Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Permasalahan dalam tesis ini adalah Penggugat yang membuat gugatan wanprestasi terhadap pemberi fasilitas Kredit Pemilikan Rumah karena sertifikat rumahnya yang tidak kunjung diberikan setelah lunasnya pembayaran Kredit Pemilikan Rumah tersebut. Akan tetapi, gugatan tersebut tidak diterima karena telah adanya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah berakhir dengan perjanjian perdamaian (homologasi). Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Alasan majelis hakim memutuskan tidak menerima gugatan tersebut dikarenakan telah adanya putusan perjanjian perdamaian (homologasi) Nomor 118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Berdasarkan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, rencana perdamaian (homologasi) yang telah berkekuatan hukum tetap telah menggantikan perjanjian yang lama. ......Suspension of Paymentt is a period given by law through a decision of the Commercial Court judge during which time the creditors and debtors are given the opportunity to deliberate on ways of paying their debts by providing a plan to pay all or part of their debts, including if necessary to restructuring the debt. The problem in this thesis is that the Plaintiff made a default suit against the provider of the Home Ownership Credit facility because the house certificate was not issued after the payment of the Mortgage was paid. However, the lawsuit was not accepted because there was a decision on Postponement of Debt Payment Obligations which ended in a peace agreement (homologation). To answer the problems in this thesis using normative legal research and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. For data collection, it is done by using library research. The reason the panel of judges decided not to accept the lawsuit was due to the decision of the peace agreement (homologation) Number 118 / Pdt.Sus / PKPU / 2018 / PN.Niaga.Jkt.Pst. Based on Article 288 of Law Number 37 Year 2004, the peace plan (homologation) which has legal force has replaced the old agreement.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pembayaran bunga atas transaksi pinjaman antara Perusahaan X dan anak perusahaan berdasarkan peraturan transfer pricing dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan transfer pricing dan menganalisis penghematan pajak atas transaksi pembayaran bunga antara Perusahaan X dan anak perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa transaksi pinjaman tanpa bunga antara Perusahaan X dan anak perusahaan tidak sesuai dengan peraturan transfer pricing yang berlaku di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 dan dapat dikatakan perusahaan tidak menerapkan perencanaan pajak yang baik karena jika dilihat dari perhitungan ketiga skema, pajak yang dibayarkan Perusahaan X pada skema tanpa bunga jauh lebih besar daripada pajak pada skema dengan bunga. Kata Kunci: Transfer Pricing; Bunga; Pajak; Implementasi

---

This thesis discusses interest payments on loan transactions between Company X and its subsidiaries based on transfer pricing regulations and Government Regulation No. 94/2010. The purpose of this study is to determine the implementation of transfer pricing and to analyze the tax savings on interest payment transactions between Company X and its subsidiaries. This research uses qualitative approach. The result of the research concludes that interest-free loan transactions between Company X and its subsidiaries are not in accordance with the prevailing transfer pricing regulation in Indonesia and Government Regulation Number 94 Year 2010 and it can be said that the company does not apply good tax planning because from the calculation of the three schemes, that Company X paid on a no-interest scheme far outweighs the tax on the scheme with interest. Keywords: Transfer Pricing; Interest; Tax; Implementation.

Abstrak :
Adanya perikatan menimbulkan hak bagi kreditur, dan kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan isi perikatan. Akan tetapi, dengah satu dan lain alasan dapat terjadi kreditur menolak pelaksanaan kewajiban dari debitur, hal mana dapat membawa debitur pada keadaan yang tidak pasti dimana debitur dapat terancam kerugian atau terancam tuntutan telah melakukan kelalain. Pembuat undang-undang memberikan jalan keluar dengan menciptakan lembaga hukum Penawaran Pembayaran Tunai yang Diikuti dengan Penyimpanan atau Penitipan (Konsinyasi). Apabila konsinyasi itu sah maka di hadapan hukum debitur dilepaskan dari perikatan atau dinyatakan telah melaksanakan kewajibannya. Namun tidak tertutup kermungkinan bahwa konsinyasi justru disalahgunakan oleh debitur untuk merugikan kreditur. Artinya, terdapat sengketa antara debitur dan kreditur mengenai perikatan itu sendiri atau pelaksanaan perikatan tersebut namun debitur yang beritikad tidak baik mencari jalan singkat untuk melepaskan diri dengan cara melakukan konsinyasi. Pembuat undang-undang, telah mengantisipasi kemungkinan tersebut dengan menciptkan lembaga hukum konsinyasi sebagai proses yang keabsahannya ditentukan dari terpenuhinya syarat-syarat yang berkaitan dengan dua tahap yang mungkin dalam lembaga hukum konsinyasi yaitu tahap Penawaran Pembayaran Tunai, dan atau Penyimpanan atas Penitipan. Syarat-syarat itu dapat dikelompokkan menjadi syarat-syarat materil yaitu mengenai perikatannya sendiri-dan syarat-syarat formil yaitu mengenai prosedur konsinyasi. Mengenai syarat-syarat materill perikatan harus sah dan tidak . ada sengketa dalam pelaksanaannya. Perikatan itu sendiri dapat bersumber pada perjanjian maupun pada undang-undang. Namun perikatan yang dapat dihapuskan dengan konsinyasi hanyalah perikatan untuk memberikan sesuatu barang bergerak. Terpenuhinya . syarat-syarat materil itu dapat diasuransikan dari diterimanya Penawaran Pembayaran Tunai oleh kreditur. Bentuk tuntutan haknya adalah permohonan konsinyasi oleh debitur. Tidak terpenuhinya syarat-syarat materil tersebut dapat mulai diduga apabila Penawaran Pembayaran Tunai ditolak oleh kreditur. Dalam hal yang terakhir disebutkan, para pihak dalam permohohan konsinyasi harus mengajukan gugatan supaya konsinyasi itu sah. Apabila tidak ada gugatan dalam jangka waktu satu tahun sejak pemberitahuan penyimpanan atau penitipan, maka konsinyasi absah dengah seridiririya karena pengaruh lampau waktu.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan sistem pembayaran nontunai di Indonesia tidak didukung dengan infrastruktur yang efisien dan memadai. Hal ini tercermin dari keterbatasan interkoneksi dan interoperabilitas antar instrumen dan kanal pembayaran serta adanya pemrosesan transaksi domestik yang dilakukan di luar negeri sehingga berpotensi meningkatkan risiko keamanan. Maka dari itu, Bank Indonesia meluncurkan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional bertujuan untuk mengoptimalkan infrastruktur yang telah ada dan mengatur mekanisme teknis, bisnis dan kelembagaan yang menjadi landasan interkoneksi dan interoperabilitas industri sistem pembayaran ritel domestik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis yang didukung dengan hasil wawancara narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Gerbang Pembayaran Nasional memberikan implikasi positif bagi sistem pembayaran dan perekonomian nasional serta pihak terkait dalam sistem pembayaran ritel domestik, kecuali prinsipal internasional yang justru berpotensi mengalami kerugian.

---

ABSTRACT
The development of non cash payment system in Indonesia is not supported by efficient and adequate infrastructure. This conditions are reflected by the limitations of interconnection and interoperability between instruments and channels of payment. Furthermore, the presence of domestic transaction processing which conducted abroad potentially increases security risk. So, Bank Indonesia releases Gerbang Pembayaran Nasional National Payment Gateway to optimize existing infrastructures and regulate the techincal, business and institutional mechanisms underlying the interconnection and interoperability of the domestic retail payment industry.This research uses normative juridical method which emphasizes the use of written legal norms and it supported by the interviews with interviewees.The result of the study indicate that Gerbang Pembayaran Nasional National Payment Gateway has positive implications for the payment system and the national economic as well as the related parties in the domestic payment system, except for the global players that are potentially loss.

Abstrak :
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan prosedur hukum yang memberikan hak untuk mengajukan rencana perdamaian kepada debitor yang tidak dapat memperkirakan kelanjutan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga debitor dapat merestrukturisasi utang-utangnya. Dalam praktiknya, debitor yang awalnya dimohonkan PKPU oleh kreditornya dapat juga dipailitkan. Kepailitan yang dialami debitor ini tidak sesuai dengan tujuan awal PKPU, yakni untuk memberikan kesempatan kepada debitor dalam melanjutkan usahanya. Awalnya, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK & PKPU), debitor yang dipailitkan atas putusan PKPU tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun. Hal ini menyebabkan adanya perlindungan hukum yang tidak seimbang untuk debitor karena tujuan kreditor mengajukan permohonan PKPU terhadap debitornya dianggap bukan untuk melanjutkan usaha debitor, melainkan untuk mendapatkan pembayaran utang yang lebih cepat. Dengan demikian, akhirnya dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, yang mana pada amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 235 ayat (1) UUK & PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor. Pada dasarnya, dengan dikeluarkannya putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan adanya upaya hukum kasasi terbatas terhadap putusan PKPU. Namun, akibat dikeluarkannya putusan tersebut malah akan menyebabkan siklus utang yang tidak sehat baik untuk debitor maupun untuk kreditor. ......Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal procedure that gives the right to submit a settlement plan to debtors who cannot predict the continuation of payment of their debts that are past due and collectible, so that debtors can restructure their debts. In practice, the debtor whose PKPU was originally requested by the creditor can also be bankrupt. The bankruptcy experienced by the debtor is not in accordance with PKPU's original purpose, namely to provide opportunities for debtors to continue their business. Initially, according to Statute Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (UUK & PKPU), debtors who are bankrupt by PKPU decision cannot submit any legal remedies. This causes an unequal legal protection for debtors because the purpose of creditors submitting PKPU requests to their debtors is considered not to continue the debtor's business, but to obtain faster debt payments. Thus, finally the Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 was issued, which in its ruling stated that Article 235 paragraph (1) UUK & PKPU contradicted the 1945 Constitution and did not have binding legal force, as long as it was not interpreted as the permissibility of cassation against the decision on Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) submitted by the creditor and the rejection of the debtor's offer of composition plan. Basically, with the issuance of this decision, the Constitutional Court allowed limited cassation efforts against the PKPU decision. However, the result of the issuance of this decision will actually lead to unhealthy debt cycles for both debtors and creditors.

Abstrak :
Dengan berkembang pesatnya kegiatan perdagangan yang bertambah banyak serta dengan rasio yang lebih besar, maka semakin banyak serta semakin rumit pula permasalahan terkait utang piutang yang muncul pada masyarakat. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, perekonomian global membutuhkan aturan hukum kepailitan sebagai alat penyelesaian permasalahan utang piutang tersebut agar kreditor dapat memperoleh pembayaran secara adil dan seimbang. Pada dasarnya setiap keputusan perkara kepailitan dapat melahirkan akibat yang merugikan bagi para pelaku bisnis atau debitor, sehingga dengan adanya upaya penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dapat mencegah terjadinya akibat-akibat tersebut. Dengan terlaksananya PKPU, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian dengan harapan debitor dapat membayar baik sebagian atau seluruh utangnya. Namun, terkait rencana perdamaian tersebut dapat dilakukan pembatalan sehingga dapat berakibat pailit. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai pembatalan perdamaian PKPU tersebut serta menganalisis bagaimana penerapan hukum yang sesuai dengan apa yang diatur dalam UU KPKPU. Hal ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif-analitis, dan menganalisis permasalahan  dengan menggunakan teori serta konsep yang relevan. Terkait PKPU, diatur dalam Pasal 222 UU KPKPU dan terkait rencana perdamaian serta pembatalan atas rencana perdamaian tersebut diatur pada Pasal 144 UU KPKPU serta Pasal 291, Pasal 170, dan Pasal 171 UU KPKPU. Kemudian dalam kasus yang dianalisis, terdapat ketidaksesuaian antara penerapan hukum pembatalan perdamaian pada kasus perkara dan dengan yang dimuat dalam UU KPKPU. Hal tersebut dikarenakan tindakan lalai yang dilakukan  debitor berbeda dengan tindakan lalai yang terdapat pada Pasal 1238 KUHPer. Sehingga didapati hasil bahwa terkait pengaturan mengenai PKPU dan pembatalan perdamaian dimuat dalam Pasal 222, Pasal 144, Pasal 291, Pasal 170, serta Pasal 171 UU KPKPU. Kemudian terkait permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh kreditor, tidak dapat dilakukan karena terdapat ketidaksesuaian penerapan hukum yang diatur pada Pasal 170 ayat (1) UU KPKPU yang merujuk pula pada Pasal 1238 KUHPer terkait tindakan lalai. ......With the rapid development and increase of market activities and with a much greater ratio, the more complex the problems related to debts that arise in the society. And with these problems, the global economy requires a law of bankruptcy as a means of solving those debt problems so creditors can obtain payments in a fair and balanced manner. Every bankruptcy case may have detrimental consequences for both people in business or the debtors, therefore there is suspension of payment to prevent these consequences from occurring. With the implementation of the suspension of payment, the debtor can submit a conciliation with the hope that the debtor can pay either part or all of their debt. However, the conciliation can be canceled so it might result in bankruptcy. This research was conducted to find out about the arrangement regarding the cancellation of reconciliation of the suspension of payment and to analyze how the application of the law is in accordance with what is regulated in the KPKPU Law. This research is done by using normative juridical research, descriptive-analytical research typology, and analyzing problems using relevant theories and concepts. Regarding the suspension of payment, it is regulated in Article 222 of the KPKPU Law and regarding the conciliation and cancellation of reconciliation is regulated in Article 144 of the KPKPU Law and Article 291, Article 170, and Article 171 of the KPKPU Law. Then in the analyzed cases, there is a discrepancy between the application of the conciliation cancellation law in case and with what contained in the KPKPU Law. Then regarding the request for cancellation of reconciliation filed by the creditor, it cannot be carried out because of the discrepancy in the application of the law regulated in Article 170 paragraph (1) of KPKPU Law which also refers to Article 1238 of the Criminal Code regarding negligent acts.

Abstrak :
Adanya mekanisme penundaan terhadap kewajiban pembayaran utang yang harus dilakukan oleh Debitor, dapat memberikan Debitor waktu untuk melakukan restrukturisasi terhadap utangnya. Pada praktiknya, upaya restrukturisasi utang ini seringkali tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Kreditor PKPU. Hal ini dapat terjadi salah satunya karena tindakan Debitor yang mengulur-ulur proses beracara, sehingga perkara kepailitan yang sedang terjadi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan marwah dari UU K-PKPU itu sendiri yang menghendaki terselesaikannya sengketa dengan cepat dan sederhana. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya pemberian perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Kreditor dalam perkara PKPU yang dapat menghindarkan Kreditor mengalami kerugian atas tindakan Debitor. Pemberian perlindungan hukum diperlukan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri, yakni menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Penulis kemudian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan studi kasus Putusan No. 373/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan akan dikaji melalui studi kepustakaan dalam rangka menjawab pokok permasalahan berdasarkan hukum yang berlaku untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi Kreditor yang terlibat dalam perkara PKPU. Dalam Hukum Kepailitan, kepastian hukum dapat terwujud melalui penerapan prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan pembuktian yang sederhana sesuai dengan prinsip kepailitan dan PKPU yang tercantum dalam UU K-PKPU. Penulis kemudian menarik kesimpulan bahwasannya UU K-PKPU pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum bagi Kreditor, meskipun demikian Majelis Hakim kurang cermat dalam menerapkan hukum sehingga putusan tersebut dapat merugikan Kreditor Konkuren. Selanjutnya, UU K-PKPU juga pada dasarnya telah memberikan kepastian hukum, namun demikian Majelis Hakim tidak konsisten dalam menerapkan hukum sehingga kepastian hukum tidak tercapai. ......The existence of a mechanism for delaying debt payment obligations that must be carried out by the debtor can give the debtor time to restructure his debt. In practice, these debt restructuring efforts often do not provide legal protection and legal certainty to PKPU creditors. This can happen, in part, because the debtor's actions are delaying the proceedings, so that the ongoing bankruptcy case cannot be carried out in accordance with the dignity of the K-PKPU Law itself, which requires the resolution of disputes quickly and simply. This is the background to the need to provide legal protection and legal certainty to creditors in the PKPU case which can prevent creditors from experiencing losses due to the actions of the debtor. Providing legal protection is necessary to achieve the objectives of the law itself, namely creating justice, benefit and legal certainty. To answer these problems, the author then uses normative juridical legal research methods by examining literature or secondary data. This research uses a case study of Decision No. 373/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst and will be reviewed through a literature study in order to answer the main issues based on applicable law to provide legal protection and legal certainty for Creditors involved in the PKPU case. In Bankruptcy Law, legal certainty can be realized through the application of the principle of quick settlement of cases and simple proof in accordance with the principles of bankruptcy and PKPU as stated in the K-PKPU Law. The author then draws the conclusion that the K-PKPU Law has basically provided legal protection for Creditors, even though the Panel of Judges was not careful in applying the law so that the decision could be detrimental to Concurrent Creditors. Furthermore, the K-PKPU Law has basically provided legal certainty, however, the Panel of Judges has been inconsistent in applying the law so that legal certainty has not been achieved.

Abstrak :
QR Indonesia Standard (QRIS) adalah standarisasi sistem pembayaran berbasis QR Code yang telah digunakan dan diimplementasikan oleh berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) di Indonesia. QRIS adalah merupakan bagian dari sistem Gerbang Pembayaran Nasional yang lebih luas. Ini telah dilaksanakan melalui PADG 21/18 / PADG / 2019 Bank Indonesia dan juga diatur melalui peraturan Bank Indonesia yaitu PBI 18/40 / PBI / 2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI 19/8 / PBI / 2017 tentang National Payment Gateway dan PBI 20/6 / PBI / 2018 tentang Uang Elektronik. Tesis ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu 1) Bagaimana implementasi Standar QR Indonesia sebagai sistem pembayaran di Indonesia? 2) Apa risiko dan implikasi penerapan QRIS dan bagaimana manajemen risiko QRIS ?. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan peraturan yang tercantum dalam PADG 21/18 / PADG / 2019 serta peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Gerbang Pembayaran Nasional dan Uang Elektronik, Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas untuk sistem pembayaran telah menerapkan langkah-langkah manajemen risiko serta menerapkan menetapkan peraturan mengenai persyaratan manajemen risiko untuk semua pihak yang terlibat dalam implementasi QRIS. Meskipun risiko QRIS dianggap tidak signifikan dan minimal, masih ada risiko yang terlibat dan oleh karena itu langkah-langkah dan peraturan manajemen risiko yang jelas masih diperlukan untuk sistempembayaran seperti QRIS. Itulah sebabnya penulis merekomendasikan bahwa semua pihak harus memiliki pendekatan dan tindakan yang lebih kuat dan lebih jelas untuk manajemen risiko. ......QR Indonesia Standard (QRIS) is the standardization of QR Code-based payment systems already used and implemented by the various Payment System Providers (PJSP) in Indonesia. QRIS is the result and is part of the wider National Payment Gateway system. It has been implemented through Bank Indonesia’s PADG 21/18/PADG/2019 and is also regulated through Bank Indonesia’s regulations which are PBI 18/40/PBI/2016 regarding Payment Transaction Processing, PBI 19/8/PBI/2017 regarding National Payment Gateway and PBI 20/6/PBI/2018 regarding Electronic Money. This thesis has the research question of 1) How is the implementation of QR Indonesia Standard as a payment system in Indonesia? 2) What are the risks and implications of the implementation of QRIS and how is the risk management of QRIS?. This thesis uses the normative juridical research method. Based on the regulations stated in PADG 21/18/PADG/2019 as well the Bank Indonesia regulations regarding Payment Transaction Processing, National Payment Gateway and Electronic Money, Bank Indonesia as the regulator for the payment system has both implemented risk management measures as well as stipulating risk management requirements for all parties involved in the implementation of QRIS. Despite the risks of QRIS being considered as insignificant and minimal, there are still risks involved and therefore clear risk management measures and regulations are still required for a standardized payment system like QRIS. Which is why the author recommends that all parties must have stronger and clearer approach and measures to risk management.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang upaya hukum yang dapat diterapkan terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dan putusan lain yang berkaitan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang diatur dalam bab 3 undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menggunakan putusan nomor 421 K/Pdt-Sus-Pailit/2013 sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya disediakan suatu mekanisme dalam PKPU Sementara agar debitor tidak terpaksa wajib membuat rencana perdamaian sesuai dengan selera kreditor untuk terhindar dari pailit karena debitor masih memiliki hak untuk bernegosiasi, dimana jika dalam proses PKPU Sementara itu gagal maka menurut ketentuan yang berlaku saat ini tidak memungkinkan upaya hukum bagi debitor dan ia akan otomatis Pailit. ......The focus of this study is about legal opportunity in suspension of payments. The purposes of this study is to understand how legal opportunity works against suspension of payment as stated in Indonesian Insolvency and Suspension of Payment Act. This research is descriptive evaluative. Court decision number 421 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 is used as analysis object of this research. The conclusion of the research is a suggestion to include a mechanism so that debtor won’t be forced to construct an akkord that must be favorable to creditor just for avoiding insolvency in the process of short term suspension of payment, because there wasn’t any legal opportunity for debtor in said process.