Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tidak ada abstrak"

"Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan BUMN yang mengelola pertambangan minyak sejak tahun 1968. Pertamina diharapkan menjadi penyangga dan agen dari program pemerintah Orde Baru dalam pelaksanaan Pelita. Pada tahun 1973 hingga pertengahan 1974, fungsi Pertamina sebagai BUMN yang menunjang program Pelita berjalan dengan baik. Embargo minyak yang dilakukan OPEC, berdampak pada terjadinya oil boom di Indonesia. Kenaikan devisa negara melalui sector minyak pun meningkat hingga 70%. Namun di penghujung tahun 1974 hingga tahun 1975, Pertamina justru mengalami masa krisis. Hal ini disebabkan karena Pertamina tidak dapat melunasi hutang jangka pendek dan jangka panjangnya yang telah jatuh tempo. Selain itu terjadinya mismanagement di dalam tubuh Pertamina menyebabkan BUMN ini menjadi terjerembab dalam timbunan hutang. Sehingga negara pun harus menanggung beban hutang yang tinggi akibat krisis dalam tubuh Pertamina dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi terhambat.

---

Since 1968 Pertamina became the only one the State-Owned Company which manages the mining of oil in Indonesia. Pertamina expected to support Government?s programs and agencies of the New Order in the implementation of Pelita. From 1973 until mid 1974, the functions that support the state-owned Pertamina as Pelita program has a good progress. OPEC?s oil embargo made a effect to the Indonesia?s oil industry, and made a oil boom period about 1973 until 1975. The increase in foreign exchange through the oil sector has increased by 70%. But at the end of 1974 until 1975, Pertamina entered to the time of crisis. It caused by Pertamina cannot pay off short-term and long past due. Besides of that, the mismanagement within the Pertamina is causing a fall in a heap of debt. Thus state must took the burden of high debt crisis in the body and cause the Pertamina Indonesia's economic growth to be obstructed."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi yang pesat telah menimbulkan suatu revoIusi yangdampaknya bagi kehidupan umat manusia dapat disejajarkan dengan revolusi industri.Revolusi informasi menyebabkan perubahan lingkungan pasar sehingga struktur dan hirarkimenjadi berubah sama sekali. Perubahan lingkungan pasar ini menuntut terjadinya perubahanparadigma manajemen yang selanjutnya diikuti oleh tuntutan terhadap visi, misi, dan strategiyang perlu diadaptasikan pada struktur, kultur, dan sistem manajemen yang baru pula. Akibat teknologi informasi yang semakin canggih, konsumen menjadi semakin wellinformed dan demanding sehingga mengubah lingkungan usaha dari seller?s market menjadibuyer?s market dan menciptakan situasi persaingan yang semakin sengit. Kemajuan teknologiinformasi juga membawa arus globalisasi yang menghilangkan batas-batas antar negara. Dalam bidang perekonomian globalisasi diwujudkan dengan kesepakatan perdagangan bebas.baik antar negara di tingkat regional, seperti AFTA, NAFTA, maupun di tingkat dunia denganadanya kesepakatan putaran Uruguay, GATT, lahirnya WTO, serta APEC. yang indonesia aktif di dalamnya. Era perdagangan bebas yang disepakati akan diberlakukan secara efektif awal abad 21.menuntut seluruh negara yang terlibat di dalamnya, termasuk Indonesia harus menyiapkandiri untuk menghadapinya dengan jalan meningkatkan daya saingnya agar nantinya tidak sekedar menjadi penonton dari pasar yang diserbu produk dari segala penjuru. Dibarengi timbulnya opini yang mempertanyakan keberadaan dan peran BUMN, seria kenyataan kinerjayang kurang memuaskan, indonesia gencar melakukan revitalisasi BUMN-nya. Sebagai salahsatu antisipasi datangnya era perdagangan bebas. Kebijakan-kebijakan, antara lain berupa deregulasi, debirokratisasi, korporatisasi, dan privatisasi banyak dikenakan kepada BUMN.Bahkan terhadap BUMN yang merugi, pemerintah tidak segan-segan untuk melikuidasi ataupun menyerahkan kepemilikannya kepada pihak swasta. Perubahan Iingkungan usaha yang dipicu oleh kebijakan revitalisasi juga mulaimengimbas ke PERTAMINA BUMN yang memiliki historis bernuansa politis, diberi hakmonopoli untuk mengusahakan minyak, gas, serta panas bumi di Indonesia mulai memperlihatkan kecenderungan mengalami perubahan lingkungan usaha yang akan mengikis hak-hakmonopolinya. Menghadapi trend perubahan Iingkungan usaha yang demikian, PERTAMINAmulal berbenah melalui berbagai restrukturisasi, yang diawali dengan restrukturisasi organisasi secara bertahap. Menyukseskan restrukturisasi yang dilakukan oleh PERTAMINA, maka perusahaanini perlu mengawalinya dengan perombakan paradigma manajemennya yang diwujudkan olehpembentukan visi, misi, dan strategi dan di adaptasìkan dengan sruktur, kultur, dan sistemmanajemen, termasuk sistem pengendahan manajemennya yang kompatibel dengan lingkungan usaha yang akan dihadapi di masa mendatang. Restrukturisasi yang bersifat spasmodic harus dihindari agar PERTAMINA tidak menanggung biaya mahal sebagaimana dialamioleh umumnya perusahaan-perusahaan yang melakukan strukturisasi di dalam suasanakepanikan. Untuk itu, restrukturisasi haruslah bersifat evolusioner dengan hasil yang revolusioner. Dengan kiat-kiat itulah, PERTAMINA akan dapat memiliki competitive advantage ditingkat unit usaha, serta parenting advantage di tingkat korporat."

"ABSTRAKPerusahaan X merupakan kontraktor asing yang menggalang kerjasama dengan Pertamina dalam bentuk Production Sharing Contract (PSC) untuk mengelola aktivitas kegiatan minyak dan gas bumi pada suatu wilayah kerja (contract area) di Indonesia. Perusahaan X mengelola beberapa wilayah kerja di Indonesia, diantaranya adalah Pantai Utara Jawa Barat, Pantai utara Pulau Bali, Wirriagar, Bomberai, Berau, Kalosi, Madura East, dan Set-am. Dalam mengelola beberapa wilayah kerja ini, Perusahaan minyak lainnya yang disebut Partner juga ikut membiayai semua pengeluaran serta menanggung resiko keseluruhan pelaksanaan aktivitas perminyakan yang dilakukan oleh Perusahaan X. Masing-masing wilayah kerja ini dikelola oleh Perusahaan X dalam bentuk ketentuan PSC yang berbeda, serta keikutsertaan dari para Partner yang berbeda pula. Setiap periode akuntansi tertentu, Perusahaan X diwajibkan menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas aktivitas kegiatan perminyakan yang dilakukan oleh Perusahaan X. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut, Perusahaan X menggunakan Sistem Informasi Akuntansi yang terintegrasi, sehingga dapat melakukan pengolahan data untuk beberapa PSC.Pengolahan data yang dilakukan oleh Sistem informasi Akuntansi Perusahaan X untuk menghasilkan laporan keuangan dilakukan melaiui Oracle General Ledger. Oracle General Ledger melakukan pemrosesan transaksi setiap harinya, serta pemrosesan General Monthly Closing setiap bulannya. Dari pemrosesan transaksi setiap harinya, serta pemrosesan General Monthly Closing setiap bulannya pada Oracle General Ledger akan dilihat bagaimana iaporan keuangan dihasilkan untuk selanjutnya dikirim ke Pertamina, Perusahaan Induk, serta para Partner.Dari peneiitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keakuratan laporan keuangan adalah dasar pengalokasian semua pengeluaran ke Perusahaan X, serta para Partners. Dasar pengalokasian yang digunakan oleh Perusahaan X adalah Time Allocation Table dan Allocation Factor. Analisa yang akan dilakukan adalah apakah dasar pengalokasian yang digunakan tersebut dapat mengikuti perkembangan kegiatan usaha perminyakan pada masing-masing wilayah kerja yang dilakukan oleh Perusahaan X dalam tahap kegiatan ekspiarasi, pengembangan serta produksi yang senantiasa dinamik. Selain pengalokasian semua pengeluaran ke Perusahaan X serta para Partners yang senantiasa akurat ini merupakan kewajiban bagi Perusahaan X, juga akan dapat menjaga atau meningkatkan kerjasama dan kepercayaan dari Pertamina, para Partners, serta Perusahaan lnduk atas semua aktivitas perminyakan yang dilakukan oleh Perusahaan X pada masing-masing wilayah kerja di Indonesia."

"ABSTRAKLatar Belakang Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih menerapkan kebijakan harga Bahan BakarMinyak (BBM) yang murah, yaitu tingkat harga jual yang lebih rendah dan harga pasar, rata-rata biaya pokok BBM atau harga jual di negara tetangga. Namun dengan persetujuan DPR,Pemerintah pada tahun 2000 telah sepakat babwa kebijakan subsidi BBM di masa mendatangtidak akan dipertahankan lagi, karena besaran subsidi yang menjadi beban APBN dirasakansemakin berat. Pengbapusan subsidi BBM ini memang tidak akan dilakukan sekaligus,melainkan berangsur-angsur dikurangi untuk meminimalisasi guncangan sosial, ekonomi danpolitik di masyarakat. Dengan demikian kenaikan harga memang tidak dapat dihindarkan lagi.Persoalannya kini adalah seberapa besar kenaikan itu dan pada jenis BBM apa saja kenaikanlayak dilakukan. Kebijakan harga BBM sebelum penghapusan subsidi secara penuh diperkirakan akanditetapkan secara spesifik untuk setiap jenis BBM, artinya kebijakan harga suatu jenis BBMmungkin berbeda dengan jenis BBM lainnya, Bahkan harga jual suatu jenis BBM mungkinakan berbeda, bisa dijual dengan harga pokok, harga subsidi atau harga pasar, sesuai dengankondisi konsumen. Sebelum pemerintah bisa memutuskan besarnya kenaikan itu dan padajenis BBM apa saja, salah satu informasi yang sangat penting sebagai dasar pengambilankeputusan adalah berapa barga pokok masing-masing jenis BBM dan bagaimana formulaharga jual BBM yang bisa dipakai. Dari survei pendahuluan yang dilakukan, tampaknya pemerintah tidak memilikiinformasi harga pokok masing-masing jenis BBM dan formulasi harga jual masing-masingjenis BBM yang diproduksi oleh Pertamina. Tujuan studi ini adalah untuk mengkajikemungknan perhitungan biaya pokok masing-masing jenis BBM dan penetapan formulaharga jual produk BBM yang bersangkutan, yang bisa dipilih sebagai pola dalam memasukiera perdagangan bebas. Definisi Permasalahan Berlatar belakang kondisi yang diuraikan di atas, penulis melihat permasalahansebagai berikut: 1. Apakah perhitungan biaya pokok prnduksi masing-masing jenis BBM bisa dilakukan?2. Bagaimana formula harga jual untuk masing-masing jenis BBM yang bisa menjadi acuanbagi pemerintah dalam menetapkan harga jual masing-masing produk BBM di dalamnegeri. Arena Studi Sebagai arena studi yang dilakukan, penulis memilih Perusahaan PertambanganMinyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMENA), sebagai pelaksana misi pemerintah untukmenyediakan kebutuhan energi BBM di dalam negeri sesuai Undang Undang No.8 tahun1971. Kemudian sebagai sampel di Pertamina untuk kegiatan pengilangan, penulis memilihKilang Pertamina Unit Pengolahan IV Cilacap, karena merupakan kilang terbesar yangdimiliki Pertamina dengan kapasitas pengolahan 300.000 barrel per han. Untuk sampel datakeuangan yang digunakan dalam kalkulasi, penulis menggunakan data keuangan tahunanggaran 1998/1999. Metode penelitian Penelitian pustaka (library research) dilakukan untuk menelaah tulisan terdahulu dari artikelyang sesuai dengan topik ruang lingkup studi yang dimuat dalam surat kabar, jurnal atau bukureferensi yang sesuai. Penelitian lapangan (field research) dilakukan berupa wawancara dengan beberapanarasumber diantaranya Tim Subsidi BBM Pertamina dan pihak lain yang dapat memberikaninformasi yang relevan Temuan penting Dari studi yang dilakukan, penulis menemukan hal-hal sebagal berikut:1. Pertamina sebagai pelaksana tugas pemerintah untuk menyediakan kebutuhan BBM diseluruh wilayah Republik Indonesia, tìdak mendapatkan keuntungan dari operasi BBM.,karena setiap keuntungan yang diperoleh harus diserahkan kepada pemerintah. Demikianpula bila mengalami kerugian akan diganti secara penuh oleh pemerintah. 2. Sistem akuntansi yang berlaku di Pertamina belum dapat menghasilkan perhitungan hargapokok penjualan per jenis produk BBM yang dihasilkan. Informasi akuntansi biaya padaPertamina hanya menyediakan laporan biaya pokok BBM secara total yang terpisah danoperasi Non BBM. 3. Jenis produk yang dihasilkan oleh Pertamina baik BBM maupun Non BBM merupakanhasil dari serangkaian proses kilang yang teijadi secara simultan sesuai desain kilangPertamina anggaran 1998/1999. 4. Sebagai dasar penetapan harga yang dibebankan secara sama kepada konsumen di seluruhwilayah Indonesia, pemerintah selama ini lebih menggunakan pertimbangan aspek politikdan aspek sosial melalui kebijaksanaan subsidi BBM. 5. Dengan menggunakan data akuntansi yang ada, perhitungan harga pokok produksi perjenis produk BBM bisa dilakukan oleh Pertamina dengan melakukan alokasi biayamenggunakan metode Market /Sales Value Methoa Average Urnt Cosi Methoa WeightedAverage Method, atau Quantitative Unit Method 6. Dengan menggunakan harga pokok produksi masing-masing jenis BBM yang telahdihitung, pemerintah bisa menetapkan harga jual produk BBM yang menampungkepentingan produsen untuk dapat membayar kembali biaya-biaya yang dikeluarkansesuai alternatif formula harga jual yang penulis ajukan. Untuk melindungi kepentingankonsumen, kebijakan penetapan harga BBM bisa dipelajari pemerintah dan praktikpenetapan harga BBM di beberapa negara. Kelemahan studiUntuk mendapatkan besaran harga jual yang pkpn diterapkan di masyarakat kiranyaperlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai dampak kenaikan harga BBM di Indonesia secararnakro maupun sektoral baik mengenai aspek ekonomi, sosial maupun politik yang belumtercakup dalam studi yang dilakukan"

"ABSTRAKPertamina sebagai Perusahaan Negara mempunyai tugas untuk melayani kepentingan masyarakat, walaupun diberikan kesempatan untuk mencari keuntungan tetapi tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat, Tetapi dalam pengoperasiannya Pertamina mengalami ketidakberesan karena wewenang yang besar yang dimiliki oleh direktur utamanya yaitu Ibnu Sutowo, dengan bantuan dari Presiden Suharto dan Angkatan Darat. Wewenang yang besar dari Ibnu sutowo mengakibatkan ia mendapat kurang pengawasan dari instansi-instansi yang terkait. Ketidakberesan Pertamina itu mendapatkan sorotan dari surat kabar-surat kabar Ibukota pada akhir tahun 1969, terutama surat kabar Indonesia Raya yang selama tiga bulan lebih memberitakan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di dalam tubuh Pertamina, mulai dari perluasan usaha yang dinilai tidak efisiensi, penjualan minyak yang tidak menguntungkan, keridakjelasan administrasi keuangan, dan lain-lain. Berita-berita yang disisirkan oleh Indonesia Raya mengakibatkan terjadinya demontrasi besar-besaran di Ibu Kota dan beberapa kota besar lainnya ketika terjadi kenaikan harga minyak melalui Surat Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1970. Demonstrasi yang dipelopori oleh mahasiswa menuntut pemerintah agar segera mungkin memeriksa Pertamina dan juga Ibnu Sutowo. Pemerintah kemudian menurunkan 20 orang Akuntan Negara dan membentuk Komisi IV (Empat) untuk memeriksa Pertamina dan beberapa Perusahaan Negara lainnya. Dari hasil penelitian Komisi IV tersebut terungkap penyelewengan-penyelewengan didalam tubuh Pertamia, juga perluasan usaha Pertamina yang mengakibatkan Pertamina harus menanggung utang yang sangat besar."