Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPersaingan yang semakin ketat diantara fasilitas layanan kesehatan telah semakin mencuatkan pentingnya mutu dalam pelayanan kesehatan.Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Kesehatan memahami hal ini dan telah mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan khususnya rumah sakit untuk mengantisipasi globalisasi. Salah satu Iangkah tersebut adalah akreditasi rumah sakit.Dalam persiapan untuk memenuhi kewajiban akreditasi, RS Imanuel telah melaksanakan upaya peningkatan mutu layanan. Dalam bidang keperawatan upaya tersebut diimplementasikan dalam penetapan Standar Asuhan Keperawatan sebagai standar asuhan keperawatan rumah sakit.Perubahan ini harus didukung dengan perubahan metoda keperawatan dari fungsional menjadi metoda keperawatan tim. Dilakukan juga evaluasi kelengkapan dokumentasi keperawatan yang sebelumnya tidak pernah dilaksanakan.Guna meningkatkan mutu dokumentasi keperawatan telah dilaksanakan pelatihan secara in-house pada tahun 1998 dan tahun 1999. Pelatihan dalam proses keperawatan ini ditindaklanjuti dengan evaluasi. Evaluasi pada bulan Juli-Agustus 1999 melaporkan kelengkapan dokumentasi keperawatan berkisar pada angka 60%.Hal ini memunculkan masalah yang layak untuk diteliti, yaitu bagaimana pengaruh pelatihan perawat terhadap kelengkapan dokumentasi keperawatan.Penelitian secara quasi eksperimental dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2000. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang positif dari pelatihan pada kelengkapan dokumentasi keperawatan. Terungkap juga perbedaan pengaruh pada perawat dengan latar belakang SPK, AKPER, dan SPK Bidan. Perawat SPK meningkat pengetahuan dan keterampilannya setelah pelatihan.Atas hasil penelitian ini disarankan untuk RS Imanuet membentuk Komite Keperawatan sebagai badan yang bertanggung jawab atas kesinambungan pelatihan dan peningkatan mutu sumber daya keperawatan rumah sakit.

---

ABSTRACTThe Effect of Nurse Training on the Completeness of Nursing Documentation at Imanuel HospitalThe continuously growing competition among health care facilities had raised the importance of quality in health services. The Indonesian government through the Department of Health had fully realized this fact and had taken various efforts to prepare hospitals in anticipating this globalization issue. One among the efforts was hospital accreditation.In preparation for accreditation, the management of 1manuel Hospital had implemented programs for quality improvement. in the field of nursing services, the effort were in implementing the Standard of Nursing Care that was legally issued by the Director General of Medical Services, Department of Health as the standard of nursing care in Imanuet Hospital. This changes in standard would be difficult to fulfill if not supported by changes in nursing care modality from functional nursing to team nursing.The next step in improving the quality of nursing care was evaluation on completeness of nursing documentation. This was never performed during the years of functional nursing modalityEfforts to improve the quality of nursing documentation was performed by developing a continuous in-house training on nursing process.The training were performed in 1998 and l999. Following each training evaluation was performed. Report of evaluation on July-August 1999 was not satisfying yet. The score on the completeness of nursing documentation was around 60 %.This created a research problem of measuring the effect of nurse's training on the completeness of nursing documentation.With all that background, a quasi experimental research to measure the effect of the nurse's training on completeness of nursing documentation was prepared and performed.The research report show the positive effects of training on the completeness of nursing documentation on each stages of the nursing process. The effect of training based on the nurse's characteristics i.e. longevity of duty and education background was showing differences in both.Based on the research report, it will be a great support for the nursing services if imanuel Hospital could have a Nursing Committee as a legal body who will take responsibility in performing continuous education and training as a program for improving the quality of the Imanuel Hospital's nursing resources.

---

"

"Salah satu prioritas pembangunan nasional adalah pendidikan. Untuk bidang kesehatan, salah satu fokusnya adalah pengembangan sumber daya manusia seperti yang tercantum dalam Visi Indonesia Sehat 2010. Bentuk implementasi pengembangan SDM itu diantaranya Praktek Klinik Keperawatan mahasiswa Akper Depkes Palembang.Untuk menyempurnakan sistem pelaksanaannya perlu diadakan suatu penelitian demi mencari sumber permasalahan dan hambatan dalam praktek klinik keperawatan. Permasalahan yang diteliti menyangkut input perencanaan Praktek Klinik Keperawatan yang meliputi ketenagaan akademik, kurikulum, tempat praktek dan instrukwr klinik.Selanjutnya penelitian informasi dari input itu difokuskan terhadap bagaimana perencanaan tersebut terimplementasikan dalam proses pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan praktek klinik keperawatan.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Karena itu, sampel penelitian ini bersifat purposive. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dan focus group discussion (FGD) yang dilaksanakan mulai bulan Maret sampai April 2002. Informan penelitian adalah staf edukatif Akper Depkes serta Kabid Diklit, Kabid Perawatan dan Instruktur klinik RSMH Palembang.Penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya perumusan perencanaan praktek klinik keperawatan yang terpadu dikarenakan belum adanya keterlibatan berbagai pihak. Perencanaan itu meliputi ketenagaan akademik, Kualifikasi Dosen pembimbing praktek yang ideal seharusnya S-1 Keperawatan, namun kenyataanya dosen pembimbing tersebut lulusan D III keperawatan dan lulusan sarjana keperawatan ataupun non keperawatan.Dalam pelaksanaan praktek klinik keperawatan, didapatkan kurangnya koordinasi diantara sesama staf Akper Depkes dan RSMH Palembang. Hambatan dari pihak Akper Depkes adalah kurangnya keterlibatan dosen pembimbing dengan alasan transportasi dan kesibukan. Hambatan dari RSMH Palembang adalah belum optimalnya instruktur klinik dalam melakukan bimbingan terhadap mahasiswa. Selain itu, belum memadainya perencanaan fasilitas khusus mahasiswa Akper yang berupa alat kedokteran maupun keperawatan yang disediakan oleh Akper Depkes maupun RSMH Palembang.Dalam pengorganisasian didapatkan adanya sistem kepanitiaan yang terpisah antara Akper Depkes dengan RSMH Palembang, seperti yang terlihat dalam SK kepanitiaan. Selain itu organisasi praktek klinik keperawatan belum mengacu pada pedoman pengelolaan praktek kerja lapangan yang dikeluarkan Depkes. Untuk pemantauan dan penilaian praktek klinik keperawatan, dosen pembimbing dari AKPER dan instruktur klinik RSMH Palembang masih mempunyai persepsi yang berbeda.Berdasarkan hasil penelitian, ada berbagai saran yang perlu ditindaklanjuti. Pertanla pihak Akper Depkes, melibatkan berbagai pihak terkait dalam pembuatan prencanaan, meningkatkan koordinasi baik sesama staf maupun dengan lahan praktek. Kedua, RSMH Palembang hendaknya dapat memenuhi kebutuhan fasilitas mahasiswa untuk praktek, meningkatkan koordinasi kepanitian untuk praktek mahasiswa, serta satu panitia terpadu khusus mengelola mahasiswa praktek.Daftar bacaan: 38 (1984 - 2001)

---

Study on The Nursing Clinic Practice of Nursing Academy Students of Palembang Health Department in Dr. Mohammad Hoesin Hospital in Palembang 2002One of National Development Program Priorities is education. For health education, among its focuses is human resource development as stated Indonesian Health Vision 2010. This development is implemented such as into nursing clinic practice of Nursing Academy Students of Palembang Health Department.To make its implementation system perfect, there should be a research to find problem sources on nursing clinic practice which covers academic human power, curriculum, practicing place and clinic instructor. Then, the information is studied with the focus of how the planning is realized to the process of organization, realization and surveillance of nursing clinic practice.As the research was qualitative, its sample way purposive. Data collecting technique used depth interview and focus group discussion done in March and April 2002. The informant were nursing academic staff and Kabid Diklit, Head of Nursing Service and clinic Instructor of RSMH Palembang.This research shows that there is no integrated planning composition of nursing clinic practice because the related parties are not involved.The planning consists of academic staff on. Ideal counseling lecture qualification should be from Nursing Graduate Program, yet they are from nursing diploma program or other program now.It is proved that nursing clinic practice has problem as it is not coordinated by the academy staff and officers of RSMH Palembang. In relation to this, the academy staff is poorly involved because of their busy activities and transportation limitation. On the other hand, RSMH instructors haven't done their duties best. In addition, there is no proper facility such as medical and nursing tools for nursing academy students provided specially by the academy and RSMH Palembang.In nursing practice organization, the academy and RSMH have their own team as proved by committee appointment letter. Then, nursing practice organization is not standard based on The Health Department. In order to supervise and evaluate nursing clinic practice, counseling lecturer of AKPER and RSMH clinic instructor still have different perception.Based on research result, there are some suggestions. First, Nursing Academy of Health Department involve related parties to make planning and improve staff coordination and practicing facility. Second, RSMH Palembang should provide proper facilities, improve coordination committee, make an integrated committee for the nursing students for better practice.Reference: 38 (1984 - 2001)"

"Kepala ruangan mempunyai tanggung jawab untuk mengontrol kegiatan keperawatan di ruangan. Oleh karena itu kepala ruangan seharusnya memiliki kompetensi yang baik Studi ini menggunakan desain kuantitatif dengan cross sectional dimana tuiuan penelitian ini adalah untuk menggali dan mengidentifikasi faktor - faktor yang berhubungan dengan kemampuan kepala ruangan termasuk karakteristik individu dan organisasi.Pengumpulan data dilakukan di 7 rumah sakit di wilayah Tangerang dengan responden 74 kepala ruangan. Setelah mendapat izin dari rumah sakit, responden diberikan kuesioner untuk diisi.Analisa Chi Square digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kemampuan kepala ruangan. Uji regresi logistik digunakan untuk mengetahui faktor yang paling berhubungan dengan kemampuan kepala ruangan dan analisa multivariat dilakukan dengan menggunakan uji regresi logistik.Hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan antara karakteristik organisasi dengan kemampuan kepala ruangan. Hasil uji menunjukkan bahwa ada hubungan antara uraian tugas, struktur organisasi dan kebijakan organisasi dengan kemampuan kepala ruangan dengan P < 0,05. Sementara karakteristik individual tidak berhubungan dengan kemampuan kepala ruangan dengan P > 0,05. Faktor yang dominan berhubungan dengan kemampuan kepala ruangan adalah jenis kelamin dan struktur organisasi.

---

Factors that Associated with the Competency of Nursing Unit Managers in Hospitals in Tangerang Nursing unit manager as lower managers have responsibility to control nursing activities in the ward. Therefore lower managers should have a good competency. This study is quantitative study with cross sectional design that has been cultivated, to explore and to identify factors associated with competency of nursing unit managers including individuals and organizational characteristics.

Analysis of this study consisted of univariat, bivariat and multivariat. This research use categorical data in independent and dependent variables. Therefore bivariat analysis was Chi - Square and logistic regression as multivariate analysis.

Some of variables has been tested, included of individual `s factors, such as: age, sex, leng of work, formal education, marital status; and organization's characteristic, such as: job description; organization structure, organizational roles and resources. The results have shown the relationship between organization's characteristic with competency of nursing unit managers. From independent variables that have tested by Chi-Square, its just 3 variables have associated with the competency of nursing unit managers; they are job description, organization structure and organizational policy with P-Value - less than 0,05. Meanwhile individual's characteristic has not associated with the competency of nursing unit managers. The factors that have dominant associated with the competency of nursing unit managers were sex and organizational structure. Hopefully this result could use in chosen nursing unit managers."

"Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah oleh Walikota Kota Bekasi beserta seluruh perangkatnya dari segi Ilmu Administrasi PublikDalam penelitian ini dibahas mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan legislatif oleh DPRD dalam penyelenggara Otonomi Daerah di Kota Bekasi dalam kurun waktu 1999-2004 yakni dalam periode DPRD hasil Pemilihan Umum 1999, yakni pada saat-saat ditetapkan dan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatife dan empirik dengan analisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode explanatif evaluatif dan studi kasus. Sedangkan pengumpulan data dilakukan penelitian kepustakaan dan dengan kajian terhadap peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah, Pemilu, Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk DPRD Kota Bekasi, disamping itu dilakukan penelitian lapangan dengan instrumen pedoman wawancara dan diskusi mendalam dengan nara sumber, khususnya para Anggota DPRD, Sektretariat DPRD dan pejabat terkait yang bersangkutan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD kurang optimal berdasarkan pengamatan berbagai hal antara lain: Kedudukan DPRD sebagai Mitra, Pengangkatan dan Pemberhentian Walikota dan Akuntabilitas. Rekrutmen Anggota DPRD dengan Penyiapan Kader-Kader Politik Lokal, Pemilihan Umum dan Kualitas Anggota DPRD baik dengan Pendidikan dan Pengalaman. Dan Peraturan Tata Tertib DPRD melalui Fraksi-Fraksi, Alat Kelengkapan dan Penggunaan Hak-Hak DPRD.Dari hasil penelitian, hal-hal diatas belum dapat dilakukan secara maksimal dan efektif, karena Para Anggota DPRD Kota Bekasi belum memiliki Kesiapan sebagai Anggota DPRD yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik tentang pemerintahan terbukti hampir semua peraturan daerah berasal dari Pemerintah Daerah, belum memiliki Etika Politik terbukti masih terfokus pada Pemilihan Walikota/Wakil Walikota dan Laporan Pertanggungjawaban yang berujung pada tawar-menawar dan bargaining pada masalah keuangan masing-masing dan masih berjiwa Aji mumpung dengan mendahulukan kepentingan Pribadi dan Partainya dari pada kepentingan Masyarakat dan Rakyat pada umumnya.Untuk itu ke depan diperlukan Anggota DPRD yang memiliki Kesiapan yang matang melalui Partai Pulitik dengan Penyiapan Kader yang Potensial dan memiliki mental yang amanah serta diperlukan pola Pengawasan terhadap DPRD agar Anggcta DPRD pun dapat dipertanggungjawabkan.xvi+ 134 + 2 Tabel + 2 LampiranDaftar Pustaka 35 Buku, 5 Makalah/Artikel, 1 Disertasi, 1 Peraturan Perundang Undangan

---

This Research is focused at execution observation of DPRD to execution policy of Local Government by Mayor Town Bekasi along with all its peripheral from Public Administrative Science facet.

In this research is studied to regarding various factor influencing legislative observation execution by DPRD in Autonomous organizer of Area in Town Bekasi in range of time 1999-2004 namely in DPRD period result of General Election 1999, namely at moment specified and going into effect it UU No. 22 Year 1999 About Governance of Area.

Research conducted with approach of empiric and normative with analysis qualitative, by using evaluative explanative method and case study. While data collecting conducted by research of bibliography and with study to law and regulation about Local Government, General election, Formation and Domicile Parliament Area of is including DPRD Town Bekasi, is despitefully conducted by research of field with guidance instrument interview and circumstantial discussion with resource person, specially all Member DPRD, Sektretariat DPRD and pertinent relevant functionary.

Result of research of showed that execution observation of DPRD influenced by a number of factor for example: Dimiciling DPRD as Partner, Lifting And Cessation of Mayor and Akuntabilitas. Recruitment Member DPRD with Preparation of Local Political Cadre, General Election And good Quality Member DPRD with Education and Experience. And Regulation of Discipline DPRD through Faction, Appliance Equipment and Usage of Rights DPRD.

From result of research, things above not yet earned to be conducted maximally and is effective, because All Member DPRD Town Bekasi not yet owned the Readiness of as Member DPRD owning good experience and knowledge about proven governance most of all by law come from Local Government, not yet owned proven Political Ethics still focused by at Election of Mayor/acting mayor and Responsibility Reporting which tip of at bargaining and dicker at problem of each finance and still have Opportunist head to by prioritize private interest and its Party from at importance of Society and People in general.

For that is forwards needed by Member DPRD owning the Readiness of matured through Political Party with Preparation of Potential Cadre and have to bounce which is trust is and also needed? by Observation pattern to DPRD so that Member DPRD even also can be justified

xvi + 134 + 2 Tables + 2 Appendiks

Bibliography 35 Book, 5 Handing out/article, 1 Dissertation, 1 Law And Regulation"

"Dalam peraturan perundang-undangan terdapat empat istilah yang bermaksud menguraikan fungsi DPR yaitu fungsi, wewenang, tugas, kekuasaan. Sebutan fungsi DPR terdapat dalam Pasal 32 beserta Penjelasannya dalam Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (LN 1969 No. 59, TLN No. 2915) sebagaimana telah tiga kali diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1975 (LN 1975 No. 39, TLN No. 3064), Undang-undang No, 2 Tahun 1985 (LN 1985 No.2, TLN No. 3282) dan Undang-undang No.5 Tahun 1995 (LN 1995 No. 36, TLN No. 3600). Pasal itu menguraikan bahwa fungsi DPR (selanjutnya disebut DPR saja) berdasarkan UUD 1945 adalah (1) membuat undang-undang bersama dengan Pemerintah, (2) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama-sama Pemerintah, dan (3) mengadakan pengawasan terhadap kebijaksanaan Pemerintah. Kemudian DPR dalam Keputusannya No. 1O/DPR-RI/82-83 tanggal 26 Februari 1983 tentang Peraturan Tata Tertib yang masih beriaku sampai sekarang, menyebutnya tidak sebagai fungsi DPR tetapi sebagai wewenang dan tugas DPR. Tetapi UUD 1945 dalam Pasal 5 ayat (1) menggunakan istilah kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi, empat istilah itu dianggap sinonim. Yang oleh undang-undang No. 16 dinamakan sebagai fungsi oleh DPR diubah menjadi wewenang dan tugas, sedangkan UUD 1945 sendiri menyebutnya sebagai kekuasaan. Menurut kamus pengertian fungsi tidaklah sama dengan wewenang, tugas atau kekuasaan.. Tidaklah mengherankan kalau dalam masyarakat baik dalam masyarakat umum maupun dalam masyarakat cendekiawan timbul kesimpangsiuran mengenai pengertian fungsi DPR ini."

"Written by a highly respected architect who has made a success of starting his own architecture business, "Guide to Starting a Practice" is a comprehensive, straightforward and completely up-to-date guide to the myriad issues and key steps to take in the process."

"This book helps the practitioner improve the information skills of small practices, and helps the development and implementation of information strategies that can create competitive advantage foe small practices. Drawn information is a practical reference to the essential topic of generating information in the form of 'production' documents, particulary drawings, on a day-to-day basis from a typical small-based pracice."

"ABSTRAKHukum sebagai fenomena sosial tidak pernah bisa lepas dari konteks sosial dan politik dimana hukum itu hidup dan berkembang. Dalam pengertian itu hukum dapat dimengerti bukan hanya sebagai instrumen belaka melainkan sebagai basis berdirinya bangun sosial dan politik yang dibangun dalam setiap bentuk kehidupan sosial.Hukum liberal atau hukum modern mendasarkan diri pada positivisme untuk menemukan hukum-hukum yang tetap bagi gejala-gejala sosial. Metode positivistik menghasilkan sistem politik berbasis demokrasi dan sistem ekonomi berbasis pasar. Sistem hukum yang dihasilkan, terutama dalam kerangka politik, adalah sistem hukum yang mendasarkan dirinya pada aturan hukum atau the rule of law. Aturan hukum menjadi landasan bagi pemisahan kekuasan diantara para pemegang kekuasaan yang tujuannya adalah agar kekuasaan tidak terkonsentrasi dan proses check and balances dapat terjadi. Sehingga ada jaminan bagi warga negara bahwa para pemegang kekuasaan tidak menjalankan kekuasaannya dengan sewenang-wenang dan dengan demikian keadilan hukm dapat diwujudkan. Hukum yang positivistik ini meyakini bahwa di dalam hukum ada keadilan yang dilahirkan oleh prinsip imparsial dan netralitas. Sehingga kekuasaan tidak berpihak dan keadilan dapat dimiiiki oleh semua orang tanpa pandang bulu.Namun dalam kenyataannya humanisasi yang menjadi salah satu tujuan yang mendorong lahirnya hukum liberal, dengan pengakuan hak-hak individual, tidak begitu saja mendorong terjadinya kehidupan sosial yang lebih baik dan lebih adil bagi sebagian orang (yang posisinya dalam struktur dan hirarki sosial memang rendah). Kenyataan ini mendorong para pengkritik hukum liberal untuk mencari tahu apa yang sesunggulmya terjadi dalam kehidupan manusia modem yang ditopang dengan hukum liberalnya. Pencarian itu bermuara pada penemuan yang menyatakan bahwa ternyata hukum liberal tidak saja digunakan sebagai pendukung bagi kehidupan ekonomi kapitalis dan sistem politik demokratis, melainkan lebih dari itu hukum liberal jugs ditengarai oleh para kritikus hukum kritis sebagai penyebab dari terjadinya ketidakadilan yang ada dalam kehidupan sosial. Hukum dijadikan sebagai alat legitirnasi bagi hirarki sosial yang tidak adil dan timpang. Upaya yang ingin dicapai oleh para pengkritik hukum liberal, khususnya para penganut aliran hukum kritis, adalah tersadarkannnya masyarakat akan ketidakadilan yang dihasilkan oleh hukum liberal sehingga perubahan dapat dilakukan melalui rumusan hukum yang baru. Sehingga tercipta kehidupan sosial yang lebih adil tanpa dominasi dan penindasan."