Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penerapan kebijakan otonomi daerah meialui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang diharapkan meningkalkan kualitas pelayanan dan partisipasi masyarakat belum mencapai tujuan yang diharapkan. Kualitas peiayanan publik yang disediakan oleh pemerintah dinilai belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang tercermin dari keluhan yang disampaikan warga masyarakat. Kondisi ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Semarang. Sayangnya, keluhan yang disampaikan masyarakat melaiui kotak saran atau saluran Iainnya belum direspon dengan baik oleh penyelenggara peiayanan publik. Padahai keluhan ini merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam rangka memperbaiki kuaiitas pelayanan. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kota Semarang membentuk unit penanganan pengaduan yang disebut Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Pubiik atau disingkat P5 sebagai instrumen partisipasi masyarakat daiam peiayanan publik dengan cara menampung dan menindaklanjuti keluhan dari masyarakat. Namun keberadaan P5 masih periu dibuktikan, apakah benar dapat menjadi instrumen partisipasi masyarakat yang diandalkan dan dapat digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik. Berangkat dan latar beiakang tersebut, maka permasalahan daiam penelitian ini dirumuskan sebagai berikul: bagaimanakah proses penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh P5? Seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat terakomodasi di P5 ? Faktor-faktor apa saja yang menentukan efektivitas P5 ? Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pubiik di Kota Semarang ? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian dilakukan melaiui pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa Studi Iiteratur, wawancara dan pengamatan. Kerangka teori yang digunakan adalah teori tangga partisipasi yang dikemukakan oleh Amslein dan yang dikembangkan oleh Bums, Hamblelon & Hogget. Dari hasil penelitian terlihat bahwa sebagian besar stakeholder memandang positif dan menilai P5 cukup efektif. Sementara itu dengan membandingkan instrumen partisipasi itu dengan teori ladder of citizen participation dari Amslein dan teori ladder of citizen empowerment dari Bums, Hamblelon & Hoggel dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi warga masyarakat belum mencapai titik ideal yaitu kontrol masyarakat. Pencapaian tingkat partisipasi dan efektivitas P5 itu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepemimpinan, regulasi alau peraturan, kewenangan P5, peran civil sociely, informasi dan momentum partisipasi. Untuk meningkalkan efektivitas P5 sebagai instrumen partisipasi masyarat itu, diperlukan sejumlah upaya yaitu perlunya pemeliharaan kepemimpinan yang akomodatif, memperjelas kewenangan P5, penumbuhan kultur civil society, peningkatan sosialisasi dan peningkatan momentum partisipasi.

---

Local autonomy, being effective by the issuance of Act no 22/1999 on Regional Government and later by Act no 32/2004, is applied to improve service quality to people and citizen participation. However, this objective is not yet achieved. Public service quality delivered by government does not yet meet people's needs. lt is reflected by public complaint on service they receive. lt occurs in many parts of Indonesia, including in Semarang City. Yet public complaint, sent via Suggestion Box and other means, does not receive good respond from public senrice provider. This is a undesirable situation, because public complaint is a part of citizen participation which is important for service quality improvement. Therefore, Semarang Municipal established public complaint unit as an instrument of citizen participation. This unit is called Public Service Complaint Handling Center (P5). This unit collects and follows up public complaints. However, its existence is still in question, whether or not it serves as a reliable instrument of citizen participation and eventually, oi public service quality improvement. From this point, this research attempted to answer these questions: how does P5 handle public complaints? How much citizen participation is accommodated by P5? What are key factors of P5 effectiveness? What can be done to improve citizen participation in public service quality improvement in Semarang? This research used qualitative approach by applying data collection method of : literature study, interview and observation. Ladder of citizen participation theory, invented by Bums, Hambleton and Hogget, was applied in this research. Research findings show that most stakeholders regard P5 works quite effectively. However, it P5 performance is compared with ladder of citizen participation (of Amstein) and ladder of citizen empowerment (Bums, Hambleton & Hogget) theories, it is concluded that citizen participation level has not yet reached ideal point, namely citizen control. Success in achieving ideal participation level and P5 effectiveness is infiuenced by these factors: leadership, regulation, P5 authority, civil society role, information and participation momentum. Improving P5 effectiveness in its rote as citizen participation instrument needs various efforts, such as: aocommodative feadership, derinite authority of P5, thriving civil society culture, disseminated information, and improved participation momentum.

Abstrak :
Pemerintah melalui layanan publik yang disediakannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia ternyata dianggap belum mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan yang sesungguhnya dan psychological state masyarakat. Kozaryn 2016 menemukan bahwa Tingkat Kepuasan Hidup adalah ultimate outcome dari suatu kebijakan publik, atau indikator yang paling tepat digunakan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, cukup penting untuk menganalisis dampak kualitas layanan publik terhadap Tingkat Kepuasan Hidup individu di Indonesia. Studi ini menggunakan data dari Indonesia Family Life Survey yang melibatkan responden dari 13 provinsi di Indonesia pada tahun 2014. Model yang dibangun dalam studi ini adalah model subjective wellbeing yang dikemukakan oleh Hirschauer 2014 . Metode yang digunakan adalah Ordered Logit dalam analisis data cross-section. Ditemukan bahwa kualitas layanan transportasi dan layanan pendidikan signifikan positif mempengaruhi Tingkat Kepuasan Hidup.

---

Government through the public services it provides aims to improve the welfare of the society. Economic growth and the Human Development Index are considered not able to describe the real condition of welfare and psychological state of society. Kozaryn 2016 found that Life Satisfaction Level is the ultimate outcome of a public policy, and is the most appropriate indicator used in measuring public welfare. Therefore, it is important to analyze the impact of the quality of public services on the Level of Life Satisfaction of Individuals in Indonesia. This study uses data from Indonesia Family Life Survey involving respondents from 13 provinces in Indonesia in 2014. The model built in this study is subjective wellbeing model proposed by Hirschauer 2014 . The method used is Ordered Logit in cross section data analysis. It was found that the quality of transportation services and educational services significantly positively affected the Level of Life Satisfaction.

Abstrak :
Penelitian ini membahas terkait pengukuran kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi (MPP Kota Bekasi) selama masa pandemi Covid-19. Untuk mengukur kualitas pelayanan, penelitian ini menggunakan teori Service Performance yang dikemukakan oleh Cronin & Taylor (1992) yang mencakup dimensi tangible, responsiveness, reliability, assurance, dan empahty. Teori ini berfokus bagaimana kinerja yang dihasilkan oleh unit pelayanan dalam memberikan pelayanan yang kepada pengguna sehingga proses pengukuran kualitas harus berdasarkan penilaian pengguna terhadap pelayanan yang mereka terima.. Selain itu penelitian ini juga menggunakan kombinasi hasil pengukuran Service Performance dengan teknik Importance-Performance Analysis (IPA) untuk mengetahui indikator pelayanan publik yang perlu dikembangkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei kepada pengguna MPP Kota Bekasi dan wawancara dengan responden pengguna MPP Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan MPP Kota Bekasi selama masa Pandemi Covid-19 adalah baik dengan pembuktian bahwa setiap dimensi Service Performance masuk kedalam kategori baik. Kemudian, hasil pemetaan teknik IPA juga menunjukkan terdapat beberapa indikator layanan yang perlu dikembangkan yaitu kesediaan peralatan modern, kenyamanan sarana dan prasarana, penampilan petugas yang rapi, pelayanan tepat waktu, pelayanan yang akurat atau cermat, keamanan pelayanan, pemahaman petugas terhadap kebutuhan pengguna, dan penerapan jam operasional yang tepat. ......This research is related to measuring the quality of the implementation of the Bekasi City Public Service Mall (MPP Bekasi City) during the Covid-19 pandemic. To measure service quality, this study uses the Service Performance theory proposed by Cronin & Taylor (1992) which includes the dimensions of tangible, responsiveness, reliability, assurance, and empathy. This theory focuses on the performance produced by the service unit in providing services to users so that the quality measurement process must be based on the user's assessment of what they receive. In addition, this study also uses a combination of the results of the Service Performance measurement with the Importance-Performance Analysis (IPA) technique. ) to determine indicators of public services that need to be developed. This study uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of a survey of Bekasi City MPP users and interviews with Bekasi City MPP users. The results showed that the service quality of the Bekasi City MPP during the Covid-19 pandemic was good with evidence that each dimension of Service Performance was in the good category. Then the results of the mapping of science techniques also show several service indicators that need to be developed, namely the availability of modern equipment, convenience of facilities and infrastructure, neat appearance of officers, timely service, accurate or thorough service, service, understanding of user needs, and good service. accurate. implementation of proper operating hours.

Abstrak :
Diskresi memberikan kebebasan bagi pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam menjalankan pelayanan publik. Agar diskresi tersebut ditaati, maka menjadi perlu untuk menuangkan diskresi ke dalam suatu instrumen hukum. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014, diskresi dituangkan dalam instrumen hukum keputusan. Sementara, para ahli berpendapat bahwa instrumen hukum diskresi adalah beleidsregel atau peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan ini dapat berbentuk peraturan, keputusan, instruksi, pengumuman, dan surat edaran. Perbedaan pandangan ini pun menimbulkan pertanyaan sebenarnya instrumen hukum apakah yang tepat untuk membungkus suatu diskresi. Berdasarkan studi kasus di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ditemukan bahwa diskresi di bidang pelayanan publik dituangkan ke dalam instrumen hukum Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, dan Instruksi Gubernur. Keputusan Gubernur yang merupakan hasil dari kewenangan diskresi memiliki sifat konkret, final, dan berakibat umum. Sementara Peraturan Gubernur yang merupakan hasil dari kewenangan diskresi memiliki sifat norma umum, abstrak, dan terus menerus, namun hanya berlaku bagi pejabat pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Gubernur hasil dari kewenangan diskresi inilah yang disebut sebagai peraturan kebijakan. Walaupun berlaku internal, Peraturan Gubernur memiliki relevansi hukum, sehingga secara tidak langsung memiliki dampak terhadap masyarakat luas. Sementara terkait diskresi yang dibungkus dengan suatu Instruksi Gubenur, sebenarnya terjadi ketidaktepatan ketika suatu diskresi dibungkus dengan Instruksi Gubernur dikarenakan menyalahi esensi dari Instruksi Gubernur dan memiliki norma mengikat umum, sehingga lebih tepat apabila dibungkus dalam suatu Peraturan Gubernur apabila normanya berisi pengaturan atau pun dengan Keputusan Gubernur apabila normanya berisi penetapan.

---

Discretion gives freedom for government official to decide the best decision that he she can make to solve problems during the implementation of public service. Discretion needs a legal instrument to make it obeyed by the people. According to Act No. 30 Yr 2014, the right legal instrument for discretion is a decree. In the other hand, according to several opinions by jurists, the right legal instrument for discretion is beleidsregel. Beleidsregel can be shown as Act, Decree, Instruction, etc. Therefore, there is a difference between Act No. 30 Yr 2014 and jurists rsquo opinions on the right legal instrument for discretion. According to study case on Government of Jakarta, Governor used Governor Act, Governor Decree and Governor Instruction as legal instrument for discretion. Governor Decree as legal instrument for discretion has concrete and final type of norms, but it also gets legal effect on the people. Meanwhile Governor Act as legal instrument for discretion has general, abstract and continually type of norms. Governor Act as legal instrument for discretion can be called beleidsregel. Only government official bind by beleidsregel, but it also indirectly tied the people. Though Governor Instruction is not the right legal instrument for discretion since it violates the quintessence of Instruction and it bind the people.

Abstrak :
Strategies to improve public services in Indonesia

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai konstruksi figur pejabat publik yang diamati melalui pernyataan Ahok dan Ridwan Kamil terkait pengambilan keputusan di bidang pelayanan publik pada teks berita di lima media online. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan analisis semiotika sosial dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan media online melakukan pembentukan realita terkait konstruksi figur pejabat publik Ahok dan Ridwan Kamil melalui realitas simbolik yang berupa teks berita terkait Taksi Uber dan Sungai Epicentrum yang dikeluarkan oleh pekerja media sebagai manifestasi realita subjektif serta dengan melakukan perbandingan antara keduanya terhadap realitas objektif yang diperoleh dari pengamatan pada teks berita Taksi Uber dan Sungai Epicentrum (realita simbolik) yaitu berupa konstruksi realita Ahok sebagai pejabat publik yang memang dikenal arogan, represif, dan tidak memiliki etika yang baik dan Ridwan Kamil sebagai pejabat publik yang memang dikenal solutif, memperhatikan masyarakat, dan memiliki etika baik sebagai pejabat publik

---

ABSTRAK
This paper discusses about the construction of public official figure performed by Ahok and Ridwan Kamil statements related to public services on the context of news text in five online medias. This research is qualitative and using social semiotic analysis with descriptive design. The results of this study stated that online medias perfom construction of public official figure perfomed by Ahok and Ridwan Kamil through reality symbolic in this paper is seen through news articel, specifically Taxis Uber and River Epicentrum cases, which affirmed through media workers as a manifestation of subjective reality by conducting a comparison between the objective reality derived from the observations on the news articles of Taxis Uber and River Epicentrum (as a symbolic reality) in the form of constrution of reality Ahok who is known arrogant, repressive, and not have good ethics as a public official and Ridwan Kamil who is known wise-person, sidding to the community, and have good ethics as a public officia