Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan denan tujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pajak alat-alat berat sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau. Penelitian dilakukan dengan pendekatan postpositivisme dan pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan, seperti konten kebijakan, dan lingkungan implementasi. Selain itu, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat kegiatan implementasi tersebut, yaitu (a) pro kontra dalam penetapan subjek pajak, (b) lokasi alat-alat berat yang jauh, (c) sanksi yang dilaksanakan kurang tegas, (d) diperlukan banyak kerjasama dari berbagai pihak yang terkait, (e) adanya faktor tertentu yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak alat-alat berat.

---

The study was conducted to describe the policy implementation process of heavy equipments tax as an object of motor vehicle tax in Riau Province. This study was conducted with a postpositivism approach and qualitative data collection. The research results revealed there were two factors that can influence in policy implementation process such as content of implementation and context of implementation. Meanwhile, there are several factors that hinder the implementation of the activities, they are (a) pros and cons when setting the tax subject, (b) the heavy equpments located in remote spot, (c) lack of law enforcement (d) the policy required a lot of cooperation and coordination between the relevant stakeholders. (e) there are force majeure factors that cause the decrease of revenue of heavy equipments tax."

"Berdasarkan The effect of personal Property Taxes On Consumber Vehicle Purchasing Decisions: A Partitioned price/Mental Accounting Theory analysis didapatkan hasil bahwa walaupun pajak atas kendaraan pribadi teralu tinggi (VPPT), hal tersebut tidak memiliki efek yang signifikan pada keputusan pembelian kendaraan karena dalam artikel ini disebutkan bahwa pajak tersebut memiliki sifat yang sama seperti biaya tambahan yang terpisah dan sering kali tidak diperhitungkan dulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan atas PKB terhadap minat masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor di jakarta timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam metode kuantitatif, peneliti mengumpulkan data melalui penyebaran 44 responden dengan teknik pengambilan sampel non-probability sampling dan diolah dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji Kruskall-Wallis dan uji koefisien Spearman Rank Dalam metode kuntitatif, data primer melalui kuesioner yang diisi oleh responden dan data sekunder yang disediakan oleh kantor SAMSAT Jakarta Timur.

---

Based on the effect of Personal Property Taxes On Consumber Vehicle Purchasing Decisions: A Partitioned price / Mental Accounting Theory analysis shows that although the tax on personal vehicles is too high (VPPT), it does not have a significant effect on vehicle purchase decisions because in this article it is stated that the tax has the same properties as separate surcharges and is often not calculated first. This study aims to analyze the effect of knowledge on PKB on people's interest in buying motorized vehicles. The approach used in this research is a quantitative approach. In quantitative methods, researchers collected data through the distribution of 44 respondents with non-probability sampling sampling techniques and processed using descriptive statistical tests, Kruskall-Wallis test and Spearman Rank coefficient test In quantitative methods, primary data through questionnaires filled out by respondents and data secondary service provided by the East Jakarta SAMSAT office."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi DKI Jakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penagihan PKB di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah post positivisme dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penagihan PKB memberikan dampak positif dalam menekan prosentase pertumbuhan jumlah kendaraan Belum Daftar Ulang (BDU) namun belum dapat memberikan dampak positif dalam upaya pencapaian target pencairan tunggakan PKB. Faktor pendorong dalam implementasi kebijakan penagihan PKB ini yaitu adanya perangkat regulasi penagihan pajak yang memenuhi substansi undang-undang penagihan pajak, adanya dukungan pendanaan yang memadai serta adanya koordinasi yang baik antara instansi pemungut pajak dengan instansi terkait lainnya. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penagihan PKB ini diantaranya belum tersedianya jumlah SDM yang memadai atau sebanding dengan beban kerja yang ada, belum tersedianya sistem informasi yang memadai dalam menunjang kegiatan penagihan pajak dan belum berfungsinya manajemen penagihan pajak secara optimal.

---

This study aims to analyze the implementation of the Motor Vehicle Tax (PKB) collection policy in the DKI Jakarta Province and the factors that influence the implementation of the PKB collection policy in the DKI Jakarta Province. The research approach in this thesis is post positivism using descriptive method. The results of the analysis show that the implementation of the PKB collection policy has a positive impact in suppressing the percentage growth in the number of Unregistered Vehicles (BDU) but has not been able to have a positive impact in achieving the target for disbursing PKB arrears. The driving factors in the implementation of this PKB collection policy are the existence of tax collection regulations that meet the substance of the tax collection law, adequate funding support and good coordination between tax collection agencies and other relevant agencies. Inhibiting factors in the implementation of this PKB collection policy include the unavailability of an adequate number of human resources or in proportion to the existing workload, the unavailability of an adequate information system to support tax collection activities and the inability of optimal tax collection management. "