Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 165 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Amy Yayuk Sri Rahayu
"ABSTRAK
Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) merupakan salah satu dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara khusus menangani pelayaran transportasi darat melalui kereta api. Sebagaimana diketengahkan dalam Pelita VI, dimana diproyeksikan bahwa pertumbuhan angkutan penumpang dalam negeri akan meningkat rata-rata 11,20 % pertahun, dan angkutan barang meningkat rata-rata 9,21% pertahun. Sementara untuk keseluruhan angkutan dalam dan luar negeri, diproyeksikan akan meningkat rata-rata 11,29% untuk penumpang dan 9,45% untuk barang pertahun (Ditjen Perhubungan Darat : 1997).
Dewasa ini peranan Kereta Api sebagai transportasi darat sangat kecil yaitu 4% dari keseluruhan land transportation. Secara keseluruhan peranan transportasi penumpang di Indonesia adalah 91% land transportation yang terdiri dari 27% cars 1 motorcycles, 59% buses / trycycles, 4% rail transportation, dan 1% ferry / river transportation. Sementara trasportasi udara dan laut berturut-turut, sebesar 8% dan 1% (Ditjen Perhubungan Darat : 1997).
Peran swasta dibidang transportasi darat, laut dan udara tidak disangsikan lagi, hanya transportasi kereta api-lah yang hingga sekarang masih di pegang secara monopoli oleh Perumka. Hal ini tidak lain karena menyangkut pada biaya exploitasi yang tinggi dan rate of return yang rendah. Dalam kondisi operasi yang demikian, maka dapat dipahami bahwa swasta sangat tidak tertarik untuk menangani bisnis ini.
Menyadari peran Perumka dalam pelayanan jasa transportasi darat maka peningkatan kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan umum kepada penumpang dipandang sangat perlu. Walaupun bisnis ini tidak memiliki pesaing, namun tidak berarti bahwa kualitas pelayanan menjadi diabaikan.
Berdasarkan pada asumsi diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Perumka dalam hal ini mengambil sampel pelayanan KA Jabotabek di wilayah Jakarta - Depok - Bogor, terutama dengan mengukur skor - gap antara "Persepsi Pelanggan" dengan "Harapan-harapan Pelanggan" yang selama ini dirasakan. Dari hasil pengukuran gap atau kesenjangan kedua variabel tersebut, maka dapat dianalisis temuan-temuan yang menyangkut kualitas pelayanan Perumka, dan hal ini dapat menjadi masukan bagi Perumka sendiri.
Adapun metode penggunaan pengukuran pada prinsipnya mengadopsi cara-cara yang lazim dilakukan oleh Zeithaml - Parasuraman - Berry dalam bukunya "Service Quality" (1990). Prinsip-prinsip dari pengukuran kepuasan pelanggan ini didasarkan atas perhitungan score gap antara "Harapan Pelanggan" dengan score "Persepsi Pelanggan". Dalam temuan yang akan dilaporkan nanti, dapat terjadi kemungkinan-kemungkinan dari penghitungan score tersebut, yaitu score "Persepsi" akan lebih besar nilainya dari score "Harapan", artinya pelanggan merasa puas terhadap layanan Perumka. Yang kedua score "Persepsi" nilainya lebih kecil daripada score "Harapan" ini berarti pelanggan belum merasakan adanya kepuasan dari pelayanan Perumka. Temuan yang terakhir kemungkinan akan memiliki nilai score yang sama antara "Persepsi" dan "Harapan".
Mengacu pada temuan-temuan tersebut, maka usulan perbaikan pelayanan maupun peningkatannya akan disampaikan pada Perumka, dengan harapan usaha-usaha Perumka untuk menuju pada era Service Quality dapat lebih mengenai sasaran dan mampu meningkatkan kinerja Perumka sendiri."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
Samsir
"Penelitian ini bertujuan untuk melihat kembali kebijakan penentuan tarif retribusi sampah, dampak pengenaan tarif terhadap aspek kecukupan dan memberikan alternatif penentuan tarif retribusi sampah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi terutama penentuan tarif untuk komoditas jasa publik.
Untuk penentuan tarif alternatif retribusi tersebut digunakan rumuasan sebagai berikut:
Ps = TDs = (BOPs +1 + BPMs +1 + BKOs + n): JKOs
Dari Hasil analisis kebijakan penentuan tarif retribusi jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Bengkulu saat ini masih menggunakan Perda no:18 Tabun 1993, yang tarif retribusi tersebut terdiri dari 18 (delapan belas) jenis yaitu berkisar dari Rp.500,- sampai dengan Rp. 150.000,-. Penerimaan retribusi sampah belum bisa menutupi jasa pelayanan persampahan/kebersihan terlihat pada tahun 2000 sampai dengan 2003 rata-rata penerimaan retribusi jasa pelayanan persampahan hanya bisa menutupi sebesar 50,37°I° dari biaya penyelenggaraan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
Hasil perhitungan menggunakan rumus tarif alternatif tersebut diatas maka pada tahun 2004 sampai dengan 2008 penerimaan retribusi sampah meningkat rata-rata sebesar 5,623% per tahun. Sehingga kalau di rata-rata penerimaan retribusi jasa pelayanan persampahan/ kebersihan tersebut pada tahun 2004 sampai dengan 2008 bisa menutupi biaya jasa pelayanan persampahan/ kebersihan sebesar 111,4%.
Dengan perhitungan tarif alternatif yang baru maka total penerimaan akan dapat menutupi total biaya penyelenggaraan jasa pelayanan persampahan di pemerintah Kota Bengkulu khususnya Dinas Kebersihan Kota Bengkulu."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T15294
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Henrica Kuswandari
"Masyarakat sangat membutuhkan pelayanan publik baik karena peraturan ataupun karena kebutuhan, dampak dari pelayanan publik yang kurang baik akan memunculkan rasa ketidakpuasan masyarakat dan pada akhimya akan memperburuk citra, demikian pula sebaliknya. Pelayanan publik yang baik akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, peningkatan pendapatan perkapita serta tentunya akan meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat. Guna mewujudkan pelayanan yang diharapkan masyarakat, Walikota Jakarta Utara telah membentuk dan melaksanakan Program Pelayanan Terpadu Prima Satu Atap dengan didukung sistem komputerisasi yang baik di sebelas instansi teknis yaitu Kependudukan dan Catatan Sipil; P2B; Tata Kota; Kesehatan Masyarakat; Perindustrian dan Perdagangan; Pendapatan Daerah; Kantor BPN; Kantor Pajak Bumi Bangunan; Kantor Kasda; Kantor Pelaksanaan Pemakaman; Kantor Pertanahan dan Bank DKI serta untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan telah dibuka complain center sebagai pusat informasi pengaduan, keluhan dan saran dari masyarakat yang dapat dilakukan dengan menghubungi atau melalui no. telp 4303495, faksimil 4357422, kotak pos PO.BOX. 5555 JKU, e-mail komplin jakut @ dki.go.id atau web site forum warga atau melalui media cetak, TV dan radio. Penerapan strategi pelayanan prima dalam bidang kependudukan dan catatan sipil di wilayah kotamadya Jakarta Utara oleh Gubernur DKI Jakarta dinilai sebagai salah satu bidang yang terbaik dalam administrasi dan pelayanannya. Namun hal tersebut di mata masyarakat belum tentu memuaskan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, mengetahui faktor - faktor apa yang paling mempengaruhi kepuasan masyarakat serta mengidentifikasi indikator ukuran kepuasan masyarakat terhadap penerapan strategi pelayanan prima bidang kependudukan dan catatan sipil. Model awal yang digunakan untuk menganalisis pelayanan terdiri dari lima dimensi yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Selain itu, juga dilakukan analisis faktor dengan perspektif eksploratory dimana data dibiarkan dengan sendirinya mengelompok menjadi beberapa faktor. Serta pengumpulan data sekunder untuk menjelaskan ukuran kinerja pelayanan prima di sektor publik. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner pada masyarakat yang sedang menggunakan layanan bidang kependudukan dan catatan sipil di tempat pelayanan yang telah menerapkan strategi pelayanan prima bidang kependudukan dan catatan sipil yaitu di 3 kelurahan (Marunda, Pegangsaan II dan Sunter Agung) dan kantor pelayanan terpadu prima.
Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pertama, dari 20 indikator variabel yang diteliti, setelah dilakukan uji reliabilitas dan validitas data, ke 20 indikator variabel tersebut memenuhi persyaratan reliabilitas dan validitas data. Secara keseluruhan tingkat kepuasan masyarakat terhadap semua dimensi (tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy) masih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan strategi pelayanan prima bidang kependudukan dan catatan sipii di wilkodya Jakarta Utara belum memenuhi harapan masyarakat. Kedua, dari 20 indikator variabel setelah dilakukan analisis faktor tereduksi menjadi hanya 4 faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam mempersepsikan penerapan strategi pelayanan prima bidang kependudukan dan catatan sipil, yaitu : (1 } Faktor Kepercayaan dan Kepedulian, (2) Faktor Proses, (3) Faktor Aparat dan (4) Faktor Kenyataan Fisik. Ketiga, berdasarkan pengumpulan data primer dan data sekunder, dapat diberikan gambaran tentang ukuran kinerja pelayanan prima di sektor publik yaitu adanya keseimbangan antara optimalisasi kinerja pelayanan prima di sektor publik oleh aparat pemerintah dengan peran aktif dari masyarakatnya sendiri sebagai pengguna pelayanan publik.

Society very is requiring of public service either due regulation and or because requirement, affect from service of unfavorable public will peep out to feel dissatisfaction of society and in the end will make worse image, that way also on the contrary. Service of good public will be able to push growth of economics, investment, earnings per capita and also it is of course will improve prosperity of society member. Utilize to realize expected by service society, Mayor of North Jakarta have formed and execute Excellent Service Program One Roof pick aback by computerization system which either in eleven technical institution that is Kependudukan dan Catatan Sipil; P2B: Urban Planning; Health of Society; Industrial and Commerce; Earnings Of Area; Office of BPN; Internal Revenue Earth Building; Office of Kasda; Office Execution of Funeral; Office Land and Bank of DKI and also to increase observation and service have been opened by complain center as denunciating information center, suggestion and sigh of society able to be conducted by contacting or passing phone 4303495, faximile 4357422, PO. BOX 555 JKU, e-mail: komplain jakut @ or dki.go.id of web citizen forum site or through the media print, TV and radio. Applying of excellent service strategy in the field of Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil in municipality region of North Jakarta by Governor of DKI Jakarta assessed as one of the best area in administration and its service. But, the mentioned in society eye not yet of course assessed not yet of course gratified.
This research aim to explain the level satisfaction of society, explaining especial factors any kind of most influencing of satisfaction of society and also explain excellent service performance size, measure in public sector able to be used as indicator satisfaction of society to applying of excellent service strategy. Model early used to analyze service consist of five dimension that is: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy. Besides, also factor analyze in perceptively exploratory where data let by itself group become some factor. And also data collecting to explain excellent service performance size measure in public sector. Technique in take of data the used is spreading of Questioner at society which using area service of Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil and service office which have applied excellent service strategy of area that is in 3 sub-district ( Marunda, Pegangsaan II and Sunter Agung ) and Excellent lnwrought Office Service.
The result of research analyze indicate that the First, from 20 variable indicators the checked, after validity and reliability data test, to 20 the variable indicator fulfill conditions of validity and reliability data. As a whole mount satisfaction of society to all dimension ( tangibility, reliability, responsiveness, assurance, empathy) still lower. The indicate mentioned that applying of excellent service strategy of Dinas Kependudukan dan Catatan Sipii in North Jakarta not yet fulfilled society expectation. Second, from 20 variable indicators after analyzed of become only 4 factor becoming consideration of society in perception of applying of excellent service strategy of Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, that is : (t) Trust and Caring Factor, ( 2 ) Process Factor, ( 3 ) Government Officer Factor, and (4) Fact of Physical Factor. Third, pursuant to data collecting, can be given by picture about excellent service performance size measure in public sector that is existence of balance among excellent service performance optimalization in public sector by government officer with active role of its own society as consumer of service of public.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T14167
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Firman Suud
"Salah satu argumentasi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Pemda harus mampu menyediakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, sesuai dengan tugas pokok Pemda itu sendiri, yaitu public service function, development function, dan protective function.
Dinas PJU SJU adalah salah satu Unit dibawah Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta yang membuat tugas pokok melaksanakan penataan, perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengamanan, dan pengendalian di Bidang Penerangan Jalan Umum dan sarana jaringan utilitas.
Budaya organisasi merupakan suatu pedoman perilaku bagi seluruh anggota organisasi Dinas PJU SJU, selain itu juga berperan sebagai perekat bagi seluruh karyawan Dinas PJU SJU, untuk dapat mencapai tujuan bersama dan memainkan peran sebagai penegak jati diri. Budaya organisasi yang dominan tertanam pada Dinas PJU SJU ditujukan untuk meningkatkan kinerja yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif Pengukuran kinerja dilakukan dengan memakai metode Balance Scorecard (Norton dan Kapklan) dengan daerah studi Dinas PJU SJU yang merupakan organisasi publik. Maka itu penelitian hanya menggunakan satu perspectif saja yakni the learning and growth, realibility, responsibility, assurance dan emphaty.
Dari kelima dimensi tersebut, melalui 100 responden (eselon 3-4 dan staf) ternyata hanya satu dimensi pelayanan yang bernilai baik, yaitu dimensi responsivess. Sedangkan keempat dimensi lainnya bernilai kurang baik walaupun nilainya tidak signifikan benar.
Dari hasil penilaian ini, diharapkan Dinas PJU SJU dapat melakukan langkah-langkah perbaikan sehingga dapat memberikan pelayanan yang Iebih prima kepada masyarakatnya.

One of the statements in our local autonomy implementation is that the local government should be able to provide services equally as needed by local community, according to their own main tasks, which are public service function, development function, and protective function.
Department of Public Street Lighting and Utility Network Infrastructure of Jakarta Provincial Government (PJU SJU DKI Jakarta), is one of many units that related to Jakarta Provincial Government, which its main tasks are to conduct design, planning, construction, maintenance, safety, and regulating the Public Street Lighting and Utility Network Infrastructure.
Organizational culture is a role-guide for directing all of PJU SJU DK1 Jakarta employee's behaviour, neither as a form to bind them one to the others, then enables them to achieve the organization's goals nor plays their role as an regulator. A better organizational culture planted to each member will improve his or her performance and the organization's achievements, which finally improves the quality of public service itself.
This study uses Balance Scorecard (Norton and Kaplan) method as a measure of performance with PJU SJU DKI Jakarta as the base study which is a public organization. The research will only use only one perspective named as the learning and growth.
Public service comprises of five service dimensions, which are tangibility, reliability, responsibility, assurance, and empathy. The questionnaire was distributed to 100 respondents (echelon 3-4, and staffs). Out of five service dimensions, only responsiveness dimension which shows good value and the other four produced insignificant results
This valuation has shown that the organization should implement further improvement steps to achieve a better quality of service to the community.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22233
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Pujiyono
"Pelaksanaan asas desentralisasi melalui pemberian otonomi kepada daerah dapatmenyediakan pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif. Penyediaan pelayanan publik dapat dilakukan oleh institusi yang berkedudukan lebih dekat dengan masyarakat sehingga dapat membuat keputusan berbasis keinginan dan kebutuhan publik. Pendidikan merupakan salah satu bidang kehidupan yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi, bidang pendidikan merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini berarti, bahwa pernerintah pusat menyadari makna penting kontribusi daerah dalam mengembangkan dan memajukan bidang pendidikan sesual dengan potensi masingmasing daerah.
Penelitian ini berusaha mendapatkan gambaran tentang cakupan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang baik yang bersifat wajib maupun tambahan. mengetahui faktor-faktor yang membentuk model pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Pendidlkan dan Kebudayaan Kota Tangerang, serta menggambarkan model pelayanan publik yang sesuai dengan karak.teristik dan potensi Kota Tangerang. Penelitian mencoba memverifikasi model layanan publik yang dipopulerkan oleh Steave Leach, dkk. Data dikumpulkan dari responden yang dipilih secara purposive. Responden berasal dart unsur dinas pendidikan dan kebudayaan, yayasan pendidikan, tegislatif, dan lembaga swadaya masyarakat. Jumlah responden terdiri dari Dinas Pendidikan 6 orang, Yayasan Pendidikan 15 orang, Legislatif 5 orang, dan LSM 3 orang. Instrumen pengumpul data menggunakan kuesioner. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara diskriptlf kuantitatif. Penentuan model layanan publik serta gambaran ten!ang layanan publik dilakukan dengan menggunakan uji ANOVA Pengolahan data secara statistik menggunakan software SPSS versi 12.
Berdasarkan data yang dlolah, dapat ditemukan bahwa peran Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Tangerang dalam penyelenggaraan layanan publik dapat disimak dari TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) perangkat daerah yang disusun oleh pemerintah daerah. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Tangerang memberikan layanan publik meliputi penyediaan layanan secara langsung, pengaturan melalui kebijakan peraturan, dan pemberian bantuan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sektor publik masih kuat dibandingkan sektor swasta dalam menyediakan layanan kepada masyarakat.
Berdasarkan data yang diolah, ditemukan bahwa dimensi ekonomi ditandai dengan kuatnya sektor publik, dimensi politlk yang menunjukk.an berlakunya demokrasi perwakilan, dan dimensi pemerintahan yang menandai kuatnya pemerlntah daerah maka bisa disimpulkan bahwa model pemerintahan daerah yang dianut oleh pemerintah kota Tangerang dalam bidang pendidikan cenderung traditional bureaucratic authority dalam kerangka model yang dikembangkan oleh Leach, Stewart & Walsh (1994).
Berdasar hasil perhitungan statitistik dengan menggunakan ujl Anova, arah model layanan publik bidang pendidikan yang tepa! untuk Kola Tangerang adalah model residual enabler. Melalui model ini, peran pemerintah dalam hal ini dinas dalam menyediakan layanan publik bidang pendidikan secara langsung dapat dikurangi. Selanjutnya, penyediaan rayanan tersebut diberikan kepada masyarakat/swasta. Jadi pemerintah hanya melakukan regulasi dan bantuan_ Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah perlu upaya penyiapan masa transisi dari model tradisional birokratic menuju model residual enabler. Pemerintah sebaiknya melibatkan swasta dalam intensitas yang lebih besar lagi.

Implementing decentralization by otonomus can provide public service be more effective and efficient Producing public service can be done by lnstltusion where more near with its comunnity.
Education ls one of living subject which become to be indicator of public wellfare. In decentralization context education matter is one of authority that given by central government to local govennent. It means central goverment feel how interesting local goverment to contribute for-developing and providing base on local's potention. This research is tend to describe area of public service that implemented by Educational and Culture Board of Kota Tangerang, and to know how far dimension of public service models that popularized by steave Leach can build the public service at Kota Tangerang, and describe the good model public service according for Kota Tangerang.
Sample which is taken is 31 informants. It is taken from 4 elements, they are 8 informants from Dinas Pendidikan, 5 informants from Local Representative Board, 3 informants from NGO, and 15 informants from Educational Foundation. All informants is taken by purposive sampling technique for the sample withdrawal. The entire questioner, which had been returned, was processed by using descriptive analysis and analysis of variance.
Based on the data which have been collected and processed before the role of Educational and Culture of Board of Kota Tangerang is very dominant. This institution Is producing and implementing most of public service. There are 1hree kinds of public service namely directly service, regulation, and aims. Based on the data which have been collected and processed before , dimension oi public is stronger than economic, polical dimension shows representative democration, and governmental dimension is very strong. It can be concluded that educational of public service in Kota Tangerang tends using traditional bureaucratic authority. Based on ihe data which have been collected and processed before, the way of model public service tends to residual enabler modeL By this model. Educational and Cultural can reduce directly public service and giving more authority for privat institution to handle it Government concentrates in regulation and giving aims.
To realize conclusion above, it would be better if government doing synergism and private for preparing transition time to replace traditional bureaucratic model with residual enabler.
"
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2008
T 25231
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Khapi
"This final assignment is discussing conditional Leave Service Procedure at State Prison Serang Banten. This research intent to word conditional leave service procedure and resistive one is faced in conditional leave service at State Prison Serang Banten. This research constitute kualitatif's research in gathers information to utilize interview tech and field observation Usufructs of this research points out that prisoner that get conditional leave shall qualify administrative and subtantitife, conditional leave divides prisoner that have term punish under a year and under punish term six months, conditional leave to be given prisoner afters carries on 2 / 3 of punish terms, constraint in ministering bureaucracies conditional leave which long, This observational result suggests that needs to mark sense cut bureaucracy, human resource step-up on leaves ministering area conditional."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muchsin Attamimy
"Sikap masyarakat terhadap iklan layanan masyarakat (ILM) salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah penggunaaan message appeal. Tesis ini membahas perbandingan antara sikap masyarakat selaku konsumen yang diwakili dengan variabel cognitive, affective dan behavior intention pada ILM dengan menggunakan message appeal humor dan rational pada target iklan pribadi dan publik. Pada enelitian kuantitatif ini data dianalisa secara deskriptif dan uji statistik. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada ILM dengan target iklan individu secara umum variabel sikap akan lebih positif jika menggunakan humor appeal, sedangkan pada target iklan publik variabel sikap lebih positif dengan penggunaan rational appeal. Adapun pada penggunaan rational appeal variabel behavior intention pada ILM dengan target individu dan publik tidak memiliki perbedaan, sedangkan pada humor appeal target iklan individu lebih kuat dibandingkan publik.

Message appeals can influence attitude consumers of public service ads (PSA). This focus of this study is comparing cognitive, affective and behavior intention variable between PSA with humor appeal and rational appeal in individual and public ad target. Descriptive and statistical analysis are the design of this quantitative study. Attitude with humor appeal more positive than rational appeal in individual ad target. Whereas rational appeal more positive than humor appeal in public ad target. Behavior intention variable with rational appeal has no differences in individual and public ad target, whereas humor appeal individual ad target stronger than public ad target in behavior intention variable."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T26608
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
"Inecffective tendency in organizing the execution of government activities of Province of DKI Jacarta is caused by misinterpretation of working unit function and inaccurate division of organization function which make appearance of nonrational magnitude of organization and the elaboration of function into the tasks relatively non-operational and emerge an non-optimal organization's performance restructuring organization is necessary to be done and must be the priority in order that organization which already non-erariona which already greater in magnitude can be rationesed and can be mor functional...."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"Research Target is to analysis of government development of organization execution area in improving public service specially service in area of administration and to analyse strategy that conducted to develop organization of area government in improving public service specially service in area of administration in South East Regency Muna Provinsi Sulawesi. To see organization ability in duty execution and function can be conducted by organization analysis are referred as Mc. Kinsey with theory Seven S. Framework raises its argument about criteria successfullness of an organization by depict managerial activity ( Managerial The core activities ) that consist of Strategy, structure, system, style, Staff,Skill and Shared Value. And to bear strategy in developing organization local government (PEMDA) then writer uses analyze SWOT. Research that used by to answer problem of research must in exact accord with research problem. Research method this is the descriptive by research design qualitive. Analysis show has not yet been existence of strategy planning, have not yet the of dissociation either duty or workplace in accordance with working organisation rule, responsibility exceeds, authority given there is no employee motivation are added next has not yet been existence of vision and mission of every organization also area government service not prima. In ability of Local Government organization activity that service to public to society have had strategy that either although has not yet been optimal in supporting target creation,seen from operating expenses that minim service tariff that expensive relative, handling complai that has not yet been maximal , while output that prodiced by show result that less maximal with still existence of society sigh espicially in the case of time in service execution. Research Resulth to factors above indicate that relative to the number of society sigh to service that given by government also because of existence of external factor that is head policy that has not yet been optimal. Over the course of analysis SWOT , then known some strategy proposals to conduct Local Government development of organization in improving public service in Muna Regency, South East Province Sulawesi that is arrange repeat structure of area peripheral organization by undertaking development of organization Local Government especially commisioned give public service to society with applying one roof Service integrated."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Surabaya: Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Masyarakat (LP4M) Universitas Airlangga, 2017
360 JLM
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>