Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian sebelumnya telah mengungkap beberapa temuan terkait pengaruh faktor hukum dan ekstralegal terhadap putusan vonis hakim. Studi saat ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana hukuman hakim bervariasi sebagai tanggapan terhadap faktor hukum dan ekstralegal pelaku narkoba. Variabel yang menarik dalam penelitian ini adalah faktor residivisme pada pelaku narkoba. Penelitian ini memperkenalkan teori-teori rasional dan rasional terbatas untuk menjelaskan perilaku hakim berdasarkan 18.455 data kasus narkoba yang berasal dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Mahkamah Agung tahun 2018. Pemanfaatan nilai kuadrat terkecil (regresi log-level) memberikan hasil yang sebagian besar tepat dengan studi sebelumnya. Namun, bukti empiris yang ditemukan menunjukkan bahwa peran, jenis kelamin, agama, dan tempat lahir pelaku mengungkapkan fakta yang berbeda. Studi ini menyarankan pengumpulan data yang lebih rinci dari pelaku berulang, resolusi mengenai isu etnis, dan diperlukan partisipasi yang lebih besar dari Pembimbing Kemasyarakatan selama proses peradilan para pelaku narkoba. Makalah ini mengakui keterbatasan terkait data etnis, karakteristik hakim, dan situasi demografi di masing-masing provinsi. Oleh karena itu, model ini diharapkan dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya. ......Prior research has revealed several findings linked to the influence of legal and extralegal factors on judges’ sentencing decisions. The current study attempts to explain how judge sentencing varies as a response to the legal and extralegal factors of drug offenders. The variables of interest in this research are the recidivism factors among drug offenders. This research introduces the rational and bounded rational theories to explain the judges’ behavior based on 18,455 drug case data originating from the Indonesian Directorate-General of Correction and Supreme Court in 2018. The utilization of ordinary least squares (log-level regression) gives results that mostly coincide with prior studies. However, the empirical evidence found indicating that the roles, gender, religion, and birthplaces of offenders reveal a different fact. This study suggests more detailed data collection of repeated offenders, a resolution regarding ethnicity issues, and greater participation of probation officers during the judicial processing of drug offenders are needed. This paper acknowledges the limitations related to the data of ethnicity, judge characteristics, and demographic situation in each province. Hence, this model could be improved in future research.

Abstrak :
Badan Narkotika Nasional Kota Depok menentukan daerah rawan narkoba di wilayah Kota Depok berada di Kecamatan Pancoran Mas. Penentuan daerah rawan merujuk pada delapan indikator utama dan lima indikator pendukung. Daerah rawan ini berpengaruh terhadap lingkungan pendidikan. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berada di daerah rawan menjadi objek dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Menganalisis karakteristik sekolah dan pelajar SMA dan SMK di daerah rawan narkoba agar tidak terpapar narkoba. 2). Menganalisis ikatan sosial terhadap terpapar atau tidaknya SMA dan SMK di daerah rawan narkoba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan survei dengan menyebarkan kuesioner. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 1). Karakeristik sekolah dan pelajar SMA dan SMK yang berada di kawasan rawan narkoba memiliki pelajar perempuan, berada di keluarga yang utuh, mengikuti ekstrakurikuler di sekolahnya, tidak pernah merokok, tidak pernah berkelahi/tawuran, dan pernah mengikuti sosialisasi bahaya narkoba. 2). Ikatan sosial pelajar SMA dan SMK yang berada di kawasan rawan narkoba memiliki kontrol sosial yang tinggi, faktor lingkungan sosial yang tinggi dan pendidikan narkoba yang sangat tinggi. Hal ini menunjukan dengan ikatan sosial yang tinggi menjadikan sekolah dan murid SMA dan SMK tidak mudah terpapar narkoba meskipun berada di kawasan rawan narkoba.

---

The Depok City Narcotics Agency determines drug-prone areas in the Depok City area in the Pancoran Mas District. Determination of vulnerable areas refers to eight main indicators and five supporting indicators. This vulnerable area affects the educational environment. High school (SMA) and Vocational High School (SMK) in vulnerable areas are the objects of this study. The purpose of this study is 1). Analyzing the characteristics of schools and high school and vocational students in areas prone to drugs so they are not exposed to drugs. 2). Analyze social ties to exposure to or not SMA and SMK in drug-prone areas. This research uses descriptive quantitative research methods and surveys by distributing questionnaires. The results obtained from this study are: 1). Because the school and high school and vocational school students in drug-prone areas are mostly female students, and are in intact families, take extracurricular activities at school, have never smoked, have never fought/fought, and have participated in the socialization of the dangers of drugs. 2). The social bonds of high school and vocational students in drug-prone areas have high social control, high social environmental factors and very high drug education. This shows that with high social bondss, schools and high school and vocational high school students are not easily exposed to drugs even though they are in drug-prone areas.

Abstrak :
Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tidak biasa yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (organization crime) dan sudah bersifat transnasional (transnational crime). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. Kota-kota besar di Indonesia merupakan daerah transit peredaran narkoba, namun seiring perkembangan globalisasi dunia, kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkoba. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Tesis ini menganalisis mengenai Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Polres Jakarta Barat Studi Kasus: Pengungkapan Pabrik Sabu Di Cipondoh Tangerang. Dimana dalam kasus tersebut dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia. Tindak pidana narkoba yang telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Pabrik sabu Cipondoh ini mampu memproduksi sabu setara dengan sabu kualitas impor. Bahkan dikatakan bahwa pabrik sabu pertama di Indonesia yang kualitasnya setara dengan kualitas impor. Adapun Bentuk penanganan terhadap kasus tindak pidana dalam konteks penanganan kasus pabrik sabu Cipondoh ini dilakukan mulai dari: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan barang bukti lewat laboraturium. Sedangkan dalam penanganan kasus pabrik Cipondoh ini terdapat faktor penghambat yakni: 1.Faktor Hukum; 2.Faktor Aparatur Penegak Hukum; 3.Faktor Lingkungan; 4.Faktor Masyarakat; 5.Faktor SDM; 6.Faktor Kebudayaan, sementara faktor yang membantu penanganan Pabrik sabu Cipondoh Tangerang ini adalah: 1.Faktor Hukum; 2.Faktor Penegak Hukum; 3.Sarana & Prasarana; 4.Faktor Masyarakat. ......The narcotics offense is a form of unusual crime that is carried out systematically, using high-level modus operandi and sophisticated technology, and performed in an organized manner (organization crime) and transnational in nature (transnational crime). With the enactment of Law Number 35 of 2009 on Narcotics replacing Law Number 22 of 1997 and Law Number 9 of 1976 signifies the seriousness of the government in overcoming the danger of narcotics abuse. The big cities in Indonesia are transit areas of drug trafficking, but along with the development of world globalization, the big cities in Indonesia have become drug trafficking markets. Law enforcement against narcotics offenses has been largely carried out by law enforcement officers and received many verdicts. Law enforcement should be expected to become a deterrent factor against the increase of narcotics illicit trade and trafficking. However, in reality, as law enforcement intensifies, the narcotics trafficking and illicit trade also increase. This thesis analyzes the Narcotics Offense Handling by the West Jakarta Sub-regional Police Case Study: Disclosure of the Crystal Meth Factory in Cipondoh, Tangerang. In this case, the offense is performed together, in fact by a well-organized, orderly and covert syndicate. The drug offense developed into a transnational crime, applying the use of sophisticated modus operandi and technology, including securing proceeds from the drug offense. The Cipondoh crystal meth factory was able to produce crystal meth of imported quality. It was in fact stated as the first crystal meth factory in Indonesia with a quality equivalent to imported quality. The handling of the criminal case in the context of the Cipondoh crystal meth factory case was conducted beginning with: summons, arrest, detention, search, seizure, laboratory examination of evidence. In handling the Cipondoh factory case, there are impeding factors namely: 1.Legal Factor; 2.Law Enforcement Officer Factor; 3.Environmental Factor; 4.Community Factor; 5.Human Resources Factor; 6.Cultural Factor, whereas factors that facilitate the handling of the Cipondoh Tangerang crystal meth factory are: 1.Legal Factor; 2.Law Enforcement Factor; 3.Infrastructure; 4.Community Factor.

Abstrak :
Stigmatisasi pada penyalahguna narkotika sangatlah kental dirasakan dalam lingkungan masyarakat. Stigmatisasi yang terbentuk dalam masyarakat dapat berimplikasi kepada internalisasi stigma diri sehingga memengaruhi kecenderungan pengunaan berulang. Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi stigma publik dan stigma diri yang terbentuk pada penyalahguna narkotika berdasarkan gender terhadap pengaruh kecenderungan penggunaan berulang di Balai Rehabilitasi BNN yang terdiri dari Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Balai Loka Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dan Balai Loka Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda. Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan campuran (mixed method). Sampel penelitian berjumlah 168 responden laki-laki dan 20 orang responden perempuan. Data kuantitaif dianalisis dengan menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian adalah stigmatisasi pada penyalahguna narkotika dapat mempengaruhi kecenderungan penggunaan berulang. Pada gender laki-laki stigma publik lebih besar dibandingkan dengan stigma publik pada perempuan dan stigma diri pada laki-laki lebih kecil dibandingkan stigma diri pada perempuan. Pada penyalahguna laki-laki kerentanan individu terdapat pada self efficacy dan self esteem yang menurun selain itu faktor lingkungan dan pertemanan yang memungkinkan mereka menggunakan kembali narkotika. Pada penyalahguna perempuan kerentanan individu yang dialami dikerenakan faktor ketergantungan dengan pasangan, emosional, depresi, kekerasan dan adanya trauma masa lalu. Sehingga pengaruh antara stigmatisasi terhadap penyalahguna narkotika pada gender perempuan lebih besar jika dibandingkan dengan gender laki-laki di Balai Rehabilitasi BNN. ......Stigmatization of narcotics abusers is strongly felt in the community. The stigma that is formed in society can have implications for the internalization of self-stigma so that it affects the tendency of repeated use. This thesis aims to identify the public stigma and self-stigma that is formed on narcotics abusers based on gender on the influence of the tendency of repeated use at the BNN Rehabilitation Center which consists of the Lido BNN Rehabilitation Center, Baddoka Makassar BNN Rehabilitation Center and Tanah Merah Samarinda Rehabilitation Center. This thesis research uses a mixed method. The research sample amounted to 168 male respondents and 20 female respondents. Quantitative data were analyzed using SPSS 23. The result of the study is that stigmatization of narcotics abusers can affect the tendency of repeated use. In the male gender, public stigma is greater than the public stigma on women and the self-stigma of men is smaller than the self-stigma of women. In male abusers, individual vulnerability is found in decreased self-efficacy and self-esteem, besides environmental factors and friendships that allow them to reuse narcotics. In female abusers, the individual vulnerability experienced is due to dependence on a partner, emotional, depression, violence and past trauma. So that the effect of stigmatization on narcotics abusers on the female gender is greater when compared to the male gender at the BNN Rehabilitation Center.To such an extent, there is an influence between stigmatization and narcotics abusers at the BNN Rehabilitation Center.

Abstrak :
Tingginya angka pravelensi penyalahgunaan narkotika dari hasil survey Puslitkes UI dan BNN tahun 2017 menunjukkan bahwa masih adanya masyarakat Indonesia yang menggunakan narkoba. Kondisi geografis sebagai jalur perdagangan asia dan tingginya harga penjualan narkotika di Indonesia menyebabkan banyaknya mafia tertarik untuk menjualkan narkotika ke Indonesia. Kesempatan ini menjadi peluang besar untuk menyelundupkan narkotika dengan berbagai macam modus dan cara. Salah satu upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya kejahatan penyelundupan narkotika adalah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sistem pengawasan yang digunakan untuk pencegahan penyelundupan narkotika dilakukan menggunakan anjing pelacak (K-9). Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana fungsi anjing pelacak sebagai strategi pencegahan kejahatan tehadap penyelundupan narkotika. Tulisan ini dianalisis menggunakan teori Routine Activity dengan konsep pencegahan kejahatan situasional untuk menjelaskan bagaimana fungsi anjing pelacak ini dapat mereduksi peluang terjadinya penyelundupan narkotika. Sebab itu, hasil tulisan ini juga akan memberi rekomendasi kedepannya untuk akademis maupun instansi terkait. ......The high rate of narcotics abuse travel from the results of the 2017 Puslitkes UI and BNN survey shows that there are still Indonesian people who use drugs. Geographical conditions as an Asian trade channel and the high price of narcotics sales in Indonesia have caused many mafias to be interested in selling narcotics to Indonesia. This opportunity is a great opportunity to smuggle narcotics in various modes and ways. One of the government's efforts to prevent narcotics smuggling is one of which is the Directorate General of Customs and Excise. The surveillance system used to prevent narcotics smuggling is carried out using sniffer dogs (K-9). This paper aims to explain how the function of sniffer dogs as a strategy to prevent crime against narcotics smuggling. This paper is analyzed using routine activity theory with the concept of situational crime prevention to explain how the function of these sniffer dogs can reduce the chances of narcotics smuggling. Therefore, the results of this paper will also provide future recommendations for academics and related institutions.

Abstrak :
ABSTRAK
Telah terjadi pergeseran paradigma dalam penanganan masalah narkotika, mulai dari hanya diatur penjualan dan pemakaiannya hingga saat ini dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh organized crime. Belum ada definisi yang jelas dan tegas tentang organized crime, namun ada beberapa karakteristik yang membedakannya dengan kejahatan konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencari karakteristik organized crime dalam jaringan narkotika yang diungkap oleh BNN, melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pengungkapan jaringan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan jaringan narkotika yang diungkap oleh BNN memiliki karakteristik yang serupa dengan karakteristik organized crime. Struktur jaringan narkotika yang diungkap oleh BNN bersifat fleksibel, rekrutmen anggota berdasarkan kepercayaan, ada kecenderungan membentuk kelompok berdasarkan etnis/kesukuan, ada keterkaitan dengan jaringan luar negeri atau setidaknya memiliki anggota level atas yang berada di luar negeri. Strategi BNN secara keseluruhan dengan sedikit adaptasi dapat digunakan sebagai strategi penanganan jaringan narkotika sebagai organized crime. Kata Kunci: jaringan narkotika; organized crime; strategi.

---

ABSTRACT
There has been a paradigm shift in the handling of narcotics problems, ranging from only regulated sales and use and now it categorized as one form of crime committed by organized crime. There is no clear and firm definition of organized crime, but there are several characteristics that distinguish it from conventional crime. This study used a qualitative approach to find the characteristics of organized crime in the narcotics network disclosed by BNN, through in depth interviews with the parties directly involved in the process of disclosure of narcotic networks. The results showed the narcotics network disclosed by BNN has characteristics similar to the organized crime characteristics. Narcotics network structure disclosed by BNN is flexible, recruitment of members based on trust, there is a tendency to form ethnic tribal groups, there is a linkage with overseas networks or at least have top level members who are abroad.The overall BNN strategy with little adaptation can be used as a strategy for handling narcotics networks as organized crime. Keywords organized crime, narcotics network, strategy

Abstrak :
ABSTRACT
Penggunaan narkotika meningkat sampai pada kelompok perempuan. DKI Jakarta menjadi wilayah tertinggi penyalahguna narkotika dan prevalensi HIV/AIDS. Salah satu narkotika yang tinggi penggunaannya adalah shabu. Hal yang dapat memicu penggunaan shabu kelompok perempuan adalah lingkungan keluarga, teman, dan pasangan. Penggunaan shabu dapat memberikan efek pada peningkatan hasrat seksual seseorang dan perilaku seks berisiko. Perilaku seksual berisiko memicu peningkatan HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendorong perilaku seks aman pada pengguna shabu perempuan. Data yang diambil adalah data dampingan perempuan pengguna shabu di Yayasan Karisma Jakarta dengan menggunakan desain studi kualitatif etnografi dengan metode partisipasi observasi. Subjek penelitian didapatkan dengan metode purposive sampling. Penelitian ini dilakukan kepada partisipan dengan rentang usia 20-40 tahun. Dengan jumlah partisipan sebanyak 5 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan, self-efficacy, ketersediaan kondom, akses layanan kesehatan, dukungan kelompok, dan dukungan tenaga kesehatan dapat mendorong perilaku seks aman pada pengguna shabu perempuan. Faktor yang paling paling berpengaruh  adalah pengetahuan, self efficacy dan dukungan kelompok. 

---

ABSTRACT
The use of narcotics has increased in womens groups. DKI Jakarta becomes the highest region of narcotics abusers and HIV/AIDS prevalence. One of the narcotics which has highest users is methamphetamine or meth. Things that are able to trigger the use of methamphetamine in women are the environment of their family, friends, and even spouse. The use of meth can give an effect on increasing ones sexual desire and risky sexual behavior. Risk sexual behavior is able to trigger the transmission of HIV/AIDS. This study aims to determine the driving factors of safe sex behavior in female meth users. The data is assisted data of female meth users at Yayasan Karisma or Karisma Foundation in Jakarta which was taken by using an ethnographic qualitative study design with participatory observation method. The research subjects were obtained by purposive sampling method. This study was done participant aged between 20-40 years old. Which total number of participant 5 person. The results of this study indicate that knowledge, self-efficacy, availability of condoms, access to health services, group support, and support of health workers can encourage safe sex behavior for female meth users.The most influence factors are knowledge, self-efficacy, and group support.