Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang pemikiran bahwa keberadaan pemuda dalam pembangunan bangsa dan negara adalah sebuah modal dasar untuk mendapatkan pembangunan yang berkualitas. Di antara unsur penting modaJ pembangunan adalah Ketahanan Nasional (Tannas) yang mantap, meskipun keberadaaa Tannas bersifat dinamis. Di sisi lain salah satu unsur dalam Tannas adalah kekuatan apa yang dimlliki sebuah bangsa. Negara Indonesa memiliki modal yang kuat akan keberadaan pemuda yang mencapai 20 persen dari total penduduk (Data BPS).Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menjadi sebuah lembaga terdepan dalam pembentukan pemuda yang berkualitas di dalam memahami 'Tamms. Di antara program yang dikembangkan Kemenpora adalab Tannasda (Ketahanan Nasional untuk Pemuda). Program yang dilaksanakan sejak Tabun 2007 dan dilaksanakan sotabun sekali ini perlu dikaji tingkat efektivitasnya. Penelitian ini menggnnakan pendekatan kualitatif (a qualitative approach). Dalam pengnmpulan data, peneliti menggunakan metode kaantitatif dan knalitatif."

"empat kapal perang republik indonesia dihapuskan dari jajaran alusista TNI angkatan (TNI AL berencana memusnahkan 12 unit kapal perang jenis Landing Ship Tank (LST) buatan Amerika Serikat tahun 1942, untuk digantikan. keempat perang tersebut adalah KRI Teluk Langsa-501, KRI Teluk Kau-504, KRI teluk Tomini-508, dab KRI Teluk Saleh-501. memang sebagian besar kapal perang republik Indonesia (KRI) yang dimiliki TNI AL merupakan teknologi tahun 1980 hingga 1990. ada juga sebagian kecil KRI buatan tahun 1970 dan tahun 2000. pada 1960an pemerintah indonesia membeli alat utama sistem pertahanan (alutsista) untuk angkatan laut dari uni soviet yang terdiri dari berbagai jenis kapal atas air, dan kapal selam lengkap dengan persenjataan dan twknologi pada masa itu. dalam tulisan ini akan dibahas tentang sejarah, perhitungan, operasional dan technical requirement kapal Perang Angkut Tank yang dikenal dengan Landing Ship Tank (LST)."

"ABSTRAKSecara konstitusional, proses pemilu Presiden 2019 sudah selesai ketika MahkamahKonstitusional menolak semua gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 dan setelah ditetapkanJokowi-Amin sebagai presiden terpilih periode 2019-2024 oleh Komisi Pemilihan Umum.Tugas berat menanti pemerintahan Presiden Jokowi-Amin. Persoalan kebangsaan yangkini ada harus segera diatasi, dan bangsa Indonesia masih punya pekerjaan rumah yangharus diselesaikan, antara lain menyatukan masyarakat yang terbelah akibat kontestasipada pemilu lalu. Persoalan di bidang politik yang dinilai perlu segera ditangani adalahperbaikan sistem pemilu, masih, minimnya pendidikan politik, belum komprehensifnyaperaturan perundangan-undangan yang terkait dengan pemilu dan penyebaran informasipublik, yang yang turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya potensi kerawananyang dapat berpengaruh terhadap stabilitas nasional yang pada akhirnya akan berimplikasiterhadap munculnya berbagai persoalan bangsa yang dapat menggangu tingkat ketangguhanketahanan nasional."

"Perjanjian Status of Visiting Forces Agreement (SoVFA) adalah model perjanjian yang baru bagi Indonesia sedangkan pada negara-negara maju model perjanjian ini sudah banyak diadopsi baik yang bersifat bilateral maupun multilat- eral. Perjanjian ini diinisiasi oleh Filipina tahun 2006 kepada Indonesia, namun karena tidak ada respon akhirnya Filipina kembali mengirimkan tahun 2013. Hal ini dikarenakan dalam proses penyusunan dalam negeri selalu mengalami dead- lock. Sementara itu, semakin memanasnya dinamika ancaman keamanan non tradisional seperti terorisme tahun 2016 di laut Sulu, Sulawesi dan makin kuat ser- ta meluasnya ancaman terorisme hingga ke wilayah perbatasan tiga negara (Indo- nesia-Malaysia-Filipina) menyebabkan Menteri Pertahanan Indonesia pada per- temuan Trilateral berinisiatif untuk mengadakan latihan bersama baik di laut maupun di darat dengan membentuk posko militer bersama. Inisiatif tersebut di- sepakati oleh Menhan Malaysia dan Menhan Filipina namun hal tersebut tidak dapat terealisasi karena terkendala oleh Parlemen Filipina yang mensyaratkan bahwa ketika Filipina hendak menjalin kerjasama dengan negara lain harus sudah memiliki SoVFA yang harus disepakati secara bilateral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus SoVFA. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan memilih nara- sumber yang terlibat langsung dalam proses penyusunan SoVFA, observasi lang- sung pada saat penyusunan perjanjian dan mendapatkan data dari instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan diplomasi In- donesia-Filipina yang selama ini telah berjalan dengan baik dikaitkan dengan penyusunan perjanjian SoVFA kurun waktu tahun 2013-2019 ditinjau dari per- spektif Ketahanan Nasional. Penelitian ini mempergunakan konsep diplomasi per- tahanan, teori perjanjian internasional dan ketahanan nasional sebagai pisau ana- lisis dalam penelitiannya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa adanya perbe- daan sistem hukum kedua negara yang mengakibatkan perjanjian ini lama untuk dicapai kata kesepakatan terutama di internal Indonesia.

---

The Status of Visiting Forces Agreement (SoVFA) agreement is a new model agreement for Indonesia while in developed countries this model of agree- ment has been adopted both bilaterally and multilaterally. This agreement was ini- tiated by the Philippines in 2006 to Indonesia, but because there was no response, the Phil-ippines finally sent it back in 2013. It happened because in the domestic drafting process there is always a deadlock. Meanwhile, the increasing dynamics of non traditional security threats such as terrorism in 2016 in the Sulu sea, Sula- wesi and the increasing and widespread threat of terrorism to the three-state bor- der region (Indonesia-Malaysia-Philippines) caused the Indonesian Defense Min- ister at the Trilateral meeting to take the initiative together both at sea and on land by forming joint military posts. The initiative was agreed upon by the Malaysian Defense Min-ister and the Defense Minister of the Philippines, but this could not be realized because it was constrained by the Philippine Parliament which requires that when the Philippines wants to establish cooperation with other countries it must have SoVFA that must be agreed bilaterally. This study used a qualitative research method with the SoVFA case study approach. The technique of collect- ing data is through in-depth interviews by selecting speakers who are directly in- volved in the process of drafting the SoVFA, direct observation during the prepa- ration of agreements and obtaining data from government agencies. This study aims to ana-lyze the diplomatic relations between Indonesia and the Philippines which have been running well so far related with the preparation of the SoVFA agreement in the period 2013-2019 from the perspective of National Resilience. This study uses the concept of defense diplomacy, the theory of international agreements and na-tional resilience as a knife of analysis in his research. The re- sults of the study show that there are differences in the legal systems of the two countries which resulted in this agreement being long to reach an agreement word especially in Indonesia"

"Pengesahan UU Cipta Kerja pada dasarnya ditujukan sebagai penguat ketahanan nasional Indonesia di tengah kondisi dunia yang sangat rentan. Meski demikian, reformasi peratuan perundang-undangan yang terjadi pada akhirnya menyebabkan penolakan dari masyarakat Indonesia, khususnya dari kelompok pekerja/buruh. Sejarah menyatakan bahwa kerentanan yang dialami oleh pekerja/buruh sudah ada sejak dulu dan pertentangan kelas antara pemilik modal dengan pekerja/buruh merupakan diskursus yang abadi. Kehadiran sistem kolektif pekerja dalam hal ini diharapkan sebagai katalis bagi pertentangan tersebut agar hubungan kedua belah pihak tetap harmonis dan kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perubahan, kerentanan, dan upaya strategi adaptasi yang dijalankan pekerja/buruh setelah pengesahan UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan Teori Kolektivitas Pekerja milik Lysgaard dan Konsep Ketahanan Sosial milk Keck dan Sakdapolrak sebagai dasar acuan analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus pengesahan UU Cipta Kerja. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen yang dilanjutkan dengan wawancara pada pemangku kepentingan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Dewan Perwakilan Wilayah DKI Jakarta (DPW FSPMI, DKI Jakarta). Temuan penelitian ini ada dua, (1) sistem kolektif pekerja tidak mampu menjaga ketahanan sosial pekerja/buruh dengan strategi dan agenda yang lama setelah pengesahan UU Cipta Kerja; (2) muncul strategi baru sebagai bentuk adaptasi terkait dengan kerentanan yang terjadi dalam rangka mempertahankan ketahanan sosial kelompok pekerja/buruh, yaitu politik dan hukum.......The ratification of the Job Creation Law is basically intended to strengthen Indonesia's national resilience in the midst of a very vulnerable world condition. However, the reform of laws and regulations that occurred in the end caused rejection from the Indonesian people, especially from the workers/labor groups. History states that the vulnerability experienced by workers/labourers has existed for a long time and the class struggle between owners of capital and workers/labor is an eternal discourse. The presence of a workers' collective system in this case is expected to be a catalyst for the conflict so that relations between the two parties remain harmonious and economic activities can take place properly. This study aims to map the changes, vulnerabilities, and adaptation strategies carried out by workers/laborers after the ratification of the Job Creation Law. This study uses Lysgaard's Worker Collectivity Theory and Keck and Sakdapolrak's Social Security Concepts as the basis for the analysis. The research approach used is qualitative with a case study of the ratification of the Job Creation Act. The data collection technique is a document study followed by interviews with stakeholders of the Federation of Indonesian Metal Workers Union, DKI Jakarta Regional Representative Council (DPW FSPMI, DKI Jakarta). There findings of this study are two, (1) the workers' collective system is not able to maintain the social resilience of workers/laborers with the old strategy and agenda after the ratification of the Job Creation Law, (2) a new strategy emerged as a form of adaptation related to the vulnerabilities that occurred in order to maintain social resilience of the workers/labor groups, specifically politic and law"

"Daya tahan bangsa bermakna konsep dan kekuatan memelihara ketahanan nasional mencakup eksistensi di tengah peradaban dan perubahan lingkungan strategis, menuju kondisi dinamis ketahanan nasional untuk memelihara keteraturan, stabilitas, dan potensi terjadinya perubahan (the stability idea of changes). Tantangan dan problematika ketahanan nasional merupakan varian dinamik yang memerlukan pemikiran komprehensif terhadap sistem, kebijakan dan strategi perilaku kebangsaan (behaviour science) yang didukung patriotisme dan energi keamanan kesehatan bangsa terhadap peran TNI untuk mengisi zona dan akumulasi pembangunan kesehatan yang menggambarkan performance keswadayaan dan ketahanan nasional. Daya juang kesehatan bangsa dalam perspektif kekuatan struktural dan partisipatif bertitik tolak kepada kemampuan menggerakkan leadership, metabolic health community dan agent of change yang memenuhi nilai keandalan High Reliability Organization (HRO). Keandalan yang terbentuk akan memicu spirit inovasi dan out the box merangkai suatu jejaring (networking) untuk perubahan, sehingga termanifestasikan sebagai performance keandalan profesional yang menjunjung tinggi potensi kesehatan bangsa dan ketahanan nasional. Sinergitas Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem Kesehatan Pertahanan (Siskeshan) merupakan jaring yang saling bertaut untuk mendukung upaya pemberdayaan nilai strategis kesehatan nasional. Strategi ini menguatkan jejaring ketahanan nasional (one health) terhadap kompleksitas ancaman global kesehatan yang mengancam ketahanan nasional. Tantangan global dengan adanya Public Health Emergency berupa wabah yang sedemikian cepat dengan problematika yang sulit diprediksi, memicu setiap negara memperkuat daya juang bangsa untuk mensinergikan pembangunan kesehatan berasaskan sistem ketahanan nasional."

"Perubahan model bisnis dari offline ke online berimplikasi pada pola ekonomi dan perilaku masyarakat suatu negara yang seakan borderless dengan negara-negara lain di dunia. Bagi Indonesia, perlu percepatan dalam transformasi teknologi informasi agar masyarakat secara cepat mengadopsi sistem ekonomi digital diarahkan menuju kemandirian ekonomi yang mempertangguh ketahanan nasional sehingga memperkuat keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dalam rangka mengembangkan ekonomi digital, pemerintah harus melakukan pemantapan dalam pengembangan infrastruktur e-bisnis, proses e-bisnis, dan e-commerce secara integral untuk kepentingan nasional. Ekonomi Digital yang kuat mendayagunakan sumber daya domestik yang tidak tergantung kepada asing memberikan kontribusi pada kemandirian ekonomi bangsa sehingga ketahanan ekonomi nasional meningkat dan semakin tangguh yang memungkinkan berlangsungnya pembangunan nasional meraih cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Ekonomi digital yang sedang tumbuh perlu dimantapkan melalui keberpihakan negara untuk menyiapkan regulasi yang pro-kepentingan nasional,pengembangan MSS (Mobile Satelite System) untuk memperluas jaringan koneksivitas, mengembangkan platform nusantara."

"Di tengah kondisi negara yang sedang mengalami berbagai permasalahan kebangsaan, akhir-akhir ini ditenggarai bahwa semangat nasionalisme, patriotisme dan bela negara, khususnya kalangan generasi muda di era digital menunjukkan kecenderungan menurun atau memudar. Beberapa indikasi antara lain adalah munculnya semangat kedaerahan yang berlebihan, merebaknya fanatisme dan intoleransi terhadap agama yang berujung pada kebencian antar umat beragama, ketidakpedulian terhadap bendera dan lagu kebangsaan, kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan dan kesenian daerah, konflik antar etnis yang mengakibatkan pertumpahan darah. Memudarnya semangat nasionalisme, patriotisme dan bela negara tersebut antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran bela negara, belum optimalnya kurikulum pendidikan dan pembinaan bela negara dan belum sinergisnya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pemilihan metode dan materi pembinaan kesadaran bela negara di era digital. Kenyataan yang terjadi saat ini, kesadaran warga negara khususnya generasi muda di era digital dalam hal bela negara masih perlu ditingkatkan."

"Salah satu daerah perbatasan yang berada di Jayapura Indonesia perlu diperhatikan pengelolaan degradasi pembangunannya tepatnya di daerah Skouw-Wutung. Meskipun Jayapura terletak jauh dari ibukota Indonesia, bukan berarti dianggap sebagai daerah termarginalkan. Eksistensi sebuah kondisi dinamis suatu bangsa agar dapat meningkatkan ketahanan nasional perlu dioptimalkan implementasinya oleh seluruh stakeholders yang bertugas. Hal ini dikarenakan stakeholders merupakan wujud yang mempengaruhi dan dipengaruhi dalam pembangunan ketahanan nasional di daerah perbatasan Skouw-Wutung di Jayapura. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis nilai penting dan pengaruh stakeholders dalam pengelolaan degradasi pembangunan daerah perbatasan Skouw-Wutung di Jayapura guna meningkatkan ketahanan nasional dalam bentuk mind-mapping. Tindakan mind-mapping akan mempermudah peneliti untuk melihat penggolongan empat jenis stakeholders. Stakeholders yang berperan dalam permasalahan ini dipilih dengan teknik purposive sampling hingga menghasilkan informan kunci berjumlah 23 orang untuk diwawancarai secara mendalam. Setelah diteliti, nilai penting dan tingkat pengaruhnya memberikan hasil bahwa stakeholders yang tergolong key players merupakan aktor utama yang melekat dalam mengelola masyarakat dan juga bagian dari masyarakat itu sendiri (para kepala distrik di Jayapura), serta dibantu oleh beberapa instiusi pemerintah dalam mendukung peningkatan ketahanan nasional."

"Program PKTD dalam implementasinya bertujuan bukan hanya pada peningkatan aspek ekonomi, namun juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ketahanan sosial masyarakat Desa. Adanya permasalahan sosial yaitu tingginya kemiskinan, tingkat pengangguran, dan permasalahan stunting, serta peningkatan kasus Covid-19 di Kecamatan Caringin, mengindikasikan bahwa Program PKTD yang dilaksanakan sejak Tahun 2018, belum terimplementasi dengan baik, sementara itu disisi lain juga belum dapat meningkatkan kapasitas ketahanan sosial masyarakat Desa di Kecamatan Caringin. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis bagaimana implementasi dan implikasi Program PKTD terhadap kapasitas ketahanan sosial pada masyarakat Desa di Kecamatan Caringin, selain itu juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi dalam implementasi Program PKTD agar dapat meningkatkan ketahanan sosial di Kecamatan Caringin. Metode penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan Program PKTD sudah disosialisasikan dan terealisasi sesuai dengan tujuan dari program ini pada berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Caringin. Namun pada pelaksanaanya masih belum efektif, disebabkan oleh sejumlah faktor yaitu keterbatasan fasilitas dan keterbatasan anggaran; ketidak kepatuhan dari Pemerintah Desa pada ketentuan yang sudah ditetapkan yang disebabkan ketentuan pada regulasi yang kaku dan tidak fleksibel; tumpang tindih dalam regulasi dan struktur Pemerintahan Desa; dan belum optimalnya keterlibatan masyarakat pada perencanaan kegiatan Program PKTD. Selain itu karna belum optimalnya sistem rekrutmen dan pembayaran upah bagi peserta dalam program ini menimbulkan potensi konflik dan berkurangnya rasa gotong royong dari masyarakat Desa. Kemudian ditemukan juga bahwa meski program ini berimplikasi pada peningkatan kapasitas koping, namun program ini belum mampu berimplikasi meningkatkan kapasitas adaptif dan kapasitas partisipatif dari ketahanan sosial masyarakat Desa di Kecamatan Caringin. Dari hasil temuan tersebut, strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan sosial adalah mengarahkan pada kegiatan kewirausahaan yang memanfaatkan potensi dan kearifan lokal di Desa.......The PKTD program in its implementation aims not only at improving the economic aspect but also aims to increase the social resilience capacity of the village community. The existence of social problems, namely high poverty, unemployment, and stunting problems, as well as an increase in Covid-19 cases in the Caringin District, indicates that the PKTD Program which has been implemented since 2018, has not been implemented properly, while on the other hand, it has not been able to increase social resilience capacity. the village community in Caringin District. Based on this, this study aims to be able to analyze how the implementation and implications of the PKTD Program on social resilience capacity in rural communities in the Caringin District, besides that it also aims to analyze how the strategy in implementing the PKTD Program can increase social resilience in Caringin District. This research method was carried out qualitatively with a descriptive nature. The results of the study found that the implementation of the PKTD Program had been socialized and realized following the objectives of this program in various infrastructure development activities in the Caringin District. However, its implementation is still not effective, due to some factors, namely limited facilities and budget constraints; non-compliance of the Village Government with the provisions that have been set due to the provisions of the regulations being rigid and inflexible; overlapping in the regulations and structures of the Village Government; and not yet optimal community involvement in the planning of PKTD Program activities. In addition, because the recruitment system and payment of wages for participants in this program are not optimal, it creates the potential for conflict and a reduced sense of cooperation from the village community. Then it was also found that although this program has implications for increasing coping capacity, this program has not been able to have implications for increasing the adaptive capacity and participatory capacity of the social resilience of the Village community in the Caringin District. From these findings, a strategy that can be used to increase social resilience is to direct entrepreneurial activities that utilize local potential and wisdom in the village."