Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dengan disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006, merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam penyelesaian konflik dan mewujudkan pemerintahan yang responsif dan aspiratif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah disahkannya Kebijakan Pemerintahan Gampong sebagai konsekuensi dari pasal 267 ayat (1) UUPA. Pada dasarnya kelembagaan Gampong adalah salah satu instrument kebijakan sosial dalam membangun demokrasi di Aceh. Pengembalian pemerintahan Gampong sebagai amanah dalam UUPA diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara-cara yang demokratis. Dalam pelaksanaan demokrasi di Gampong Meuria Paloh, implementasi demokrasi Gampong dipengaruhi oleh aspek politik dan governance, aspek ekonomi, aspek sosial, dan beberapa faktor pendukung maupun penghambat seperti : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. ...... With the legalization of the law of Aceh Government (UUPA) No. 11 of 2006, is a step taken by the government in the resolution of conflict and to make a responsive and aspirational governance to meet the needs of society. One of is the legalization of Gampong Policy as a consequence of the law of Aceh Government article 267 paragraph (1) UUPA. Basically Gampong institutional is an instrument of social policy in building democracy in Aceh. In the implementation of democracy in Gampong Meuria Paloh, implementation of Gampong?s democracy influenced by political and governance aspects, economic aspects, social aspects, and there are some factors supported and barrier factors such as : communications, resources, disposition, and bureaucratic structures.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengkaji kondisi disparitas yang terjadi di Provinsi Aceh dan membuktikan upaya konvergensi selama 20 tahun. Disparitas diukur dengan menggunakan indeks Entrophy Theil, sementara uji konvergensi menggunakan estimasi data panel pada 10 kabupaten/kota yang diklasifikasikan berdasarkan periode konflik-Tsunami dan Pasca Konflik-Tsunami. Hasil membuktikan bahwa disparitas tidak terjadi pada lingkup antar wilayah di Barat Selatan, Tengah Tenggara, dan Timur Utara. Disparitas terserap sangat tinggi pada kelompok didalam wilayah-wilayah itu sendiri (within region) dengan rata-rata mencapai 80,69 persen (migas) dan 85,48 persen (non migas). Laju konvergensi pada periode konflik-Tsunami cenderung lambat dengan kecepatan 0,79 persen (migas) dan 1,24 persen (non migas), dengan estimasi waktu menutupi setengah dari kesenjangan awal selama 56-86 tahun Adanya transisi perdamaian dan pembangunan pasca bencana, berimplikasi pada peningkatan laju konvergensi sebesar 1,18 persen (migas) dan 2,32 persen (non migas). Waktu untuk menutupi setengah dari kesenjangan awal menjadi lebih singkat 22-29 tahun. Hasil ini menyimpulkan bahwa kontribusi sektor industri dan jasa berpengaruh signifikan dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi regional, sementara kontribusi sektor pertanian cenderung memperlambat laju konvergensi.

---

This research aims to examine disparities in Aceh and prove that convergence during twenty years. The Disparity is measured by Entrophy Theil index, while the test of convergence used estimation of data panel from 10 region during conflict-Tsunami and post conflict-Tsunami period. The results found that inequality doesn`t occured in between region of the South West, Middle East and North East Region. The Regional disparities is absorbed very high in the group of within region an average 80,69 percent (oil-gas) and 85,48 percent (non oil-gas). The speed of convergence in the conflict-Tsunami period is slowly by 0,79 percent (oil) and 1,24 percent (non oil-gas), with half time to reached steady state condition during 56-86 years. The implications of peace transition and post-disaster are improvement the convergence rate which is 1,18 percent (oil-gas) and 2,32 percent (non oil-gas). The half time to reached steady state condition closing in 22-29 years. In summary, we conclude that the share of industry and service sectors have significant influence for rapid regional economic growt, while the share of the agricultural sectors tend to decelerate convergence.

Abstrak :
Kebijakan Daerah Operasi Miiiter (DOM) terhadap Aceh mulai tahun 1989 s.d. 1998 sebagal sebuah strategi Pemerintah Republik Indonesia untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM), telah menimbulkan mala petaka yang beraklbat luka dan kedukaan bagi rakyat Aceh. Akibatnya tidak kurang dari 8.344 orang meninggal dunia, 575 orang hilang, 1.465 orang istri menjadi janda, 4.670 orang anak yatim, 298 orang cacat seumur hidup dan 34 orang perempuan diperkosa. Kekerasan seksual merupakan goncangan yang luar biasa yang tetjadi di Aceh sepanjang sejarah petjuangan rakyat Aceh (ketika masih sebagai sebuah bangsa yang berdaulat), belum pernah terjadi dan kenyataan ini terlalu menyakitkan bagi rakyat Aceh. Karena faktor budaya, korban merasa malu dan rendah diri dalam masyarakat. Ada kecenderungan korban merahasiakan kekerasan seksual yang dialaminya. Disisi lain, pada umumnya mereka perempuan yang berpendidikan rendah, cenderung tidak mempunyai ketrampilan khusus dan juga berpenghasilan rendah serta hidup dalam kemiskinan. Ada perempuan korban yang merasa malu melaporkan diri kepada pihak yang berkompeten. Selain rasa malu, para korban juga sulit menjangkau ibu kota kecamatan untuk melapor kejadian yang mereka alami, karena situasi konflik terus berlangsung dan juga Jarak yang harus ditempuh ke kecamatan relatif jauh. Yang menjadi fokus masalah di sini adalah bagaimana persepsi korban tentang dirinya sendiri, interaksi mereka dengan orang lain, dan cara mereka melihat masa depannya sendiri. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif yang berperspektif perempuan, bertujuan untuk memahami pengalaman korban perempuan dengan meneliti persepsi dirinya sendiri. interaksi dengan orang lain dan cara korban melihat masa depannya sendiri, agar dapat dijadikan landasan dalam membuat program untuk membantu perempuan korban kekerasan seksual. Informan penelitian diperoleh pada dua kecamatan yaitu kecamatan Peureulak dan Julok yang dilakukan pada bulan Pebruari s.d. Maret 2001 dan dilanjutkan pada bulan Juni 2001. Informan penelitian yang dijadikan kelompok kasus sebanyak 7 orang. Penelusurannya dilakukan dengan tehnik Snow Ball, dengan karakteristik informan perempuan gadis (belum menikah), perempuan berkeluarga (menikah) dan perempuan janda. Kemudian dilengkapi dengan 4 informan lainnya yang dinggap dapat memperjelas informasi yang diperoleh. Metode pengambilan informasi dilakukan dengan pengamatan terlibat terhadap kelompok kasus dilengkapi dengan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang dilabelkan sebagai orang yang menyimpang dari norma yang berlaku tergantung proses terjadinya tindak kekerasan seksual itu sendiri. Reaksi masyarakat terhadap korban dapat berupa positif atau negatif. Secara umum peran keluarga, orang dekat korban dan tokoh agama ikut berpengaruh terhadap korban dalarn mengembalikan cara pandang korban terhadap dirinya sendiri, interaksi dengan orang lain dan cara melihat masa depannya sendiri setelah korban mengalami tindak kekerasan seksual. Pada umumnya korban masih melihat dirinya sendiri sebagai orang yang berguna setelah lingkungan memberikan reaksi simpati terhadap korban. Lalu dari interaksi antara korban dengan lingkungannya, muncul kembali semangat meraih masa depan dengan kemampuan yang dimiliki korban. Hal ini menunjukkan bahwa sosial masyarakat Aceh signifikan ikut mempengaruhi persepsi diri korban. Di sisi lain, secara umum perempuan korban kekerasan seksual di Aceh mempunyai mental yang tangguh, hal ini ditandai oleh data lapangan dengan tidak ditemukan satu orangpun korban yang bunuh diri akibat diperkosa. Ada kecenderungan signifikan hal tersebut berhubungan dengan budaya Aceh yang melarang seseorang bunuh diri karena itu adalah salah satu dosa besar dalam Agama (Islam). Pembinaan korban relatif sulit dilaksanakan, Jika situasi keamanan masih rawan. Oleh karena itu untuk melakukan pembinaan yang sustainable melalui pemberdayaan, korban memeriukan situasi keamanan yang kondusif. Memberikan bantuan kepada korban adalah baik. Namun hal tersebut harus dibarengi dengan program konkrit yang dilaksanakan yaitu membuat pusat-pusat rehabilitasi mental pada tiap Puskesmas/Puskesmas Pembantu oleh psikolog (ahli Jiwa) dan menghidupkan kembali pengajian tradisional secara regular dan konsultasi personal dalam dimensi keagamaan terhadap korban dengan rnemanfaatkan pesantren. Membuat pusat rehabilitasi personsMcommunity dalam rangka kesinambungan (sustainabelity) melalui pelatihan sesuai bakat, minat dan prospek bahan baku yang ada di desa korban (people centered development). Kemudian membantu melakukan pangsa pasar untuk pemasaran produk secara berkelanjutan. Bagi korban yang tidak mempunyai ketrapilan khusus, dibimbing dengan memberikan modal usaha tradisional (misalnya beternak).

Abstrak :
Penerapan syariat Islam di Aceh, bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Aceh. Syariat Islam sudah lama melekat di masyarakat Aceh bahkan sebelum Belanda menjajah Indonesia, sehingga syariat Islam merupakan identitas bagi masyarakat Aceh. Hal inilah yang menyebabkan syariat Islam diterapkan secara legal-formal dalam bentuk “otonomi khusus”. Otonomi khusus diatur dalam UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi daerah Istimewa Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebelum diaturnya UU No.18 Tahun 2001, terdapat peraturan lain yang mengatur mengenai pemberlakuan syariat Islam secara legal-formal yaitu UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Penyelenggaraan syariat Islam di NAD, dituangkan dalam bentuk Qanun atau PERDA yang merupakan peraturan pelaksana dari dua peraturan di atas. Salah satu bidang yang dijelaskan lebih lanjut dalam Qanun sehubungan penerapan syariat Islam di NAD adalah bidang Jinayah (hukum pidana), diantaranya mengatur hukuman bagi pelaku kejahatan minum minuman keras, perjudian dan berdua-duaan/mesum. Hukuman yang diterapkan bagi pelaku kejahatan tersebut adalah “hukuman cambuk”. Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang dikenal dalam hukum Islam dan tidak dikenal dalam hukum pidana nasional. Oleh karena itu, penerapannya di NAD merupakan bentuk dari lex Specialis derogat lex Generalis dari KUHP. Dikarenakan berbeda dalam penerapan bentuk hukuman untuk kejahatan yang sama seperti kejahatan perjudian, maka berbeda pula dalam menegakkan hukum acaranya. Dalam hukum pidana nasional untuk kejahatan perjudian menggunakan hukum acara pidana yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1981, sedangkan kejahatan perjudian dalam penerapan syariat Islam menggunakan aturan hukum acara khusus yang diatur dalam PERGUB No.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksana Teknis Hukuman Cambuk. Hal inilah yang menjadi alasan penulisan, bagaimana kedudukan hukuman cambuk di dalam hukum pidana nasional serta peran KUHAP sebagai aturan umum hukum acara sehubungan penerapan hukuman cambuk sebagai bagian penerapan syariat Islam di NAD dan mengetahui hukuman cambuk di dalam hukum pidana Islam serta tata caranya.