Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Karina Pramythasari, author

Keberadaan pejabat pembuat akta tanah sementara di wilayah kabpaten Karanganyar

ABSTRAK
Penunjukan sebagai PPAT Sementara ialah untuk melayani pembuatan akra didaerah yang belum cukup terdapat PPAT. Pemberian tugas dan kewenangan Camat sebagai PPAT Sementara bersifat sementara karena ex officio sebagai Kepala Kecamatan. Dengan banyak diangkatnya PPAT yang tersebar diselutuh Kabupaten/Kota di Indonesia, apakah masih perlu penunjukan Camat sebagai PPAt Sementara di...

2011

T37831

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Shofiah Arasyti, author

Hak tanggungan yang lahir berdasarkan akta jual beli yang cacat hukum (studi putusan mahkamah agung nomor 3232 k/pdt/2017) = Mortgage right that born based on sale and purchase deed that legally flawed (study of supreme court verdict number 3232 k/pdt/2017)

Tesis ini membahas mengenai Hak Tanggungan yang lahir berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT. Akta Jual Beli merupakan dasar dari pendaftaran hak atas tanah untuk dapat dijadikan sebagai objek jaminan atas perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok berupa perjanjian kredit. Pembuatan Akta Jual Beli haruslah memenuhi syarat sah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54555

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ananda Priyanka Nabilah, author

Perlindungan Pihak Yang Beritikad Baik Melalui Sistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1356 K/Pdt/2021) = Protection of Party with Good Faith through a Negative Publication System with a Positive Tendency According to the Supreme Court Decision Number 1356 K/PDT/2021

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai hak atas tanah. Dalam proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) harus memerhatikan syarat sahnya jual beli agar tidak mengakibatkan batalnya akta jual beli. Salah satunya yaitu mengenai kewenangan seseorang dalam menjual atau membeli tanah tersebut....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bekti Farahtika Sari, author

Akibat hukum kelalaian PPAT dalam pembuatan akta jual beli yang mengakibatkan aktanya tidak memiliki kekuatan pembuktian formal (Formale Bewijskracht) (Studi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 115/Pdt/2018/PT.Mdn) = Due to the legal negligence of PPAT in making the selling and purchase deed which results that the deed does not have formal event power (Formale Bewijskracht) (Study of Appeal Decision of the Medan High Court Number 115/PDT/2018/PT.Mdn)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) memiliki tugas dan wewenang untuk membuat sebuah akta autentik yang menjadi dasar dari peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah. Sebelum dilakukannya pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dibuat suatu akta jual beli sebagai dasar pendaftaran peralihan haknya....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

I Gusti Ayu Dian Asri Utami, author

Tanggung jawab perpajakan pejabat pembuat akta tanah dalam membuat akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan(akta jual beli) di Kabupaten Tabanan berkaitan dengan peraturan daerah Kabupaten Tabanan nomor 9 Tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan = Land deed official taxation responsibility in making deed of land and/or building assignment (deed of purchase) at Tabanan district related to regional regulation No. 9/2010 regarding land and/or building acquisition rights duties

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, salah satunya akta jual beli. Dalam proses pembuatan akta tersebut calon penjual dan pembeli diwajibkan untuk membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) terlebih dahulu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28977

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Ali Sadikin, author

Tinjauan yuridis terhadap pemekaran kantor pertanahan kota Surabaya = Juridical review of expansion office land into the city Surabaya

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah suatu lembaga secara struktural dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, BPN mempunyai tugas pokok administrasi membuat dan menghasilkan produk hukum yaitu Sertifikat Hak Atas Tanah, Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun dan Hak-hak lain yang berkaitan dengan Tanah. Dalam Suatu Kepemilikan Hak...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T21702

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian