Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas penguatan kapasitas yang perlu dilakukan dalam penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden RI. Pengaduan kepada Presiden RI yang dibuka sejak tahun 2005 melalui Kementerian Sekretariat Negara menunjukan tren kenaikan tiap tahunnya dan tingkat antusiasme tertinggi terjadi pada masa Pemerintahan Joko Widodo. Seiring dengan kenaikan jumlah tersebut, tuntutan penyelesaian pengaduan kepada Presiden RI pun semakin tinggi sedangkan sejumlah aspek pendukung penyelenggaraan penanganan pengaduan masih terkendala sehingga proses penanganan belum optimal dan sejumlah pengaduan masih tertunda penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma Post Positivis dengan teknik pengumpulan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlunya penguatan kapasitas pada aspek kapasitas sumber daya dan manajemen. Ditinjau dari sumber daya, 1) peningkatan kapasitas pengetahuan pegawai dan unit kerja melalui program-program pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, dsb dan melakukan knowledge sharing, 2) peningkatan kapasitas fungsi sistem teknologi yang mendukung seluruh proses bisnis penanganan pengaduan. Ditinjau dari aspek manajemen, penguatan organisasi melalui evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan penanganan pengaduan, meliputi cara kerja, pola, dan alur proses bisnis penanganan pengaduan, penyusunan pedoman spesifik dan bersifat substantif, pembuatan kerangka hukum khusus penanganan pengaduan kepada Presiden RI, dukungan dan komitmen pemimpin, dan tata kelola jejaring baik di dalam lingkungan lembaga kepresidenan dan Kementerian/Lembaga serta Daerah.

---

This thesis discusses about capacity strengthening of a presidential complaint handling system in Indonesia. The number of complaints lodged to the system, which was initially opened in 2005, has increased substantially every year, especially in the era of President Joko Widodo. The rising number of public complaints requires the Ministry of State Secretariat to deal with grievances promptly, but some complaints remain unresolved due to some problems. By employing Post Positivits Paradigm and qualitative data collection method, the results show the strengthening of resources capacity and management capacity are required. From the perspective of resources, employess human capital and working unit could be improved by providing education and training programs, workshop, internship and knowledge sharing programs. Additionally, the enhancement of information technology and system capacity which support complaint handlings business process is lso required. From the perspective of management, organizational capacity strengthening could be improved by conducting comprehensive evaluation of public complaint handling process in some areas including work procedures, a complaint handling business process, the making of specific guidance, a special legal framework, leadership commitment and supports, and the inter and extra organizational governance."

"Artikel ini membahas penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan (Balitbang Kemhan). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen. Temuan penelitian menunjukkan masih adanya beberapa permasalahan terkait penatausahaan BMN, baik dalam hal pencatatan maupun inventarisasi. Dalam hal pencatatan, masalah yang dijumpai di antaranya pencatatan salah akun, pencatatan tidak didukung dengan dokumen sumber yang diperlukan, pengecekan fisik barang tidak pernah dilakukan, dan sering terjadi selisih data antara pencatatan pada penyusunan laporan BMN dan penyusunan laporan keuangan. Dalam hal inventarisasi, permasalahannya meliputi inventarisasi belum dilakukan secara optimal, barang riil yang ada saat ini belum sesuai dengan daftar di SIMAK-BMN, inventarisasisulit dilaksanakan karena kurangnya petugas BMN."

"Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melakukan aktivitas media relations yang dilaksanakan oleh Humas yang tergabung dalam Pusat Komunikasi Publik untuk mencapai publisitas yang dapat digunakan untuk penyebarluasan informasi mengenai pariwisata dalam negeri kepada masyarakat khususnya calon wisatawan nusantara.Penelitian ini mencoba menganalisis secara deksriptif mengenai aktivitas media relations untuk mencapai publisitas yang dapat mendukung promosi pariwisata dalam negeri dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara wawancara mendalam serta melakukan studi pustaka seperti data yang didapatkan dari sumber literatur kepustakaan berupa buku-buku, surat kabar, artikel/tulisan pada media massa dan internet, foto, dokumen dan website Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.Kesimpulan penelitian ini memperlihatkan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyadari bahwa media merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menyebarluaskan informasi mengenai promosi pariwisata dalam negeri, dan hubungan dengan media tersebut dapat diupayakan melalui aktivitas media relations yang dilakukan oleh Humas secara konvensional dan special treatement walaupun dalam prakteknya terdapat banyak hambatan. Humas juga telah melakukan peran, fungsi serta tugasnya dalam upaya pencapaian publisitas pendukung promosi pariwisata dalam negeri melalui aktivitas media relations tersebut.

---

Ministry of Tourism and Creative Economy, Republic of Indonesia holds media relations activities that is implemented by Public Relations which is incorporated in Centre of Public Communication in efforts to achieve publicity which can be used to dissemination of information about domestic tourism promotion especially candidate of domestic tourism.This thesis try to analize in descriptive way about media relations activity to achieve publicity for supporting domestic tourism promotion by using qualitative approach through in depth interviews, and also doing literature study such as data obtained from literature sources in form books, newspaper, article/posts on mass media and internet, photos, document and website of Ministry of Tourism and Creative Economy.Conclusion of this thesis shows that Ministry of Tourism and Creative Economy realize that media is a very important thing to dissemination information about promotion of domestic tourism, and media relations can be pursued through media relations activities conducted by the Public Relations in conventional and special treatment although in practice there are many obstacles. Public Relation also has done the role, functions and duties well in supporting efforts to achieve publicity for tourism promotion activities in the country through the media relations."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengelolaan hibah luar negeri pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Analisis dilakukan melalui telaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan KKP tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan hasil wawancara dengan narasumber yang terlibat langsung dalam pengelolaan hibah luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hibah luar negeri di lingkup KKP telah dilakukan secara berjenjang dan telah menerapkan kebijakan satu pintu (one gate policy). Namun, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi KKP dalam pengelolaan hibah luar negeri. Oleh karena itu, KKP tengah berusaha melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

---

The purpose of this research is to analyze comprehensively the management of foreign grant received by Ministry of Marine Affairs and Fisheries. The analysis was done through understanding the results of BPK audit on financial statements of Ministry of Marine Affairs and Fisheries from 2009 to 2012 and interpreting interview results. The research shows that the management of foreign grant has been done thoroughly from the lowest to the highest entities and one gate policy has also been implemented. Nevertheless, there are several problems faced by the ministry in managing foreign grant. Therefore, the ministry is trying to create solutions in order to overcome the problems."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan di lingkungan Kantor Kementerian Kesehatan dengan menggunakan model analisis Edward III. Implementasi kebijakan berjalan baik bila pelaksanaanya telah sesuai dengan peraturannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam pada pelaksana kebijakan Jabatan Fungsional Adminkes di lingkungan Kantor Kemenkes. Informan dipilih berdasarkan purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik terkait komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang menghambat implementasinya adalah sosialisasi; penempatan dan kewenangan Adminkes dalam Unit Kerja; dukungan pimpinan; fasilitas; beban kerja Unit Pembina; koordinasi internal di Kemenkes; dan sistem pengarsipan.

---

This research aimed to analyze the implementation of Health Administrator Functional Position policy at Ministry of Health office using analytical model from Edward III. Implementation of the policy is assumed to be going well when in accordance with the regulations. This research used qualitative method using in-depth interviews to the executive staff implementing the above decrees at the Ministry of Health office.

The results showed that the policy implementation of Health Administrator as Functional Position at the Ministry of Health needs to be improved in terms of communications, resources, disposition and bureaucratic structure. Factors that hinder the implementation is socialization; placement and Adminkes authority; leadership support; facilities; workload of Unit Supervisors; internal coordination in the Ministry of Health; and archiving systems."

"Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui dan meneliti tingkat kepuasan kerja karyawan di Direktorat jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Job Satisfaction Survey dari Spector dan analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas, analisis regresi berganda, t-test dan analisis nilai rata-rata. Berdasarkan hasil penelitian diketahui tingkat kepuasan berada pada kategori memuaskan. Ada lima dimensi dalam kategori memuaskan dan empat dimensi yang lain pada kategori ambivalen. Dari analisis regresi berganda diketahui seluruh dimensi memiliki korelasi signifikan dengan kepuasan kerja.

---

This study porpose is to know and examine the level of job satisfaction at Directorate General of Railway Ministry of Transportation. Method use to find the level of job satisfaction is Spector's job satisfaction survey (JSS) and data analysis using validity test, reliability test, multiple regression analysis, t-test and mean analysis. Based on the result it is known that the level of satisfaction is at satisfied category. There are five dimensions at satisfied category and the other four at ambivalent category. From the multiple regression analysis it is known that all of the dimensions have significant correlation with the job satisfaction."

"Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI, 2012) menunjukkan persentase perempuan 15-19 tahun di pedesaan yang pernah melahirkan (13,7%) lebih tinggi dibanding di perkotaan (7,3%). Laporan LB3 KIA 2013 Puskesmas Cipaku melaporkan persalinan oleh tenaga kesehatan sebanyak 97 orang dan oleh dukun (paraji) sebanyak 52 orang. Cakupan persalinan dengan tenaga kesehatan sudah cukup baik (78,05% ), akan tetapi peran dukun dalam penolong persalinan khususnya pada ibu usia remaja masih cukup besar (20,5%). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai praktik pemilihan penolong persalinan pada ibu usia remaja dengan desain penelitian Rapid Assessment Procedure (RAP). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada 3 ibu remaja yang bersalin pada tenaga kesehatan (2 bukan KTD dan 1 KTD); 4 ibu remaja yang melakukan persalinan dengan dukun (2 bukan KTD dan 2 KTD); 9 informan lain yang terdiri dari keluarga, bidan koordinator dan dukun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemilihan penolong persalinan dengan tenaga kesehatan didasari oleh perasaan aman ibu. Sementara pemilihan persalinan dengan dukun dilatarbelakangi oleh pengalaman keluarga dalam menggunakan jasa dukun (paraji). Selain itu kurangnya pengetahuan dikalangan remaja mengenai kehamilan, persalinan, dan komplikasi-komplikasi yang bisa timbul. Direkomendasikan kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat perlu diupayakan peningkatan program advokasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi remaja serta penyebarluasan informasi secara merata.

---

The Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS, 2012) shown adolescents women 15-19 years who had given birth was 13.7% in the rural areas the percentage of is higher than in the urban areas was 7.3%. Based on monthly report of the LB3 KIA 2013 at Puskesmas Cipaku it was shown that there was 97 deliveries by the health workers and 52 people by the traditional birth attendant (paraji). The coverage of delivery by the health personal birth attendant was 78.05%, while the coverage of delivery by TBA among adolescent was 20.5%.

The aim of this study was to obtain information regarding the practice selection of birth attendants among adolescents. Design of this study was a Rapid Assessment Procedure (RAP). Data were collected through in-depth interviews to 3 adolescent mothers delivered attended by health workers (2 wanted and 1 unwanted pregnancy); 4 adolescent mothers delivered by TBA (2 wanted and 2 unwanted pregnancies); 9 other informants consisting of families, midwife coordinator and TBA's.

The results showed that the practice of selecting health personal birth attendant was primarily due to mother's feeling of safety. Mean while the selection of TBA as birth attendant was mainly based on the previous family experience in using the TBA services. In addition there was insufficient knowledge both of delivery and pregnancy and their complications among adolescents. The recommendation was made to the Department of Health and the local health center to increased advocacy and counseling programs on adolescent reproductive health and disseminate evenly by the Department of Health and the local Health Centre."