Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Liliana Tedjosaputro, author

Tinjauan Malpraktek di Kalangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dari Sudut Hukum Pidana

RINGKASAN
Tujuan pembangunan nasional berupa usaha menciptakan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya menuntut anya pembenahan dalam pelbagai kehidupan sosial, baik dalam bidang-bidang pembangunan maupun pada sektor-sektor pembangunan. Dalam era modernisasi ini maka tuntutan untuk menegakkan disiplin dan ketaatan hukum di lingkungan profesi merupakan salah satu bagian dari usaha untuk mencapai tujuan...

1990

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Arinia Vitanti Achiral, author

Tanggung jawab notaris terhadap akte yang dibatalkan oleh pengadilan : Studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1440.K/PDT/1996 tanggal 30 Juni 1996

Lembaga Notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik,...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16344

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bambang Tristianto, author

Akta notaris yang dapat dibatalkan menurut hukum

Pembuatan akte merupakan salah satu tugas Notaris selaku pejabat umum yang berwenang. Dalam kinerjanya seorang Notaris harus bertindak secara cermat dan teliti sehingga aktanya tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Penulisan Tesis yang berjudul "Akta Notaris Yang Dapat Dibatalkan Menurut Hukum" bertolak dari perbuatan melawan hukum seorang Notaris dalam pembuatan...

Depok: Universitas Indonesia, 2004

T16266

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fitri Christianti, author

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris: analisis putusan mahkamah agung republik indonesia no.1462k/pdt/1989

Pada mulanya Perbuatan Melawan Hukum mempunyai pengertian yang sempit. Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang hanya bertentangan dengan undang-undang saja. Aliran sempit ini ditandai oleh putusan Hoge Raad pada 6 Januari 1905 dalam perkara Singer Naaimachine. Pengertian sempit mengenai perbuatan melawan hukum bergeser menjadi lebih luas dengan adanya...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16572

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Purnayenti, author

Analisis yuridis tentang notaris yang melakukan tindakan pidana dikaitkan dengan pasal 17 huruf I juncto pasal 12 huruf C dan D juncto pasal 13 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = Legal analytical concerning notary who was against laws in relation with article 17 point I, article 12 point C and D, article 13 of laws order number 30 year 2004 regarding notary profession

Profesi Notaris memiliki peraturan dan kode etik yang mengatur. Notaris sebagai pejabat yang tersumpah dan diangkat negara perlu menjunjung tinggi moral, terutama dalam menjalankan jabatan untuk menjaga kehormatan para notaris dan lembaga kenotariatan. Notaris yang terlibat dalam suatu kasus pidana dan telah dijatuhi putusan oleh hakim terkait dengan status dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Diah Andayani Tenripada, author

Tanggung jawab seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang lalai dalam pembuatan akta jual berli: Analisis putusan pengadilan negeri nomor: 94/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst Tanggal 19 Oktober 2005 = The responsibility of a land certificate maker official who is considered as darelict on the duty in making a sale-purchased deed: Analysis of district court decision no. 94 /Pdt.G/PN.Jkt.Pst, October 19th 2005

PPAT mempunyai peranan besar dalam peralihan hak atas tanah karena memiliki tugas membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang merupakan akta otentik. Untuk itu PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19517

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kristina Suhartati, author

Sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai akibat pembuatan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur: Analisis putusan No.60/Pdt.Bth/2004/PN.Jkt.Tim tanggal 02 Desember 2004 = Sanction to Land Deed Official as consequence for executing deed of bequest declared void by law by the district court of East Jakarta: Analysis on judgement No.60/Pdt.Bth/2004/PN.Jkt.Tim dated December 2, 2004

Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain semasa hidupnya atas harta miliknya.Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hibah tidak dapat ditarik kembali.Dalam penulisan tesis ini dibahas suatu kasus tentang suatu hibah yang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,sehubungan dengan itu maka...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19636

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Boby Cahyana, author

Legalitas notaris menjadi tergugat atas akta yang dibuatnya = Legality of notary who becomes the accused due to the mistakes in the certificate he/she made

Notaris merupakan salah satu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas. Dalam menjalankan jabatan tersebut notaris memiliki tanggung jawab berkenaan dengan alat bukti otentik berupa surat-surat, akta-akta, ataupun dokumen yang dibuat oleh atau di hadapannya baik yang diharuskan oleh Undang-undang maupun yang dikehendaki oleh para pihak. Dalam perkembangannya dalam...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19644

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Danieta Yulinda, author

Analisis tanggung jawab notaris terhadap keabsahan akta pembatalan (kasus Putusan Nomor 534/PDT.G/2008/PN.JKT.BAR Tanggal 31 Desember 2008)

Tesis ini membahas mengenai kasus pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris beserta dengan salah satu kliennya melakukan penipuan dan pemalsuan terhadap pihak lainnya didalam pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual atas obyek Hak Milik atas tanah dan bangunan. Saat korban sadar telah dibohongi kemudian ia...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30111

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Dian Palupi Kusumawardhani, author

Tanggung jawab notaris atas pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yang tidak memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan berkaitan dengan penunjukan direksi studi kasus PT ABC = The responsibility of notary in the making of the deed of decision statement of meeting which does not comply the provisions of articles of association of the company in relation to the appointment of the board of directors case study of PT ABC

Tesis ini dilatarbelakangi oleh karena adanya ketidaksesuaian dalam pembuatan suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ABC dengan Anggaran Dasar Perseroan, yang dibuat oleh Notaris X, yaitu perihal ketentuan masa jabatan Direksi, yang mana dalam Anggaran Dasar Perseroan telah ditentukan bahwa masa jabatan Direksi adalah untuk 2 tahun, namun dalam Akta...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T51029

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian