Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pidana kurungan pengganti denda pada kasus narkotika merupakan pidana kurungan setelah terpidana menjalani pidana penjara dan tidak dapat membaysr denda yang ditetapkan oleh hakim. Penetapan pidana ini diharapkan dapat mcmberikan efek jera pada pelaku tindak pldana narkotika. Namun, terhadap tapas hal ini akan membawa dampak pada meningkatnya kepadatan hunian. Penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan tentang bagalmana imp!ementasi kebijakan pidana kurungan pengganti denda pada kasus narkotika, factor dan kendala yang dlhadapi, serta dampak yang terjadi pada narapidana yang menjalaninya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang dil.akukan dengan ohservasi dan wawanara. Wawancara dilakukan terhadap 13 orang informan yang terdiri dari petugus lapas, narapidana dan petugas di Direktorul. Jcnderal Pemasyarakatan. Selain wawancara tersebut juga dHakukan wawancara tambahan untuk melcngkapi informasi peneiitlan yang dilakukan pada 2 orang narapidana. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pidana kurungan pengganti denda belum dapat diimplementasikan dengnn optimal, terutama belum adanya pembinaan yang sesuai bagi narapidana khususnya pembinaan yang bersifat rehabilitasi narkotika. Faktor yang berpengaruh dalam implementasi ini antara lain kurangnya komunikasi dan sosialisasi kebijakan; keterbatasan sumber daya yang ada di lapas; adanya perbedaan pandangan dalam pelaksanaan; serta tidak ada SOP yang jelas bagi petugas untuk melaksanakun pidana kurungan pengganti denda pada kasus

---

Imprisonment penalties in case of narcotic replacement is cmwicted of criminal confinement after undergoing imprisonmem and can not pay the fine set by the judge, Determination of the criminal is expected to provide the deterrenl effect on criminal illegals. However, against this prison will have on impact on increasing the density of occupancy. This research will answer three questions about how to implement a replacement policy imprisonment penalty on narcotics cases, factors and constraints faced, and the impact that occurred at the inmates who live it. The method used n•as a qualitative study conducta.d by observation and irtterviews.lnterview conducted on 13 people consisling ql infOrmants prison officers, inmates and officers at the Directorare Genera! of' Corrections. In addition to these imerviews are also conducted additional imervie;1JS to supplement injOrmmion on research conducted two prisoners. The rc:su!J :ihowed that the implementation of criminal confinement replacement policy can be implemented with a fine of not optimal. especially the lack qf appropriate trvining for inmates. especially the coaching is the rehabilitation of narcotics. Far.:tors that influence the implementation include Jack of communication and socialization policies; limitations of existing resources in prisons: the differences in implementation; and there is no clear SOPs for the officer to carry ow a fine"

"Pemerintah memiliki tujuan yang baik untuk melindungi pihak konsumen yang biasanya berada dalam posisi lemah dengan menetapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan ditetapkannya UUPK maka perbankan sebagai pelaku usaha harus mematuhi ketentuan UUPK dalam memberikan produk dan jasa kepada nasabahnya khususnya berkaitan dengan pembuatan perjanjian kredit.Berdasarkan hal tersebut diatas penulis melalui penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data yang dapat dianalisis secara kualitatif sehingga hasilnya bersifat deskriptif kualitatif. Beberapa pokok permasalahan yang dibahas adalah membahas mengenai pengaturan perlindungan konsumen (nasabah) dalam UU Perbankan, analisis yuridis perlindungan konsumen (nasabah) terhadap ketentuan klausula baku dalam perjanjian kredit pada PT. Bank UFJ Indonesia yang mana terdapat klausula baku yang tidak sesuai dengan Pasal 18 UUPK antara lain mengenai penarikan fasilitas kredit, bunga, perubahan hukum. Membahas upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Debitur manakala Bank masih tetap menggunakan klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK dalam pembuatan perjanjian kreditnya.Sehingga penulis berkesimpulan bahwa penerapan perlindungan nasabah telah diatur dalam undang-undang yang bersifat sektoral yaitu UU No. 10 Th. 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992 Tentang Perbankan, serta PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah dan PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Masih adanya penggunaan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (g) dan Pasal 18 ayat (1) huruf (f) UUPK dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. Bank UFJ Indonesia. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Debitur manakala Bank masih menggunakan ketentuan yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK adalah melalui pengadilan atau diluar pengadilan."

"Di Indonesia masalah kejahatan penyalahgunaan narkotika selalu menjadi masalah yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk menyelesaikannya atau mungkin tidak akan pernah selesai, walaupun telah banyak upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk memeberantas penyalahgunaan narkotika. Salah satu bentuk upaya dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah dengan memberlakukan Undang undang baru tentang narkotika yakni UU No 35 Tahun 2009, terdapat beberapa perubahan yang terdapat di dalam UU No 35 Tahun 2009 dua diataranya adalah pemberatan ancaman hukuman pidana dan program wajib lapor bagi pengguna narkotika.Penelitian ini membahas mengenai Pandangan Rasional Seorang Pengguna Heroin Terhadap Program Wajib Lapor yang Tercantum Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap dua orang pengguna heroin untuk menjelaskan bagaimana pandangan rasional pengguna heroin, peneliti menggunakan teori rational choice dan deterrence, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Program wajib lapor sebenarnya ditanggapi positif oleh kedua pengguna heroin yakni informan peneliti baik itu N yang belum melakukan wajib lapor, maupun E yang sudah melakukan wajib lapor. Data temuan dianalisa dengan cara menjelaskan melalui wajib lapor sebagai efek penggetarjeraan dan teori pilihan rasional.

---

In Indonesia, narcotics abuse always been one of the most complex and complicated criminal problems, eventhough there have been so many rules and law from law maker to eracdicate drugs abuse. One of the real effort in the eradicate drugs abuse is law about narcotics which is UU No 35 2009, there has been two amendment which are weighting criminal penalties and obligation to report for narcotics users.

This research examine about rational perspective of heroin users through the amandement of criminal penalties and obligation to report in UU No. 35 2009 about narcotics. In this research, researcher using qualitative approach by doing two interview of heroin users. For explaining how the rational perspective of the heroin users, researcher using retional choice theory and deterrence. The outcome of this research conclude that actually both of the heroin users -which is research informan- either N or E who have been doing the obligation to report. The obligation to report as a detterence for N, if we see from the effect of special detterence is not so big, because at the end of the day N does not want stop using heroin. Data are analyzing with explaining obligation to report as detterence and rational choice theory."

"Persesuaian antara alat-alat bukti, barang bukti dan keyakinan hakim merupakan kesatuan organ yang sangat penting dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika, artinya tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam proses pemeriksaan tindak pidana narkotika di persidangan sangat perlu keyakinan hakim yang didukung oleh dua alat bukti yang sah, yaitu persesuaian alat-alat bukti dengan alat bukti serta alat-alat bukti dengan barang bukti. Pembahasan dalam penelitian ini setidak-tidaknya mencakup dua masalah penting, yaitu (1) Permasalahan apa saja yang timbul dalam membuktian unsur tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 82 Undang-Undang No.22 Th.1997 tentang narkotika dan bagaimana hakim mengatasi masalah tersebut di persidangan, (2) Bagaimana keterkaitan antara alat bukti, barang bukti dan keyakinan hakimdalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 78 dan 82 Undang-Undang No.22 Th.1997 tentang narkotika. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, pengamatanan, dan kepustakaan. Sementara itu, pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Penanganan barang bukti narkotika pada tahap pengadilan menurut ketentuan Undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana yang berkaitan tentang alat bukti petunjuk dengan jumlah yang besar atau kecil disertakan untuk dihadirkan di persidangan merupakan salah satu dasar bagi Majelis Hakim di dalam membuat keputusan apakah terdakwa terbukti pengedar atau pemakai narkotika. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alur penyelesain dalam penanganan barang bukti pada kasus narkotika, ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika saling berhubungan. Untuk mengatasi hal ini Majelis Hakim selaku yang bertanggung jawab untuk memeriksa kasus pidana narkotika di pengadilan, sebelum dijatuhkannya hukuman terhadap terdakwa diperlukan penerapan hukum benar dan bijaksana, baik menyangkut jumlah barang bukti, keterangan saksi yang dihadirkan dan pengakuan terdakwa jujur serta jelas."

"Para Pecandu, korban penyalahgunaan itu sebagai orang sakit dan sebagai koruan, yang perlu di sembahkan dengan memasukkan ke Pusat Rehabilitasi. Apabila masyarakat atau keluarga yang anaknya menjadi pecandu narkoba, agar wajib lapor, maka akan terungkap data riil jumlah penyalahguna, semakin banyak yang melapor dan disembuhkan, maka angka demand akan menurun dan apabila supply temp tinggi, maka harga akan jatuh. Jadi menekan peredaran gelap narkoba diperlukan upaya bersama dalam menekan demand dan supply dengan melalui pemberantasan. Berdasarkan pemilihan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa analisis Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial UPT T & R di tinjau dari reaksi peserta, untuk mengelahui kepuasan residen terhadap program Rehabilitasi Sosial, dengan barlandaskan teori Kirkpatrik dengan menggunakan ana!isis deskriptif berdasarkan data kuantitatif dari para responden. lnstrumen penelitian terdiri atas kuesioner kepuasaan residen terhadap program Rehabilitasi Sosial. Kuesioner berisi 24 item yang disebarluaskan kepada residen di UPT T & R selaku responden penelitian sebanyak 31 orang, basil penilaian responden terbadap. manfuat Pelaksanaan Therapeutic Community di UPT T & R menyatakan setuju dengan skor sebesar 48,4 % dan dapat menyelesaikan pogram Therapeutic Community dengan baik, responden menyatakan setuju sebesar 45,2%.

---

Addicts are the victim of narcotic's abuses as a patient and also victim as well need to be healed through a Rehabilitation canter. When people or family member who is became the drug or narcotics addict being reported. it will be revealed the real data of its abuses. Much more victims being healed, the demand number will decrease and the higher supply can decline the price. So, to reduce the hidden narcotics circulation is need cf massive effort in the eradication of supply and demand as well. This research is focused on the the Effectiveness of social Rehabilitation Program in the Therapy and Rehabilitation Unit of the National Agency of Narcotics (BNN) that reviewed by the end user perspective. Its aims to understand deepen on the residency satisfactory level toward the Socia) rehabilitation Programs based on Kirkpatrik theory. The explanation of the residence opinion on the effectiveness Social Rehabilitation Program is using a descriptive analysis based on quantitative date gathered from the respondent.The findings shows that most respondents are agree with the benefit of Therapeutic Community program with 48,4 percent and those who able to complete well the Therapeutic Community program amount 45.2 percent."

"Pengaturan mengenai narkotika seharusnya segera direvisi dengan menambahkan anestesi ketamine ke dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai daftar golongan I. Revisi Undang-Undang ini disebabkan karena peredaran anestesi ketamine belum memiliki pengaturan secara tegas dan terperinci dalam peraturan perundang-undangan. Adanya suatu ketetapan dalam peraturan mengenai narkotika dan lampiran dalam perubahan penggolongan akan mempengaruhi pemberian sanksi yang nantinya akan diberikan kepada setiap orang yang  terbukti memiliki, menyimpan, menguasai  atau menyediakan anestesi ketamine. Dibalik perkembangan paradigma mengenai peredaran anestesi ketamine ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melampirkan anestesi ketamine sebagai obat injeksi umum melalui formulariun nasional. Namun usaha tersebut belum dapat memenuhi pengaturan atas tindakan penyalahgunaan dari sediaan perihal anestesi ketamine tersebut. Penelitian ini akan menganalisis permasalahan terkait pengaturan mengenai peredaran anestesi ketamine di Indonesia. Tanggung jawab pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia dalam menangani peredaran anestesi ketamine di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif dimana penelitian ini untuk memberikan data serinci dan seteliti mungkin mengenai informasi atau gejala yang ada yakni mengenai peredaran anestesi ketamine. Dalam hal ini juga mengkaji dan menganalisis literatur yang berkenaan dengan pengaturan anestesi ketamine. Dalam penelitian ini juga akan menganalis peredaran anestesi ketamine untuk masuk dalam lampiran golongan I Undang-Undang Narkotika serta saran-saran mengenai tindakan yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan anestesi ketamine di Indonesia. 

---

Regulations regarding narcotics should be revised immediately by attachment ketamine anesthesia to the annex to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics as a list of class I. The existence of a stipulation in the regulations regarding narcotics and the annex in the change of classification will affect the imposition of sanctions which will later be given to everyone who is proven to possess, store, control or provide ketamine anesthesia. Behind the development of this paradigm regarding the distribution of ketamine anesthetics, the government through the Ministry of Health has attached ketamine anesthetics as a general injection drug through the national formulary. However, these efforts have not been able to comply with regulations regarding the misuse of the ketamine anesthetic preparations. This study will analyze the problems related to the regulations regarding the distribution of ketamine anesthetics in Indonesia. The responsibility of the government through the Ministry of Health, the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia, the Food and Drug Monitoring Agency of the Republic of Indonesia in dealing with the distribution of ketamine anesthetics in Indonesia. This research is a juridical-normative research with a descriptive research type where this research is to provide data as detailed and accurate as possible regarding existing information or symptoms, namely regarding the distribution of ketamine anesthesia. In this case also reviewing and analyzing the literature relating to the ketamine anesthesia settings. This research will also analyze the circulation of ketamine anesthetic to be included in attach group I of the Narcotics Law as well as suggestions regarding actions that must be taken in overcoming the problem of misuse of ketamine anesthesia in Indonesia."