Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak akhir PELITA V semakin banyak muncul sorotan terhadap peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalarn setiap perekonomian nasional dan peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sistem perekonomian daerah, baik dari kalangan ekonom maupun masyarakat. Munculnya sorotan tersebut karena apa yang secara normatif diharapkan dari BUMN dan BUMD dalam menjalankan misi sebagai sumber pendapatan Negara atau Daerah (profit making) dan sebagai penyedia pelayanan umum (public services) belum menunjukkan kinerja yang me in ua ska n (Rachbini, 1994:46-48)."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh AnggotaDireksi Perseroan, sebagai organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, terutama bagi Perusahaan Publik. Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip good corporate governance bagi Perusahaan Publik, maka Otoritas Jasa Keuangan (?OJK?) sebagai pengawas Pasar Modal Indonesia telah mengeluarkan Peraturan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dimana didalamnya diatur juga mengenai persyaratan menjadi Anggota Direksi Perusahaan Publik. Penelitian ini dinilai penting karena dalam prakteknya masih banyak pihak-pihak yang belum mengetahui secara detail atas persyaratan Anggota Direksi Perusahaan Publik, yang dapat berpotensi dikenakannya sanksi bagi Perusahaan Publik atas adanya pelanggaran pemenuhan persyaratan Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: pertama, mengenai perbandingan ketentuan persyaratan Anggota Direksi Perusahaan Publik berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan kedua, mengenai peranan OJK dalam menangani adanya pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik

---

ABSTRACTThis thesis discusses the requirements to be fulfilled by a Member of the Board of Directors of the Company, as the organ who has authority and full responsibility for the management of the Company, especially for Public Company. In order to improve the application of the principles of good corporate governance for the Public Company, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as the supervisor of the Capital Market in Indonesia, has issued Regulations concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or Public Company where as it regulated the requirements as well to become a member of the Board of Directors of Public Company. This research is important due to during the practicing there are many parties who do not understand in detail on the requirements of the Board of Directors of Public Company, which can potentially have sanctions for violations of Public Company on their eligibility for the requirement of the Directors of Public Company. This writing method is utilizing the normative legal research to address the problem as follows: first, regarding the comparison of clause requirements of Directors Public Company pursuant to Company Law and OJK Regulation concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer and Public Company, and second, regarding the role of the OJK in addressing violations for the fulfillment of the members requirements of the Public Company Board Directors."

"Daftar Negatif Investasi (DNI) yang merupakan derivatif dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah diberlakukan terhadap penguasaan asing terhadap perusahaan publik yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia. Pemberlakuan Daftar Negatif Investasi (DNI) ini diakibatkan karena adanya perbedaan penafsiran terhadap terminologi penanaman modal langsung, dan penanaman modal tidak langsung atau portofolio di penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Hal ini menimbulkan dampak bagi perusahaan publik dan investor asing yang akan berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

---

Negative list which are the derivative from the legislation number 25 year 2007 discovers about the investment funds that have been implemented to the foreign share in regard of the public company which are listed and traded at the Indonesia Stock Market. The implementation of the Negative list are occurred because of the differentiation in the terminology of the direct investment and indirect investment also in the portfolio of number 2 legislation no 25 year 2007 complies the investments funds. These factors are implicating the effects to the public company and foreign investors that are planning to invest in the Indonesia stock market."

"Tujuan dari pembuatan tesis ini adalah untuk melihat pengaruh manajemen laba akrual dan manajemen laba riil melalui aliran kas abnormal, biaya produksi abnormal dan biaya diskresioner abnormal, terhadap probabilitas kelayakan mendapatkan kredit bank. Uji hipotesa dilakukan dengan model regresi logistik, dengan sampel sebanyak 285 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010. Hasil uji hipotesa menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif manajemen laba akrual dan pengaruh negatif manajemen laba riil melalui aliran kas abnormal dan melalui biaya diskresioner abnormal terhadap probabilitas kelayakan mendapatkan kredit bank. Dan pengaruh positif manajemen laba riil melalui biaya produksi abnormal terhadap probabilitas kelayakan mendapatkan kredit bank.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bila manajemen laba dilakukan untuk tujuan oportunistik maka manajemen laba akrual dapat berakibat pada analisis kredit yang terdistorsi karena menggunakan laporan keuangan. Manajemen laba riil berdampak pada arus kas dan bank sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas. Sehingga penelitian ini mengindikasikan bahwa bank mampu mendeteksi manajemen laba riil, kecuali pada manajemen laba riil melalui biaya produksi abnormal.

---

The objective of this study is to examine whether the firm?s eligiblity to get a bank loan is influenced by earnings management. The earnings management is distinguished between accruals and real earnings management. Hypothesis testing is carried out with logistic regression model using sample of 285 companies listed at Indonesian Stock Exchange in 2010. The result provides evidence that a greater magnitude in accrualss earnings management increases the firm?s probability to be eligible to get bank loan. In contrast, real earnings management through abnormal cash flow and abnormal discretionary expenses decrease firm?s probability to be eligible to get bank loan, while real management through abnormal production cost increases such probability.The result of this study suggests that if the earnings management is assumed to be opportunistic purpose, the accruals based earnings management can distort the banks credit analysis using financial statements. Real earnings management has more impact on the cash flows, and banks are very concerned on the firm?s cash flow ability. Therefore, this study indicates that banks are more able to detect real earnings management, except abnomal production cost in real earning management."