Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan karena adanya jumlah peningkatan jumlah kasus narkoba yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Penanganan permasalahan narkoba merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Badan Narkotika Nasional sebagai focal poin dalam penanganan masalah narkoba di Indonesia telah menetapkan Surat Keputusan No: Skep/92/XII/2004/BNN tentang Strategi Nasional P4GN yang dapat dijadikan pedoman/acuan bagi instansi pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang narkoba dalam melakukan upaya-upaya P4GN dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba 2015.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN. Penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner ke 28 (dua puluh delapan) instansi anggota BNN, yang memberikan jawaban atas kuesioner tersebut ada 16 (enam belas) instansi anggota BNN, dan melakukan wawancara mendalam kepada informan kunci yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Biro Umum Sekretariat Lakhar BNN, Direktur Pengawasan Napza Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, dan Staf Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Analisis data dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif (gabungan). Teori yang digunakan untuk melakukan analisis data yaitu teori George C. Edward III yang terdiri atas variabel komunikasi, variabel sumber-sumber, variabel sikap/kecenderungan, variabel struktur organisasi, teori Donald S. Van Meter dan Van Horn yaitu variabel hubungan antar organisasi, serta ditambah dengan variabel pelaksanaan program. Hasil penelitiannnya menunjukkan bahwa kebijakan Strategi Nasional P4GN telah dikomunikasikan dengan baik kepada petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN, begitu juga dengan sumbersumber, sikap, struktur birokrasi, hubungan antar organisasi, dan pelaksanaan program juga dilaksanakan dengan sangat baik dan mendukung atas implementasi kebijakan tersebut pada instansi anggota BNN. Namun demikian dalam imlpementasi kebijakan tersebut masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi.

---

This study was conducted since there had been a significant increase in drug cases from year to year. Dealing with drug problems is the responsibility of the society as a whole. The National Narcotics Board as the focal point related to drug problems in Indonesia has issued a Decree No.: SKEP/92/XII/2004/BNN on the National Strategy in the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking as a reference for government agencies, including social organizations in the prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking as a realization of a Drug-free Indonesia in 2015.The purpose of the study is to know how the National Strategy on the Prevention and Eradication of Narcotics, Psychotropic Substances and other Addictive Substances is implemented at the Member agencies of BNN. Also to identify the obstacles encountered related to the implementation. The study is conducted through distribution of questionnaires to 28 Member agencies of BNN, but only 16 responded to the questionnaire; in depth interviews were also conducted on key informants, i.e. Heads of Organization and Personnel Divisions, Bureau of General Affairs, Secretariat of the BNN Executive Office, Director of the National Agency of Food and Drugs, Republic of Indonesia, Staff of the Directorate General of Immigration, Department of Justice and Human Rights. Data analysis was made through a combination of the quantitative and qualitative methods. The theory applied here is the theory of George Edward III, consisting of variables of communication, resources, attitudes/trends, organizational structure, including the theory of Donald S. Van Meter and Van Horn related to the variable on inter-organizational relation, and added with a variable on program implementation. The outcome of the study shows that the policy on the National Strategy related to the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking has been well communicated to the officials of the related Member agencies of BNN dealing with the prevention of drug abuse; in addition, resources, attitudes, structure of bureaucracy, inter-organizational relations, as well as program implementation were carried out very well and supported. However, there are still obstacles that are encountered in the implementation of the national strategy."

"Tesis ini berfokus pada langkah-langkah dan tindak lanjut serta Promosi keberadaan Call Center Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Peran Serta Masyarakat. Permasalahan ini saya angkat menjadi tesis karena dirasakan saat ini masyarakat belum banyak yang berperan serta melalui Call Center BNN yang terbuka secara penuh 24 jam. Tindak lanjut dan Promosi dilaksanakan setelah mengevaluasi laporan tahunan Badan Narkotika Nasiona, dan diharapkan dapat merubah kondisi masyarakat yang selama ini belum banyak berperan serta, menjadi lebih aktif dan mempergunakan Call Center BNN sebagai salah satu sarana untuk memecahkan permasalahan narkoba di masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mewujukan Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain survey serta pendekatan sosiologis manajerial, yaitu sesuatu nyang dikerjakan dengan benar dan dengan cara yang benar.Hasil penelitian merekomendasikan bahwa BNN perlu menindaklanjuti dan mempromosikan keberadaan Call Center agar masyarakat berperan serta dalam penanganan narkoba melalui Call Center sebagai salah satu penunjangnya.

---

The thesis is focused on the steps and follow-up in the Promotion of the BNN Call Center as the causal factor of the community?s minimum involvement (from case studies at BNN and East Jakarta Municipality). This problem becomes the topic of this thesis since it appears that there is not much community participation in utilizing the BNN Call Center. The implementation of the follow-up and promotion process is based on an evaluation of a one year progress report, with the expectation of an active community involvement in utilizing BNN Call Center as one of the means in the solving of drug problems. The purpose is to assist in the realization of a Drug-Free Indonesia by 2015, as proclaimed by the government. This study utilizes the qualitative method through the legal as well as sociologicalmanagerial approach that is based on the prevailing legislation and community social participation in utilizing BNN Call Center and SMS Center.The outcome of the study recommends BNN to take further steps in socializing the Call Center with the aim to enhance community involvement as a supportive means in overcoming drug problems."

"Tesis ini membahas mengenai upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh BNN terhadap LSM, dalam hal mensikronkan kegiatan di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba, mengingat masalah P4GN bukanlah merupakan tanggung jawab pemerintah atau dalam hal ini BNN semata. Diperlukan peran serta masyarakat dan LSM untuk membantu upaya penanggulangannya. BNN memandang penting keberadaan atau peran dari LSM untuk turut memerangi bahaya penyalahgunaan Narkoba, sebagaimana telah ditetapkan sebagai salah satu strategi dalam upaya pencegahan pada revisi Stranas BNN 2010 ? 2014. Diharapkan bila ada sinkronisasi antara BNN dan LSM, maka akan diperoleh hasil yang lebih tepat guna atau efektif.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian yang di dapat menyarankan bahwa dalam hal BNN memberdayakan LSM, ada baiknya BNN dapat membuat suatu rumusan kebijakan atau pedoman yang mengatur mengenai hubungan dengan para LSM. Dalam kebijakan atau pedoman tersebut dapat diatur mengenai hubungan kerjasama, koordinasi, monitoring, status dari LSM serta jenis bantuan yang dapat diberikan bagi LSM. Diharapkan bila telah ada suatu kebijakan atau pedoman, maka koordinasi dan kerjasama LSM dengan BNN dapat berjalan secara kontinyu.Selain itu kelembagaan BNN juga perlu untuk lebih ditingkatkan menjadi setingkat kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Hingga saat ini status kelembagaan BNN hanyalah sebuah institusi koordinator dalam upaya P4GN, sehingga BNN pun tidak memiliki kewenangan vertikal dengan BNP dan BNK/Kota yang ada di propinsi maupun kabupaten / kota. Masalah kelembagaan ini tentu saja dapat menjadi kendala dalam hal hubungan koordinasi, mengingat permasalahan terhadap Narkoba membutuhkan kerjasama dan komitmen yang kuat dari berbagai unsur pemerintah, LSM, dan masyarakat.

---

The thesis discusses the empowerment by BNN on NGO?s in the synchronization of prevention activities against drug abuse. The drug problem in Indonesia is not merely a responsibility of the government cq. BNN, but the community and NGO?s as well. The participation of the community and NGO?s is urgently needed to overcome the drug problem in Indonesia. This policy is laid out as one of the strategies in BNN?s revised National Strategy 2010 ? 2014. Through the synchronization of BNN and NGO?s activities it is expected to gain more effective and efficient results in the fight against drug abuse.This is a qualitative study designed descriptively. The outcome of the study suggests that BNN formulates a policy or guidelines in regulating its relation with NGO?s by establishing cooperation, coordination as well as monitoring. The results of the study also shows the important role of BNN as a government institution in its function to coordinate efforts in dealing with drug abuse in Indonesia.Besides enhancing / improving NGO?s participation in the prevention efforts against drug abuse, it is also necessary for BNN to make internal as well as external improvements. Internal factors include support and assistance from the central government and regional / provincial administration, advocacy and cooperation among the related agencies."

"Sutianshah Sutedjo adalah warga negara yang terlibat dalam plot narkotika besar di Thailand bernama Srisuk Marigold Noverdian ditangkap ketika mengimpor narkotika Kelas I di Thailand dari Jerman menggunakan aliasnya. Polisi Thailand menangkapnya dan mendakwa Pasal 15 ayat (1), 15 ayat (2), 26, 65 dan 76 ayat (1) dengan ancaman bagi Noverdian hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin perlindungan hukum dan bantuan hukum untuk setiap warga negara Indonesia dan BHI yang berurusan dengan hukum asing melalui perwakilan Indonesia untuk setiap negara yang dikenal sebagai Kedutaan Besar Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Mekanisme peraturan perlindungan hukum ini diatur dalam Undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Ada beberapa atase di Kedutaan Besar Indonesia di Thailand yang terlibat dalam membantu Noverdian menyelesaikan kasusnya, salah satunya adalah pengacara atase. Atase pengacara adalah perwakilan dari Kantor Kejaksaan Indonesia yang ditempatkan di Kedutaan Besar Indonesia di Thailand membantu Noverdian dengan memberikan beberapa nasihat hukum dan bekerja sama dengan petugas penegak hukum di Thailand yang membuat hukuman dari Noverdian yang awalnya merupakan penjara seumur hidup atau kematian. hukuman menjadi hukuman penjara 28 tahun 3 bulan dan 15 hari di Klong Perm, Thailand dan denda 2.700.000 Baht. Wewenang ini dalam memberikan nasihat hukum hanya dimiliki oleh Kantor Kejaksaan yang disebut sebagai Otoritas Magister Magistraat. Kurangnya pengetahuan tentang Otoritas Magisterial di Kedutaan Indonesia dan tidak adanya peraturan yang menjelaskan tanggung jawab masing-masing atase membuat penanganan kasus warga negara Indonesia di luar negeri menjadi ambigu dan ambigu.

---

Noverdian Sutianshah Sutedjo is a citizen involved in a large narcotics plot in Thailand named Srisuk Marigold Noverdian was arrested while importing Class I narcotics in Thailand from Germany using his alias. Thai police arrested him and charged Article 15 paragraph (1), 15 paragraph (2), 26, 65 and 76 paragraph (1) with threats to Noverdian serving life imprisonment or death sentence. As a state of law, Indonesia guarantees legal protection and legal assistance for every Indonesian citizen and BHI who deals with foreign law through Indonesian representatives for each country known as the Indonesian Embassy or Consulate General of the Republic of Indonesia. The mechanism of this legal protection regulation is regulated in Law number 37 of 1999 concerning Foreign Relations. There were several attaches at the Indonesian Embassy in Thailand who were involved in helping Noverdian solve his case, one of which was the attache attorney. The attorney attache is a representative of the Indonesian Prosecutors Office stationed at the Indonesian Embassy in Thailand helping Noverdian by providing some legal advice and working with law enforcement officers in Thailand who make sentences from Noverdian who were originally sentenced to life imprisonment or death. the sentence became a 28-year prison sentence 3 months and 15 days in Klong Perm, Thailand and a fine of 2,700,000 Baht. This authority in providing legal advice belongs only to the Prosecutor's Office which is referred to as the Magistraat Masters Authority. The lack of knowledge about the Magisterial Authority at the Indonesian Embassy and the absence of regulations explaining the responsibilities of each attach makes the handling of cases of Indonesian citizens abroad ambiguous and ambiguous."