Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Estimasi biaya merupakan kunci kesuksesan suatu proyek dari tahap konsep hingga tahap akhir. Dua komponen yang terdapat dalam estimasi biaya adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung memegang peranan yang penting karena besarnya dominan terhadap total biaya. Efisiensi pada biaya langsung dapat berpengaruh terhadap laba kotor proyek. Dengan menggunakan data historis proyek, bobot laba kotor akan diketahui berdasarkan bobot biaya langsung yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fuzzy Logic dan Artificial Neural Network menggunakan Matlab. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa untuk proyek kampus, ANN memberikan hasil yang lebih akurat. Dengan menggunakan hasil ini, simulasi telah dilakukan dan diperoleh range laba kotor proyek sebesar (13,51-14,69%). Sementara itu range untuk komponen biaya langsungnya (25,93-34,13%) untuk biaya upah; (45,71-56,11%) untuk biaya bahan; (27,61-43,90%) untuk biaya subkontraktor; (5,74-14,3%) untuk biaya peralatan; dan (9,08-12,19%) untuk biaya overhead proyek. Sedangkan untuk proyek kantor, Fuzzy Logic memberikan hasil yang lebih akurat. Dengan menggunakan hasil tersebut, simulasi telah dilakukan dan diperoleh range laba kotor sebesar (13,09-16,74%). Range biaya langsungnya (23,32-31,33%) untuk biaya upah; (44,47-53,08%) untuk biaya bahan; (37,47-48,99%) untuk biaya subkontraktor; (8,21-13,52%) untuk biaya peralatan; dan (11,87-16,09%) untuk biaya overhead proyek. ......Cost estimate is the key to the success of a project from concept stage until the final stage. Two components are included in cost estimate are direct cost and indirect cost. Direct cost is important because of the large dominant to the total cost. Efficiency on direct cost can effecting gross profit project. With use historical data project, weight of gross profit will be known based on existing weight of direct cost. Methods used in this research are Fuzzy Logic and Artificial Neural Network with Matlab. From the research conducted, it is known that for college project, ANN produced more accurate output. With use this result, simulation have been done and obtained range of gross profit by (13,51-14,69%). While range components of direct cost are (25,93-34,13%) for wage cost; (45,71- 56,11%) for materials cost; (27,61-43,90%) for subcontractor cost; (5,74-14,3%) for equipment cost; and (9,08-12,19%) for overhead project cost. For office project, Fuzzy Logic gives more accurate result. With use this result, simulation have been done and obtained range of gross profit by (13,09-16,74%). Range components of direct cost are (23,32-31,33%) for wage cost; (44,47-53,08%) for materials cost; (37,47-48,99%) for subcontractor cost; (8,21-13,52%) for equipment cost, and (11,87-16,09%) for overhead project cost.

Abstrak :
Indonesia adalah negara dengan tingkat risiko tertinggi, hal ini menyebabkan Indonesia mengeluarkan kerugian yang sangat besar dari Indonesia risiko yang terjadi. Asuransi properti negara adalah salah satu caranya cara yang efektif dan efisien untuk mengurangi nilai cakupan risiko suatu negara itu mungkin muncul. Pada 4 Januari 2017, Peraturan tersebut dikeluarkan Menteri Keuangan No. 246/PMK.06/2016 tentang Asuransi Properti Negara. Salah satu ketentuan dalam PMK dinyatakan sebagai Barang Barang Milik Negara (BMN) harus berada di daerah rawan menurut indeks Risiko bencana Indonesia (IRBI) ditentukan oleh lembaga respons bencana (BNPB). Selain itu, hanya BMN yang ada di IRBI tinggi saja bisa diasuransikan. Di dunia asuransi, ada prinsip dikenal sebagai prinsip Hukum Angka Besar. Apakah ketentuan di dalamnya Apakah PMK ini sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Sejumlah Besar. Kemudian Negara sebagai entitas tidak dapat mengambil tindakan apa pun, dalam hal ini Negara memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada manajer Barang, Pengguna Barang, dan Kekuatan Pengguna Barang untuk dikelola oleh BMN Jadi mereka memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan dalam BMN. APA PUN Penerapan Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan dalam asuransi BMN ini? Berkaitan dengan Izin diminta oleh BMN di daerah rawan bencana, lebih disukai Karena PMK semakin menyempit Izin untuk BMN itu sendiri.

---

Indonesia is a country with the highest level of risk, p this causes Indonesia to incur very large losses from Indonesias risks. State property insurance is one of the effective and efficient ways to reduce the value of a countrys risk coverage it might appear. On January 4, 2017, the regulation was issued by the Minister of Finance No. 246/PMK.06/2016 concerning State Property Insurance. One of the provisions in the PMK stated as State Property (BMN) must be in vulnerable areas according to the Indonesian disaster risk index (IRBI) determined by the disaster response agency (BNPB). In addition, only BMNs in high IRBI can be insured. In the insurance world, there is a principle known as the Law of Large Numbers. What are the provisions in it. Is this PMK in accordance with the principles of the law of a large number? Then the State as an entity cannot take any action, in this case the State gives responsibility and authority to the Property manager, Property User, and Property User Strength to be managed by BMN. So they have insurable interests in BMN. WHAT IS THE APPLICATION OF INSURED PRINCIPLES OF INTEREST IN THE BMN INSURANCE? With regard to permits requested by BMN in disaster-prone areas, it is preferred because PMK is increasingly narrowing Licenses for BMN itself.

Abstrak :
Barang Milik Negara pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Barang Milik Negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam pelaksanaannya, terdapat Barang Milik Negara, khususnya yang berupa tanah, yang belum bersertifikat. Hal ini menimbulkan ketidakadaannya kepastian hukum atas tanah yang bersangkutan. Pemanfaatan atas Barang Milik Negara berupa tanah dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan adanya peralihan kepemilikan kepada pihak lain, sehingga diperlukan adanya kepastian hukum atas tanah yang bersangkutan sebagai aset negara. Atas Barang Milik Negara berupa tanah tersebut, seharusnya dilakukan pendaftaran tanah terlebih dahulu sebelum dilakukan bentuk pengelolaan lainnya, sebab sertifikat tanah merupakan dasar kepastian hukum yang kuat atas tanah yang bersangkutan sehingga apabila nantinya dilakukan pemanfaatan atas tanah tersebut, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat membuktikan penguasaan atas tanah yang bersangkutan. Diperlukan pula kegiatan pendaftaran tanah yang menyeluruh, termasuk terhadap Barang Milik Negara Idle. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

---

State Property is regulated on Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury Government Regulation Number 27 of 2014 concerting Management of State/Regional Property. State Property is all goods purchased or procured at the expense of State Budget (APBN) or derived from any other legal acquisitions. In practice, there are State Property, specifically in the form of land, that are not certificated. This issue leads to the absence of legal certainty over the land concerned, especially when the land is used by another party, so it is necessary to have legal certainty over the land as a state-owned asset. The usage of State Property in the form of land for a long period of time may cause a transition of ownership of the concerned land to another party. For the State Property in the form of land, land registration of the concerned land had to be done first prior to the land management in other forms, because land certificate comes as a form of legal certainty of the concerned land so that in the future when the utilization of the land is carried out, the Property User or the Proxy of the Property User can prove the ownership of the land concerned. Comprehensive land registration are also needed, including Idle State Property. The type of research used in this study is normative juridical research which is based on Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury and Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State/Regional Property.

Abstrak :
Surat Edaran OJK No.21/SEOJK.05/2015 mengatur mengenai tarif batas bawah premi asuransi yang menentukan harga minimum yang boleh ditetapkan perusahaan asuransi dalam menjual premi asuransinya. Ketentuan ini menimbulkan potensi terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat karena perusahaan asuransi akan menetapkan harga premi pada batas bawah yang telah ditentukan, meskipun perusahaan tersebut ternyata lebih efisien dan mampu menjual produk dengan harga premi yang lebih murah dari batas bawah yang ditetapkan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa perusahaan asuransi telah terbukti melakukan praktik perjanjian penetapan harga yang dilarang secara per se illegal oleh UU No. 5 tahun 1999. Akan tetapi, meskipun telah terbukti, praktik tersebut pada akhirnya dapat dibenarkan, sebab hal tersebut dikecualikan dari ketentuan hukum persaingan usaha atas dasar melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

---

OJK Circular Letter No.21/SEOJK.05/2015 stipulates lowest limit tarif in insurance premium, which determines a particular minimum premium that could be charged by insurance companies in selling insurance. The contents of this OJK Circular Letter creates a potential unfair trade practices between insurance companies, because they will sell their product at the set limit tarif, despite the fact that they are being more efficient and hence capable of selling their product at a price that is lower than the set limit tarif. The result of this research shows that insurance companies have evidently conducted unfair trade practices, in the form of "price fixing agreement", which is not allowed "per se illegal" by Indonesian Competition Law No. 5 of the year 1999. Albeit evidently proved, those practices are eventually justified, because they have been excluded from the Competition Law provision on the basis of implementing other prevailing law and therefore no regulations have been violated.