using Zenius. The study used a quantitative approach through survey method based on purposive sampling of the population. The number of respondents in this study was 100 people who were obtained through an online questionnaire. The data obtained were processed using SPSS and Microsoft Excel 2016 through descriptive statistical analysis and multiple regression analysis. The results of this study indicate that the relationship between performance expectancy, habit, and trust has a significant and positive influence on behavioral intention. Meanwhile, it was found that effort expectancy, social influence, hedonic motivation, and self-efficacy did not have a significant effect on behavioral intention.

"

"PT. XYZ telah mengeluarkan uang yang cukup signifikan untuk mengadakan program Diklat. Akan tetapi, nilai uang tersebut belum mencerminkan total biaya Diklat yang sebenarnya. Sedangkan, pada praktik pengukuran hasil Diklat, ditemukan kekurangan berdasarkan teori The Four-Level Model. Untuk alasan itu, pada penelitian ini akan dibahas mengenai peninjauan praktik perhitungan total biaya Diklat dan pengukuran hasil Diklat yang berlangsung pada PT. XYZ. Selanjutnya, menilai kontribusi program Diklat secara finansial terhadap bisnis perusahaan dengan cara membandingkan biaya dengan manfaat atas Diklat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total biaya Diklat PT. XYZ yang sebenarnya pada tahun 2015 adalah 4 lebih besar dari nilai awal yang telah dihitung. Sedangkan, pada praktik pengukuran hasil Diklat, diketahui bahwa pengaruh Diklat atas peningkatan kinerja pegawai dan kinerja perusahaan, masing-masing adalah 2,34 dan 7,15 dengan kontribusi Diklat sebesar 30,12 per peserta atau setelah dimoderasi menjadi sebesar 31,71 , 33,47 , dan 37,65 untuk tiga kelompok moderasi nilai.

---

PT. XYZ has been spending money which is significant enough to hold a training program. However, the value of money has not reflected the actual total cost of training. Meanwhile, the practice of measuring training outcomes, found deficiencies based on the theory of The Four Level Model. For that reason, in this study will be discussed on practice 39 s review of calculation the total cost of training and measurement of training outcomes at PT. XYZ. Furthermore, assess the training program contributes financially to the company 39 s business by comparing costs with the benefits of training.

The results of this study indicate that actual total cost of training at PT. XYZ in 2015 was 4 greater than the initial value which has been calculated. Meanwhile, the practice of measuring training results, it is known that the impact of training on employee performance improvement and performance of the company, respectively 2.34 and 7.15 with the contribution of training at 30.12 per participant or after becoming moderated by 31,71 , 33.47 , and 37.65 for the three groups of moderation value."

"ABSTRAKRatifikasi adalah merupakan tindakan pengukuhan, pengambilalihan, penerimaan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang telah dilakukan sehingga tindakan atau perbuatan hukum tersebut menjadi sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kasus-kasus yang dibahas di dalam tesis ini adalah mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi untuk mengalihkan kekayaan Perseroan lebih dari 50 lima puluh persen dari jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh Perseroan, yang harus memperoleh persetujuan dari RUPS hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 102 ayat 1 huruf a UUPT, namun di dalam Perkara No.282/Pdt.G/2013/PN.Bks., anggota Direksi yang melakukan tindakan hukum telah lewat masa jabatannya dan di dalam Permohonan Penetapan No.20/Pdt.P/2016/PN.Btm, terdapat ketidak sepahaman di antara para pemegang saham Perseroan sehingga tidak tercapai ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Pasal 89 UUPT. Tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan analisa preskriptif. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu Notaris ketika membuat suatu Berita Acara Rapat dapat mengerti mengenai penulisan yang tepat suatu agenda dan keputusan RUPS dan membantu Notaris untuk lebih mengerti syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu PT yang diwakili oleh Direksi ketika akan melakukan pengalihan aset yang lebih dari 50 lima puluh persen jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas.

---

ABSTRACTRatification is an act of confirmation, takeover, acceptance of legal act or legal conduct that has been done so that the legal actions or legal conduct of such law is becoming legitimate according to the provisions of applicable law. The cases discussed in this thesis are about the legal action which performed by the member of board of Directors on diverting more than 50 fifty percent of the amount of total net assets owned by the Company, which must obtain approval from the GMS, this is stated in the provisions of Article 102 paragraph 1 letter a of the Company Laws, but in the Case No. 282 Pdt.G 2013 PN.Bks., members of the board of Directors completed a legal action that has been through his tenure and in the Application for Determination No. 20 Pdt.P 2016 PN.Btm, there is disagreements amongst the shareholders of the Company therefore it is not reached the provisions of quorum of attendance and the quorum of the decision as set out in Article 89 of the Company Laws. This thesis uses the form of juridical normative research with prescriptive analysis. The results of this research are expected to help the Notary when making deeds of Shareholders Meeting especially on legal writting of the agenda and the decision of shareholders meeting and also to help the Notary to have better understanding regarding the requirements that must be met by a limited liability company which represented by the member of Directors diverting the company rsquo s assets which more than 50 fifty percent of the amount of total net assets owned by the Limited Liability Company."