Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih terus menjadi ancaman serius bagi setiap negara, hal ini diakibatkan oleh terjadinya peningkatan produksi narkotika secara illegal dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas dengan tidak lagi mengenal batas antara Negara, yang mengakibatkan korban penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Negara secara berkelanjutan senantiasa memperbaharui aturan perundangundangan yang mengatur upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Perubahan paradigma dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia mulai bergeser dengan adanya Amandemen Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menjadi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika salah satunya adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Namun hasil survey yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2011 tentang Survey Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, diketahui bahwa angka penyalahguna narkotika di Indonesia telah mencapai 2,2% atau sekitar 3,8 juta orang dari total populasi penduduk. Hal ini mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2008 yaitu sekitar 3,3 juta orang. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam UU No. 35 Tahun 2009 tersebut diatas belum sesuai dengan yang diharapkan, dimana dari tahun ke tahun jumlah penyalahguna atau pecandu narkotika semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini bersifat yuridis normatif dan menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi: penelitian pustaka melalui pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta penelitian empiris melalui pengisian kuesioner dan tehnik wawancara secara depth interview, dengan para narasumber untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Sistem hukum Indonesia memposisikan kejaksaan sebagai penyandang asas dominus litis yang memiliki fungsi sentral dalam pengendalian proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke pengadilan. Peran Jaksa Penuntut Umum untuk bisa mewujudkan tercapainya tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 khususnya upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika yaitu dengan cara meningkatkan kompetensi pemahaman Jaksa Penuntut Umum terhadap UU No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika, selanjutnya memaksimalkan kewenangannya untuk melakukan pra penuntutan, penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim. Selain itu diharapkan konsistensi dan sinergi antara aparat penegak hukum (integrated criminal justice system) mengingat dalam pengimplementasian UU No. 35 Tahun 2009 melibatkan berbagai stakeholder terkait, yakni Kementrian Sosial, Kementrian Kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan, disamping juga terdapat aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa dan Hakim. Setelah konsistensi dan sinergi antara stakeholder terkait telah berjalan dengan baik, diperlukan juga adanya dukungan dari pemerintah untuk menambah fasilitas rehabilitasi medis dan sosial di seluruh Indonesia, karena saat ini jumlah lembaga rehabilitasi/RSKO yang bisa menampung para terdakwa tindak pidana narkotika masih sangat terbatas. ......Abuses and illegal circulation of narcotic drugs continue to pose serious threat to any country. This is due to increased production of illegal drugs and their fast and extensive distribution across state borders. This results in increasing number of drug victims each year. The State continually and at any time necessary amends laws and regulations that govern efforts to eradicate abuses of drugs and the similar substances. The paradigm in handling cases of drug abuses in Indonesia has shifted following amendment to Law Number 22 Year 1997 on Narcotic Drugs and Law Number 5 Year 1997 regarding Psychotropic Drugs to become Law No. 35 Year 2009 regarding Narcotic Drugs. The objective of the drafting of Law No.35 Year 2009 on Narcotic Drugs is to ensure regulation on efforts to do medical and social rehabilitation on drug abusers and addicts. However, based on the result of survey conducted by BNN in cooperation with the Health Research Center of Universitas Indonesia in 2011 on development of drug abuses in Indonesia, the drug abuse rate in Indonesia has reached 2.2% of the population or around 3.8 million. This is an increase compared to the figure in year 2008 namely around 3.3 million. Hence, we can say that the objective of Law No. 35 Year 2009 as mentioned above cannot be achieved as expected, and instead increase in term of the total number of drug abusers or addicts year by year. The research conducted in this thesis is juridical normative in nature and uses the following methods of data collection: literature studies through collection of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, and empirical research through questionnaires and in-depth interviews with the source persons to get the required information. The Indonesian legal system positions the public prosecutor’s office as the holder of dominus litis principles and has the central function in controlling a case proceeding and determines whether an individual can be declared as the defendant and brought to justice. Public prosecutors play the role in realizing the achievement of objective of Law No. 35 Year 2009, in particular, efforts of medical and social rehabilitation on drug abusers and addicts namely by enhancing their competency and understanding on Law No. 35 Year 2009 and other provisions that regulate drugrelated crimes, and subsequently maximize their authority to perform preprosecution, prosecution and execute the judge’s stipulation. In addition, consistency and synergy among legal enforcement apparatuses (integrated criminal justice system) related to the implementation of Law No. 35 Year 2009 involve various relevant stakeholders namely the Ministry of Social Affairs, Ministry of Health, Correctional Institutions, as well as law enforcers such as police, prosecutors and judges. Asides from consistency and synergy among relevant stakeholders, supports are required from the government to provide more medical and social rehabilitation facilities throughout Indonesia, as presently there are limited number of rehabilitation institutions/RSKOs that can accommodate defendants in drug-related crimes.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang penyalahgunaan narkotika yang jenisnya belum terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditinjau dari segi penerapan asas legalitas. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan disertai wawancara dengan beberapa narasumber terkait, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya pengaturan jenis-jenis narkotika di dalam regulasi narkotika yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, agar tetap bisa digunakan dalam kasus-kasus penyalahgunaan narkotika jenis baru yang terus berkembang. Pembahasan diarahkan pada beberapa hal, yaitu kekuatan hukum sebuah lampiran regulasi narkotika, keberlakuan asas legalitas terhadap lampiran tersebut, serta ketentuan mengenai interpretasi terhadap lampiran tersebut.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the illicit use of narcotics that the kind of narcotics haven’t been registered yet in Annex of Law Number 35 Year 2009, reviewed from the application of legality principle. By combining the literature research method and the interviews with some experts, this thesis aims to know how the kind of narcotics should be regulated in the regulation of narcotics nowadays, that is Law Number 35 Year 2009, so that regulation can be used for new cases of narcotic illicit use that continue to thrive day by day. The discussion lines to several things, which are the force of law of an annex of narcotics regulation, enforceability of legality principle to the annex, and provision in interpreting the annex.

Abstrak :
Pidana kurungan pengganti denda pada kasus narkotika merupakan pidana kurungan setelah terpidana menjalani pidana penjara dan tidak dapat membaysr denda yang ditetapkan oleh hakim. Penetapan pidana ini diharapkan dapat mcmberikan efek jera pada pelaku tindak pldana narkotika. Namun, terhadap tapas hal ini akan membawa dampak pada meningkatnya kepadatan hunian. Penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan tentang bagalmana imp!ementasi kebijakan pidana kurungan pengganti denda pada kasus narkotika, factor dan kendala yang dlhadapi, serta dampak yang terjadi pada narapidana yang menjalaninya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang dil.akukan dengan ohservasi dan wawanara. Wawancara dilakukan terhadap 13 orang informan yang terdiri dari petugus lapas, narapidana dan petugas di Direktorul. Jcnderal Pemasyarakatan. Selain wawancara tersebut juga dHakukan wawancara tambahan untuk melcngkapi informasi peneiitlan yang dilakukan pada 2 orang narapidana. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pidana kurungan pengganti denda belum dapat diimplementasikan dengnn optimal, terutama belum adanya pembinaan yang sesuai bagi narapidana khususnya pembinaan yang bersifat rehabilitasi narkotika. Faktor yang berpengaruh dalam implementasi ini antara lain kurangnya komunikasi dan sosialisasi kebijakan; keterbatasan sumber daya yang ada di lapas; adanya perbedaan pandangan dalam pelaksanaan; serta tidak ada SOP yang jelas bagi petugas untuk melaksanakun pidana kurungan pengganti denda pada kasus ......Imprisonment penalties in case of narcotic replacement is cmwicted of criminal confinement after undergoing imprisonmem and can not pay the fine set by the judge, Determination of the criminal is expected to provide the deterrenl effect on criminal illegals. However, against this prison will have on impact on increasing the density of occupancy. This research will answer three questions about how to implement a replacement policy imprisonment penalty on narcotics cases, factors and constraints faced, and the impact that occurred at the inmates who live it. The method used n•as a qualitative study conducta.d by observation and irtterviews.lnterview conducted on 13 people consisling ql infOrmants prison officers, inmates and officers at the Directorare Genera! of' Corrections. In addition to these imerviews are also conducted additional imervie;1JS to supplement injOrmmion on research conducted two prisoners. The rc:su!J :ihowed that the implementation of criminal confinement replacement policy can be implemented with a fine of not optimal. especially the lack qf appropriate trvining for inmates. especially the coaching is the rehabilitation of narcotics. Far.:tors that influence the implementation include Jack of communication and socialization policies; limitations of existing resources in prisons: the differences in implementation; and there is no clear SOPs for the officer to carry ow a fine

Abstrak :
Pemerintah memiliki tujuan yang baik untuk melindungi pihak konsumen yang biasanya berada dalam posisi lemah dengan menetapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan ditetapkannya UUPK maka perbankan sebagai pelaku usaha harus mematuhi ketentuan UUPK dalam memberikan produk dan jasa kepada nasabahnya khususnya berkaitan dengan pembuatan perjanjian kredit. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis melalui penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data yang dapat dianalisis secara kualitatif sehingga hasilnya bersifat deskriptif kualitatif. Beberapa pokok permasalahan yang dibahas adalah membahas mengenai pengaturan perlindungan konsumen (nasabah) dalam UU Perbankan, analisis yuridis perlindungan konsumen (nasabah) terhadap ketentuan klausula baku dalam perjanjian kredit pada PT. Bank UFJ Indonesia yang mana terdapat klausula baku yang tidak sesuai dengan Pasal 18 UUPK antara lain mengenai penarikan fasilitas kredit, bunga, perubahan hukum. Membahas upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Debitur manakala Bank masih tetap menggunakan klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK dalam pembuatan perjanjian kreditnya. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa penerapan perlindungan nasabah telah diatur dalam undang-undang yang bersifat sektoral yaitu UU No. 10 Th. 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992 Tentang Perbankan, serta PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah dan PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Masih adanya penggunaan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (g) dan Pasal 18 ayat (1) huruf (f) UUPK dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. Bank UFJ Indonesia. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Debitur manakala Bank masih menggunakan ketentuan yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK adalah melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

Abstrak :
Di Indonesia masalah kejahatan penyalahgunaan narkotika selalu menjadi masalah yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk menyelesaikannya atau mungkin tidak akan pernah selesai, walaupun telah banyak upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk memeberantas penyalahgunaan narkotika. Salah satu bentuk upaya dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah dengan memberlakukan Undang undang baru tentang narkotika yakni UU No 35 Tahun 2009, terdapat beberapa perubahan yang terdapat di dalam UU No 35 Tahun 2009 dua diataranya adalah pemberatan ancaman hukuman pidana dan program wajib lapor bagi pengguna narkotika. Penelitian ini membahas mengenai Pandangan Rasional Seorang Pengguna Heroin Terhadap Program Wajib Lapor yang Tercantum Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap dua orang pengguna heroin untuk menjelaskan bagaimana pandangan rasional pengguna heroin, peneliti menggunakan teori rational choice dan deterrence, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Program wajib lapor sebenarnya ditanggapi positif oleh kedua pengguna heroin yakni informan peneliti baik itu N yang belum melakukan wajib lapor, maupun E yang sudah melakukan wajib lapor. Data temuan dianalisa dengan cara menjelaskan melalui wajib lapor sebagai efek penggetarjeraan dan teori pilihan rasional.

---

In Indonesia, narcotics abuse always been one of the most complex and complicated criminal problems, eventhough there have been so many rules and law from law maker to eracdicate drugs abuse. One of the real effort in the eradicate drugs abuse is law about narcotics which is UU No 35 2009, there has been two amendment which are weighting criminal penalties and obligation to report for narcotics users. This research examine about rational perspective of heroin users through the amandement of criminal penalties and obligation to report in UU No. 35 2009 about narcotics. In this research, researcher using qualitative approach by doing two interview of heroin users. For explaining how the rational perspective of the heroin users, researcher using retional choice theory and deterrence. The outcome of this research conclude that actually both of the heroin users -which is research informan- either N or E who have been doing the obligation to report. The obligation to report as a detterence for N, if we see from the effect of special detterence is not so big, because at the end of the day N does not want stop using heroin. Data are analyzing with explaining obligation to report as detterence and rational choice theory.

Abstrak :
Penelitian ini membahas justice collaborator sebagai syarat remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, yakni melakukan wawancara langsung dengan Badan Narkotika Nasional, Polisi, Jaksa, Lembaga Pemasyarakatan, dan juga narapidana tindak pidana narkotika. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa pembatasan hak narapidana dalam memperoleh remisi dengan syarat justice collaborator adalah melanggar hak narapidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Perlu juga diatur mengenai penentuan justice collaborator bagi narapidana sehingga memberikan kepastian kepada narapidana yang menjadi justice collaborator perlindungan dan penghargaan. ...... This research discusses justice collaborator as a requirement for convict remissions of narcotics crime based on the Government Regulation Number 99 in 2012 about Terms and Procedures for Implementation of the Prison Rights Citizens. This research was conducted by using the technique of collecting data through fieldwork, doing a interview with the National Anti Narcotics Agency, Police, Prosecutors, Lembaga Pemasyarakatan, and also Convict of narcotics crime. As a results of the analysis concluded that the restriction of the rights convict in obtaining remission to provided justice collaborator is in violation of the prisoners rights, as settled in regulation. It should be also regulated about determining justice collaborator for convict thus giving certainty to the convict who became a protection and reward of justice collaborator.