Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kesiapan Rumah Sakit Daerah Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten lampung Utara untuk menghadapi penerapan PPK BLUD tahun 2013 pada aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, dana, lingkungan, persiapan dan kelengkapan persyaratan administratif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa nilai hasil simulasi penilaian dokumen administratif persyaratan PPK BLUD belum mencapai nilai minimal untuk mendapatkan status BLUD sehingga diperlukan upaya lebih keras lagi untuk melengkapi dokumen administratif khususnya dokumen standar pelayanan minimal dan rencana strategis bisnis. Selain itu kurangnya kesiapan bagian pengelola keuangan sehingga diperlukan upaya peningkatan sumber daya manusia serta sarana prasarana bagian tersebut.

---

This thesis explores the readiness of RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara on the aspects of human resources, facilities, funding, environment, preparation and completion of administrative requirements to meet Semi Public Goods implementation in 2013. This study is a qualitative research. The research concludes that the results of simulation of requirements Semi Public Goods administrative documents assessment have not reached a minimum value to get Semi Public Goods status so that more effort is needed to complete administrative documents especially minimum service standards and business strategic plan documents. Besides the lack of preparedness of the financial management section so that the necessary efforts to improve the human resource and infrastructure."

"As a country that prone to disasters especially tsunami, Indonesia did not have good tsunami early warning instrument that functioned. Last tsunami that happened in Sunda Strait shows that the urgency for the existency of  a tsunami early warning instrument and can not be relied only to BMKG prediction. Thus, LIPI introduced a tsunami warning systems that claimed to be better than any other tsunami warning systems Indonesia ever had called LTS. But, to install and build the device may cost a lot of money. So this study aims to find out whether it is possible for Banten Governement to fund themselves by increasing the beach retribution. Thus, this study wants to find out the WTP of the local beach tourist for the increasing beach entry ticket using single-bound dichotomous question and open-ended question and compare one with another. Mean WTP with single bound dichotomous question is Rp 26,296 with CS amounting Rp 56/person and TWTP totaling Rp 118 billion/year. Meanwhile mean WTP with open-ended question is Rp 29,388 with CS amounting Rp 64/person and TWTP totaling Rp 150 billion/year. All of the estimation resulting higher estimates for open-ended question, which may be caused by anchoring bias but both of them showing similar pattern that the bigger bids offered to the tourist then the less likely they accept the bids offered. With TWTP is calculated, we get the estimation of benefits for installing LTS amounting Rp 339 billion in 3 years. These numbers considered to be very high and can be lead to government failure. Based on the findings in the study, it is recommended that Banten government build and estabilish LTS for reducing tsunami hazard in Sunda Strait. To cover the cost the government can charge entrance fee by Rp 2,000 per person, this amount is sufficient to cover and sustain the installation of LTS.

---

Sebagai negara yang rawan bencana terutama tsunami, Indonesia tidak memiliki alat pendeteksi dini tsunami yang berfungsi dengan baik. Tsunami terakhir yang terjadi di Selat Sunda menunjukkan bahwa adanya urgensi keberadaan alat pendekteksi dini tsunami dan tidak bisa hanya mengandalkan prediksi BMKG. Karena itu, LIPI memperkenalkan sistem peringatan tsunami yang diklaim lebih baik daripada sistem peringatan tsunami lainnya yang pernah dimiliki Indonesia bernama LTS. Tetapi, menginstal dan membangun LTS membutuhkan banyak uang. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah mungkin bagi Pemerintah Banten untuk membiayai diri mereka sendiri dengan meningkatkan retribusi pantai. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui WTP wisatawan pantai untuk kenaikan tiket masuk pantai dengan menggunakan pertanyaan dikotomis terikat tunggal dan pertanyaan terbuka serta membandingkan hasil keduanya. Rata-rata WTP dengan pertanyaan dikotomi terikat tunggal adalah Rp 26.296 dengan CS sebesar Rp 56/orang dan TWTP sebesar Rp 118 miliar/tahun. Sementara itu WTP rata-rata dengan pertanyaan terbuka adalah Rp 29.388 dengan CS sebesar Rp 64/orang dan TWTP total Rp 150 miliar/tahun. Semua estimasi menghasilkan estimasi yang lebih tinggi untuk pertanyaan terbuka, yang mungkin disebabkan oleh anchoring bias tetapi keduanya menunjukkan pola yang sama bahwa semakin besar bids yang ditawarkan kepada wisatawan maka semakin kecil kemungkinan mereka menerima penawaran bids. Dengan menghitung TWTP, kami mendapatkan estimasi manfaat untuk menginstal LTS sebesar Rp 339 miliar dalam 3 tahun. Angka-angka ini dianggap sangat tinggi dan dapat menyebabkan kegagalan pemerintah. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, direkomendasikan bahwa pemerintah Banten membangun dan membangun LTS untuk mengurangi bahaya tsunami di Selat Sunda. Untuk menutup biaya, pemerintah dapat mengenakan biaya masuk sebesar Rp 2.000 per orang, jumlah ini cukup untuk menutup dan mempertahankan pemasangan LTS."

"ABSTRAKPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki kontribusi cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Indonesia. Namun pada pelaksanaannya, pemungutan PBB-P2 belum optimal sesuai dengan potensinya. Salah satu hal yang berperan dalam pembayaran pajak adalah kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan pembayaran pajak salah satunya dapat dilihat dari konsep hubungan timbal balik (reciprocity) antara pemerintah selaku pemungut pajak dalam menyediakan barang dan layanan publik kepada masyarakat selaku pembayar pajak. Dalam penelitian ini, digunakan jenis penyediaan barang dan layanan publik yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan jalan sebagai akses. Kualitas sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan jalan oleh pemerintah dijadikan sebagai ukuran untuk menggambarkan penyediaan barang dan layanan publik dalam menjelaskan tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2. Hasil estimasi Tobit menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penyediaan jalan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Selain itu ditemukan pula bahwa tingkat pendidikan masyarakat memiliki hubungan yang negatif dan kinerja pemungut pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Dalam hal ini, peningkatan kualitas penyediaan jalan serta kinerja pemungut pajak dapat menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB-P2.

---

ABSTRACTProperty tax or the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) has a significant contribution to the local revenue in municipalities in Indonesia. But in its implementation, PBB-P2 collection has not been optimal in accordance with its potential. One thing that plays a role in paying taxes is the compliance of the taxpayer itself. The compliance of tax payments can be seen from the concept of reciprocity between the government as the tax collector in providing public goods and services to the public as taxpayers. The type of public goods and services that is used in this study is the one which fulfill basic needs, such as education, health, and road. The quality of schools, public health center (puskesmas), hospitals and roads by the government is used as a measure to describe the provision of public goods and services in explaining the level of PBB-P2 compliance. Tobit estimation results show that there is a positive relationship between providing roads to PBB-P2 compliance. In addition, it also found that citizen education has a negative relationship toward PBB-P2 compliance and the performance of tax collectors has a positive relationship with PBB-P2 compliance. In this case, improving the quality of road provision also the performance of tax collectors can be a concern of the government as an effort to improve PBB-P2 compliance."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh dari lokal politik di desa berupa Musyawarah Desa dan anggota BPD sebagai perwakilan dari masyarakat desa terhadap pengentasan kemiskinan dan penyediaan barang publik. Dengan metode kuantitatif menggunakan data Potensi Desa 2018 yang menerapkan model ordinary least square dan logit binary regression, penulis menemukan bahwa secara nasional Musyawarah Desa dan anggota BPD memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Selain itu, Musyawarah Desa dan anggota BPD juga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap likelihood penyediaan barang publik di desa. Kami juga menemukan tingkat pendidikan kepala desa mempengaruhi pengentasan kemiskinan dan penyediaan barang publik. Analisis kualitatif berupa wawancara mendalam juga dilakukan untuk mendukung temuan kuantitatif.

---

This study examines the impact of local politics on poverty alleviation and the provision of public goods in a village setting. Specifically, it focuses on the influence of Village Deliberation and BPD members, who represent rural communities. The analysis employs quantitative methods, utilizing 2018 Village Potential data and employing ordinary least square and logit binary regression models. The results indicate a positive and significant relationship between Village Deliberation, BPD members, and poverty alleviation at the national level. Furthermore, Village Deliberation and BPD members demonstrate a positive and significant association with the likelihood of providing public goods within the village. Additionally, the education level of village heads is found to affect both poverty alleviation and the provision of public goods. To supplement the quantitative findings, qualitative analysis in the form of in-depth interviews was conducted. These interviews aimed to provide further support and insights into the study's results."