Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Menjangkau masyarakat miskin dan terbelakang serta mandiri finansial merupakan tujuan double bottom line dalam Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang keduanya harus terpenuhi agar dapat mewujudkan inklusi keuangan secara berkelanjutan. Namun, menyeimbangkan kedua tujuan tersebut sulit dicapai karena biaya operasional yang besar. Penelitian ini berkontribusi pada literatur bahwa terdapat hubungan yang terbalik antara kinerja keuangan dan kedalaman penjangkauan dimana fokus kinerja keuangan dalam mencapai kemandirian finansial memperburuk pencapaian misi sosial yang disebut dengan penyimpangan misi. Penelitian ini menggunakan 200 sampel LKM dari 56 negara yang dianalisis menggunakan metode logistik. Dengan perhitungan rasio penyimpangan misi sebagai variabel dependen, penelitian ini menemukan bahwa sumber pendanaan, status hukum, ukuran LKM, suku bunga, produktivitas, serta regional (negara OKI) memengaruhi LKM untuk menyimpang dari misi sosialnya. Secara keseluruhan, penelitian ini sesuai dengan hipotesis utama dalam penyimpangan misi yang menyatakan bahwa meningkatkan motivasi keuntungan yang berlebihan memperburuk pencapaian misi sosial. Implikasi penelitian dapat menjadi masukan untuk para pengambil kebijakan dalam mengembangkan LKM Syariah sebagai alternatif mewujudkan inklusi keuangan bebas bunga dalam upaya mengurangi kemiskinan. ......Reaching out to the poor and underdeveloped, as well as financially sustainable are the double bottom line objectives of Microfinance Institutions (MFIs) which must be adhered to achieve sustainable financial inclusion. However, maintaining these two objectives is difficult due to high operational costs. The paper contributes to the literature arguing that found focussing on financial performance to achieve financially sustainable would lower the achievement of MFI’s social mission called mission drift. This study uses a dataset of 200 MFIs from 56 countries and runs a logistic regression. By calculating the mission drift ratio as the dependent variable, this study finds that funding sources, legal status, MFI size, interest rates, productivity, and regional (OIC countries) affect an MFI to move away from its social mission. Overall, this study agrees with the main hypothesis in mission drift stating that excessive profit motivation worsens social mission achievement. The implication of the research can be used by policy makers as a suggestion in developing Islamic MFIs as an alternative to realizing interest-free financial inclusion in poverty reduction effort.

Abstrak :
Keuangan mikro merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam permasalahan kemiskinan melalui penyediaan layanan keuangan kepada orang miskin. Dalam melayani orang miskin, LKM memiliki misi utama yaitu menjangkau orang paling miskin. Di sisi lain, LKM dihadapkan pada kondisi untuk mencapai keberlanjutan secara finansial (sustainability). Dua kondisi ini dikenal dengan “double-bottom-line.” Dalam hal ini, terdapat berbagai pendapat mengenai LKM dalam menghadapi isu trade-off antara kedalaman jangkauan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi suatu LKM di Indonesia dalam mencapai kinerja sosial (outreach) dan keuangan (sustainability). Studi juga melakukan analisis lebih lanjut terkait kinerja LKM berdasarkan klasifikasi industri, yaitu usia, status kelembagaan dan jangkauan. Studi ini menggunakan kumpulan data empiris dari MIX Market, Annual Report BMT UGT Nusantara dan BPRS Amanah Ummah, selama 10 tahun, yaitu dari tahun 2009-2019. Melalui pendekatan regresi panel Random Effects Model (REM) dan Fixed Effects Model (FEM), hasil studi menemukan bahwa aspek keberlanjutan, efisiensi dan beban secara signifikan memengaruhi kinerja sosial. Sedangkan aspek beban, efisiensi, pendapatan dan leverage secara signifikan memengaruhi kinerja keuangan. Berdasarkan klasifikasi usia berdiri, LKM dewasa terbukti lebih baik dalam mencapai kinerja keuangan dan LKM baru lebih baik dalam mencapai kinerja sosial. Selanjutnya berdasarkan klasifikasi status kelembagaan, hasil studi menemukan bahwa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lebih baik dalam mencapai double-bottom-line. Studi ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dan memperkaya literatur terkait kinerja LKM di Indonesia dalam memenuhi double-bottom-line. ......Microfinance is one of the instruments used in poverty problems through providing financial services to the poor. In serving the poor, MFIs have a primary mission, which is to reach the poorest people. On the other hand, MFIs are faced with the condition to achieve financial sustainability. These two conditions are known as the "double-bottom-line." There are various opinions regarding MFIs in dealing with the trade-off issue between depth of outreach and sustainability. Therefore, this study aims to analyze the factors that influence an MFI in Indonesia in achieving depth of outreach and financial sustainability. The study also conducted further analysis of the performance of MFIs based on industry classifications, namely age, institutional status, and outreach size. This study collects empirical data from MIX Market, Annual Report BMT UGT Nusantara, and BPRS Amanah Ummah, for ten years, from 2009-2019. This study uses the Random Effects Model (REM) and Fixed Effects Model (FEM) to process the data and found that sustainability, efficiency, and burden significantly affect social performance. Whereas aspects of expenses, efficiency, income, and leverage significantly affect financial performance. Based on the classification of established age, adult MFIs are better at achieving financial performance, and new MFIs are better at achieving social performance. Furthermore, based on the classification of institutional status, the study found that NGOs are better at achieving the double-bottom-line. This study expects to fill the gap and enrich the literature related to MFI's double-bottom-line in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan dan UMKM terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia periode 2016-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Explanatori. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis re-gresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan secara parsial dapat menjelaskan variabel Lembaga Keuangan Mikro Syariah; UMKM secara par-sial belum mampu menjelaskan variabel Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Secara simul-tan pembiayaan dan UMKM berpengaruh terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Abstrak :
Di Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memiliki peran sangat penting dan strategis dalam perekonomian. Ini ditunjukkan dengan kontribusi sektor usaha tersebut terhadap produk domestik bruto PDB yang hampir mencapai 60 dan penyerapan tenaga kerja di atas 95 . Kendati demikian, akses pelaku UMKM mdash;terlebih usaha mikro UMi mdash;terhadap pendanaan bank masih sangat terbatas. Dari total kredit yang dikucurkan oleh bank umum di Tanah Air hingga Mei 2013, hanya 19,47 yang disalurkan untuk sektor UMKM. Dari jumlah tersebut, yang dikucurkan untuk usaha mikro tercatat hanya 3,68 dari total kredit. Sementara itu, bagi pelaku UMKM yang mendapatkan akses pun harus membayar suku bunga pada level yang jauh lebih tinggi. Selain inefisiensi di industri perbankan nasional, ditengarai hal itu terjadi karena adanya masalah asymmetric information. Merespons kondisi ini, Bank Indonesia BI kemudian mewajibkan bank untuk mempublikasikan suku bunga dasar kredit SBDK mikro mereka sebagai upaya memitigasi masalah asymmetric information itu. Berikutnya, suku bunga diharapkan turun dan akses pelaku UMKM terhadap kredit semakin terbuka. Dengan menggunakan regresi linier berganda dengan metode OLS ordinary least square , penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas kebijakan SBDK itu dengan melihat pengaruhnya terhadap outstanding penyaluran kredit mikro bank umum. Hasil Uji-t menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan kebijakan pengumuman SBDK terhadap kenaikan outstanding penyaluran kredit mikro bank umum. Di samping itu, terdapat variabel lain yang berpengaruh signifikan terhadap kenaikan outstanding penyaluran kredit mikro bank umum, yakni rata-rata suku bunga kredit mikro, CAR, NPL kredit mikro, inflasi, dan indeks produksi manufaktur IPM. ...... Micro, small and medium sized enterprises SMEs has very important and strategis role in economy of Indonesia. Those are shown by business sector 39 s contribution of gross domestic product GDP is nearly 60 and employment above 95 . Nevertheless, SMEs access mdash especially to micro enterprises mdash to bank financing is still very limited. Total loans disbursed by commercial banks in the country, until May 2013, only 19.47 that channeled to the SMEs sector. Of these, recorded that the disbursed of micro enterprises only 3.68 of total loans. Not only that, to gain access for the perpetrators of SMEs, they must pay interest rates at a level that is much higher. In addition to inefficiencies in the national banking industry, it is suspected that occurs because of the asymmetric information problem. Respond to these conditions, Bank Indonesia BI then require banks to publish their prime lending rate SBDK of micro loan as an effort to mitigate the asymmetric information problem. Next, interest rates are expected to go down and SMEs access to credit become more open. By using multiple linear regression with OLS ordinary least square , this study aims to assess the effectiveness of measures the prime lending rate by looking at its effect on micro outstanding loan portfolio of commercial banks. The test result indicate a significant effect on prime lending rate policy announcement for the increasing in micro loans outstanding of commercial banks. In addition, there are other variables that significantly influence the increasing in outstanding microcredit of commercial banks, i.e. average interest rates on microcredit, CAR, NPL of microcredit, inflation, and the manufacturing production index HDI.

Abstrak :
Literatur mengungkapkan bahwa jumlah pengusaha perempuan telah meningkat dalam beberapa tahun kebelakang. Terlepas dari itu, jumlah pengusaha perempuan yang kesulitan akses keuangan masih banyak. Walaupun akses pembiayaan telah berubah dengan berbagai inovasi seperti keuangan mikro, pengaruh positif yang didapatkan masih sangat berketergantungan dengan konteks yang dimaksud.Efek positif dari akses keuangan mikro mempunyai dampak seperti pemberdayaan mereka yang hidup dalam kemiskinan. Dengan demikian, disertasi ini bertujuan untuk menganalisa sejauh mana akses keuangan mikro memberdayakan perempuan Indonesia dikarenakan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Penelitian ini mengadopsi studi kasus dari lembaga keuangan asal Indonesia yang memberikan pinjaman kepada perempuan wirausaha. Metode pengumpulan penilitian ini menggunakan data sekunder secara kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisa sejauh apa konteks mempengaruhi akses keuangan dan bagaimana kesejahteraan meningkat dengan akses mikro keuangan. Hasil yang diperoleh penelitian ini menunjukkan bahwa akses keuangan mikro pengusaha perempuan tidak diprediksi oleh konteks dan tidak mengubah kesejahteraan. Namun, penemuan dari penelitian ini menunjukan bahwa keuangan mikro dapat meningkatkan kehidupan wanita, keluarga dan juga komunitas disekelilingnya. Meski begitu, temuan-temuan makalah ini tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh konteks Indonesia namun dapat menunjukkan bahwa akses keuangan mikro merupakan alat yang dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan dalam kemiskinan secara berkelanjutan. ......Literature reveals that over the years, there is an increase of women entrepreneurs. Regardless, many are still having trouble to access finance. Accessing finance has changed with various innovation such as microfinance. Yet it only gives slight or even no effect to borrowers depending on their studied context. A positive effect of microfinance access is empowering those living in poverty. Thus, this dissertation aims to analyse the extent microfinance access empower women in poverty. The context of this study will focus on Indonesia due to its high rate of poverty. Furthermore, there is still minimum research on women entrepreneurs rsquo; microfinance access in Indonesia. This research adopts a Case Study of an Indonesian financial institution that gives a loan to women entrepreneurs. The method of collecting data is a mixed-method approach that uses secondary data. There are two main purposes of collecting quantitative data. The first one is to analyse whether context affects microfinance access. The second one is to analyse whether welfare improves by accessing microfinance. Additionally, qualitative data supports quantitative findings to further illustrate patterns of accessing microfinance. Results indicated that women entrepreneurs rsquo; microfinance access is not predicted by context and it does not change welfare. Further results revealed that microfinance access does improve the lives of the woman, her family and her community. Even so, findings of this paper are not generalisable for the whole Indonesian context. However, the improvements suggest that microfinance access is a sustainable tool that can empower more women in poverty.

Abstrak :
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Micro Finance Institution (MFI) sebagai bahagian dari Lembaga Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara, khususnya perekonomian masyarakat kecil dan menengah yang secara umum berada di wilayah pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pelaku usaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata–mata mencari keuntungan. Oleh sebab itu Lembaga Keuangan Mikro haruslah dikelola dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Good Coorporate Governance. Dengan demikian diperlukan Lembaga Pengawas, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengeluarkan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan kegiatan usaha LKM, yang mana salah satu bahagiannya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), agar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi LKM di Indonesia dan implementasi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif-terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan OJK dalam mengawasi LKM melakukan fungsi pengawasan dengan berkordinasi kepada Kementerian Koperasi dan UMKM dan kepada Kementerian dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan oleh OJK kepada pemerintah kabupaten/kota dan apabila pemerintah kabupaten/kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk. Disisi lain terhadap BPR, OJK melakukan penyehatan terhadap BPR bermasalah melalui mekanisme Bail in berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. ......Microfinance Institutions (MFI) as part of Financial Institutions have a very important role in the development of the country's economy, especially the economy of small and medium-sized communities who are generally located in rural areas. Microfinance Institutions carry out activities of providing financial services to small and micro business actors as well as low-income communities based on Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions by providing business development services and community empowerment, both through loans and micro-scale financing. business to members. and the community, manage deposits, and provide consulting services for business development that are not solely for profit. Therefore, Microfinance Institutions must be managed properly based on the principles of prudence and Good Corporate Governance. Therefore, a supervisory agency is needed, namely the Financial Services Authority (OJK) which was established based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority as the institution that issues regulation and supervision of the financial services sector. The Financial Services Authority has the responsibility to ensure the management and business activities of MFI, The Financial Services Authority has the responsibility to ensure that the management and business activities of MFI, including Rural Bank (BPR), run according to applicable regulations. The formulation of the problem in this study is about the role of OJK in monitoring MFI in Indonesia and implementation of OJK supervision on Microfinance Institutions. This research is a normative juridical law research with analytical descriptive research type. The problem approach used is normative application. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, then the data analysis is carried out qualitatively. The results of the study show that OJK in supervising MFI performs a supervisory function in coordination with the Ministry of Cooperatives and MSME and the Ministry of Home Affairs as stipulated in Article 28 of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. Meanwhile, based on the provisions of Article 2 paragraph (2) and (3) of the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.05/2014 concerning the Guidance and Supervision of Microfinance Institutions, the guidance and supervision of MFI is delegated by the OJK to the district/city government and if the district/city government the city is not ready. The Financial Services Authority may delegate the guidance and supervision of MFI to other appointed parties. On the other hand, for BPR, OJK has restructured problematic BPR through the Bail-in mechanism based on the mandate of Law Number 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Financial System Crisis.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas Baitul Maal wat Tamwi BMT sebagai upaya ICMI dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam di Indonesia pada periode 1995-1997. BMT merupakan lembaga keuangan syariah tingkat mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka menaikkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Dalam perkembangannya, BMT pertama kali dikenalkan pada akhir tahun 1980-an dan populer pada tahun 1990-an. Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI sebagai sebuah wadah atau organisasi yang menghimpun kalangan intelektual Islam Indonesia berusaha mengembangkan dan mempopulerkan BMT di berbagai wilayah di Indonesia, yang bagian dari program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Umat Islam. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik, interpretasi terhadap buku, hasil muktamar, koran sezaman, dan wawancara dengan pengurus ICMI periode 1990-an. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan fakta bahwa berkembangnya BMT di Indonesia pada tahun1990-an disebabkan oleh upaya ICMI dalam mendirikan dan mengembangkan BMT di Indonesia melalui Program Gerakan BMT.

---

ABSTRACT
This research discusses Baitul Maal wat Tamwil in short BMT as ICMI 39s efforts in empowering muslim rsquo s people 39 s economy in Jakarta in the period 1995 1997. Baitul Maal wat Tamwil is a micro syariah financial institution operated on the basis of profit sharing to foster micro and small business enterprises, in order for such institution to raise the degree and dignity and defend the interests of fakir miskin the poor . In its development, BMT was initially introduced in the late 1980s and became popular in the 1990s. Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia ICMI, The Association of Indonesian Muslim Intellectuals as a forum or organization that brings together Indonesian Islamic intellectuals to develop and popularize BMTs in various regions of Indonesia, which are parts of Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Umat Islam the program of Community Economic Development and the Development of the Potential of Islamic Resources . This study uses the historical method with heuristic stages, criticism, interpretation of the books, the results of conference, contemporary newspapers, and interviews with ICMI board of the 1990s. Based on research that has alreay been done, the fact that the development of BMT in Indonesia in the 1990s by ICMI efforts in establishing and developing BMTs in Indonesia through Program Gerakan BMT Movement Programme was found.

Abstrak :
ABSTRAK

Gerakan ekonomi Islam di Indonesia sudah lama berkembang, tak terkecuali dalam bidang keuangan. Keberadaannya merupakan sebuah langkah jihad ekonomi dalam Islam. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana salah satu gerakan ekonomi Islam dalam bidang keuangan berkembang. Studi-studi sebelumnya melihat gerakan ekonomi Islam muncul dari bagaimana nilai-nilai Islam dijadikan pedoman dalam berwirausaha di level mikro, dan bagaimana aspek ekonomi berkembang dari wacana wirausaha Islam pada level meso. Sejalan dengan studi-studi di level meso, studi ini berargumen bahwa terdapat peran jaringan sosial dan nilai-nilai agama dalam mendorong kegiatan ekonomi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi kasus terhadap Lembaga Keuangan Syariah BMT DT (Baitul Maal Wat Tamwil Daarut Tauhiid). Menggunakan perangkat konseptual institusi, jaringan sosial dan bingkai nilai agama (cognitive frame), hasil dari penelitian ini menunjukan bahwaadanya perubahan institusi yang mengakibatkan turunnya kinerja BMT DT, terutama pada turunnya jumlah mitra muamalah dan tingginya angka NPL, namun nasabah santri (santri karya, mitra muamalah dan alumni) masih mengalami peningkatan walaupun tidak cukup signifikan. Hal ini dikarenakan adanya jaringan sosial yang dibangun oleh Pimpinan Ponpes DT saat santri ini menjadi bagian dari Ponpes DT baik dalam pendaftaran atau perekrutan menjadi santri. Meskipun ada nasabah yang loyal, penurunan jumlah mitra muamalah yang cukup signifikan berdampak besar pada turunnya laba bersih BMT DT karena merupakan nasabah yang paling banyak melakukan pembiayaan daripada kategori nasabah lainnya.

---

ABSTRACT

---

The Islamic economic movement in Indonesia has long been developing, including in the financial sector. Its existence is a step in economic jihad in Islam. Therefore this study aims to see how one of the Islamic economic movements in the financial sector develops. Previous studies looked at economic movements arising from Islamic values needed in entrepreneurship at the micro level, and how the economic aspects developed from Islamic entrepreneurship discourse at the meso level. In line with studies at the meso level, studies on the role of social and religious values in driving economic activity. This study uses qualitative, with the study method of the Islamic Financial Institution BMT DT (Baitul Maal Wat Tamwil, Daarut Tauhiid). Using conceptual tools, social networks, and religious value frames (cognitive frames), the results of this study indicate that there are changes in performance that result in BMT DT, increasing the number of muamalah partners and increasing NPL numbers, but also santri (santri Karya, muamalah partners and alumni) still increasing Not significant enough improvement. This is because there is a social network established by the Head of the Islamic Boarding School at the time the santri became part of the Islamic Boarding School both in the registration or recruitment of students. Although there are loyal, a decrease in the number of muamalah partners which is quite significant has a big effect on low profits, BMT DT because it is the most widely financing of other income categories.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah Pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat dalam praktek antara BRI Unit Depok Timur dengan Debitur, Penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan BRI terhadap debitur yang melakukan tindakan wanprestasi. Serta Upaya yang dapat ditempuh oleh BRI dalam memperoleh kembali pelunasan piutangnya. Permasalahan hukum dari pemberian kredit usaha rakyat adalah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Upaya yang dilakukan BRI adalah penagihan secara kontinuitas kepada debitur serta memperketat analisis kredit. Terhadap kredit macet, upaya yang dilakukan BRI adalah pengajuan klaim ke Askrindo sesuai dengan Nota Kesepahaman yang telah disepakati oleh Pemerintah dengan Perusahaan Penjamin serta bank pelaksana kredit usaha rakyat. ......The purpose of this study is the implementation of the credit agreement between the practice of business people in the East with BRI Depok Debtor, Breach of contract dispute resolution conducted BRI against defaulting debtors act. And efforts that can be reached by BRI in recovering payment claims. Legal problems of the people's business lending is the occurrence of default by the debtor. Efforts are made BRI is a continuity to the debtor's billing as well as the tightening of credit analysis. Against bad credit, BRI's efforts to Askrindo claim in accordance with the Memorandum of Understanding agreed between the Government and the Guarantor and the Company's bank credit executing the business people.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kompetisi, produk simpanan sukarela sebagai variabel pemoderasi, dan kemajuan sektor perbankan terhadap jangkauan dan kebertahanan MFI. Studi menggunakan data yang berasal dari 39 negara dan 609 MFI, dengan rentang waktu antara tahun 2004 hingga tahun 2018. Pengukuran kompetisi pada studi ini menggunakan Boone Indicator. Penelitian menggunakan Model Random Effect dan untuk mengatasi endogenitas studi ini juga menerapkan metode GMM two step system. Hasil penelitian menunjukkan produk simpanan sukarela dapat memoderasi pengaruh kompetisi terhadap jangkauan. Sedangkan pada pengujian terhadap pengaruh kemajuan sektor perbankan, kemajuan sektor perbankan berpengaruh positif terhadap kemampuan MFI untuk bertahan tanpa mengandalkan subsidi. Implikasi dari penelitian ini adalah mendorong MFI untuk memiliki simpanan sukarela ataupun menggalakkan penawaran simpanan sukarela supaya menjangkau lebih banyak masyarakat miskin. Sementara terkait dengan sektor perbankan, MFI dan perbankan dapat menjalin hubungan kerja sama yang lebih erat misalnya melalui penyaluran pembiayaan dengan skema beragam. Di sisi lain, regulator menciptakan lingkungan kerja sama yang baik bagi keduanya. ......This study investigates the effect of competition, voluntary savings as moderating variables, and the banking sector development on the outreach and sustainability of MFIs. The study uses data from 39 countries and 609 MFIs, spanning from 2004 to 2018. This study uses Boone Indicator to measure competition. This research uses the Random Effects Model, and to overcome endogeneity, this study also applies the GMM two-step system method. The results show that voluntary savings products can moderate the effect of competition on outreach. Meanwhile, banking sector development has a positive effect on MFIs’ sustainability related to their ability to survive without relying on subsidies. The implication of this research is to encourage MFIs to have voluntary savings or to promote voluntary savings offerings to reach impoverished communities. MFIs and banks can build closer relationships, for example, through financing products under various schemes. On the other hand, the regulator may create a good working environment for both.