Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Mahasiswa membutuhkan pemahaman dan cara pandang secara profesional untuk menyesuaikan diri dalam rangka menghadapi kehidupan pasca kampus atau dunia kerja. Mahasiswa dapat belajar bersikap profesional melalui program apa saja yang diikuti di luar kampus. Makalah ini bertujuan untuk memberikan contoh pembelajaran karakter profesional melalui keikutsertaan dalam program Kampus Mengajar. Metode penelitian yang digunakan adalah refleksi pengalaman penulis sebagai peserta Kampus Mengajar yang bertugas pada salah satu sekolah di Jakarta selatan. Penulis mempelajari dan menerapkan beberapa sikap baru dalam 4 (empat) bulan masa penempatan. Penulis menemukan beberapa cara yang dilakukan penulis saat enkulturasi, yaitu pengamatan penulis, praktek langsung, dan melalui nasihat orang lain. Penulis mengalami beberapa tahapan enkulturasi dimulai dengan imitasi dan identifikasi, dilanjutkan internalisasi dan eksternalisasi. Penulis mendapatkan hasil yaitu dapat memahami karakter adaptabilitas, kesabaran, tanggung jawab, terorganisir, dan siap tanggap. Karakter seperti ini dapat diimplementasikan ke dalam kegiatan yang diikuti penulis selanjutnya. Manfaat mengikuti Kampus Mengajar bagi penulis dan mahasiswa secara umum adalah mendapatkan skill baru yang membantu adaptasi dalam dunia pasca kampus. ......College students need understanding and a professional perspective to adjust themselves in order to face post-campus life or the world of work. College students can learn to act professionally through any program they take part in off-campus. This paper aims to provide examples of professional character learning through participation in the Kampus Mengajar program. The research method used is a reflection of the author's experience as a Kampus Mengajar participant in charge of a school in South Jakarta. The author learns and applies several new attitudes in the 4 (four) months of the placement period. The author found several ways that the author did during enculturation, namely the author's observation, direct practice, and through other people's advice. The author goes through several stages of enculturation starting with imitation and identification, followed by internalization and externalization. The writer gets the results that are able to understand the character of adaptability, patience, responsibility, organization, and responsiveness.  Characters like this can be implemented into activities that are followed by the next writer. The benefits of joining the Kampus Mengajar for writers and college students in general are gaining new skills that help adaptation in the post-campus world.

Abstrak :
Profesional merupakan suatu karakter yang dibutuhkan oleh pegawai negeri sipil (PNS) agar mereka dapat memberikan layanan publik dengan kualitas yang baik. Para ahli menyatakan bahwa motivasi adalah faktor kunci yang mempengaruhi tingkat profesionalitas dari PNS di Indonesia. Menurut teori, motivasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Berdasarkan remunerasi di lingkungan kementrian keuangan, artikel ini hendak menganalisa apakah remunerasi bisa digunakan sebagai alat yang efektif untuk mendorong atau meningkatkan motivasi para PNS di kementerian ini.

Abstrak :
PNS Sebagai pelayan publik harus profesional dalam melayani masyarakat sebagai upaya untuk mencapai ?feel good service? baik bagi masyarakat sebagai penerima maupun PNS sebagaii pemberi layanan itu sendiri. Untuk menyediakan pelayanan seperti itu PNS harus bekerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh kemampuan serta keahlian yang memadai. Oleh karena itu PNS harus memahami peraturan- peraturan yang terkait dan memperoleh pelatihan dan pendidikan yang cukup dan sesuai. Untuk mempertahankan profesionalisme PNS dalam memberikan pelayanan publik dibutuhkan komitmen dari seluruh pegawai serta dilakukannya pengawasan dan evaluasi secara periodik.

Abstrak :
Paradigma baru organisasi memandang pentingnya peningkatan kualitas SDM, oleh karena itu sebagai konsekuensi organisasi pemerintah juga harus menciptakan profesionalisme PNS. Sebagai pedoman dan pola berpikir perlu diciptakan suatu model untuk mewujudkan profesionalisme PNS dalam setiap instansi pemerintah. Model ini merujuk pada sinergi yang seimbang antara aspek perencanaan karier, pengembangan karier, dan pola karier atau disebut dengan istilah manajemen karier. Manajemen karier PNS dalam organisasi pemerintah hendaknya akomodatif terhadap nilai-nilai good governance yang dewasa ini tengah dikembangkan dalam sistem pemerintahan. Manajemen karier akan bermanfaat bagi PNS untuk mengembangkan kariernya dan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya.

Abstrak :
Auditor is an independent party that examines and assesses whether the financial statements are presented fairly in accordance with generally accepted accounting principles and then provides an opinion on these financial statements. This study aims to determine whether there is significant influence of emotional intelligence to auditor professionalism in the public accounting firms located in Semarang. The concepts used in this study include the concept of emotional intelligence which is the independent variable and the concept of professionalism as the dependent variable. Samples are collected by using accidental sampling method and 72 samples are gathered. This study uses a simple regression analysis. The results of this study proved empirically that there is significant influence of emotional intelligence to professionalism. The higher the level of auditor’s emotional intelligence means high professionalism of the auditor.

Abstrak :
Tulisan ini membahas mengenai sertifikasi uji kompetensi sebagai upaya peningkatan profesionalitas pustakawan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian literatur. Bahan yang telah diperoleh melalui kajian literatur ini dikumpulkan, ditelaah kemudian dianalisis. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan ditemukan hasil bahwa sertifikasi uji kompetensi bagi pustakawan merupakan rangkaian yang sangat penting untuk menunjang profesionalitas pustakawan. Ada Beberapa alasan yang mendasar tentang perlunya sertifikasi pustakawan, yaitu: (a) membuat pustakawan lebih diakui oleh masyarakat, (b) memotivasi diri pustakawan untuk maju, (c) membuat pemerintah lebih memperhatikan profesi pustakawan, (d) memberikan rasa keadilan bagi pustakawan, serta (e) dapat digunakan sebagai standar minimal kemampuan pustakawan. Program sertifikasi kompetensi pustakawan mempunyai tujuan di antaranya: (1) meningkatkan layanan perpustakaan, (2) memotivasi pustakawan untuk selalu meningkatkan keterampilannya, (3) meningkatkan citra pustakawan dan perpustakaan dalam masyarakat (4) panduan bagi perpustakaan atau pimpinan perpustakaan untuk seleksi pegawai dan mempertahankan pegawai yang ada, (5) mengetahui kemampuan pustakawan mana yang harus ditingkatkan ketrampilannya atau pustakawan yang harus ditingkatkan pengetahuannya, (6) meningkatkan program pendidikan perpustakaan bagi pustakawan. Di sisi lain sertifikasi ini penting dalam rangka menghadapi persaingan global. Dengan sertifikat kompetensi, seseorang pustakawan akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi kerja yang dikuasainya, serta diharapkan bisa meningkatkan profesionalitas dan eksistensinya.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah masalah dalam profesionalitas Polri di era demokrasi pasca reformasi. Salah satunya adalah keterlibatan dan peran polisi dalam kontestasi politik. Keterlibatan Polri dalam politik menjadi fenomena penting karena memperlihatkan persoalan mendasar dalam profesionalitas aktor keamanan yang tidak selaras dengan prinsip demokrasi, yaitu tidak terlibat dalam politik. Keterlibatan ini terjadi saat situasi demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dan berlangsung pada Pilpres 2019 di Jawa Barat. Fenomena empiris ini menjadi dasar terbentuknya pertanyaan penelitian dalam disertasi ini, yaitu bagaimana profesionalitas Polri dalam demokrasi Indonesia era reformasi, yang dilihat melalui Pilpres 2019 di Jawa Barat. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, disertasi ini menggunakan dua teori utama yaitu Demokrasi dan De-demokratisasi dan Hubungan Sipil-Militer, dan satu konsep kekuasaan politik dalam pemolisian. Metode penelitian dalam disertasi ini adalah kualitatif berdasarkan studi kasus dengan tipe single-case design yang holistik. Data primer diperoleh dari hasil wawancara para informan yang dipilih secara purposif. Data primer dilengkapi dengan data sekunder melalui literatur, regulasi, serta laman opini informan yang tidak bisa diwawancarai. Jumlah informan dalam penelitian sebanyak 20 dari 23 yang direncanakan. Temuan penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa persoalan profesionalitas Polri dalam Pilpres 2019 di Jabar disebabkan sejumlah faktor, yaitu: kapasitas demokrasi negara yang rendah melalui penggunaan instrumen penegakan hukum Polri; persepsi polisi mengenai kekuasaan pemolisian melampaui batasan prinsip profesionalitas; adanya dua kepentingan yang saling berkelindan dalam hubungan negara dan polisi sebagai aliansi politik; dan lemahnya seluruh mekanisme pengawasan kepada kepolisian. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa pelemahan demokrasi justru terjadi di saat polisi secara kelembagaan telah mandiri sebagai institusi penegak hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis pada Teori Demokrasi dan De-demokratisasi dengan memperluas konsep kapasitas demokrasi negara yang rendah. Proposisi teoretis disertasi ini adalah kapasitas demokrasi negara yang rendah telah menggeser peran polisi dari instrumen negara menjadi instrumen rezim. Peran polisi sebagai instrumen rezim tidak murni membatasi kebebasan sipil demi kepentingan rezim, namun juga menjaga kepentingan kepolisian. Kontribusi teoretis pada Teori Hubungan Sipil-Militer adalah memperluas konsep kontrol sipil subyektif dengan menambah unit analisis kepolisian dan konsep kekuasaan pemolisian. Karakter hubungan dalam kontrol sipil subyektif tersebut tidak sepenuhnya menjaga kepentingan rezim namun juga kepentingan kepolisian karena polisi memiliki kekuasaan pemolisian yang dapat dilakukan secara mandiri. ......This research analyzes several problems in the Police's professionalism in the post-reform era. One of these problems is the involvement and role of the Police in political contestation. Police involvement in politics is an important phenomenon because it shows a fundamental problem in the professionalism of security actors that is not in line with democratic principles, not being involved in politics. However, this involvement occurred when Indonesia's democratic situation experienced a setback and took place during the 2019 Presidential Election in West Java. This empirical phenomenon is the basis for the formation of the research question in this dissertation: how is the professionalism of the Indonesian National Police (Polri) in the era of reform through the 2019 Presidential Election in West Java? Based on the research question, this dissertation uses two main theories; Democracy and De-democratization and Civil-Military Relations, and a concept of political power in policing. The research method in this dissertation is qualitative and based on case studies with a holistic single-case design. Primary data was obtained from the interviews of informants who were selected purposively. Secondary data complement primary data through literature, regulations, and the opinion links of informants who cannot be interviewed. The number of informants in the study was 20 out of 23 informants' plans. The findings of this dissertation show that the problem of Polri's professionalism in the 2019 Presidential Election in West Java was caused by several factors: the low-capacity democratic through the use of law enforcement instruments; the Police's perception of policing power that has exceeded the limits of the principle of professionalism; the existence of two intertwined interests in the relationship between the state and the Police as a political alliance; and the weakness of all oversight mechanisms to the Police. These findings show that the weakening of democracy occurs when the Police have institutionally fulfilled the principles of democracy, being independent as a law enforcement institution. The theoretical contribution of this research is expanding the concept of the low capacity democratic in the Theory of Democracy and De-democratization. The theoretical proposition of this dissertation is that the state's low democratic capacity begins with weak democratic consolidation and in its development, this capacity is strengthened when law enforcement and security become police tools in limiting citizens' civil liberties. The theoretical contribution to the Civil-Military Relations Theory is to expand the scope of the unit of analysis, namely the police, and add the concept of policing to the concept of subjective civilian control.