Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Merosotnya Harga-harga Saham bagi banyak emiten di Pasar Sekunder, salah satunya disebabkan karena penetapan harga saham perdana yang sudah cukup tinggi. Kalau ditelusuri lebih lanjut Penetapan Harga Saham yang tinggi ini disebabkan karena penetapan Price Earning Ratio yang tinggi pula. Apabila Pasar Modal mengalami keadaan bullish hal ini tidak terlalu menjadi masalah karena investor akan terus memburu saham-saham yang 'dianggap' baik tanpa memperhatikan faktor-faktor fundamentalnya secara lebih kritis. Seiring dengan peningkatan Perkembangan Pasar Modal yang semakin kompleks baik dari jumlah emiten maupun jumlah dana yang mampu dimobilisasi, Pemerintah dalam hal ini Bapepam mengeluarkan suatu Kebijaksanaan yang membatasi penetapan PER Pasar Perdana suatu calon emiten sebesar 13X dan kemudian ditingkatkan menjadi 15X, adapun Kebijaksanaan ini bertujuan untuk menjaga agar harga saham emiten tersebut tidak merosot di Pasar Sekunder, sehingga para investor yang terutama terdiri dari pemodal-pemodal kecil tidak menderita kerugian akibat capital loss yang dideritanya, yang mana para investor ini justru 'capital gain oriented' dan bukan 'dividen orinted'. Skripsi ini meneliti 10 emiten yang dijadikan sample dari 180 emiten yang tercatat di Pasar Modal. Dari penelitian yang dilakukan penulis, dapat dilihat bahwa harga saham perdana dari emiten-emiten yang go public setelah Kebijaksanaan dimaksud mengalami penurunan relatif terhadap harga saham perdana bagi emiten-emiten yang go public sebelum kebijaksanaan PER Perdana. Namun demikian sebenarnya PER yang dipergunakan tidaklah menurun secara signifikan untuk PER actualnya, tetapi memang mengalami penurunan untuk PER proyeksi yang didalamnya terdapat kemungkinan rekayasa keuangan yang lebih besar. Sebagai kompensasi atas penurunan Harga saham tersebut, para calon emiten baru meningkatkan jumlah lembar saham yang ditawarkan kepada masyarakat. Untuk itu penulis menyarankan agar dalam penetapan harga saham perdana tidak dipergunakan PER proyeksi melainkan PER actual, dan keterbatasan PER 13X tidak diberlakukan secara kaku terhadap seluruh calon emiten akan tetapi turut mempertimbangkan faktor-faktor fundamental dari calon emiten tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan dipakainya PER yang lebih tinggi. "

"

Tarif listrik dinamis adalah sistem tarif listrik yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi beban pada waktu tersebut. Pada umumnya, tarif listrik akan menjadi lebih mahal pada saat waktu beban puncak dan lebih murah saat beban minimal. Sebagai konsumen, penerapan tarif listrik dinamis mengakibatkan kenaikan besar tagihan yang harus dibayarkan. Sistem dengan pembangkit sumber energi terbarukan merupakan salah satu metode untuk menjawab permasalahan ini. Dengan menggunakan komponen pembangkit seperti panel surya, konsumen dapat menggunakan energi yang dihasilkan pada saat siang hari atau bahkan disimpan untuk selanjutnya digunakan saat selang waktu beban puncak.  Pada penelitian ini akan diuji bagaimana pengaruh dari penggunaan panel surya terhadap perubahan level tarif dinamis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dengan menggunakan komponen panel surya dan baterai, untuk penurunan harga impor sebesar IDR 100/kWh menghasilkan peningkatan keuntungan sampai IDR 5.000.000 dalam 25 tahun (project lifetime). Kenaikan harga ekspor sebesar IDR 100/kWh menghasilkan peningkatan keuntungan sebesar IDR 30.000.000 dalam 25 tahun.

 

 

---

Dynamic pricing of electricity is an electricity tariff system that changed according to load demand on that particular time. In general, price of electricity will be more expensive at night when the load demand at its highest and cheaper when the demand is at its minimum. From a consumer standpoint, dynamic pricing results in a large increase to their electricity bills. A system with renewable electricity generator is one of the method to answer this problem. By using generation component such as a solar panel, the consumer can use the generated energy during the daytime or storing it in a storage component like a battery to use it in peak-time when the tariff is much higher. Even more so, the excess energy from solar panel can be sold to the grid to reduce the spending on electricity bills. This experiment will discuss how big is the effect of the aforementioned system in the dynamic pricing scheme by using HOMER simulation. By using photovoltaic panels and batteries in the system, every IDR 100/kWh of export price reduction resulting in increasing of profit by IDR 5.000.000/kWh for a project lifetime of 25 years. In other case, every IDR 100/kWh of import price addition increase the profit by IDR 30.000.000/kWh for a project lifetime.

 

"

"Penelitian ini menyajikan estimasi ekonometrika tingkat rumah tangga dari elastisitas pendapatan dan harga permintaan listrik perumahan di Indonesia. Menggunakan data panel survei rumah tangga tahunan SUSENAS dari tahun 2011 hingga 2013, estimasi mengontrol variabel terkait gaya hidup rumah tangga yang secara signifikan mempengaruhi konsumsi listrik seperti aspek demografis, ukuran tempat tinggal, dan kepemilikan peralatan rumah tangga. Hasil empiris menunjukkan bahwa di Indonesia, konsumsi listrik residensial bersifat inelastis terhadap harga dan pendapatan, dengan elastisitas harga dan pendapatan masing-masing sebesar -0,88 dan 0,3. Penduduk perkotaan menggunakan lebih banyak listrik daripada penduduk desa. Menyikapi pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus menyiapkan kapasitas listrik yang lebih besar atau menaikkan tarif untuk mendorong penghematan listrik.

---

This paper presents household-level econometric estimates of the income and price elasticities of residential electricity demand for Indonesia. Using annual household survey panel data of SUSENAS from 2011 to 2013, the estimation controls for household characteristics that significantly affect electricity consumption, such as demographic aspects, house size, and ownership of home appliances. The empirical results show that in Indonesia, the residential electricity is price- and income-inelastic, with price and income elasticities of -0.88 and 0.3, respectively. Urban residents use more electricity than their rural counterparts. Responding to the growing economy, the government should prepare a greater electricity capacity or induce a higher tariff to promote electricity savings."

"Pengenaan cukai merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk mengendalikan konsumsi rokok. Namun demikian kebijakan cukai dapat berkurang efektivitasnya dengan adanya perilaku/strategi price smoothing yang diterapkan perusahaan rokok. Penelitian ini mengidentifikasi perilaku price smoothing perusahaan rokok di Indonesia dengan melihat dampak dari lamanya jarak waktu (interval) sejak pengumuman kebijakan cukai sampai dengan periode tertentu pada tahun berjalan terhadap harga transaksi pasar (eceran) rokok. Menggunakan data survei harga transaksi pasar setiap tiga bulan, mulai Maret 2014 sampai Juni 2021, dan dengan estimasi system GMM kami menemukan bahwa perusahaan rokok di Indonesia melakukan price smoothing. Terjadi kenaikan harga yang lebih tinggi pada bulan Desember (Q4) sejak kebijakan cukai diumumkan. Kenaikan harga transaksi semakin berkurang (landai) pada periode Q1, Q2, dan Q3 yang memiliki jarak waktu yang semakin jauh sejak pengumuman kebijakan cukai.

---

The imposition of excise is one of the effective instruments to control cigarette consumption. However, the effectiveness of excise policy can be reduced by the price smoothing behavior/strategy applied by cigarette firm. This study identifies the price smoothing behavior of cigarette firm in Indonesia by looking at the impact of the length of time interval since the announcement of the excise policy up to a certain period in the current year on the market retail price of cigarettes. Using market transaction price survey data every three months, from March 2014 to June 2021, and with the the system GMM estimation, we find that cigarette firm in Indonesia carry out price smoothing. There has been a higher price hike in December (Q4) since the excise policy was announced. The increase in transaction prices decreased (sloping) in the Q1, Q2, and Q3 periods which have a longer time gap (interval) since the announcement of the excise policy."

"Skripsi ini menjelaskan analisis tentang formulasi kebijakan kenaikan Harga Air Baku (HAB) Pajak Air Tanah di Kota Depok. Pengenaan pajak air bawah tanah disebabkan oleh pemakaian air tanah dalam jumlah besar di Kota Depok dapat menimbulkan eksternalitas negatif pada lingkungan seperti penurunan permukaan air tanah, terbentuknya cekungan-cekungan air tanah kritis dibeberapa wilayah, serta akan menimbulkan kelangkaan air pada waktu mendatang. Maka pajak air bawah tanah diharapkan dapat mengurangi pemakaian air tanah yang berlebihan. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif dan analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil analisis penelitian menunjukan bahwa proses formulasi kebijakan HAB ini diatur dalam Peraturan Walikota dibedakan menjadi empat tahapan. Tahap identifikasi masalah, tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, hingga pada tahap mendesain kebijakan. Kebijakan kenaikan harga air baku sebagai salah satu cara untuk mendukung fungsi regulern pajak air bawah tanah dimana tujuan dari kebijakan kenaikan harga air baku selain untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun untuk mendukung fungsi regulern seperti mendorong orang pribadi atau badan untuk mengurangi penggunaan air bawah tanah dan merubah kebiasaan untuk beralih dengan menggunakan atau mengkonsumsi air PDAM untuk mencegah dampak eksternalitas negatif serta untuk melindungi konservasi air tanah.

---

This thesis explains the analysis of the policy formulation of the Price of Basic Water (HAB) Groundwater Tax in Depok City. The imposition of underground water tax caused by the use of large amounts of groundwater in the city of Depok can cause negative externalities in the environment such as a decrease in groundwater level, the formation of critical groundwater basins in some areas, and will cause water scarcity in the future. So the underground water tax is expected to reduce the excessive use of groundwater. This type of research was conducted using a post-positivist approach with qualitative data collection methods and descriptive analysis as well as using literature study data collection techniques and in-depth interviews. The results of the research analysis show that the HAB policy formulation process is regulated in the Mayor Regulation divided into four stages. The problem identification stage, the agenda-setting stage, the policy formulation stage, to the policy design stage. The policy of increasing the price of raw water as one way to support the regulern function of underground water taxation where the purpose of the policy to increase the price of raw water is to increase the Regional Original Revenue (PAD) but to support the regulern function such as encouraging individuals or entities to reduce the use of lower water land and changing habits to switch by using or consuming PDAM water to prevent negative externalities and to protect groundwater conservation."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pelaksanaan program revitalisasi pasar dengan stabilisasi harga komoditas pangan. Tahun 2015, pemerintah memulai program Revitalisasi/Pembangunan Baru Pasar Rakyat. Salah satu prinsip revitalisasi dalam hal ekonomi sebagai instrumen menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok (pangan) yang beredar di masyarakat. Pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu melihat berapa anggaran yang dikeluarkan di daerah tersebut, kepadatan penduduk, total pasar serta pasar yang direvitalisasi dan juga pendapatan per kapita. Penelitian ini menggunakan data harga 10 komoditas dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional dan anggaran revitalisasi pasar yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan. Menggunakan metode data panel dari pertumbuhan perubahan harga, koefisien variasi harga, dan rata-rata harga pada tingkat level dari 10 komoditi pangan per bulan dari tahun 2016-2019 dari 95 kabupaten/kota di Indonesia. Di estimasi dengan model Random Effect. Studi ini membuktikan bahwa pelaksanaan revitalisasi/pembangunan baru pasar rakyat berkorelasi dengan stabilitas harga komoditas pangan, namun di sisi lain juga meningkatkan harga rata-rata di tingkat level.

---

This study aims to look at the relationship between the implementation of the market revitalization program and the stabilization of food commodity prices. In 2015, the government started a Revitalization/New Market Development program for the Peoples Market. One of the principles of revitalization in terms of the economy as an instrument is to stabilize the prices of basic needs (food) circulating in the community. The revitalization of peoples markets varies in each region in Indonesia. Therefore, it is necessary to look at how much the budget is spent in the area, population density, total market and revitalized market and income per capita. This study uses 10 commodity price data from the National Strategic Food Price Information Center (PIHPS) and market revitalization budget obtained from the Ministry of Trade. Using the panel data method of growth in price changes, coefficient of price variation, and average prices at the level of 10 food commodities per month from 2016-2019 from 95 districts/cities in Indonesia. Estimated by the Random Effect model. This study proves that the implementation of revitalization/new development of peoples markets correlated with the stability of food commodity prices, but on the other hand also increased average prices at the level."

"Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang mengamanatkan adanya liberalisasi sektor migas di Indonesia, terutama tingkat hilir, maka Pertamina tidak lagi menjadi pelaku usaha tunggal yang menguasai bidang niaga BBM. Oleh sebab itu, dalam bidang niaga BBM kini telah timbul suasana persaingan antara Pertamina dengan Shell dan Petronas dan salah satu strategi bersaing yang diterapkan Pertamina adalah diskriminasi harga atas produk bahan bakar Pertamax. Diduga, tindakan diskriminatif Pertamina ini telah melanggar ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. Karena tindakan diskriminasi harga yang dilakukan Pertamina tidak dapat dijustifikasi berdasarkan teori hukum anti monopoli, maka terdapat dugaan kuat bahwa tindakan Pertamina ini telah melanggar ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dikhawatirkan, tindakan diskriminasi harga ini merupakan perwujudan dari penyalahgunaan posisi dominan Pertamina pada pasar bersangkutan karena didasarkan pada motif semata-mata untuk memperbesar laba monopoli perusahaan dengan cara mengeruk surplus konsumen setinggi-tingginya. Agar praktik bisnis Pertamina tersebut tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Pertamina harus menerapkan harga jual Pertamax pada satu tingkat harga yang sama, yaitu Rp 5.950,- per liter, karena pada dasarnya Pertamina mampu untuk menjual Pertamax pada tingkat harga yang lebih murah. Penulisan skripsi yang mengambil judul “Strategi Diskriminasi Harga yang Diterapkan Pertamina Terhadap Bahan Bakar Pertamax (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)” ini, merupakan karya tulis yang bersifat kepustakaan yang berfokuskan masalah. Permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori ilmu hukum anti monopoli, yang sebenarnya merupakan keterkaitan antara teori ilmu hukum dengan ilmu ekonomi (inter-disipliner)."

"Eksternalitas negatif akibat penggunaan air tanah telah menjadi permasalahan bagi Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2009. Eksternalitas negatif yang menjadi permasalahan bagi Provinsi DKI Jakarta ialah seputar terbatasnya ketersediaan air tanah dan terjadinya penurunan tanah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan eskternalitas negatif ini adalah dengan membatasi penggunaan air tanah di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengendalikan eksternalitas negatif akibat penggunaan air tanah di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut memungut pajak air tanah dengan tujuan membatasi penggunaan air tanah di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan pajak air tanah untuk pengendalian eksternalitas negatif di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, teknik pengumpulan data kualitatif, dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemungutan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta belum mampu mengendalikan eksternalitas negatif dari penggunaan air tanah. Keterbatasan dalam pengendalian eksternalitas negatif ini berkaitan erat dengan pentingnya fungsi pengawasan, kesamaan tujuan yang ingin dicapai lembaga pemungut dan/atau pengelola, pemahaman masyarakat, hingga kolaborasi antarlembaga. Apabila hal-hal ini dapat ditingkatkan, maka pemungutan pajak air tanah dalam mengendalikan eksternalitas di Provinsi DKI Jakarta lebih mampu memenuhi kriteria efektivitas kebijakan publik.

---

DKI Jakarta has been facing negative externalities due to the use of groundwater since 2009. These negative externalities include the limited availability of groundwater and land subsidence. One of the efforts that can be made to control this negative externality is to limit the use of groundwater in DKI Jakarta. To control negative externalities due to the use of groundwater in DKI Jakarta, the Provincial Government of DKI Jakarta also collects a groundwater tax with the aim of limiting the use of groundwater in DKI Jakarta. This study aims to analyze the evaluation of groundwater tax policies to control negative externalities in DKI Jakarta. This study uses a post-positivist approach, qualitative data collection techniques, and qualitative data analysis techniques. The results of this study reveal that groundwater tax collection in DKI Jakarta has not been able to control the negative externalities of groundwater use. Limitations in controlling negative externalities are closely related to the importance of the monitoring function, the unity of goals to be achieved, public awareness, and inter-agency collaboration. If these things can be improved, groundwater tax collection in controlling externalities in DKI Jakarta would be able to meet the criteria of public policy effectiveness."