Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[Tesis ini membahas pemaknaan kasus pedofilia oleh khalayak ibu. Penelitian inivadalah penelitian kualitatif dengan pendekatan konstruktivis. Metode pemilihan narasumber menggunakan teknik criterion sampling dimana kriteria narasumber sudah ditentukan lebih dahulu. Narasumber penelitian ini adalah tiga orang ibu dengan latar belakang penegak hukum, pendidik dan ibu rumah tangga. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Metode analisa data dilakukan dengan dua cara. Encoding media diperoleh dengan bantuan analisis framing sederhana menggunakan metode framing Entman, sementara decoding khalayak dianalisis menggunakan teori encoding-decoding Stuart Hall dengan menggolongkan pemaknaan ibu menjadi dominan, negosiasi, dan oposisi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemaknaan kaum ibu mengenai pedofilia dipengaruhi oleh pengalaman, informasi yang dimiliki tentang kasus pedofilia di lingkungan terdekat dan frekuensi waktu kebersamaan dengan anak;This thesis discusses the purport of pedophilia cases by the mothers. This research is a qualitative research with the constructivist approach. The method of source selection applied criterion sampling techniques where the source criteria had been determined before. The sources were three mothers with background of a law enforcement agency, an educator and a housewife. The method of data collection in this research was gained by the in-depth interviews with the semi-structured interview guidelines. The method of data analysis was done in two ways. Encoding media was achieved by the assistance of simple framing analysis through the Entman’s framing methods, while the decoding of the audience was analyzed by the Stuart Hall’ theory of encoding and decoding to classify the purport of the mothers, such as dominant, negotiations, and opposition. The results of this research concluded that the purport of the mothers about pedophilia was influenced by the experience, information about pedophilia cases in the nearby environment and frequency of quality time with the children., This thesis discusses the purport of pedophilia cases by the mothers. This research is a qualitative research with the constructivist approach. The method of source selection applied criterion sampling techniques where the source criteria had been determined before. The sources were three mothers with background of a law enforcement agency, an educator and a housewife. The method of data collection in this research was gained by the in-depth interviews with the semi-structured interview guidelines. The method of data analysis was done in two ways. Encoding media was achieved by the assistance of simple framing analysis through the Entman’s framing methods, while the decoding of the audience was analyzed by the Stuart Hall’ theory of encoding and decoding to classify the purport of the mothers, such as dominant, negotiations, and opposition. The results of this research concluded that the purport of the mothers about pedophilia was influenced by the experience, information about pedophilia cases in the nearby environment and frequency of quality time with the children]

Abstrak :
Pedofilia menjadi salah satu permasalahan yang beberapa kali melibatkan institusi gereja, baik di Prancis maupun di beberapa belahan dunia yang lain. Salah satu film yang mengangkat permasalahan tersebut adalah film La ville dont le prince est un enfant yang memperlihatkan seorang pastor yang memiliki konflik batin di dalam dirinya berkaitan dengan masalah seksualitas. Artikel ini akan mengungkap permasalahan seksualitas dalam institusi gereja melalui pergulatan Pradts sebagai tokoh utama. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif kajian film dengan menganalisis unsur naratif dan sinematografis film dan konsep psikoanalisis Freud tentang struktur kepribadian manusia dan mekanisme pertahanan diri. Hasil analisis menunjukkan bahwa institusi gereja sebagai superego berperan sangat penting terhadap tindakan dan seksualitas para tokoh. Superego yang sangat dominan berhasil membuat Pradts menjalankan mekanisme pertahanan dirinya dengan baik, sehingga kecemasan dan seluruh ancaman tetap berada di luar kesadarannya. ......Pedophilia is one of the problems that has involved church institutions several times, both in France and in several other parts of the world. One of the films that raises this issue is La ville dont le prince est un enfant which shows a priest who has an inner conflict within himself related to sexuality issues. This article will reveal the problem of sexuality in church institutions through the struggles of Pradts as the main character. This research will use a qualitative method of film study by analyzing the narrative and cinematographic elements of the film and Freudian psychoanalysis concepts which consists of the structure of the human personality and self-defense mechanisms. The results show that the church institution as the superego plays a very important role in the actions and sexuality of the characters. The very dominant superego managed to make Pradts run his defense mechanism well, so that anxiety and all threats remained outside of his consciousness.

Abstrak :
Artikel ini mengartikulasikan isu aktivitas menyimpang, yakni pedofilia, di ruang daring. Dengan teknologi komunikasi yang berkembang pesat dan semakin banyak orang yang memiliki akses ke internet dan jaringan daring, para pelaku penyimpangan, dalam hal ini pedofil, menggunakan anonimitas di ruang daring untuk melakukan aksinya. Sementara itu, aktivitas daring justru meningkat selama beberapa tahun terakhir, terutama selama pandemi COVID-19 di mana orang terpaksa tinggal di rumah dan menjalankan kegiatan secara daring (De, et al., 2020). Artikel berfokus untuk memahami bagaimana platform daring melanggengkan perilaku menyimpang ini melalui anonimitas, (Lindgren, 2017, dalam hal ini melalui Discord. Studi ini menemukan anonimitas dalam platform Discord menjadi salah satu faktor utama keberadaan komunitas daring menyimpang, seperti pedofilia. ......This article articulates the issue of deviant activity, particularly pedophilia, in online spaces. With communication technology quickly developing and more people having access to the internet and online networks, deviants like pedophiles now use the anonymity found on online spaces like discord to quell their urges and perform deviant activity. Online activity has only increased over the past years, especially during the COVID-19 pandemic where people were forced to stay at home and remain online (De, et al., 2020). This article will look to understand how online platforms harbor these deviants through anonymity, (Lindgren, 2017) and exemplifies deviants use of anonymity through the popular calling and interaction platform, Discord. This paper argues that anonymity on online platforms like Discord are what foster deviant activity such as pedophilia.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas standar ganda moralitas masyarakat terhadap pedofilia perempuan yang dikritik dalam novel Tampa. Tokoh utama yang sekaligus narator dalam Tampa mendekonstruksi wacana gender melalui penokohannya sebagai seorang pedofil perempuan. Penjelasan Butler mengenai gender sebagai tindak performativitas digunakan sebagai kerangka teori analisis strategi manipulasi femininitas tokoh utama sebagai bentuk dari mengimitasi ?yang imitasi? yang dijadikan strategi tak hanya untuk memenuhi hasrat seksual tokoh utama tapi juga untuk memanipulasi masyarakat. Analisis terhadap konsistensi narasi narator menggunakan konsep unreliable narrator yang dikemukakan oleh Booth dan dikembangkan oleh Nünning. Kesimpulan yang didapat adalah narator tidak berjarak dengan norma implied author atau wacana naratif teks sehingga dapat disimpulkan bahwa narator yang juga berperan sebagai tokoh utama hadir sebagai subyek lingustik yang dapat dipercaya untuk menarasikan kenyataan teks. Berdasarkan hasil penemuan dalam penelitian, dapat disimpulkan bahwa tokoh utama berhasil bermain di simbol dan tanda-tanda femininitas untuk kemudian mengimitasinya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses society?s double standard in response to female pedophilia issue criticized in Tampa. Its main character, who also takes role as the narrator, deconstructs gender discourse through her characterizations as a female pedophile. Butler?s explanation about gender as a performative act is used as a theoretical framework to analyze main character?s strategies in fulfilling her sexual desire towards 14-year-old boys. Manipulation of femininity as a form of imitating? the imitation? is taken as a strategy, not only to fulfill main character?s sexual desire, but also to manipulate society. Moreover, analysis against the consistency of narration uses unreliable narrator concept, proposed by Booth and developed by Nünning. The results show that the narrator has no distance with implied author?s norm or text?s narrative discourse. Thus, it can be concluded that the narrator is present as a linguistic subject who is capable of narrating the text?s reality. According to the findings, the main character manages to play with symbol and femininity signs to later imitate them.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Indonesia dikejutkan oleh maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak, beberapa kasus menimbulkan puluhan korban dari satu pelaku. Menyikapi hal ini, pihak perumus kebijakan memfokuskan perhatiannya kepada upaya pemberatan hukuman semata, pemerintah menganggap bahwa sanksi yang ringan merupakan penyebab kasus terus bertambah. Padahal jika kita mencermati secara lebih luas, terdapat beberapa tipe pelaku kejahatan seksual, salah satunya pengidap pedofilia. Pedofilia dalam ilmu psikologi dikenal sebagai suatu gangguan seksual yang membutuhkan treatment bukan penghukuman. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah kebijakan pidana tertentu perlu diterapkan bagi pelaku kejahatan seksual yang mengidap pedofilia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat eksploratoris dengan menelusuri landasan teori pidana dan pemidanaan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan pada sistem peradilan pidana modern tidak hanya memandang perbuatan namun juga pelaku. Perkembangan pemidanaan ini melahirkan ide rehabilitasi dan individualisasi pidana. Konsep rehabiltasi dan individualisasi pidana ini pun sejalan dengan Pasal 10(4) Konvensi Hak Sipil dan Politik dan UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa pemidanaa bertujuan merehabilitasi dan mengembalikan pelaku kepada masyarakat, sehingga kebijakan khusus bagi pelaku yang mengidap pedofilia diperlukan untuk merehabilitasi dan mengembalikan pelaku kepada masyarakat.

---

ABSTRACT
Over the past five years, people around Indonesia watched in fear and heartbreak as the number of sexual offences against children has risen. The several cases cause more than one victims from each perpetrator. Legislators and executives zealously react this problem by tightening laws to regulate the heavier sentence. They contend that the insufficient punishment has significant role in the increasing number of sexual offense. In fact, if we see in a wider perspective, sexual offence against children is not merely about criminal act. Sex offenders are classificated into four types, one of them is pedophilic offender. In psychology, Pedophile is known as an abnormal attraction which requires treatment, not punishment. This research aims to investigate whether the distinctive criminal law policy should be regulated for pedophilic offender. This research is a normative juridical, with an approach in legislation, comparison and approaches in cases (case approach), also explores several number of theories of sentencing. Based on this research, it can be concluded that under the modern criminal justice system, both offense conduct and offender characteristic have significant role in sentencing decisionmaking. This concept formulated individualized tailoring of sentences and rehabilitative model which confirming to the concept of correctional board under Law No 12/1995 and rehabilitative model Article 10(4) ICCPR. Therefore, the distinctive criminal law policy for pedophilic offender should be regulated in order to rehabilitate and to resocialize the offenders.;

Abstrak :
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan peristiwa yang kerap terjadi di Indonesia. Data statistik menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak tiap tahun tidak mengalami penurunan yang berarti. Sanksi pidana tidak dapat menjadi satu-satunya alat untuk mengendalikan angka kekerasan seksual terhadap anak. Tindakan kebiri kimia dikeluarkan dengan harapan mampu mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak. Namun, keberadaan sanksi kebiri kimia menimbulkan keberatan dan perbedaan pendapat diberbagai kalangan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tujuan pemidanaan dari keberadaan kebiri kimia dan bentuk sanksi yang tepat bagi penjatuhan kebiri kimia di Indoesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan studi dokumen berupa data sekunder dengan wawancara sebagai pelengkap. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tujuan pemidanaan dari kebiri kimia adalah rehabilitasi, dengan catatan bahwa tindakan kebiri kimia tersebut dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia. Karena dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia untuk tujuan rehabilitasi, maka bentuk sanksi yang tepat adalah tindakan. Bentuk sanksi yang tepat atas penjatuhan kebiri kimia adalah tindakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia.
Sexual assault against children is an phenomenon that often occurs in Indonesia. The statistic shows that the number of sexual assault against children doesn't decrease significantly. Punishment can't be the only way to control the number of sexual assault against children. The treatment of chemical castration perfomed in the hope of reducing the number of sexual assault against children. However, the chemical castration itself raises the objections and difference of opinion in various circle. This research aims to determine the sentencing purpose of chemical castration and the proper sanction for imposing chemical castration in Indonesia. This research is a normative study using documentary studies in the form of secondary data with interviews as a complement. The research was found that the purpose of punishment from chemical castration was for rehabilitation, with notes that the chemical castration treatment is dropped for the sexual offender against children with pedophilia. Regarding the research result, the proper sanction is treatment and the right sanction of the treatment for sexual offender against children is for sexual offender against children with pedophilia disorder.