Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai proses pelaksanaan penerbitan obligasi daerah serta perlindungan pemegang obligasi daerah apabila pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayarannya (default). Proses penerbitan obligasi daerah ini disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 Tahun 2012, serta beberapa peraturan-peraturan terkait lainnya. Pengaturan atas perlindungan pemegang obligasi daerah ini dibandingkan dengan penerapan proses pembayaran (default) di beberapa negara lain seperti Filipina, Vietnam dan Jepang. Penulisan skripsi ini mendasarkan kepada penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif yuridis dan menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Pusat menyiapkan sebuah skema atau proses penyelesaian atas terjadinya kasus gagal bayar yang dilakukan pemerintah daerah dalam pembayaran obligasi daerah. Skema penyelesaian ini dapat dilakukan dengan membentuk sebuah peraturan khusus terkait utang pemerintah daerah, membentuk sebuah lembaga khusus yang berperan sebagai penjamin atas pembayaran obligasi daerah atau dengan membuat suatu program khusus penyaluran dana bagi pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dana dalam melakukan pembayaran utangnya.

---

The problems discussed in this mini thesis are concerning the implementation of municipal bonds issuance and municipal bonds protection if local government not capable for obligation payment. The municipal bonds issuance process is based on Ministry Finance Regulation Number 111/PMK.07/2012, and several other related regulations. Regulation of municipal bond holder protection compared with default payment implementation in Philippines, Vietnam and Japan. This mini thesis is base on Legal Norm Law on library research and using secondary and tertiary law material. The research results suggested that central government must be prepared a scheme or process of municipal bonds default settlement. Scheme of settlement can be done by forming special regulation related to local government debt management, forming a special institution as guarantor of municipal bonds, or by making a special distribution fund program for local government who have trouble to pay his debt.

Abstrak :
Penelitian ini disusun untuk menguji crdit spread obligasi korporasi di Indonesia. Credit spread didefinisikan sebagai perbedaan antara yield obligasi korporasi dan yield obligasi pemerintah dengan umur yang sama. Berdasarkan structural model, beberapa variabel firm-specific dan makroekonomi diduga emmiliki pengaruh terhadap credit spread. Dengan menggunakan 21 obligasi korporasi, penelitian ini menemukan bahwa risk free rate merupakan satu-satunya obligasi yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap credit spread untuk seluruh model yang dikombinasi. Sedangkan cash holding, leverage, market return, maturity, treasury slope dan volatility index, yang dianggap mempengaruhi credit spread pada penelitian sebelumnya, ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap credit spread. ...... This study is constructed to examine credit spread of corporate bonds in Indonesia. Credit spread is defined as the difference between the yield of corporate bond and the yield of the Treasury curve at the same maturity. Based on structural model, some firm-specific and macroeconomics variables are predicted to have effect to credit spread. Using 21 corporate bonds, this study finds that risk free rate is the only variabel that have significant effect to credit spread for all combinated model. While cash holding, leverage, market return, maturity, treasury slope and volatility index, that is considered effecting credit spread in previous study, is found having no significant effect to credit spread.

Abstrak :
ABSTRACT
Setiap perusahaan asuransi tentu harus dapat memenuhi kewajibannya sebagai penanggung apabila terdapat klaim yang diajukan oleh pemegang polis atau tertanggung di masa yang akan datang. Oleh karena, itu penentuan premi menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan asuransi. Premi yang ditentukan oleh perusahaan asuransi mengandung net-premi yang merupakan estimasi besar klaim yang akan dilakukan pada periode pertanggungan. Supaya net-premi dapat ditentukan dengan baik perusahaan asuransi dapat menggunakan observasi-observasi klaim yang telah dilakukan oleh pemegang polis atau suatu kelas risiko dengan mempertimbangkan observasi-observasi klaim dari pemegang polis atau kelas risiko lain yang masih memiliki kesamaan risiko. Salah satu model yang dapat digunakan dalam perhitungan net-premi adalah model kredibilitas BA¼hlmann-Straub. Semakin banyak informasi mengenai klaim yang dilakukan oleh pemegang polis maka estimasi net-premi yang dihasilkan juga semakin baik, karena objek observasi yang lebih besar akan memberikan keakuratan yang lebih tinggi. Oleh karena itu jika dimungkinkan perusahaan asuransi dapat saling bertukar informasi baik secara langsung ataupun melalui asosiasi perusahaan asuransi. Akan tetapi model kredibilitas BA¼hlmann-Straub hanya mempertimbangkan informasi yang dimiliki oleh perusahaan asuransi itu sendiri, sehingga pada penelitian ini dikembangkan model kredibilitas BA¼hlmann-Straub multidimensi sebagai generalisasi dari model kredibilitas BA¼hlmann-Straub, supaya perhitungan net-premi dapat dilakukan dengan menggunakan observasi dari sejumlah perusahaan asuransi.

---

ABSTRACT
Every insurance company must certainly be able to fulfill its obligations as a guarantor if there are claims submitted by policyholders or insured in the future. Therefore, premium determination is very important for insurance companies. The premium determined by the insurance company contains a net-premium which is an estimate of claims that will be made during the insurance period. So that the net-premium can be determined properly, the insurance company can use the observations of claims that have been made by policyholders or a risk class by considering claims observations from other policyholders or other risk classes that still have similar risks. One of model that can be used in net-premium calculations is the BA¼hlmann-Straub credibility model. The more information about claims made by policyholders, the net-premium estimation produced is also getting better, because larger observation objects will provide higher accuracy. Therefore, if possible, insurance companies can exchange information either directly or through the association of insurance company. However, the BA¼hlmann-Straub credibility model only considers the information held by the insurance company itself, so in this thesis multidimensional BA¼hlmann-Straub credibility model is developed as a generalization of the BA¼hlmann-Straub credibility model, so that net-premium calculations can be done using observations from p source of information or insurance company.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai ketentuan kewajiban divestasi saham bagi perusahaan asing di bidang pertambangan mineral menurut UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya serta sinkronisasinya dengan hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Setelah melewati proses renegosiasi, pada akhirnya tercapai kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Freeport Indonesia yang menentukan bahwa kewajiban divestasi saham PT. Freeport Indonesia adalah sebesar 30%. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport tidak sinkron dengan peraturan yang berlaku pada saat itu yaitu PP No. 24 Tahun 2012, yang mengatur perusahaan asing di bidang pertambangan mineral untuk mendivestasikan sahamnya paling sedikit sebesar 51%. Setelah PP No. 24 Tahun 2012 diubah dengan PP No. 77 Tahun 2014, maka ketentuan kewajiban divestasi saham hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan peraturan perundang-undangan telah sinkron.

---

This thesis examines the provisions regarding share divestment obligation for foreign mineral mining company according to Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations, and the synchronisation with the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia. After going through the process of renegotiation, the Government of Republic of Indonesia and PT. Freeport Indonesia eventually reached an understanding that PT. Freeport Indonesia is obliged to divest 30% of its share. By using normative juridical research, this study shows that the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia is not in sync with the applicabe regulation i.e. Government Regulation No. 24 of 2012 which requires foreign mineral mining company to divest at least 51% of its share. After Government Regulation No. 24 of 2012 is amended by Governement Regulation No. 77 of 2014, the provisions regarding share divestment obligation between the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia and Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations has synchronised.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hak dan kewajiban yang terdapat di dalam Perjanjian Kerjasama Joint Operating Body (JOB) beserta status hukumnya. Perjanjian JOB merupakan perjanjian turunan dari Kontrak Bagi Hasil yang diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Perjanjian yang dijadikan studi kasus di dalam penelitian ini pada dasarnya telah memenuhi prinsip kebebasan berkontrak yang terdapat di dalam hukum perikatan, walaupun terdapat ketimpangan dalam pembagian hak dan kewajiban di dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya, Perjanjian JOB mewajibkan para pihaknya untuk membuat sebuah badan operasi bersama/Joint Operating Body untuk menjalankan kegiatan operasi. Namun, status hukum dari badan tersebut belum jelas karena tidak diatur di dalam perjanjian. Oleh karenanya diperlukan pengaturan khusus terhadap status hukum dari JOB tersebut, agar dapat memudahkan para pihak apabila terjadi perselisihan di antara pihak atau terhadap pihak ketiga ke depannya. ...... This thesis examines the division between rights and obligations amongst the parties in a Joint Operating Body agreement with its legal status. Joint Operating Body agreement is a derivative of a Production Sharing Contract, which is regulated under Law No. 22/2001. This research is conducted with a normative legal method. In general, the agreement has reflected the freedom of contract principle that is the basis of the contract law, but there is an imbalance between rights and obligations on this agreement. Moreover, the agreement stated that both parties must form a Joint Operating Body that will carry out all operational activities. However, the legal status of said body is still not defined, as it is not governed by the agreement. Therefore, there needs to be a specific clause in the agreement that regulates the formation of Joint Operating Body and its legal status, in order to avoid disputes between the parties involved or with any third parties in the future.

Abstrak :
Pertumbuhan dari instrumen keuangan sukuk dan obligasi konvesional berkembang secara pesat di Indonesia. Obligasi konvesional dan sukuk merupakan sumber pendanaan penting bagi perusahaan. Penerbitan dari sukuk di Indonesia memiliki suatu keunikan dimana mayoritas dari penerbitan dari sukuk akan diikuti dengan penerbitan dari obligasi konvesional pada hari bersamaan yang berbeda dengan negara lain yang melakukan penerbitan single instrument pada hari pernerbitan. Tujuan dari penelitian ini melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam menentukan proposional dari penerbitan sukuk dan obligasi konvesional apakah melalui keadaan internal perusahaan atau pengaruh dari luar perusahaan. Variabel yang akan digunakan pada penelitian ini ialah rasio kepemilikan dari aset tetap, rasio hutang jangka panjang perusahaan, pertumbuhan dari reksadana syariah dan spread bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Metode yang akan digunakan pada penelitian ialah Ordinary Least Square (OLS) dan regresi panel data lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian kali ini berasal dari 74 perusahaan yang telah menerbitkan sukuk dan obligasi konvesional pada periode 2007 - 2017 di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kepemilikan aset tetap, pertumbuhan reksadana syariah, dan spread yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berpengaruh negative terhadap proposional obligasi konvesional dari total penerbitan yang dilakukan pada hari yang bersamaan. Hal ini menunjukan perusahaan lebih fokus dalam melihat pengeruh dari eksternal perusahaan dalam menentukan proposional antara sukuk dan obligasi konvesional. Akan tetapi, penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan melihat dari segi peraturan penerbitan dan infrastruktur dalam mempercepat penerbitan dari kedua instrument tersebut.

---

Growth of conventional bond and sukuk is growing rapidly in Indonesia. Conventional bond and sukuk is a critical funding source for companies in complete daily operation. Issuance of Sukuk in Indonesia has a uniqueness in which majority issuance of Sukuk will follow by the issuance of a conventional bond on the same day which is different in another country which issues single instrument in issuance day. The purpose of this research is to know which factor that influence the company in determining the proportional issuance of conventional bond and sukuk, whether through internal factor or external factor. The variables to be used is ratio ownership of the fixed asset, long-term debt ratio, growth of sharia mutual fund, and spread interest rate from Bank Indonesia. The methodology that uses in this research will be Ordinary Least Square (OLS) dan other panel data regression. The data used in this study came from 74 companies that have issued sukuk and conventional bonds in the period 2007 - 2017 on the Indonesia Stock Exchange. The results of the study show that the ownership of fixed assets, the growth of Islamic mutual funds, and spreads issued by Bank Indonesia have a negative effect on conventional proportional bonds from the total issuance conducted on the same day. This research shows that the company is more focused on seeing the influence of external companies in determining the proportions between Sukuk and conventional bonds. However, this research can still be developed by looking at the issue of publishing regulations and infrastructure in accelerating the issuance of both instruments.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apakah harga kedua jenis obligasi dipengaruhi oleh faktor yang sama seperti suku bunga SBI, IHSG, Kurs, ROA dan Legi harga obligasi sehingga diketahui kenapa kedua obligasi syariah dan konvensional milik PT. Bank Bukopin Tbk bergerak dengan arah yang bersamaan. Dan seberapa besar signifikansi dan kontribusi faktor-faktor tersebut mempengaruhi harga keduanya. Penelitian dilakukan atas data penelitian selama periode 30 bulan, mulai dari Juli 2004 sampai dengan Desember 2006 menggunakan analisis regresi tinier berganda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat satu faktor yang sama yang signifikan pada alpha 5% mempengaruhi harga kedua jenis obligasi tersebut yaitu Kurs Rupiah terhadap Dollar AS. Perubahan harga obligasi dapat dijelaskan pengaruhnya sebesar 44,52% untuk obligasi syariah dan 47,34% untuk obligasi konvensional oleh faktor suku bunga SBI, IHSG, Kurs, ROA dan Legi harga obligasi,.sedangkan sisanya sebanyak 55,49% dan 52,66% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to find SBI rate, Jakarta Composite Index, Exchange rate or ROA that may determine the prices of conventional bond with fixed coupon payments, and mudharabah typed Islamic bond with floating coupon payments. The prices of Islamic bond and Conventional bond which are observed issued by PT. Bank Bukopin Tbk. Monthly bond prices are regressed against SBI rate, Jakarta composite index (JCI), IDRIUSD exchange rate, ROA and Legi bond prices from July 2004 until Dec 2006. This research suggests that both conventional bond and Islamic mudharabah bond prices are determined by IDR/USD exchange rate which is significant at alpha 5%. The change of bond price is influenced by SBI rate, JCI, Exchange rate, ROA and Iegi Price. These variables explain approximately 44,52% for Islamic bond and 47,34% for conventional bond.