Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"IFRS merupakan bagian integral dari Rumah Sakit yang merupakan pengelola tunggal perbekalan farmasi di RSUD Koja dan menyerap anggaran belanja farmasi yang tinggi pada tahun 2002 yaitu sebesar 94,88% dibandingkan pada tahun 2001. Penggunaan anggaran yang tinggi sebaiknya diikuti dengan pengelolaan yang baik, serta kreativitas dalam mengatasi berbagai kendala dan keterbatasan dalam pelayanan Farmasi.Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran pengelolaan perbekalan farmasi secara optimal yang dihubungkan dengan pelaksanaan fungsi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan.Penelitian bersifat studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metoda yang digunakan adalah analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan teiaah dokumen. Informan penelitian terdiri dari Direktur beserta pejabat struktural yang terkait, Apoteker sebagai Kepala IFRS, dan staf Asisten Apoteker, keseluruhan perbekalan farmasi yang tersedia.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa belum adanya struktur organisasi yang baku serta uraian tugas dan wewenang yang jelas di IFRS, kualitas dan kuantitas SDM yang kurang, PFT yang belum terlibat secara aktif, tidak lengkapnya sistem prosedur tetap sebagai acuan bagi petugas, penyerapan anggaran yang digunakan untuk belanja farmasi sebesar Rp. 3.858.191.076,- pada tahun 2002 dan adanya hutang belanja farmasi 2002 sebesar Rp. 446.109.951,-. Proses perencanaan menggunakan metoda konsumsi, proses pengadaan secara pelelangan dan pengadaan secara langsung pada tahun 2002, sedangkan pengadaan pada tahun 2003 dilakukan secara langsung, dengan jumlah idle stock berdasarkan stock opnanne per 31 Desember 2002 sebesar Rp. 1.990.165.381,-. Dari anggaran yang tersedia besarnya anggaran yang digunakan untuk pendistribusian perbekalan farmasi sebesar Rp. 2.544.259.058,- pada tahun 2002 dan Rp. 998.386.463,- pada tahun 2003. Diperoleh juga hasil pencatatan stok yang tidak tepat sehingga menghasilkan pelaporan yang tidak pasti.Kesimpulannya adalah pengelolaan perbekalan farmasi pada periode 2002 sampai dengan Mei 2003 belum dilakukan secara optimal yang disebabkan oleh factor-faktor seperti: belum adanya struktur organisasi baku, kualitas dan kuantitas petugas kurang, belum adanya revisi Formularium Rumah Sakit oleh PFT, belum adanya evaluasi terhadap kebijakan tahun 1997, prosedur tetap (SOP) yang tidak lengkap, serta pengawasan yang kurang. Saran untuk mencapai pengelolaan perbekalan farmasi secara optimal adalah menetapkan struktur organisasi yang baku, pelatihan logistik bagi petugas, penetapan standar minimal pelayanan IFRS, melakukan proses perencanaan secara VLW, pengadaan menggunakan metoda ABC, revisi Formularium Rumah Sakit oleh PFT, dan kepada pihak manajemen untuk mengevaluasi pelayanan obat bagi karyawan agar tercapainya efisiensi dan efektifitas.Daftar Bacaan: 31 (1982 - 2002)

---

The Optimally Management of Pharmaceutical Preparation at Koja Hospital North JakartaThe pharmacy department is an integral element of hospital in managing pharmaceutical operation at RSUD Koja. In 2002, the use of pharmaceutical are 98,88% higher than the last year's account. Logically, a higher cost should be followed by a good management of pharmaceutical operation and an improved creativity in handling the operational problems.

The objective of research is to obtain optimal figure of pharmaceutical operation connected to planning, procurement, storage, distribution, stock records, and data reporting.

The method of research is by doing case-study with qualitative analysis and the use of descriptive analysis. The data collecting was done by in depth interview, observation, and document finding. The informant are focused on director with the hospital managers who connected to pharmaceutical operation, pharmacist as a chief of pharmacy department and staff and all of source that connected to the pharmaceutical.

The result shows, there are no standard structure of hospital pharmacy with job description as a guide to staff, no empowering, improper quality and quantity of human resources, no activity of The Pharmacy and Therapeutics Committee, there are no systematic procedure and rules guide staff. In 2002, the total cost of pharmaceutical preparation is Rp 3.858.191.076 and the total debt of Rp 446,109.951. The current method of planning based on consumption, tendering procurement and direct procurement in 2002, with the total of idle stock in December 31, 2002 is Rp. 1.990,165.381. The cost of pharmaceutical distribution is Rp. 2,544.259.058 in 2002 and on the next year is already reach the point of Rp. 998.386.463 until may 31, 2003. Besides, there are inaccurate records which causing an invalid reports.

The conclusion of research are no optimal management of pharmaceutical operation in 2002 until May 2003, caused by no standard structure, lack of quality and quantity of human resource, no systematic procedures and consistent rules, and no monitoring of results- The Suggestion in obtaining the optimal management of pharmaceutical operation are to build a standard structure, a continue training of logistic, for staff, minimal standard pharmaceutical care, planning process by VEN, using ABC method of procurement, revise the hospital's flow of drugs and to evaluate of drugs providing especially for the employee to obtain efficiency and effectiveness.

Reference: 31 (1982 - 2002)"

"Aktifitas untuk mewujudkan keadaan aman dan sejahtera bangsa Indonesia untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara adalah pembangunan unsur-unsur ketahanan nasional secara sinergis. Pembangunan kekuatan pertahanan dan TNI sebagai komponen utamanya dimaksudkan untuk mewujudkan keamanan nasional. Tetapi pembangunan sebagai implementasi Konsep Ketahanan Nasional hasilnya dapat mendua yakni meningkatkan ketahanan nasional atau sebaliknya menjadi ironi, biaya dan alokasi sumberdaya untuk pembangunan tidak sebanding dengan manfaatnya. TNI sebagai komponen utama kekuatan pertahanan didukung empat industri farmasi untuk memberikan pelayanan dan dukungan bekal kesehatan dalam implementasi kebijakan pertahanan. Masalahnya masih banyak prajurit yang sakit di daerah operasi, ada keluhan pelayanan dan dukungan obat, tidak bermanfaatnya inovasi, sementara itu pembangunan dan pengembangan industri farmasi terns dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keberadaan industri farmasi TN1 mengenai efisiensi dan efektifitasnya untuk kepentingan pertahanan dalam rangka ketahanan nasional. Metode yang digunakan adalah penelusuran data dan survey. Penelusuran data dilakukan untuk mendapatkan data input dan output industri farmasi TNI serta kebutuhan obat di lingkungan TNI. Survei dilakukan untuk mendapatkan data kepentingan pengguna produk terhadap kinerja industri farmasi TNI. Teknik analisis efisiensi berdasarkan perbandingan nilai output terhadap nilai input dan penggunaan kapasitas produksi setiap tahun, mulai tahun 2000-2004. Analisis efektifitas berdasarkan perbandingan nilai output terhadap kebutuhan bekal obat dan perbandingan kepentingan pengguna produk terhadap kinerja industri farmasi TNI. Hasilnya menunjukkan tingkat efisiensi ekonomi dan teknis tahun 2000-2004 berfluktuasi masing-masing berkisar 30 -155% dan 5 - 62%, umumnya tingkat efisiensi kurang dari 100%. Tingkat efisiensi bergantung pada kebijakan penentuan jenis dan kuantitas produksi, semakin besar kuantitas produksi dan jenis produknya bernilai ekonomi tinggi semakin meningkat efisiensi. Rendahnya kuantitas produksi dan rendahnya nilai ekonomi produk menimbulkan rendahnya efisiensi. Hasil produksi hanya memberi kontribusi kurang dari 50% kebutuhan pelayanan kesehatan, dan ironisnya kebijakan produksi belum diarahkan untuk kepentingan dukungan operasi militer, sehingga kapasitas produksi banyak menganggur. Hasil survei kepentingan pada 118 tenaga medis menunjukkan kepentingan obat untuk dukungan operasi militer, distribusi, pemanfaatan produk, teknologi dan mutu bahan baku perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Berdasarkan kondisi belum efektif dan belum efisien, analisis kekuatan dan kelemahan menunjukkan industri farmasi TNI lemah dan terancam yang disebabkan kebijakan suprasistem yang belum memberdayakannya sesuai tujuan dan kapasitas pembangunannya. Dengan demikian dapat disimpulkan dari sudut pandang implementasi kebijakan pertahanan dan ketahanan nasional, keberadaan industri farmasi TN1 belum efektif dan belum efisien, Iemah dan terancam. Untuk itu disarankan, dalam jangka pendek ada kebijakan pemberdayaan kemampuan produksi dan distribusinya. Dalam jangka panjang industri farmasi TNI direvitalisasi dan diintegrasikan oleh Departemen Pertahanan R1 agar efisien dan efektif melayani kepentingan pertahanan dan kepentingan nasional di bidang kesehatan.

---

The activity to implement the National Resilience Concept to provide national security and prosperity is synergistic development of national power elements. The main objective of development of the Indonesian Military (TNI) as the core of national defense force is to provide national security. The result of development as the implementation of National Resilience Concept may be ambiguous namely to improve the national resilience or it may be irony. The expense and allocation of resource for the development is not balance with the benefit thereof. Indonesian Military as the core of defense force is supported by four pharmacy industries to provide the service and medical support in implementing the defense policy However there are still many sick warriors in operation area, complaint on service and medicine support, the absence of benefit on innovation while the pharmacy industry building and development are continuously made. The objective of this research is to analyze the existence of the Indonesian Military pharmacy industry. It is focused on its efficiency and effectiveness for the interest of the national defense and security. The method of this research is data research and survey. The analysis on efficiency is based on the ratio of output value to input value and the use of annual production capacity, as of 2000-2004. Meanwhile the analysis on effectiveness is based on the ratio of output value to the need of medicine and findings of survey of the interest of the users of Indonesian Military pharmacy industry products. The findings there of indicate that the economical and technical efficiency level of 2000-2004 fluctuates around respectively 30-155% and -62% and generally speaking the efficiency level is less than 100%. The efficiency level depends on the policy on production type and quantity determination. The higher the production quantity and economic value of product type, the higher the efficiency. The low production quantity and economic value of product result in the low efficiency. The production contributes only less than 50% of the need of medical service and ironically the production policy is not yet directed to the interest of support for military operation, so that many production capacities are not utilized. The findings of survey on 118 medical workers indicate that it is necessary to take into account and improve the medicine interest to support the military operation, distribution, product utilization, technology and raw material quality. The analysis on strength and weakness indicates that Indonesian Military pharmacy industry is still weak and threatened because of the supra system policy that does not empower it in accordance with the objective and capacity of development. The conclusion of this research indicate that the existence of Indonesian Military pharmacy industry in implementation of defense policy and national resilience is not effective and efficient, weak and is threatened. In short term it requires the empowerment policy to utilize production capacity and product distribution to provide medical support and medical service. 1n long term it is suggested that the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia should revitalize and integrate it for efficiency and effectiveness of national interest and defense interest in medical sector."

"Tesis ini membahas tentang waktu tunggu pelayanan resep pasien umum di Farmasi URJ Selatan P. K. St. Carolus. Dari penelitian didapatkan bahwa rata-rata waktu tunggu pelayanan resep pasien umum sebesar 21.90 menit untuk resep non-racikan dan 39.40 menit untuk resep racikan. Untuk resep non racikan, waktu untuk tindakan sebesar 8.78 menit lebih kecil dari waktu jeda yaitu 13.13 menit. Sedangkan untuk resep racikan, waktu tindakan sebesar 26.75 menit lebih lama dari waktu jeda yaitu 12.75 menit, hal ini dikarenakan adanya proses peracikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep pasien umum di P. K. St. Carolus adalah adanya jeda waktu dimana resep tidak diproses, adanya proses peracikan, ketidaksesuaian pengetahuan dan keterampilan SDM, SDM yang belum memadai, ketersediaan obat yang kurang, kecepatan dan keterampilan petugas, sistem komputerisasi yang belum memadai, dan sarana ruangan yang kurang luas."

"Salah satu tugas dan fungsi apotek adalah sebagai tempat pengabdian profesi seorang apoteker. Apoteker memiliki kompetensi keilmuan bidang farmasi, telah mengucapkan sumpah/janji kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku profesionalnya. Faktanya banyak laporan di media masa tentang kinerja apoteker yang belum optimal. Artikel ini menyampaikan hasil penelusuran dan ulasantentang peraturan peraturan terkait apotek yang telah berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan pemerintah terkait apotek meliputi St. No.419 tahun 1949, PP No.25 tahun 1980, Permenkes No.26 tahun 1981, Kepmenkes No. 278, 279 dan 280 tahun 1981, Permenkes No.240 tahun 1990, Kepmenkes No.347 tahun 1990, Permenkes No.922 tahun 1993, UU No.5 tahun 1997, UU No.22 tahun 1997, PP No.72 tahun 1998, UU No.8 tahun 1999, Kepmenkes No.1332 tahun 2002, UU No.29 tahun 2004, Kepmenkes No.1027 tahun 2004, dan Permenkes No.384 tahun 2007. Peraturan perundang-undangan terkaitapotek sudah memadai dan relevan dalam mendukung praktek profesional apoteker, masih diperlukan komitmen dan penegakan dalam melaksanaan peraturan.

---

AbstractOne of pharmacy?s duty is being the place of pharmacist to serve patient profesionally. The fact, it was many report in mass media that pharmacist ?s performance is not good enough. Many pharmacy regulation already issued, this review report and discuss pharmacy regulations related to pharmacy. Regulation that have issued bygoverment about pharmacy ie: St. No.419 in 1949, Goverment regulations (PP) No.25 in 1980, Rule of Minister of Health (Permenkes) No.26 in 1981, Kepmenkes No. 278, 279 and 280 in 1981, Permenkes No.240 in 1990, Kepmenkes No.347 in 1990, Permenkes No.922 in 1993, Act (UU) No.5 in 1997, UU No.22 in 1997, PP No.72 in 1998, UU No.8 in 1999, Kepmenkes No.1332 in 2002, UU No.29 in 2004, Kepmenkes No.1027 in 2004, and Permenkes No.384 in 2007. Pharmacyregulations are enouh and relevance to support pharmacist practice, commitment to adhere the regulations and enforcement its implementation still required."

"Currently, the prevalence of degenerative diseases in Indonesia is increased. The degenerative and chronic diseases need life-long treatment as well as changes in life style. On the other hand, long-life treatment using drugs will develop risks of adversedrug reactions or the possibilities of drug-drug interactions. In these circumstances, the role of a pharmacist is important to providing drug information and counselling,and patient education.However, there is evidence that pharmaceutical care in almost all pharmacies (drug dispensaries) in Indonesia is still ?drug-oriented?. Drug information is not adequate and is provided by pharmacy assistants (technicians). In order to implement pharmaceutical care practice that meets the ?Standard Competence for Pharmacy Practice? as well as consumer?s expectation, we need to know what is the exactly consumer?s expect in pharmaceutical care, particularly indrug information, and how is the commitment of the pharmacists to provide drug information of degenerative and chronic diseases in pharmaceutical care. For those reasons, a field survey has been carried out in Jakarta, Yogyakarta and Makassar to explore the consumer/patient?s opinions and needs for pharmaceuticalcare. A focus group discussion has also been done to explore the pharmacist commitment to provide drug information in pharmaceutical care practice. As a result, there is an indication of a discrepancy between the consumer/patient?s need for drug information and the commitment of pharmacists to provide drug information.Consumers have need for more drug information for all aspects including adverse drug reactions, drug interaction, what to do if adverse reaction occurred, duration of any treatments etc., not only drug indication and administration. On the other hand, pharmacists still need more knowledge and continuing education, particularly in pharmacotherapy and phamacology of drugs used for degenerativeand chronic diseases."

"[ABSTRAKPraktek kerja profesi di Apotek Axia periode bulan April tahun 2015 bertujuan untuk memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pengelolaan apotek, serta melakukan praktek pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan etika yang berlaku, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan praktek kefarmasian di Apotek serta memiliki gambaran nyata tentang permasalahan praktek kefarmasian serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek kefarmasian. Praktek kerja profesi di Apotek Axia dilakukan selama empat minggu dengan tugas khusus yaitu analisis hubungan sumber daya manusia terhadap peningkatan pendapatan di apotek dengan modal minimal.

---

ABSTRACTThe aims of apothecary profession internship program at Apotek Axia on April 2015 areto understand the task and responsibility of pharmacists in the management of pharmacy , as well as doing pharmaceutical care in accordance with the provisions and ethics which is valid for , having insight , knowledge , skill and practical experience for doing pharmaceutical care in pharmacy as well as having an example the problems the pharmaceutical care strategy as well asstudies and activities that can be conducted in the context of the development of the practice of kefarmasian .The practice of the professional work in Apotek Axia done in four weeks by a special assignment that is analysis of the relationship of human resources to increase revenue in the pharmacy with minimal capital., APOTHECARY PROFESSION INTERNSHIP PROGRAM At APOTEKAXIA ON APRIL 2015ABSTRACTThe aims of apothecary profession internship program at Apotek Axia on April 2015 areto understand the task and responsibility of pharmacists in the management of pharmacy as well as doing pharmaceutical care in accordance with the provisions and ethics which is valid for having insight knowledge skill and practical experience for doing pharmaceutical care in pharmacy as well as having an example the problems the pharmaceutical care strategy as well asstudies and activities that can be conducted in the context of the development of the practice of kefarmasian The practice of the professional work in Apotek Axia done in four weeks by a special assignment that is analysis of the relationship of human resources to increase revenue in the pharmacy with minimal capital Keywords Internship Pharmacy Apothecary human resources increase revenue]"

"Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) merupakan pelayanan fasilitas kesehatan pertama yang menjadi rujukan pertama masyarakat terutama di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam memaksimalkan upaya pemeliharaan kesehatan, pelayanan kefarmasian puskesmas didukung oleh sumber daya kefarmasian. Salah satu sumber daya kefarmasian puskesmas adalah sumber daya manusia (SDM). Pemerintah telah mengatur SDM pelayanan kefarmasian di puskesmas dalam Permenkes No. 74 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan data retrospektif dan menggunakan data laporan harian jumlah pasien puskesmas kelurahan. Berdasarkan hasil evaluasi, didapatkan kesimpulan jumlah SDM pelayanan kefarmasian pada sebagian besar Puskesmas Kelurahan di Kecamatan Duren Sawit belum sesuai persyaratan Permenkes 74 Tahun 2016 dan jumlah apoteker sebagian besar Puskesmas Kelurahan di Kecamatan Duren Sawit minimal terdiri dari 1 (satu) apoteker, kecuali pada Puskesmas Kelurahan Malaka Jaya dan Puskesmas Kelurahan Pondok Kelapa dianjurkan 2 (dua) apoteker yang dapat dilihat dari data rata-rata jumlah pasien di bulan Juli 2021.

---

The community health center (Puskesmas) is the first health service facility which is the first referral for the community, especially in the era of the National Health Insurance (JKN). In maximizing healthcare efforts, pharmacy services at the puskesmas are supported by pharmaceutical resources. One of the health center's pharmaceutical resources is human resources (HR). The government has regulated the human resources for pharmaceutical services in health centers in Permenkes No. 74 of 2016. This research is a retrospective, descriptive study that uses daily report data on the number of patients at the village health center. Based on the evaluation results, it was concluded that the number of human resources for pharmaceutical services at most of the Kelurahan Health Centers in Duren Sawit Subdistrict did not meet the requirements of Permenkes 74 of 2016 and the number of pharmacists for most of the Kelurahan Health Centers in Duren Sawit Subdistrict consisted of at least 1 (one) pharmacist, except for the Malaka Jaya Subdistrict Health Center and the Pondok Kelapa Subdistrict Health Center it was recommended 2 (two) pharmacists which can be seen from the data on the average number of patients in July 2021."

"Pelayanan kefarmasian di apotek merupakan suatu pelayanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien meliputi kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik (Kemenkes, 2016). Salah satu produk yang diperjualbelikan di apotek adalah vitamin dan suplemen. Penjualan vitamin dan suplemen di apotek kimia farma baik yang berasal dari resep maupun penjualan swamedikasi menjadi poin penting yang sangat diperhatikan. Penjualan vitamin tersebut juga menjadi salah satu target yang harus dicapai oleh masing-masing pegawai apotek. Hal ini dikarenakan vitamin dan suplemen termasuk ke dalam obat yang memiliki margin keuntungan yang besar. Pemberian informasi kepada pasien dapat menambah pengetahuan serta menarik minat pasien untuk mengkonsumsi dan membeli vitamin. Selain pengetahuan pasien, terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi minat pasien dalam membeli vitamin. Berdasarkan survey yang telah dilakukan, faktor usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pembayaran, penghasilan, dan kendaraan yang digunakan oleh pelanggan dapat mempengaruhi alasan pembelian vitamin di Apotek Kimia Farma 055 Kebayoran Lama.

---

Pharmaceutical services in pharmacies are direct services that are responsible for patients, including management of pharmaceutical preparations, medical devices and consumable medical materials as well as clinical pharmacy services (Ministry of Health, 2016). One of the products traded in pharmacies are vitamins and supplements. The sale of vitamins and supplements in chemical pharmacies, both from prescription and self-medication sales, is an important point that is of great concern. Sales of these vitamins is also one of the targets that must be achieved by each pharmacy employee. This is because vitamins and supplements are included in drugs that have large profit margins. Providing information to patients can increase knowledge and attract patients' interest in consuming and buying vitamins. Apart from the patient's knowledge, there are several other factors that can influence the patient's interest in buying vitamins. Based on the survey that has been conducted, the factors of age, gender, education level, type of payment, income, and the vehicle used by customers can influence the reason for purchasing vitamins at the Kimia Farma 055 Kebayoran Lama Pharmacy."

"Program Rujuk Balik (PRB) adalah suatu program yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk menjamin kebutuhan obat peserta BPJS yang memiliki penyakit kronis dengan kondisi stabil dengan diberikannya surat rujukan dari dokter spesialis. Pasien PRB merupakan pasien – pasien dengan penyakit kronis yang umumnya mendapatkan terapi obat yang cukup banyak. Hal ini seringkali berpotensi terhadap ketidakpatuhan minum obat. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu pemantauan / monitoring terhadap penggunaan obat pasien oleh apoteker yang bertugas di apotek. Kegiatan monitoring ini dilakukan sebagai follow up kepada pasien agar terwujudnya keberhasilan terapi. Telefarmasi merupakan pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada pasien dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehinga pasien tidak langsung berinteraksi dengan apoteker (Direktorat Pelayanan Kefarmasian, 2021). Seluruh pasien yang berhasil dihubungi menyatakan telah patuh mengkonsumsi obat yang sudah diberikan. Akan tetapi untuk obat yang belum diberikan, pasien tidak mengkonsumsi obat tersebut. Satu dari sepuluh pasien yang berhasil dihubungi menyatakan telah membeli obat di tempat lain dan melanjutkan konsumsi obat tersebut.

---

The Referral Back Program (PRB) is a program conducted by BPJS Kesehatan (Indonesia's national health insurance) to ensure the medication needs of BPJS participants with stable chronic conditions by providing a referral letter from a specialist doctor. PRB patients are individuals with chronic illnesses who typically require a significant amount of medication therapy. This often poses a risk of non-compliance with medication regimens. Therefore, it is necessary to monitor the medication use of patients by pharmacists working in pharmacies. This monitoring activity serves as a follow-up to patients to ensure the success of their therapy. Tele-pharmacy is a pharmaceutical service provided to patients utilizing information technology, allowing patients to interact indirectly with pharmacists (Directorate of Pharmaceutical Services, 2021). All contacted patients stated that they were compliant with the prescribed medication. However, for medications not yet provided, patients did not consume those medications. One out of ten contacted patients reported purchasing the medication from another source and continuing its use."

"Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Mengingat pentingnya pelayanan kefarmasian yang harus diberikan oleh tenaga farmasi di apotek, maka tugas khusus ini dilakukan yang untuk mengamati pelaksanaan kegiatan pelayanan kefarmasian oleh petugas apotek di Aotek Kimia Farma 382 dan Pusat Pelayanan Obat RS Bhayangkara Brimob Depok kepada pasien. Data dalam tugas khusus ini dikumpulkan secara deskriptif berupa standar operasional prosedur (SOP) sistem penerimaan resep umum dan kredit. Dari hasil analisis mengenai sistem pelayanan kefarmasian pada Apotek Kimia Farma 382 dan Pusat Pelayanan Obat RS Bhayangkara Depok telah melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian sesuai dengan Permenkes no. 73 Tahun 2016 tentang Sandar Pelayanan Kefarmasian dengan baik. Sistem pelayanan kefarmasian yang dilakukan yaitu pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, dan pelayanan kefarmasian di rumah.

---

Pharmaceutical service standards are benchmarks used as guidelines for pharmaceutical personnel in administering pharmaceutical services. Setting pharmaceutical service standards in pharmacies aims to improve the quality of pharmaceutical services, guarantee legal certainty for pharmaceutical staff, and protect patients and the public from irrational drug use in the framework of patient safety. Given the importance of pharmaceutical services that must be provided by pharmacists in pharmacies, this special task was carried out to observe the implementation of pharmaceutical service activities by pharmacists at Kimia Farma 382 Pharmacy and Drug Service Center at Bhayangkara Brimob Hospital, Depok, to patients. Data in this special assignment were collected descriptively in the form of standard operational procedures (SOP) for general prescription and credit acceptance systems. From the results of an analysis of the pharmaceutical service system at the Kimia Farma 382 Pharmacy and the Drug Service Center at the Bhayangkara Hospital, Depok, pharmaceutical service activities have been carried out in accordance with Permenkes no. 73 Tahun 2016 about Good Pharmaceutical Service Standards. The pharmaceutical service system that is carried out is prescription review, dispensing, drug information services, and home pharmacy services."