Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejak digulirkan tahun 1983 deregulasi dipandang oleh pemerintah dan swasta sebagai langkah kebijakan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi. Selama ini deregulasi lebih banyak dilihat dan dibahas dari kaca mata ekonomi dan politik. Sementara dari kaca mata hukum sedikit sekali. Padahal sebenarnya pembahasan dari sudut hukum sangat penting untuk dikedepankan mengingat kebijakan deregulasi dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Menurut sistem hukum Indonesia setiap produk hukum berupa peraturan perundang-undangan haruslah bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi. Atas dasar pemikiran tersebut maka menjadi pertanyaan adalah; apakah deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan UUD 1945; dan, faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jawaban pertanyaan tersebut akan mengungkapkan: adakah deregulasi dilandasi oleh ide mewujudkan kesejahteraan umum; ide memenuhi kebutuhan nasional; dan faktor yang mempengaruhi pemerintah melakukan deregulasi. Hasil penelitian ini membuktikan beberapa hal, yaitu : pertama Pemerintah Orde Baru sangat dominan dalam menentukan kebijakan demikian pula dalam menentukan kebijakan deregulasi; kedua, Kebijakan deregulasi sebagian besar tidak mencerminkan Pancasila sebagai Cita Hukum baik dalam fungsi kontitutif maupun regulatif; ketiga, tidak terungkap adanya ide untuk mewujudkan kesejahteraan umum, karena ternyata deregulasi belum menyentuh kepentingan sebagian besar rakyat; keempat, tidak terlihat bahwa deregulasi berakar atau menjabarkan pasal ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; kelima, sebagai peraturan perundang-undangan ternyata deregulasi dari sudut bentuk sesuai dengan Sistem Hukum Nasional, sementara dan sudut isi sebagian tidak mencerminkan keterkaitannya dengan hukum tertulis yang lebih tinggi. Kenyataan terakhir ini diperlihatkan pula oleh pengabaian Politik Hukum Nasional. Adapun faktor yang mempengaruhi pemerintah melakukan deregulasi yaitu; pertama, negara asing, lembaga internasional, dan investor asing; kedua, pendapat ahli dan kalangan universitas; ketiga, nilai pribadi yang disebabkan oleh kedekatan pribadi. Oleh karena itu perlu dibentuk badan yang berfungsi mengkaji kebijakan deregulasi baik yang lalu maupun yang akan datang atau dilimpahkan kepada badan yang sudah ada, yaitu DPA atau AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Abstrak :
Kawasan teluk Binnmi dengan luas 18.637 Km2 atau 49,17% dari luas Kahupaien Manokwari Irian Jaya dengan potcnsi sumber daya alam yang meiimpah mempakan peluang bagi para investor untuk mclirik dan mcnanamkan modal di kawasan t¢lu1< Bintuni guna menggali, mcngarnbil dan mengolahnya. Tcrcatal 13 perusahaan saat ini beroperasi di Kawasan Teluk Bi.ntuni,dengan nncian : 9 pcrusahaan pcmegang HPH; 1 penzsahaan penangkapan udang laut; I perusahaan perkebunan PIR kelapa Sawit. Dan 2 pemsahaan yang bergerak clisektor pertambangan yaitu LNG dan Minyak Bumi. Kehadiran perusahaan-perusahaan tcrs¢but belum banyak dirasakan dan menikmati manfaat oleh masyarakat lokal. Mzsyarakat hanya sebagai penonton . texpinggirkan, tidak terlibat dan bespanisipasi dalam kcgiatan pengoiahan sumber daya alam. Penelitian ini mencoba mengungkapkan institusi sosial dan slruktur sosial masyarakat lokal serta apa yang tidak mcndorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengolahan sumber daya alam secara menguntungkan. Selain itu, kebhakan pemerintah maupun kebijakan perusahaan yang memberi peluang bagi partisipasi masyarakat lokal _iuga menjadi kqiian dalam penulisan ini Kajian ini menclaah keteriibatan rnasyarakat lokal dalam pengolahan sumber daya alam dikawasxm tcluk Bintuni dilihal dari pertama, Instilusi Keluarga dan Pendidikan yang bcrpemn dalani' mcndorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengolalmn sumber days alam. Kedua, Stmklur sosial masyarakat yang pcnckanannya pada status dan peran serta perilaku yang ditata melalui pola hubungan baik vertikal maupun sejajar dalzzm masyarakat yang mempcngaruhi partisipasi. Ketiga, Kebnakan Pcmcrintah yang mcmberi peluang bagi masyarakat untuk berpanisipasi. Dan A-eempat. kebijakan perusahaan yang beropemsi di kawasan teluk Bintuni yang menunjang partisipasi masyarakat lokal. Keempat faktor tersebut dapat dihedakan dalam faktor irltemal dan faktor eksternal. Fal-:tor internal m¢liputi irustitusi sosial dan su-uktur sosial. Insiitusi sosial yaitu pcndidikan, menunjukkan bahwa anak SD dan desa-desa di 4 kecamatan yang ada di kawasan tciuk Bintuni rata-rata hanya 3 anak lulusan SD yang bisa melanjutkzm ke SMTP. Ini berarti sebagian bcsar anak putus sckolah dan tiuggal di dcsa dcngan jenjang pendiclikan rata-rata SD atau tidak tampat SD. Dengan demikian pcnghargaan untuk mendapat lowongan kerja bagi masyarakat lokal dengan jenjang pendidikan SD, kecil sekali pcluangnya. Sclain itu, ketcrikatan individu dalam Keluarga bcsar (extended family) dimana kekerabaran dan kcpcntingan kqmunal lebih ditekankan, mangakibatkan indiwidp yang bekerja pada pcrusahaan tidak dapat bcrlahan karcna pola dan irama kemja masyarakat lokal yang bcbeda dengan pola kerja yang ditcrapkan pada perusahaan modercn dcngan aturan perusahan yang ketat dan menghargai waktu sebagai uang. Dengan demikian, institusi sosial yang ada dalam masyarakat Iokal tidak dapat menunj ang partisipasi masyarakal dalam pengolahan sumbcr daya alam. Begitu pula dengan stmktur sosial yang tumbuh dan dipcrtahankan dalam masyarakat yang penekanannya pada status dan pcran Kcpala Klcn atau Kcrct dan Kepala Keluarga yang lebih menekankan kerja sama dalam kelompok kecil, sehingga menghambat masyarakat lokal tidak dapat memanfaatkan kchadiran porusahaan moderen. Lembaga Musyawmah Adat Masyarakat Teluk Bintunj (LMAMTB) yang baru dibentuk oleh masyarakal dikawasan teluk Bintuni tahun 1995 diharapkan akan bcrperan sebagai mediator antara rakyat dengan pemerintah dan amara rakyat dongan pcmsahaan dan sekaligus dapat memalisasikan kepurusan Gubemur Pfopinsi lrian Jaya nomor 50 Tahun 2001 tcntang Standar Pembenan Kompcnsasi bagi masyarakat Adat atas Kayu yang dipungut pada Arcal Hak Ulayat di kawasan teluk Bintuni. Namun tantangan yang dihadapi LMAMTB adalah bagaimana upaya mcrangkul kelompok masyarakat yang masih m 2k3Il keberadaan LMAM`H3 msnjadi suatu kekuatan yang tumbuh dari oleh dan unruk pempexjuangkan kepentingan masyarakat lokal dalam mewujudkan suatu kehidupan yang lebih baik. Faktor ekstema! yaitu falclor yang berasal dari Iuar masyarakat yang meliputi Kebiiakan pemcrintah berupa UU /PP yang mcmberikan saluran dan peluang bagi masyarakat unluk ikut terlibat masih tcrsumbat dan terasa masih sangat kurang. Hal ini bisa dibuktikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahu 1999 tentang Pemelintahan Daerah sebagai penjabaran dari pasai 18 UUD 1945 temyata tidak ada salu pasal pun yang secara tegas menjelasl-can tentang batasan-batasan bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum bag masyarakat untuk bcrperan serta dalam berbagai aktifim di biclang sosial, ckonomi dan politik. Begitu pula kebijakan atau program nyata dari perusahaan untulg mcnunjang atau mendorong keteflibatan masyarakat lokal masih sangat rerbatasf dan seballknya perusahaan lcbih berorientasi kepada clit penguasa karcna pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagai landasan pengoiallan sumbcr daya alam membcxikan hak kepada Pemerintah unruk monopoli Dapat disimpulkan bahwa baik faktor internal maupun faktor ekstemal belum menunjang partisipasi masyarakat lokal clalam pcngolahan sun-uber daya alam di kawasan tcluk Bintuni. Sam-sam cara yang bisa mendongkrak masyarakat agar dapat berperan serta dalam pengolahan sumbcr daya melalui proscs belajar baik secara bezjanjang maupun melalui pclatihan kelrampilan. Sclain ilu, saluran~saluran yang selama ini tersumbat periu dibuka schingga masyarakat ikut tcrlibat dalam bcrbagai kegiatan sosial , ekonomi dan politik dalam rangka menciptakan Good Governance dengan elemen utamanya adalah panisipasi masyarakat. Dan sudah saatnya bahwa pcrusahaan sebaiknya mulai merubah pola pendckatan yang scmula dcngan beroxientasi kepada clit penguasa, supaya diganti dengan pendekatan masyarakat.

Abstrak :
Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Dalam perspektif berdemokrasi, tentunya sikap golput akan berimplikasi pada pembangunan kualitas demokrasi, sehingga perlu demokratisasi dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2009.

Politic participation in democratic State is an indicator of valid implementation of highest State power exercise by people (people sovereignty), that is imbodied by their involvement in democracy event (general elections). The increasingly higher level of political participation indicates that people follow, understand, and engange in national activities. Reversely, a low level of political participation generally indicates that people place less appreciation or interest in national affairs or activities. The low level of peoples’s political participation is reflected in golput (golongan putih-white group or non-voting) attitude. In democratic perspective, golput attitude will of course has implication on development of democracy quality, so it needs democratization in facing democratic event of 2009.